Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.514
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan BAPALA Irfani LingTera The Journal of Pure and Applied Chemistry Research KEMBARA Jurnal Media Gizi Indonesia (MGI) Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar ETNOLINGUAL Jurnal Basicedu Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Arkhais - Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia Journal of Renewable Energy and Mechanics Academy of Education Journal Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Abdimas Pariwisata Al-Muaddib : Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan ABIDUMASY : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Borneo Educational Journal (Borju) PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Disastri: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH) Jurnal Basicedu International Journal of Learning Reformation in Elementary Education Journal of Pedagogy and Education Science MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Sewagati Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Jurnal Osadhawedyah bidang Medis dan Kesehatan Jurnal Keperawatan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Kajian Linguistik dan Sastra Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendikia IJHABS Journal of Social and Community Development Al-Hayat: Journal of Islamic Education Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Jurnal Keperawatan (e-Journal) Galen: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan Innovative Journal of Community Engagement (IJCE) Jurnal Bisnis dan Pembangunan
SUYATNO
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL Vincentia Audia Kirana Putri; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam transaksi pasar modal dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi pasar modal. Metode penulisan jurnal menggunakan penelitian normative dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995tentang pasar modal, pendekatan fakta menalaah menyinggung praktik modal di Indonesia dan pendekatan analisis konsep pendekatan bagian analisis hukum. Berdasarkan hasil penelitian yaitu : Perlindungan hukum kepada badan pengawas pasar modal pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dinyatakan bahwa "pembinaan, pengaturan, pengawasan oleh Bapepam dengan tujuan mewujdkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien dan Kejahatan maupun pelanggaran dalam bidang pasar modal akan terlibat kasus hukum, dalam pelanggaran pasar modal, biasanya mengenai kasus perizinan dan pendaftaran BAPEPAM.
Kerjasama Investasi Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Zixy Mahar Nurtias; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian ialah menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Studi literatur didapat dari berbagai sumber baik jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Alat pengumpulan data tersebut yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum disebut KPBU. Terdapat beberapa skema dalam KPBU, yaitu Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M), Membangun Keuangan atau Build, Mendesain, Membangun, Keuangan dan Memelihara, serta Konsesi. Pemerintah menyediakan dukungan untuk KPBU, seperti fasilitas penyiapan proyek, dukungan kelayakan, dan jaminan infrastruktur. Pelaksanaan KPBU dilakukan melalui tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian. Contoh proyek KPBU PT SMI tahun 2022 mencakup proyek sumber air seperti Jati Gede dan Kali Jorong, penerangan jalan umum di Surakarta, kawasan industri Bintuni, pengolahan sampah Jatibarang, dan Bendungan Merangin. PT SMI berencana mengucurkan dana sebesar 27 triliun pada kuartal pertama tahun 2022.
KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA: STRATEGI, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI Elisa Umami; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha telah menjadi topik penting dalam pembangunan ekonomi modern. Artikel ini menyajikan tinjauan menyeluruh tentang strategi, tantangan, dan implikasi dari kerjasama semacam itu. Melalui penelitian deskriptif dan analisis studi kasus, kami menggali berbagai model kerjasama investasi yang digunakan di berbagai negara. Kami menyoroti manfaat ekonomi dan sosial dari kemitraan ini, sambil membahas kendala yang mungkin terjadi dan strategi untuk mengatasinya. Penelitian ini juga membahas implikasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan badan usaha yang terlibat dalam kerjasama investasi. Kesimpulannya, artikel ini menawarkan wawasan mendalam tentang pentingnya kerjasama investasi antara sektor publik dan swasta dalam memajukan pembangunan ekonomi dan sosial
KERANGKA HUKUM UNTUK KERJASAMA PUBLIK-SWASTA (PPP) DALAM SEKTOR ENERGI: PERSPEKTIF INDONESIA Vini Novilia; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama Publik-Swasta (PPP) dalam sektor energi telah menjadi fokus penting dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia. Dalam konteks ini, sebuah kerangka hukum yang kokoh menjadi kunci untuk mengatur dan mendorong investasi swasta yang diperlukan. Artikel ini mengulas kerangka hukum yang ada untuk PPP dalam sektor energi Indonesia, menyoroti instrumen hukum yang relevan, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih jelas dan mendukung bagi kemitraan publik-swasta dalam pengembangan sektor energi Indonesia.
