Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Perlindungan Hukum Pada Perusahaan Fintech P2P Lending Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT Modal Rakyat Indonesia) Natasya Mauly N, Denayu; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1887

Abstract

This study examines legal protections in Fintech peer-to-peer (P2P) lending companies utilizing fiduciary guarantees, with a specific focus on the case of PT Modal Rakyat Indonesia. It contextualizes the necessity of guarantee mechanisms in financial transactions and underscores the critical need for legal protections for both creditors and debtors within the Fintech P2P framework. The research methodology involves a legal analysis of the Fiduciary Guarantee Law and a detailed case study of PT Modal Rakyat Indonesia. The findings underscore the significance of creditor preference rights and the processes for dispute resolution following a default, discussing their broader implications for Fintech P2P lending practices.
Implikasi Hukum Keterangan Palsu yang diberikan oleh Panghadap Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Ade Putra F Sumbara; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1987

Abstract

The legal implication for the Land Deed Official on the false statement given by the confrontant is the potential for PPAT to participate in the criminal act of making an authentic deed based on false information or document forgery. However, with the use of the analysis of Article 1365 of the Civil Code and regulations governing the duties functions and authority of PPAT. Then the PPAT has no material obligation in examining to prove the authenticity of the documents or information presented to him. If the formal examination has proven that there is no indication of document forgery and the PPAT makes an authentic letter to the applicant. Then the elements of criminal and unlawful acts are not included in the acts committed by the PPAT in making an authentic deed based on false information provided by the public/applicant to the PPAT.
Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Silvia Cahyadi; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2004

Abstract

A nation's legal system must provide for the legal protection of children who are the victims of sexual assault. One of the main initiatives to give children who are victims of sexual assault proper legal protection is Law Number 12 of 2022 about Sexual assault Crimes. This article examines the numerous legal protection measures provided by Law Number 12 of 2022 through a content analysis. These measures include rules pertaining to the definition of sexual violence, court procedures, penalties for offenders, and victim rehabilitation initiatives. The investigation focuses on the potential and difficulties in implementing Law Number 12 of 2022 throughout society, as well as how it offers a thorough legal framework to safeguard the rights of children who are sexually abused.
Dinamika Permasalahan Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia Yulian, Fransisca Chatharina; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2042

Abstract

Notaris secara yuridis dilandasii berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 35 ayat (1) yang mengharuskan keluarga notaris yang meninggal untuk memberitahukan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, prosedur penyerahan protokol notaris tidak diatur rinci, menyebabkan kekosongan hukum dan potensi masalah seperti kerusakan atau penyalahgunaan dokumen. Ahli waris seringkali kurang memahami kewajiban mereka, sehingga dapat mengakibatkan kerugian hukum dan administrasi. Ketentuan ini perlu diperjelas untuk memastikan keamanan dan kelancaran penyerahan protokol notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu kepada aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggungjawab ahli waris menurut Pasal 35 ayat (1) UUJN wajib memberitahukan MPD tentang meninggalnya notaris, sehingga ahli waris mengambil alih tanggung jawab notaris. Ini berarti ahli waris tidak hanya mewarisi harta benda tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban profesi notaris. Pasal 63 ayat (2) UUJN mengatur penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk MPD. Ahli waris bertanggung jawab menjaga kelangsungan praktek notaris, memastikan aksesibilitas dokumen, dan menjamin keamanan dokumen Protokol Notaris. Penyerahan protokol harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ahli waris bekerja sama dengan MPD dan notaris baru untuk menjaga keutuhan dan aksesibilitas dokumen penting ini, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Protokol Notaris harus disimpan dengan baik meskipun notaris pensiun atau meninggal dunia, sesuai Pasal 65 UUJN. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya seumur hidup, bahkan setelah protokol diserahkan ke penerima protokol. Penyerahan protokol oleh ahli waris wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam 7 hari kerja. Protokol harus diserahkan ke notaris penerima dalam 30 hari dengan berita acara. Jika notaris meninggal saat cuti, Pejabat Sementara Notaris menyerahkan protokol dalam 60 hari. Prosedur ini memastikan tanggung jawab beralih ke notaris penerima protokol, melibatkan ahli waris, MPD, dan pejabat sementara notaris, serta menghindari masalah hukum dan administrasi terkait dokumen notaris.
Tanggung Jawab Hukum Pengembang Properti Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pemenuhan Kewajiban Kepada Konsumen Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Evelyn Millechen; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2046

