Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
20.061
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum JURNAL MAHKAMAH Jurnal Komunikasi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Notariil Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Sains Riset Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Sosial Humaniora Sigli SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Eksekusi : Journal Of Law Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Indonesian Journal of Law and Economics Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Journal of Business, Management and Social Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business Rechtsnormen Journal of Law Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law LamLaj Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Serina Abdimas Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Rasji, Rasji
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 173 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 173 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia Rannu, Delycia Anwar; Santoso, Ellen; Rasji, Rasji
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem hukum positif memiliki kerangka hukum yang kompleks dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Meskipun undang-undang dan peraturan-peraturan telah dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan dimensi etika dalam pembentukan hukum tersebut. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengeksplorasi kontribusi dan dampak yang dapat dihasilkan oleh filsafat hukum dalam konteks ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan jenis dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menghasilkan data berdasarkan statistik atau perhitungan lainnya. Filsafat hukum, sebagai cabang dari filsafat, memainkan peran penting dalam membantu memahami hakikat hukum dan membentuk landasan etika hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai falsafah dan landasan negara, menjadi dasar bagi pengembangan ilmu hukum dan pembentukan hukum di Indonesia. Dalam proses pembentukan hukum, Pancasila dan nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, demokrasi, kesusilaan, dan moralitas tinggi menjadi pedoman. Secara keseluruhan, hubungan erat antara ilmu hukum, filsafat hukum, dan landasan etika hukum di Indonesia menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan dan penerapan hukum yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam UU Cipta Kerja Rannu, Delycia Anwar; Rasji, Rasji
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang diberlakukan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan. UU CK mencakup sejumlah aspek yang mencakup perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), upah minimum (UM), tenaga kerja asing (TKA), pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan waktu kerja. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja, sambil meningkatkan lapangan kerja dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Dan Pemanfaatan Pungutan Pajak Di Indonesia Widagdo, Chanandika Dafri; Putra, Surya Dharma; Rasji, Rasji
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perpajakan merupakan isu yang signifikan dalam konteks hukum perpajakan dan kebijakan fiskal. Artikel ini menyajikan analisis yuridis mendalam terkait dengan tindak pidana perpajakan dan dampaknya terhadap penyerapan dan pemanfaatan pajak. Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana perpajakan, termasuk undang-undang yang relevan, peraturan, dan putusan pengadilan yang berkaitan. Selain itu, artikel ini juga mengkaji implikasi tindak pidana perpajakan terhadap perilaku wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Dengan menganalisis kasus-kasus tindak pidana perpajakan yang relevan, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin muncul sebagai akibat dari tindak pidana perpajakan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan pengelolaan anggaran negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada penyerapan dan pemanfaatan pajak, terutama melalui pengurangan penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Selain itu, tindakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perpajakan dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas isu tindak pidana perpajakan dan memberikan pandangan yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan.
Tinjauan Peran Pemimpin Indonesia dalam Membangun Ketahanan Negara Rasji, Rasji; Ar Rohma, Inayah; Imanto, Kesya Swietenia Maharani; Yandika, Nayla Putri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10276

Abstract

Studi ini membahas peran pemimpin Indonesia dalam membangun ketahanan negara, fokus pada keterlibatan strategis Presiden dalam memotivasi dan mengkoordinasikan upaya pertahanan nasional, terutama di perguruan tinggi. Presiden memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa dan masyarakat, memastikan perguruan tinggi berkontribusi dalam pengembangan teknologi yang mendukung industri pertahanan. Pertahanan nasional bertujuan melindungi warga dan wilayah sambil meningkatkan kesejahteraan umum, menekankan patriotisme melalui cinta tanah air dan keyakinan pada Pancasila serta UUD 1945. Koordinasi Presiden dalam upaya pertahanan nasional, termasuk di perguruan tinggi, sangat penting untuk menanamkan kesadaran pertahanan yang kuat terhadap berbagai ancaman, termasuk ideologi radikal. Prioritas pada program pendidikan dan sosialisasi bela negara esensial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Prianto, Yuwono; Djaja, Benny; Rasji, Rasji; Gazali, Narumi Bungas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner.
ANALISIS TERKAIT RENCANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI INDONESIA Rasji, Rasji; Clarissa Aurelia Susanto; Liumenti, Liumenti
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.1517

Abstract

The implementation of the people's representation in the administration of the state is a free and honest general election. In Indonesia elections are held every 5 years. Considering that the State of Indonesia adheres to the notion of constitutional democracy. Historically, the Election Law must be formulated and enacted no later than 2023. Issues related to the postponement of the 2024 Election have received much opposition from the public. Bearing in mind that Indonesia is a democratic country and seeing the large number of Indonesian people who reject the idea of postponing the election, the government should consider it to continue with the election. If there is a postponement of the election, then the term of office of the President and Vice President will be extended and that is clearly unconstitutional. Not to mention the term of office of members of the MPR, DPR and DPD and even the DPRD will further add to state and governmental chaos and there could be the possibility of spreading to positions in the structural hierarchy downwards.
Legal Remedies for Workers Who Experience Termination of Employment Due to Force Majeure Reasons Rasji, Rasji
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i1.43132