Pengembangan Framework Hukum untuk Kerjasama Investasi antara Pemerintah dan Badan Usaha Supratono Karel Pareres; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha telah menjadi strategi penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, keberhasilan kerjasama ini sangat bergantung pada kejelasan dan kepastian hukum yang mengatur hubungan antara kedua pihak. Jurnal ini membahas pentingnya pengembangan framework hukum yang memadai untuk mendukung kerjasama investasi tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam pengembangan framework hukum, termasuk regulasi investasi, perlindungan hak- hak investor, penyelesaian sengketa, dan transparansi dalam pengelolaan investasi. Melalui pendekatan analisis komparatif terhadap berbagai framework hukum yang digunakan di berbagai negara, jurnal ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana suatu framework hukum dapat dioptimalkan untuk memfasilitasi kerjasama investasi yang efektif antara pemerintah dan badan usaha. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara regulasi nasional dan internasional, serta pentingnya keterlibatan aktif dari kedua pihak dalam proses pengembangan framework hukum. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam diskusi mengenai peran hukum dalam mendorong investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dalam Kerjasama Investasi Antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia Regita Citrazalzabilla; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Visi pemerintah mengenai Indonesia emas pada tahun 2045 menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan. Meskipun pentingnya pembangunan infrastruktur tidak dapat disepelekan, hal ini mempunyai tantangan tersendiri. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian deskriptif yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu populasi atau wilayah tertentu, dengan memperhatikan ciri, sifat,atau faktor tertentu. Dan menggunakan tinjauan pustaka dengan menggunakan informasi dari data sekunder dari berbagai artikel penelitian yang dipublikasikan. Dalam implementasinya, KPBU tentu akan menimbulkan risiko yang harus dipertimbangkan secara matang oleh semua pihak. Risiko-risiko ini mencakup risiko infrastruktur, risiko politik, dan risiko keuangan. Risiko dalam hal ini menjadi perhatian yang penting bagi calon investor karena merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat mengurangi keuntungan atau bahkan membawa dampak serius hingga pada kebangkrutan bagi investor. perlindungan hukum yang ada diperlukan untuk meningkatkan minat investor asing dalam berinvestasi di Indonesia, terutama dalam skema Public-Private Partnership (PPP). Penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum yang stabil dan transparan serta perlindungan hukum yang efektif terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dapat meningkatkan keamanan investasi dan mengurangi risiko kerugian bagi investor asing..
KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA Marusaha Simarmata; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. KPBU dilaksanakan melalui 3 tahapan yang terdiri dari Tahap Perencanaan Proyek KPBU, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, dan Tahap Transaksi Proyek KPBU. Tahapan Perencanaan KPBU terdiri dari Identifikasi dan Penetapan KPBU dan Penganggaran KPBU yang menghasilakan output berupa daftar usulan rencana KPBU dan daftar rencana penganggaran KPBU. Tahapan Penyiapan KPBU, Menteri/Kepala Negara/Kepala Daerah selaku PJPK melakukan penyiapan KPBU dan dapat dilakukan bersama dengan Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional berdasarkan kesepakatan bersama, yang menghasilkan paling kurang meliputi prastudi kelayakan, rencana dukungan pemerintah dan jaminan masyarakat, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan Pengadaan tanah untuk KPBU. Tahapan terakhir adalah Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU. Transaksi KPBU meliputi Pengadaaan Badan Usaha Pelaksana KPBU, Penandatanganan Perjanjian KPBU, Pemenuhan Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.
