Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.536
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Daulat Hukum JURNAL MAHKAMAH Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Notariil Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review bit-Tech Jurnal Sains Riset Jurnal Sosial Humaniora Sigli SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Law Development Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Business, Management and Social Studies Journal of Law, Education and Business Rechtsnormen Journal of Law Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Rasji, Rasji
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 108 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 108 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Efektivitas Program Jaminan Hari Tua di Indonesia Dalam Menjamin Kesejahteraan Pensiunan Usman, Raphaellee Peters Putra; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the Retirement Benefit Program (JHT) in Indonesia in ensuring the welfare of retirees. Through an analysis of internal and external factors, this research identifies the challenges and opportunities in implementing the JHT program and its impact on retirees' welfare. This research method employs a qualitative approach by collecting data through literature review and interviews with relevant stakeholders. The results show that program management and administration, government regulations, community participation, and macroeconomic conditions influence the effectiveness of the JHT program. This study provides a better understanding of the factors affecting the success of the JHT program and offers recommendations for further improvement.
Pengaruh Tingkat Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Sistem Layanan Pajak di Indonesia Purba, Evaline Suhunan; Angelina, Aubrey Josephine; Rasji, Rasji
Jurnal Sains Riset Vol 13, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v13i3.1969

Abstract

Fitur baru yang dihadirkan pemerintah demi mendukung dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak yaitu Pajak Online. Pajak Online ini adalah sebuah platform yang disediakan secara sah dan resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak secara online melalui website DJP Online. Pajak Online ini dihadirkan dengan tujuan dapat memudahkan para wajib pajak dalam melakukan kegiatan atau transaksi yang berhubungan dengan laporan pajak. Adapun layanan baru yang disediakan pemerintah sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan pajak Indonesia.Kata kunci: Pajak, Online, DJP Online, Wajib Pajak
DAMPAK UNDANG – UNDANG KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN DANA PERPAJAKAN DIINDONESIA Hutabarat, Ela Suryani; Rasji, Rasji
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak undang-undang korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh undang-undang ini terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kepercayaan investor, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas adanya hubungan antara tingkat korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan dengan ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini akan melihat upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan yang telah dilakukan di Indonesia dan sejauh mana efektivitasnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak undang-undang korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan dan merekomendasikan langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini di Indonesia.Kata kunci : Korupsi, Ekonomi , pajak , undang – undang.
PENUNDAAN PEMILU 2024: QUO VADIS HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT DALAM DEMOKRASI INDONESIA Liunda, Sheren Agapena Hosaya; Hutabarat, Ela Suryani; Rasji, Rasji
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1517

Abstract

Pada Tahun 2024 seluruh wilayah indonesia akan melaksanakan pemilu. Pemilu termasuk salah satu kewajiban yang akan dijalankan oleh seluruh rakyat indonesia akan dijalankan setiap 5 tahun sekali. Pada Tahun 2024 ada wacana mengenai adanya penundaan pemilu di indonesia yang akan ditunda dengan alasan - alasan yang masih kurang jelas, jika dalam Hal penundaan pemilu terjadi, penundaan pemilu pada tahun 2024 akan mengalami kontra terhadap masyarakat indonesia karena sudah melanggar peraturan undang - undang yang mengatur tentang pemilu No 7 Tahun 2017 dan tidak sesuai dengan hak demokrasi di indonesia untuk Pemilu. Dalam hal ini ,bahwa berita mengenai isu penundaan pemilu tahun 2024  jika secara positif dan terus mengarah terhadap penundaan pemilu yang cenderung dari sisi pemerintah, pengamat politik dan lembaga yang berwenang  terhadap usulan penundaan pemilu. jika dalam pelaksanaan penundaan pemilu Tahun 2024 , terjadinya penundaan pemilu Tahun 2024 maka penundaan pemilu di indonesia akan dijalankan menjadi 2 cara yakni secara konstitusional dan secara non - konstitusional. Dalam hal diatas jika terjadinya penundaan pemilu di wilayah indonesia yang berpendapat terhadap hak demokrasi konstitusional, perlu adanya formulasi normal dalam menjalankan penundaan pemilu secara konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas demokrasi yang ada di wilayah indonesia.Kata kunci: Pemilu, Wilayah, Konstitusional, Nonkonstutional, Undang-Undang.
Trademark Dispute Between Starbucks Corporation and Sumatera Tobacco Trading Company: An Analysis of the Supreme Court Decision No. 836 K/PDT.SUS-HKI/2022 Adenfa, Alexandrio; Rasji, Rasji
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 June (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v10i1.6174