Abstract

Industrial relations in Indonesia are based on the principles of Pancasila Industrial Relations, which is a form of relationship between actors in the production process of goods and services, namely workers, employers, and the government. In this study, the researcher focuses on whether the provisions regarding force majeure in Indonesian labor law are in accordance with the principles of fair and sustainable labor protection, by analyzing the extent to which labor law in Indonesia supports worker protection in force majeure situations, and whether existing legal provisions are still relevant to the principle of social justice for workers. In relation to layoffs caused by force majeure reasons, workers have the right to seek legal remedies to obtain protection. According to Law No. 13 of 2003, termination of employment in force majeure situations can be carried out, but must still comply with existing provisions, such as the provision of severance pay and other rights in accordance with applicable provisions. Legal remedies in labor disputes are a crucial aspect in ensuring justice and protection for workers in Indonesia. In the context of industrial relations, disputes between workers and employers often involve issues of basic worker rights, such as wages, working conditions, termination of employment (PHK), or unpaid benefits. Without a clear legal mechanism, workers may not be able to obtain equal justice with employers who have greater access to legal resources. Therefore, legal remedies are an important channel to ensure that workers' rights are maximally protected.
Penyelesaian Hukum Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Skala Besar (Kasus PT Sritex) Rasji, Rasji; Widjaja, Jety
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3056

Abstract

Kasus kebangkrutan PT Sritex pada tahun 2024 menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pekerja, yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang terdampak PHK massal serta mengevaluasi efektivitas kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam memenuhi hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada PT Sritex, serta menganalisis perundang-undangan yang relevan terkait ketenagakerjaan dan kebijakan JKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada memberikan dasar hukum untuk perlindungan pekerja, implementasinya masih menghadapi kendala dalam memastikan hak-hak pekerja, seperti pesangon, jaminan sosial, dan program JKP. Kebijakan JKP yang baru saja diterapkan memerlukan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak pekerja yang kehilangan pekerjaan dipenuhi dengan baik. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum ketenagakerjaan dan penegakan yang lebih optimal terhadap kebijakan JKP, guna mengatasi permasalahan PHK massal dan krisis sosial ekonomi yang dapat muncul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja di masa depan.
LEGAL STUDY ON PERSONAL DATA PROTECTION BASED ON INDONESIAN LEGISLATION Lestari, Endang; Rasji, Rasji
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1206

Abstract

Personal data protection is an effort to protect individual privacy rights, which includes the need to protect a person's privacy as well as the protection of their personal data. The type of research in this study is normative juridical, which focuses on the review of positive legal norms.To find out about the protection of personal data regulated in Indonesian Legislation and to find out the obstacles to personal data protection in law and their solutions. In Indonesia, Personal Data Protection has been regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data on Electronic Systems, and has obstacles in the application of this Law such as the overlap of the old law with the new one, and preventing a legal expert from adopting which Law.In the current technological era, the significance of addressing security factors in the processing of personal data using various technologies has become increasingly critical. While electronic systems have enhanced data security, it is undeniable that the risk of data theft by irresponsible parties still exists. Therefore, regulations or laws are necessary to provide protection for personal data.
Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Pasca Perpu Cipta Kerja (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/PDT.SUS-PHI/2022) Basri, Bryan Alexander; Rasji, Rasji
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14732

