p-Index From 2021 - 2026
9.514
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan BAPALA Irfani LingTera The Journal of Pure and Applied Chemistry Research KEMBARA Jurnal Media Gizi Indonesia (MGI) Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar ETNOLINGUAL Jurnal Basicedu Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Arkhais - Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia Journal of Renewable Energy and Mechanics Academy of Education Journal Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Abdimas Pariwisata Al-Muaddib : Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan ABIDUMASY : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Borneo Educational Journal (Borju) PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Disastri: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH) Jurnal Basicedu International Journal of Learning Reformation in Elementary Education Journal of Pedagogy and Education Science MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Sewagati Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Jurnal Osadhawedyah bidang Medis dan Kesehatan Jurnal Keperawatan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Kajian Linguistik dan Sastra Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendikia IJHABS Journal of Social and Community Development Al-Hayat: Journal of Islamic Education Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Jurnal Keperawatan (e-Journal) Galen: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan Innovative Journal of Community Engagement (IJCE) Jurnal Bisnis dan Pembangunan
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLIKASI HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM LINGKUNGAN INVESTASI GLOBAL Frans Marzuki; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi global telah menjadi fenomena yang semakin penting dalam ekonomi global saat ini. Namun, dalam lingkungan investasi yang semakin kompleks ini, perlindungan investor menjadi isu yang sangat krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terkait perlindungan investor dalam konteks investasi global. Dalam pendekatan ini, penelitian akan melihat konsep dasar perlindungan investor, tantangan yang dihadapi dalam investasi global, serta peran hukum dalam memastikan perlindungan yang adekuat bagi para investor. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kasus, yang melibatkan studi kasus dari berbagai negara dan situasi yang memperlihatkan tantangan perlindungan investor dalam investasi global. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pembandingan kebijakan perlindungan investor antar negara untuk mengevaluasi keberhasilan dan kelemahan dari pendekatan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi global memberikan berbagai manfaat ekonomi, namun juga membawa risiko yang signifikan bagi para investor. Tantangan utama dalam perlindungan investor di lingkungan investasi global termasuk perbedaan dalam sistem hukum, transparansi yang rendah, serta ketidakpastian politik dan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat juga berbagai peluang untuk meningkatkan perlindungan investor melalui kerjasama internasional, harmonisasi regulasi, dan peningkatan transparansi pasar. Implikasi hukum dari penelitian ini menyoroti pentingnya adopsi kebijakan yang memperkuat perlindungan investor dalam investasi global. Rekomendasi strategis termasuk pengembangan regulasi yang komprehensif, peningkatan akses informasi, dan penguatan mekanisme penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas lingkungan investasi global dan memperkuat landasan untuk perlindungan investor yang efektif di masa depan.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG Ayu Lestari; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di zaman modern ini, kemajuan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini juga berimplikasi pada kemajuan teknologi keuangan atau yang disebut fintech. Kemajuan teknologi keuangan juga meningkatkan perekonomian negara mana pun, termasuk Indonesia. Semua kemajuan tersebut memudahkan kemajuan institusi ekonomi seperti dompet digital, marketplace atau toko online, bank digital, aplikasi keuangan, bahkan peluang investasi. Namun seiring berjalannya investasi, berbagai potensi kejahatan menjadi semakin banyak dan beragam. Kejahatan di bidang investasi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya para investor korban. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat legalitas hukum yang terkait dengan kaitannya dengan tinjauan hukum akan perlindungan korban yang terkena investasi bodong. Metode yang dipakai pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan meninjau beberapa jurnal dan buku yang relevan sebagai sumber literatur. Banyak orang yang menjadi korban kejahatan penipuan investasi ilegal ini karena pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan segala sesuatu yang terjadi secara instan. Bahkan ketika sedang berinvestasi, pola cepat kaya akan tetap ada dalam pikiran. Oleh karena itu, dari korban tindak pidana penipuan investasi, hanya kasus saja yang pemidanaannya terhadap pelaku tindak pidana tersebut mencapai kepastian hukum dari sudut pandang ketertiban dan ketentraman masyarakat.
ANALISIS HUKUM TENTANG KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA Dian Sita Hapsari; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha merupakan aspek penting dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur kerjasama investasi semacam itu dan menganalisis praktik-praktik yang terjadi dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan studi hukum normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan yang relevan serta studi kasus implementasi kerjasama investasi di Indonesia. Analisis ini mencakup peraturan nasional yang mengatur kerjasama investasi, bentuk kontrak yang biasa digunakan, tantangan dalam implementasi, dan rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha, serta memberikan landasan bagi pembaruan regulasi dan praktik yang lebih efektif di masa depan.