Abstract

The need for adequate housing is a mandate of the Constitution. This is what encourages the growth of the house development industry and ready-to-live buildings in Indonesia. However, in its implementation, the community is often faced with the problem of developer companies being declared bankrupt, causing legal uncertainty for consumers. This is what makes researchers interested in examining these legal issues. This research uses normative juridical research with a statutory approach through secondary data searches. The result of this research is that when the developer enters PKPU and is even declared bankrupt, it is the consumers who suffer great losses. Because, if the developer is declared bankrupt and the Deed of Sale and Purchase (AJB) has not yet belonged to the consumer, the consumer's assets will also be confiscated and auctioned, and the consumer does not necessarily get a share of the proceeds from the auction because it is not certain that the results are sufficient to pay off his share. In this case, it can be seen that in bankruptcy cases, consumers are the most vulnerable. In the absence of AJB in addition to being the last creditor, the consumer is not the owner of the land and the land will be auctioned and divided by the separatist creditor. There needs to be an effort from the government to form a specific regulation governing further provisions and the position of creditors in bankruptcy, PPJB, reservation agreements, Pre-Project Selling obligations of developers, as well as sanctions if it is found that the development company has defaulted or broken promises. Because the Bankruptcy Law and GCPL have different solutions from each other, it is necessary to have clearer arrangements between bankruptcy and consumer protection to create legal certainty.
Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja Singhs, Arief Dermawan; Alsabilah, Zahra; Rasji, Rasji
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1255

Abstract

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perppu ini diyakini oleh pemerintah dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan mengurangi masalah perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat investasi, berdasarkan kekhawatiran pemerintah maka pemerintah merancang perppu cipta kerja agar tidak ada kekosongan hukum dan kebutuhan mendesak untuk menjamin perekonomian nasional. Dengan adanya perppu cipta kerja ini disinyalir pasal-pasal di dalamnya memberikan dampak yang merugikan terhadap hak-hak pekerja yaitu PHK, Upah, Gaji, Outsourcing, dan pesangon sehingga menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengkaji bagaimana dampak Perppu Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja.
LEGAL STUDY ON PERSONAL DATA PROTECTION BASED ON INDONESIAN LEGISLATION Lestari, Endang; Rasji, Rasji
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1206

Abstract

Personal data protection is an effort to protect individual privacy rights, which includes the need to protect a person's privacy as well as the protection of their personal data. The type of research in this study is normative juridical, which focuses on the review of positive legal norms.To find out about the protection of personal data regulated in Indonesian Legislation and to find out the obstacles to personal data protection in law and their solutions. In Indonesia, Personal Data Protection has been regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data on Electronic Systems, and has obstacles in the application of this Law such as the overlap of the old law with the new one, and preventing a legal expert from adopting which Law.In the current technological era, the significance of addressing security factors in the processing of personal data using various technologies has become increasingly critical. While electronic systems have enhanced data security, it is undeniable that the risk of data theft by irresponsible parties still exists. Therefore, regulations or laws are necessary to provide protection for personal data.
Penerapan Teori Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Rasji, Rasji; Syamila, Najma; Michellena, Michellena
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i1.6477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pemerintahan di Indonesia dengan menggunakan teori Trias Politika yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan case dan comparative approach, dengan sumber referensi meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian penerapan sistem pemerintahan dengan prinsip Trias Politika. Cabang eksekutif bertanggung jawabatas pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara, legislatif membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, sementara yudikatif, melalui Mahkamah Agung, menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan hukum. Meskipun terdapat tantangan dan perubahan, seperti peran awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen, prinsip pemisahan kekuasaan tetap menjadi landasan membangun pemerintahan demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Trias Politika, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, tentang pentingnya pemisahan kekuasaan dalam menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Rasji, Rasji; Wonohadidjojo, Christopher Howard; Serena, Michelle Audrey
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2404

Abstract

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Judicial Review, yang merupakan proses pengujian keabsahan peraturan atau keputusan lembaga legislatif dan/atau eksekutif terhadap konstitusi. Konsep ini adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan interpretasi hukum dan/atau konstitusi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat yuridis. Meskipun berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan Judicial Review, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya terhadap undang-undang yang dihasilkan setelah amandemen terhadap UUD 1945. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah-langkah inovatif dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, termasuk dalam menguji produk legislasi Pemerintah Daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan terkait pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut kewenangan Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hukum Indonesia mengatur pengujian Judicial Review terhadap Perppu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi Judicial Review dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih jauh tentang implikasi praktis dan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan penegakan keadilan di negara demokratis Indonesia.
Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-Undang MK Rasji, Rasji; Juwita, Dhiny Ellen; Apriza, Nathania; Hasta, Baharuddin Jusuf Habibie
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2423