Abstract

This research analyzes the application of good faith principle in trademark registration, particularly in the trademark dispute between Starbucks Corporation and PT. Sumatera Tobacco Trading Company decided by Supreme Court Decision No. 836 K/PDT.SUS-HKI/2022. The research aims to analyze the implementation of good faith principle in well-known trademark registration under Law No. 20 of 2016 and evaluate the Supreme Court's legal considerations in protecting well-known trademarks. This normative legal research uses statutory and case analysis approaches, with primary legal sources (laws and court decisions) and secondary sources (books, journals, legal articles). Data analysis is conducted descriptively with inductive conclusions. Results show that the Supreme Court successfully applied the good faith principle by canceling the "Starbucks" trademark registration owned by PT. Sumatera Tobacco Trading Company, proven to be conducted in bad faith to exploit the fame of a well-known trademark. This decision strengthens cross-class protection for well-known trademarks and provides legal certainty that trademark registration must be conducted in good faith to prevent unfair business competition.
Legal Power and Liability of Notary Towards The Content of Cover Note That is not Implemented In BTN Balikpapan Hotma Elisa Irene Siahaan; Rasji, Rasji
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.537

Abstract

This article is titled Legal Power and Notary's Responsibility on the Content of Unexecuted Cover Note in BTN Balikpapan. Legal research method with Normative research type, using statute approach and conceptual approach as well as secondary data source which is using primary legal materials in the form of regulations relevant to legal issues, and secondary legal materials which are opinions and legal theories relevant to legal issues in this writing. So with this analysis, it is concluded that the cover note does not have absolute evidentiary power and only functions as additional evidence depending on the judge's judgment. The use of a cover note as the basis for the exercise of rights and obligations in a credit agreement is considered invalid because it cannot replace a notarial deed. The notary's responsibility related to the issuance of a cover note for bank credit disbursement is that the notary is fully responsible for the contents of the cover note he issued. If there is a discrepancy between the contents of the cover note and the actual conditions in the field, the notary must bear his responsibility, both administratively, criminally and civilly, and even morally.
Analysing the Requirements of a Binding Sale and Purchase Agreement and its Implementation in Property Companies in Indonesia Yetmiaty, Yetmiaty; Rasji, Rasji
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.551

Abstract

This article is entitled analysis of the requirements of the sale and purchase binding agreement and its implementation in property companies in Indonesia, using the research method of empirical normative legal approach. The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation number 12 of 2021 concerning the requirements of the Sales and Purchase Agreement system requirements is not very effective when applied to Indonesian Property Companies, especially if Property Companies or Development Actors use the Pre Project Selling concept, where in this concept, development actors can sell or market before the property product is built or the licensing requirements have not been fulfilled which results in Article 22 paragraph (5) regarding the requirements of the PPJB system cannot be in accordance with the practices that occur in the property business world in Indonesia.
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Rasji, Rasji; Siregar, Rachel Adeline
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5969

Abstract

Sengketa tata usaha negara dalam bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat ganda, merupakan bentuk problematika hukum administrasi yang nyata dan kompleks. Sertifikat hak milik seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, namun dalam praktiknya sering kali muncul lebih dari satu sertifikat untuk objek yang sama, yang menyebabkan konflik horizontal, ketidakpastian hukum, hingga potensi kerugian bagi pihak beritikad baik. Persoalan ini menyangkut kewenangan pejabat administrasi negara dan efektivitas penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam penerbitan sertifikat ganda dan menelaah pertimbangan hukum dalam pembatalannya melalui mekanisme peradilan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan teknis pertanahan. Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN dianalisis sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pejabat pertanahan yang mengabaikan proses verifikasi data dan status hukum atas tanah adalah bentuk pelanggaran administratif yang dapat dibatalkan melalui putusan PTUN. Majelis hakim dalam putusan ini memutuskan sertifikat ganda tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya sebagai bentuk koreksi yudisial atas tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Penegakan tanggung jawab administratif sangat diperlukan untuk memperkuat integritas sistem pertanahan nasional dan mencegah terulangnya praktik maladministrasi di masa mendatang.
Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform Rasji, Rasji; Chandra, William; Hamonangan, Marcellius Kirana
Journal of Business, Management, and Social Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Business, Management, and Social Studies
Publisher : APPS Publications

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53748/jbms.v4i3.102

Abstract

This article examines the role of law as an instrument of social engineering within the framework of sociological jurisprudence, focusing on its application in the Indonesian legal system. The study employs a normative juridical approach with conceptual, historical, and comparative methods to analyze how legal structures can influence social transformation. Findings indicate that while the theoretical foundation aligns with Indonesia’s aspiration for justice and reform, practical implementation often lacks systemic integration and responsiveness to societal needs. By mapping these gaps, the research proposes a conceptual framework for enhancing the law’s role in achieving equitable and adaptive legal reform. This contribution bridges classical legal theory with the realities of Indonesia’s legal development, highlighting the importance of aligning philosophical ideals with practical governance.
ETIKA HAKIM DAN PENALARAN MORAL DALAM FILSAFAT HUKUM: TINJAUAN DEONTOLOGIS DAN UTILITARIAN TERHADAP KASUS HARVEY MOEIS Rasji, Rasji; Akhir, Akhirudin
Journal of Business, Management, and Social Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Business, Management, and Social Studies
Publisher : APPS Publications