PENANAMAN MODAL DARI SUDUT PANDANG PASAR MODAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL PADA REKSADANA Kevin Pierre Armando Leatemia; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat didorong secara efektif melalui pengenalan pasar modal. Reksa dana bisa menjadi peluang investasi yang menggiurkan. Semua reksa dana bertanggung jawab untuk menyembunyikan risiko yang harus diwaspadai investor, yang berkontribusi terhadap keuntungan mereka. Perlindungan hukum yang diperlukan harus dipertimbangkan bagi investor reksa dana berdasarkan fakta-fakta ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Reksa Dana merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam investasi reksa dana dalam hal ini. Penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan pelaksanaan penelitian yang memberikan gambaran yang tepat dan faktual tentang berbagai populasi atau wilayah dengan menggunakan ciri, atribut, atau komponen tertentu.Dan menggunakan Kajian literatur dengan memanfaatkan informasi dari data skunder dari berbagai artikel riset yang sudah diterbitkan. Pertumbuhan modal atau pendapatan pasif adalah tujuan investasi yang khas. Namun berinvestasi juga memiliki risiko, sehingga investor harus mempertimbangkan risiko dan manfaatnya sebelum berinvestasi. Reksa dana merupakan salah satu jenis penggalangan dana yang diakui dalam hukum Indonesia. perlindungan hukum ini sangat penting untuk memberikan kepastian dan hak investor dalam melakukan investasi. Dalam konteks pasar modal Indonesia, perlindungan hukum ini dapat diperoleh melalui regulasi yang jelas dan efektif, serta melalui pengawasan yang ketat terhadap manajer investasi.
KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH Yosua Rony; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastruktur merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam jangka pendek, infrastruktur menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sektor konstruksi, sementara dalam jangka menengah dan panjang, infrastruktur mendukung efisiensi dan produktivitas usaha serta pembentukan sentra ekonomi baru. Namun, keterbatasan dana publik menyebabkan kesenjangan pendanaan yang harus diatasi, mendorong pemerintah untuk mencari alternatif, salah satunya melalui kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP). PPP mengatur secara rinci tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam sebuah kontrak, melibatkan sektor swasta dengan keahlian teknis dan operasional serta pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Regulasi seperti Perpres KPBU (Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha) bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemitraan antara pemerintah daerah dan badan usaha diharapkan menjadi sumber pendanaan alternatif, mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Namun, implementasinya masih terkendala oleh tingginya ketergantungan pada transfer ke daerah. Melalui skema KPDBU, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Penelitian ini membahas kerangka kerja KPBU dan manfaatnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Metode penelitian deskriptif digunakan dengan analisis data sekunder dari literatur dan peraturan terkait. Diskusi difokuskan pada mekanisme KPBU dan prospek investasi jangka panjangnya. Kerjasama KPBU memungkinkan pemanfaatan sumberdaya swasta, analisis nilai manfaat uang, pengelolaan risiko, dan jaminan pengembalian investasi. Prospek jangka panjangnya mencakup peningkatan daya saing, aksesibilitas, investasi, dan aktivitas ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan regional. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat melewati "middle income trap" dan menuju negara maju.