Abstract

Dalam Putusan MK  Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terjadi pelanggaran prinsip independensi hakim yang diatur dalam kode etik dan perilaku hakim MK yang merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Berdasarkan permasalahan yang ada membuktikan bahwasannya dalam proses penetapan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres adanya sebuah kecacatan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui independensi hakim MK dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan pengaruh dari pelanggaran kode etik oleh hakim MK terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres terkait prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Dan adanya pelanggaran kode etik dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut yang artinya putusan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan karena sifatnya final.
Co-Authors Abilah, Rahma Christabel Adam Ramadhan Ade Putra F Sumbara Adenfa, Alexandrio Akhir, Akhirudin Alfarhani, Luqyana Shafira Alfiani, Feriza Alsabilah, Zahra Angelina, Aubrey Josephine Angelina, Vilyn Anggitha, Fricila Angkasa, Wincent Hungstan Apriza, Nathania Apryano, Argya Attallah Augustin, Agatha Aulia, Riska Azahra, Natasya Sabrina Baeha, David Lestarius Immanuel Baloch, Sania Mari Beale, Aurelius Steven Bobyanti, Feny Budiman, Eunike Kathryn Cailla, Glenn Kevin Chandra, Clarissa Mayella Chandra, Jessica Chaniago, Fathimathuz Zachra De Chen, Zefanya Angellin Chua, Jessica Claudia, Jennifer Clementino Moningka, Yosia Damanik, Gabriel Yericho Defilania, Oktri Dikjaya, Dikjaya Djayanti, Djayanti Edyson, David Effendi, Kevin Noble Eida, Tri Salwa Nur Ekaprasetya, Ekaprasetya Endang Lestari Erdiyanto, Rizqy Pratama Estellin, Emmanuella Audry Evelyn Millechen Fadloli, Muhammad Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Febriany, Febriany Ferselli, Aurellia Karin Florencia, Cherlyne Baby Gulo, Barnabas Juni Saputra Gunawan, Gabriela Hamonangan, Marcellius Kirana Harahap, Abi Hamdalah Sorimuda Hartono, Margareta Kristiani Hasta, Baharuddin Jusuf Habibie Helmi, Teofilus Titus Hong, Carissa Patricia Hotma Elisa Irene Siahaan Howard, Christopher Hutabarat, Ela Suryani Hutapea, Junika Gabriella Cecille Jonatan, Frangky Jonathan, Edward Jovian, Erland Juwita, Dhiny Ellen Kabalmay, Brinet Lydia Kamila, Amalia Khaulah, Tatsbita Kusniawan, Jovindi Fernando Laapen, Calinka Princess Belinda Lestari, Novianti Liunda, Sheren Agapena Hosaya Maharani, Shavira Ardita Manggal, Adam Tanzio Marhein, Vannestian Marina Marina Mbayang, Chrissonia Margareta Michael Michellena, Michellena Muslih, Sarazatin Ananda Najla, Tengku Amira Natasya Mauly N, Denayu Nathasya, Nathasya Nazhimah, Shafira Novianti, Siti Nugroho, Hizkia Ivan Oktavian, Ivan Danara Phua, Steven Cai Lee Princes, Elfindah Priscilla, Nathalie Purba, Evaline Suhunan Purba, Nanda Divabuena Purwanti, Puja Ayu Puspita, Salsabillah Ayu Putra, Louis Sebastian Anot Putri, Amanda Fitriani Eka Putri, Belicia Widhyana Yulia Putri, Nadiva Azzahra Quinn, Luverne Pujian Rafi, Paksi Ramadhan, Nayla Az Zahra Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Rigel, Rigel Rokhim, Akbar Nur Rukmana, Kevin Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Saputri, Sherlyana Indah Sari, Emmanuela Komala Serena, Michelle Audrey Setiawaty, Tiffany Silvia Cahyadi Simarmata, Michael Kalep Singhs, Arief Dermawan Siregar, Rachel Adeline Siswanto, Vivienne Olivia Sitompoel, Yervant T. S Sriyanto, Mohammad Rubby Sugara, Maria Vianney Lourdes Sugiarto, Angelina Jacqueline Sulastri Sulastri Sulistio, Felicia Amanda Suryani, Cendana Syamila, Najma Tanujaya, Calista Putri Usman, Raphaellee Peters Putra Vanessa Vanessa Vaustine, Griselda Vedora, Sheren Regina Vera, Vionna Vetty Virginia, Virginia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wafi, Auzan Wardhana, Adi Pratomo Kusuma William Chandra Wonohadidjojo, Christopher Howard Yetmiaty, Yetmiaty Yulian, Fransisca Chatharina Yuliyani, Allya Putri Yulyana, Devy Zimah, Amelia Abdullah