Analisis Hukum terhadap Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha: Studi Kasus pada Proyek Infrastruktur Strategis Gilbert William Onsent; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha semakin menjadi tren dalam pengembangan infrastruktur. Namun, banyak perdebatan tentang aspek hukum yang terlibat dalam kerjasama semacam itu. Tulisan ini mengusulkan sebuah analisis hukum mendalam terhadap kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha, dengan fokus pada proyek infrastruktur strategis. Melalui studi kasus dan tinjauan literatur, penulis menjelaskan kerangka hukum yang mengatur kerjasama investasi semacam itu, menyoroti isu-isu kunci yang mungkin muncul, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat keamanan hukum dan efektivitas kerjasama tersebut.
Peranan Hukum Investasi Dalam Mewujudkan Kerja Sama Investasi Yang Berkelanjutan Antara Pemerintah Dan Badan Usaha Ollcyalliztacyra Baktinadi; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inti dari paper ini terletak pada peran penting hukum investasi dalam menggambarkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha dalam proses investasi dan upaya kerja sama investasi berkelanjutan dengan badan usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum investasi memiliki peran penting dalam terjalinnya kerjasama investasi pemerintah dengan badan usaha. Melalui hukum yang mengatur mengenai investasi antara pemerintah dengan badan usaha semakin banyak investor yang merasa yakin untuk melakukan imvestasi atau menanamkan modal terhadap proyek yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha. Hal ini semakin didukung dengan adanya penanggung jawab project kerjasama pemerintah badan usaha. Selain itu, keberadaan simpul KPBU juga meningkatkan keamanan investor dalam melakukan investasi KPBU dikarenakan adanya badan yang mengawasi jalannya KPBU. Keberadaan KPBU meminimalisir risiko kegagalan investasi dan mengawasi timbulnya permasalahan yang mungkin muncul pada prosesnya.
Akselerasi Peningkatan Investasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha Memacu Pertumbuhan Ekonomi Tika Julaika; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Visi Indonesia Maju 2045 dengan melabuhkan Indonesia menjadi negara yang memiliki pendapatan Rp 320 juta per kapital per tahun, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 7 trilliun dollar AS, Sejatinya merupakan visi besar dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berkaitan dengan strategi memacu pertumbuhan ekonomi di 2023, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional 2023, Sejumlah strategi pun sudah dirancang pemerintah pusat dan daerah agar aliran investasi tak surut terhalang sentimen geopolitik dan geoekonomi. Kebijakan APBN tahun 2021 juga diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia. Kebijakan strategi tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan TIK. Selain itu, strategi pemulihan ekonomi akan di perkuat melalui program substitusi import 35%. Program ini akan mendorong pendalaman struktur industri pada 7 sektor industri prioritas, yaitu industri Makanan dan Minuman, Tekstil dan Busana, Otomotif, Kimia, Elektronik, Farmasi, dam Alat Kesehatan. Secara bersamaan, program ini juga akan meningkatkan investasi, sehingga tenaga kerja dapat terserap lebih banyak. Langkah strategis dan kesepakatan rakor tersebut yakni mendorong peningkatan kunjungan dan spending wisatawan mancanegara wisman serta peningkatan perjalanan wisata nusantara wisnus untuk dapat diterapkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Langkah strategis yang disepakati adalah mendorong percepatan peningkatan konektivitas udara serta implementasi pengembangan skema visa kunjungan dan mendorong peningkatan promosi investasi swasta untuk pengembangan destinasi melalui dukungan promosi investasi destinasi destinasi pariwisata super prioritas DPSP dan pariwisata ramah lingkungan Secara garis besar, kategori ini membagi badan usaha ke dalam tiga jenis, yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Badan usaha yang kepemilikan modalnya dipegang oleh pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Badan usaha yang modalnya dipegang negara atau pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS): Badan usaha yang modalnya dipegang pihak swasta, Badan Usaha Campuran: Pemegang modal campuran antara pemerintah dan swasta.