MEWUJUDKAN INVESTASI TAHUN EMAS 2045 INDONESIA MELALUI KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN SWASTA George Mason; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar para pembaca terutama pemerintah, badan swasta, serta para investor mendapatkan bahan bacaan dan referensi sehingga timbul motivasi untuk membahas dan meneliti serta memperdalam kembali tentang mewujudkan investasi tahun emas 2045 Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah dan badan swasta. Agar demikian cita-cita kita untuk mewujudkan investasi tahun emas 2045 Indonesia tidak menjadi angan-angan semata saja, tentu untuk mewujudkan hal tersebut kita membutuhkan persiapan dari saat ini. Jenis penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa agar pada 2045 Indonesia benar-benar sudah menjadi negara maju dan terwujudnya tahun emas maka dibutuhkan kolaborasi investasi antara pemerintah dengan badan swasta baik PMA dan PMDN akan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat pula meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Disisi lain investasi pemerintah dalam pos pengeluaran APBN dan APBD harus benar-benar fokus pada kegiatan inti, pemerintah juga wajib menjaga iklim investasi swasta agar tetap bisa berputar
KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGEMBANGAN REKLAMASI PASCA BERLAKUNYA UU NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG DAERAH KHUSUS JAKARTA Agung Praptono; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang intinya menyatakan bahwa reklamasi adalah meningkatkan sumber daya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase. Adanya peristiwa perselisihan hukum terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta itulah timbul permasalahan mengenai Proses reklamasi pulau F di Pantai Utara Jakarta yang didasari oleh Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dimana Keppres ini juga mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan izin reklamasi Pantai Utara Jakarta berada pada Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam UU No 2 Tahun 2024 diatur mengenai kedudukan dan fungsi serta reklamasi, batas dan pembagian wilayah, asas dan susunan pemerintahan, dewan kota/dewan kabupaten dan lembaga musyawarah kelurahan, urusan pemerintahan dan kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar negeri, pendanaan, serta kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta. “Dalam rangka pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, setiap orang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
HAMBATAN KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI OMNIBUS LAW Oki Purnomo; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karena pertumbuhan ekonominya yang pesat, Indonesia kini dianggap sebagai tujuan investasi utama bagi investor domestik dan internasional. Tujuan utama investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan fokus utama upaya pembangunan negara. Meskipun Indonesia memiliki potensi sebagai pasar investasi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam hal regulasi investasi yang efektif, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan pelaksanaan penelitian yang memberikan gambaran yang tepat dan faktual tentang berbagai populasi atau wilayah dengan menggunakan ciri, atribut, atau komponen tertentu. Dan menggunakan Kajian literatur dengan memanfaatkan informasi dari data skunder dari berbagai artikel riset yang sudah diterbitkan. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini, Penelitian mengenai pengumpulan data kepustakaan, pembacaan dan pencatatannya, analisisnya terhadap konsep/teks, konstruksi dan penafsiran data dan teks tersebut sebagaimana yang dikonstruksi dalam penelitian ini.Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum dan birokrasi yang kompleks, yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Omnibus Law sebagai strategi untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi.Namun, tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Omnibus Law adalah ketidakonsistesian peraturan antara pusat dan daerah yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal. Selain itu, adanya reaksi publik antara pro dan kontra karena proses pembuatannya tidak transparan dan partisipatif, serta Omnibus Law tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
ANALISIS KEBERHASILAN KERJA SAMA INVESTASI PUBLIK-PRIVAT DALAM INFRASTRUKTUR: STUDI KASUS DARI SEKTOR TRANSPORTASI Nofianus Elu; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerja sama investasi publik-privat (KIP) telah menjadi strategi yang populer dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia. Dalam analisis ini, kami akan meninjau keberhasilan KIP dalam sektor transportasi, dengan fokus pada beberapa contoh proyek yang telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan swasta telah membantu meningkatkan investasi dalam infrastruktur transportasi, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan lain-lain. Dalam beberapa contoh, seperti proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai, kerja sama antara pemerintah dan swasta telah membantu meningkatkan kualitas infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu, analisis juga menunjukkan bahwa kerja sama ini telah membantu meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur. Namun, analisis juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah hukum dan birokrasi yang dapat menghambat kerja sama. Dalam kesimpulan, analisis ini menunjukkan bahwa kerja sama investasi publik-privat dalam infrastrukturtransportasi dapat membantu meningkatkan kualitas infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi perlu diatasi tantangan yang terkait dengan hukum dan birokrasi.
KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BADAN USAHA KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG Ghina Nurjannah; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastruktur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dikembangkan untuk mengembangkan kinerja angkutan umum. Namun, pekerjaan pembangunan di KCJB terhambat oleh pembiayaan pembebasan lahan yang panjang dan mahal. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan pembangunan KCJB dan menjelaskan urgensi pelaksanaan konsultasi publik dan partisipasi masyarakat (KPPM) yang bermakna dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian literatur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan KCJB. Meski pembebasan lahan memakan waktu lima tahun (2017-2021), namun kegiatan tersebut mampu menyediakan lahan seluas 7,6 juta meter persegi dan panjang 142,3 kilometer. Lamanya proses pembebasan lahan berdampak pada peningkatan pembiayaan pembebasan lahan dari rencana semula sebesar 2 triliun menjadi 113 triliun. Hingga akhir tahun oktober pekerjaan kontruski proyek mencapai 100 persen.