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53748/jbms.v5i1.113

Abstract

The purpose of this study is to explore the alignment between judicial decisions and ethical principles through the lens of legal philosophy, using the Harvey Moeis corruption case as a focal point. This research employs a descriptive qualitative method with juridical-normative and philosophical approaches. It involves the analysis of judicial decisions, legal norms, and ethical codes such as KEPPH, combined with theoretical frameworks from deontology, utilitarianism, and virtue ethics. The study finds that while the court’s decision attempted to uphold justice, concerns remain regarding judicial integrity and impartiality. The ruling emphasizes deterrence but reflects the need for stronger adherence to ethical and philosophical principles. This study contributes a philosophical-ethical analysis of a contemporary judicial case in Indonesia, highlighting the moral dimension of legal reasoning often overlooked in procedural legal analysis.
Co-Authors Abilah, Rahma Christabel Adam Ramadhan Ade Putra F Sumbara Adenfa, Alexandrio Akhir, Akhirudin Alfarhani, Luqyana Shafira Alfiani, Feriza Alsabilah, Zahra Angelina, Aubrey Josephine Angelina, Vilyn Anggitha, Fricila Angkasa, Wincent Hungstan Apriza, Nathania Apryano, Argya Attallah Augustin, Agatha Aulia, Riska Azahra, Natasya Sabrina Baeha, David Lestarius Immanuel Baloch, Sania Mari Beale, Aurelius Steven Bobyanti, Feny Budiman, Eunike Kathryn Cailla, Glenn Kevin Chandra, Clarissa Mayella Chandra, Jessica Chaniago, Fathimathuz Zachra De Chen, Zefanya Angellin Chua, Jessica Claudia, Jennifer Clementino Moningka, Yosia Damanik, Gabriel Yericho Defilania, Oktri Dikjaya, Dikjaya Djayanti, Djayanti Edyson, David Effendi, Kevin Noble Eida, Tri Salwa Nur Ekaprasetya, Ekaprasetya Endang Lestari Erdiyanto, Rizqy Pratama Estellin, Emmanuella Audry Evelyn Millechen Fadloli, Muhammad Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Febriany, Febriany Ferselli, Aurellia Karin Florencia, Cherlyne Baby Gulo, Barnabas Juni Saputra Gunawan, Gabriela Hamonangan, Marcellius Kirana Harahap, Abi Hamdalah Sorimuda Hartono, Margareta Kristiani Hasta, Baharuddin Jusuf Habibie Helmi, Teofilus Titus Hong, Carissa Patricia Hotma Elisa Irene Siahaan Howard, Christopher Hutabarat, Ela Suryani Hutapea, Junika Gabriella Cecille Jonatan, Frangky Jonathan, Edward Jovian, Erland Juwita, Dhiny Ellen Kabalmay, Brinet Lydia Kamila, Amalia Khaulah, Tatsbita Kusniawan, Jovindi Fernando Laapen, Calinka Princess Belinda Lestari, Novianti Liunda, Sheren Agapena Hosaya Maharani, Shavira Ardita Manggal, Adam Tanzio Marhein, Vannestian Marina Marina Mbayang, Chrissonia Margareta Michael Michellena, Michellena Muslih, Sarazatin Ananda Najla, Tengku Amira Natasya Mauly N, Denayu Nathasya, Nathasya Nazhimah, Shafira Novianti, Siti Nugroho, Hizkia Ivan Oktavian, Ivan Danara Phua, Steven Cai Lee Princes, Elfindah Priscilla, Nathalie Purba, Evaline Suhunan Purba, Nanda Divabuena Purwanti, Puja Ayu Puspita, Salsabillah Ayu Putra, Louis Sebastian Anot Putri, Amanda Fitriani Eka Putri, Belicia Widhyana Yulia Putri, Nadiva Azzahra Quinn, Luverne Pujian Rafi, Paksi Ramadhan, Nayla Az Zahra Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Rigel, Rigel Rokhim, Akbar Nur Rukmana, Kevin Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Saputri, Sherlyana Indah Sari, Emmanuela Komala Serena, Michelle Audrey Setiawaty, Tiffany Silvia Cahyadi Simarmata, Michael Kalep Singhs, Arief Dermawan Siregar, Rachel Adeline Siswanto, Vivienne Olivia Sitompoel, Yervant T. S Sriyanto, Mohammad Rubby Sugara, Maria Vianney Lourdes Sugiarto, Angelina Jacqueline Sulastri Sulastri Sulistio, Felicia Amanda Suryani, Cendana Syamila, Najma Tanujaya, Calista Putri Usman, Raphaellee Peters Putra Vanessa Vanessa Vaustine, Griselda Vedora, Sheren Regina Vera, Vionna Vetty Virginia, Virginia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wafi, Auzan Wardhana, Adi Pratomo Kusuma William Chandra Wonohadidjojo, Christopher Howard Yetmiaty, Yetmiaty Yulian, Fransisca Chatharina Yuliyani, Allya Putri Yulyana, Devy Zimah, Amelia Abdullah