Co-Authors Abdullah, Abduljabbar Achadi Budi Santosa Adelia, Revina Adibah Belva Adelia Afifah, Rizqi Nur Agung Praptono Agung Septiadi Agustini, Ni Made Sri AGUSTYA PRATIWI, MASYITHA Ainun Mardhiah Alfi Fairuz Asna Anas Ahmadi Anas Ahmadi Andi Ahmad Munajat Andriana, Wahyu Dian Arif Adi Saputro Artadiyanti, Ni Made Novi Aryani, Reni Asrori, Muhamad Zainul Asteria, Prima Vidya AYU ANJARSARI, PUTRI Ayu Lestari AYU RISWATI, MARDIYAH Bachtera Indarto, Bachtera Bambang Yulianto Billah, A.A.M Bramantoro, Ardianto Caecilia Putri Gennosa Danti I, Dania Rithma Danur Bagaskoro Satria Ulung Darni DEVI QORIAYUNI, RIZKY Diah Utami Lutfiani Dian Sita Hapsari Didik Imam Margatot Djoko Widodo Dody Hartanto Dwi Riyanti Dwi Turistiani, Trinil Dwiyanti Utami Elisa Umami Elysa Nensy Irawan Enung Hasanah Ety Fitriyani Fahrur Aslami Feriandi, Yoga Ardian fitriana, ika Frans Marzuki Gatut Yudoyono George Mason Ghina Nurjannah Gilbert William Onsent Gontjang Prajitno Hadi Sutopo Hary Hermawan Hasna Izdihar Latifah Heidy Andriani Heni Pujiastuti Hidayati, Dian INDARTI, TITIK Indrawati, Dianita IRWANSYAH Islamiati, Zuha Nur ITOK DWI KURNIAWAN Kavin, Layli Adha Nadira Kendis Hutamia Kevin Pierre Armando Leatemia Khoiri, Abdul Aziz KHOLIFAH Kriswanto, Didi Kusnanto Lalu Apriliansah Lilis Wijayanti Lindriany, Julita Lusiana Maghfirah, Masyithah Manik, Toba Sastrawan Mardi Santoso Martha Irene Kartasurya Marusaha Simarmata Mochamad Sahal Moh. Yusril Hermansya Mohammad Muntaha Mohammad, Nhelbourne K. MUFID, YAN Muhammad Assegaf Baalwi Muhammad Rizky Irawan Muhammad Zahidi Muthmainnah, Melania Suweni Muntini NABILAH, AMALIA Nabilatur Rohmah Nafilah Azhar Anindita Nahak, Theresia Wilmince Naim, Haniifan Muhammad Naintina Lisnawati Nandaita Miftahul Lael Nasori Nofianus Elu Norman Wijaya Gati Nugroho, Dhimas Setyo Nurina Rizka Ramadhania Nurjanah, Ana Oki Purnomo Ollcyalliztacyra Baktinadi Pradikta, Zendy Prima Retno Wikandari Purwaningsih, Sriyani Purwati Anggraini, Purwati Putri, Maritza Dita Fiorenza APrilia Putri, Phasa Amalia Arzetty Rafiq, Abdul Ragil Marghubi Raharjo, Resdianto Permata Rahmad Aji Prasetya Rahmatika, Nuniek Rahul Kristian Sitompul Ramadhania, Nurina Rizka Ranthy Pancasasti, Ranthy Ratih Dewi Saputri Regita Citrazalzabilla Ria Fitriah Rikke Kurniawati Ririe Rengganis RONI Rudi Umar Susanto Salsabila, Ti’laili Satria Tegar Ade Purnama Sebastian Nayaka Arella Taufano Setya Yuwana Sintha Amelia Sanada Siti Fatimah Pradigdo Siti Partini Suardiman Siti Rahma Soleman Sofyan Manullang Sri Mintasih Sri Susanti Sudikan, Setya Yuwana Suhartono Sukirman Supratono Karel Pareres Susanto, Rudi Umar Susilo Indrawati Syamsul Sodiq Tengsoe Tjahjono, Tengsoe Tika Julaika Titik Taufikurohmah Titik Taufikurohmah Tursilowati, Diyah Ayu Indah Urip Zaenal Fanani Vincentia Audia Kirana Putri Vini Novilia Virgiawan Rambu Rabana Wantini Wardana, Andika Pramudya Wati, First Ambar Yani Handayani Yohana, Nabilla Yosua Rony Yuliana, Rohmah Yunianika, Ika Tri Yuniseffendri Zixy Mahar Nurtias Zulqurnain, Muhammad