Co-Authors Abdullah, Abduljabbar Achadi Budi Santosa Adelia, Revina Adibah Belva Adelia Afifah, Rizqi Nur Agung Praptono Agung Septiadi Agustini, Ni Made Sri AGUSTYA PRATIWI, MASYITHA Ainun Mardhiah Alfi Fairuz Asna Anas Ahmadi Anas Ahmadi Andi Ahmad Munajat Andriana, Wahyu Dian Arif Adi Saputro Artadiyanti, Ni Made Novi Aryani, Reni Asrori, Muhamad Zainul Asteria, Prima Vidya AYU ANJARSARI, PUTRI Ayu Lestari AYU RISWATI, MARDIYAH Bachtera Indarto, Bachtera Bambang Yulianto Billah, A.A.M Bramantoro, Ardianto Caecilia Putri Gennosa Danti I, Dania Rithma Danur Bagaskoro Satria Ulung Darni DEVI QORIAYUNI, RIZKY Diah Utami Lutfiani Dian Sita Hapsari Didik Imam Margatot Djoko Widodo Dody Hartanto Dwi Riyanti Dwi Turistiani, Trinil Dwiyanti Utami Elisa Umami Elysa Nensy Irawan Enung Hasanah Ety Fitriyani Fahrur Aslami Feriandi, Yoga Ardian fitriana, ika Frans Marzuki Gatut Yudoyono George Mason Ghina Nurjannah Gilbert William Onsent Gontjang Prajitno Hadi Sutopo Hary Hermawan Hasna Izdihar Latifah Heidy Andriani Heni Pujiastuti Hidayati, Dian INDARTI, TITIK Indrawati, Dianita IRWANSYAH Islamiati, Zuha Nur ITOK DWI KURNIAWAN Kavin, Layli Adha Nadira Kendis Hutamia Kevin Pierre Armando Leatemia Khoiri, Abdul Aziz KHOLIFAH Kriswanto, Didi Kusnanto Lalu Apriliansah Lilis Wijayanti Lindriany, Julita Lusiana Maghfirah, Masyithah Manik, Toba Sastrawan Mardi Santoso Martha Irene Kartasurya Marusaha Simarmata Mochamad Sahal Moh. Yusril Hermansya Mohammad Muntaha Mohammad, Nhelbourne K. MUFID, YAN Muhammad Assegaf Baalwi Muhammad Rizky Irawan Muhammad Zahidi Muthmainnah, Melania Suweni Muntini NABILAH, AMALIA Nabilatur Rohmah Nafilah Azhar Anindita Nahak, Theresia Wilmince Naim, Haniifan Muhammad Naintina Lisnawati Nandaita Miftahul Lael Nasori Nofianus Elu Norman Wijaya Gati Nugroho, Dhimas Setyo Nurina Rizka Ramadhania Nurjanah, Ana Oki Purnomo Ollcyalliztacyra Baktinadi Pradikta, Zendy Prima Retno Wikandari Purwaningsih, Sriyani Purwati Anggraini, Purwati Putri, Maritza Dita Fiorenza APrilia Putri, Phasa Amalia Arzetty Rafiq, Abdul Ragil Marghubi Raharjo, Resdianto Permata Rahmad Aji Prasetya Rahmatika, Nuniek Rahul Kristian Sitompul Ramadhania, Nurina Rizka Ranthy Pancasasti, Ranthy Ratih Dewi Saputri Regita Citrazalzabilla Ria Fitriah Rikke Kurniawati Ririe Rengganis RONI Rudi Umar Susanto Salsabila, Ti’laili Satria Tegar Ade Purnama Sebastian Nayaka Arella Taufano Setya Yuwana Sintha Amelia Sanada Siti Fatimah Pradigdo Siti Partini Suardiman Siti Rahma Soleman Sofyan Manullang Sri Mintasih Sri Susanti Sudikan, Setya Yuwana Suhartono Sukirman Supratono Karel Pareres Susanto, Rudi Umar Susilo Indrawati Syamsul Sodiq Tengsoe Tjahjono, Tengsoe Tika Julaika Titik Taufikurohmah Titik Taufikurohmah Tursilowati, Diyah Ayu Indah Urip Zaenal Fanani Vincentia Audia Kirana Putri Vini Novilia Virgiawan Rambu Rabana Wantini Wardana, Andika Pramudya Wati, First Ambar Yani Handayani Yohana, Nabilla Yosua Rony Yuliana, Rohmah Yunianika, Ika Tri Yuniseffendri Zixy Mahar Nurtias Zulqurnain, Muhammad