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 PP Nomor 35 Tahun 2021. Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur PHK dengan alasan efisiensi karena pengusaha mengalami kerugian harus membuktikan dengan hasil audit baik itu internal maupun eksternal. Tetapi kemudian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022, Mahkamah Agung memperbaiki amar judex factie yang secara tidak langsung mengakui bukti berupa laporan keuangan masuk dalam kualifikasi Pasal 43 ayat (1) PP 35/2021 dimana frasa ‘antara lain’ seharusnya bertentangan dengan asas kepastian hukum dan lebih jauh lagi Mahkamah Agung memperkuat ketidakadilan tersebut.
Co-Authors Abilah, Rahma Christabel Acchedya Wijaya, Fico Adam Ramadhan Adam, Chistopher Kendrick Ade Putra F Sumbara Adenfa, Alexandrio Akhir, Akhirudin Alfarhani, Luqyana Shafira Alfiani, Feriza Alhadad, Fahrul Alsabilah, Zahra Angelina, Aubrey Josephine Angelina, Vilyn Anggitha, Fricila Anggra, Philip Angkasa, Wincent Hungstan Apriza, Nathania Apryano, Argya Attallah Ar Rohma, Inayah Arrasyiid, Muhammad Restu Augustin, Agatha Aulia, Dzikrina Aulia, Riska Aurelia, Jessica Axfelia, Deviana Azahra, Natasya Sabrina Baeha, David Lestarius Immanuel Baloch, Sania Mari Basri, Bryan Alexander Beale, Aurelius Steven Bobyanti, Feny Budiman, Eunike Kathryn Cailla, Glenn Kevin Candela, Vincent Chandra, Clarissa Mayella Chandra, Jessica Chaniago, Fathimathuz Zachra De Chen, Zefanya Angellin Cherieshta, Jocelyn Christella, Christella Chua, Jessica Clarissa Aurelia Susanto Clarosa, Vivian Claudia, Jennifer Clementino Moningka, Yosia Damanik, Gabriel Yericho Darmansyah, Adimas Gusti Davin, Auliadi Achmad Defilania, Oktri Dikjaya, Dikjaya Djaja, Benny Djayanti, Djayanti Dustin, Briyan Edyson, David Effendi, Kevin Noble Eida, Tri Salwa Nur Ekaprasetya, Ekaprasetya Endang Lestari Erdiyanto, Rizqy Pratama Estellin, Emmanuella Audry Evelyn Millechen Fadloli, Muhammad Farhana, Alia Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Febriany, Febriany Femilia, Naomi Ferselli, Aurellia Karin Florencia, Cherlyne Baby Gabriella Ranti Gazali, Narumi Bungas Gea, Poppy Primadana Top Givanti, Dofana Gosan, John Tiel Gulo, Barnabas Juni Saputra Gunawan, Gabriela Hadi Wibowo, Satria Hamonangan, Marcellius Kirana Harahap, Abi Hamdalah Sorimuda Hartono, Ernita Dewy Hartono, Margareta Kristiani Hasta, Baharuddin Jusuf Habibie Helmi, Teofilus Titus Hendry, Hillary Hong, Carissa Patricia Hotma Elisa Irene Siahaan Howard, Christopher Hutabarat, Ela Suryani Hutapea, Junika Gabriella Cecille Imanto, Kesya Swietenia Maharani Jonatan, Frangky Jonathan, Edward Jovian, Erland Julius, Lollyta Juwita, Dhiny Ellen Kabalmay, Brinet Lydia Kamila, Amalia Kartika, Yenni Kelvianto, Carmella Khaulah, Tatsbita Khemal Akbar, Moh. Kusniawan, Jovindi Fernando Laapen, Calinka Princess Belinda Lambonan, Jestika Erika Lestari, Novianti Liumenti, Liumenti Liunda, Sheren Agapena Hosaya Lukmadi, Fionna Khantidevi Luvianti, Teressyavira Maharani, Shavira Ardita Manggal, Adam Tanzio Marhein, Vannestian Marina Marina Mbayang, Chrissonia Margareta Mella Ismelina Farma Rahayu Michael Michael Michellena, Michellena Muslih, Sarazatin Ananda Muzahadah, Fadiya Najla, Tengku Amira Natasya Mauly N, Denayu Nathasya, Nathasya Nazhimah, Shafira Nigar Pandrianto Novianti, Siti Nugroho, Hizkia Ivan Octwelfth, Florentina Ezrahi Oktavian, Ivan Danara Pahlawan, Sandra Dwi Putri Patricia, Viane Phua, Steven Cai Lee Pramita, Helen Pratama, Muhammad Lutfi Priscilla, Nathalie Purba, Evaline Suhunan Purba, Nanda Divabuena Purwanti, Puja Ayu Puspita, Salsabillah Ayu Putra, Louis Sebastian Anot Putra, Surya Dharma Putri Apriliani, Narisa Putri, Amanda Fitriani Eka Putri, Audrey Bilbina Putri, Belicia Widhyana Yulia Putri, Nadiva Azzahra Putri, Sanny Nuyessy Quinn, Luverne Pujian Rafi, Paksi Rafliyansyah, Rafliyansyah Ramadhan, Nayla Az Zahra Rannu, Delycia Anwar Refalia, Salsa Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Rigel, Rigel Rokhim, Akbar Nur Rudijanto, Maria Natasha Rukmana, Kevin Rukmana, Kevin Anandita Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Sani, Ayi Meidyna Santoso, Ellen Saputri, Sherlyana Indah Sari, Emmanuela Komala Sepriani, Sarnida Serena, Michelle Audrey Setiadi, Margaretha Putri Setiawaty, Tiffany Silvia Cahyadi Simarmata, Michael Kalep Singhs, Arief Dermawan Sinta Paramita Siregar, Rachel Adeline Siswanto, Vivienne Olivia Sitompoel, Yervant T. S Situmorang, Waldus Sriyanto, Mohammad Rubby Sugara, Maria Vianney Lourdes Sugiarto, Angelina Jacqueline Sulastri Sulastri Sulistio, Felicia Amanda Sulthanah, Lubna Tabriz Sumbayak, Marlyn Christ Nathasia Br Suryani, Cendana Syamila, Najma Tanujaya, Calista Putri Usman, Raphaellee Peters Putra Valerie, Athalia De Vanessa Vanessa Vaustine, Griselda Vedora, Sheren Regina Vera, Vionna Vetty Virginia, Virginia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wafi, Auzan Wardhana, Adi Pratomo Kusuma Widagdo, Chanandika Dafri Widjaja, Jason Marcellino Widjaja, Jety William Chandra Win, Han Wonohadidjojo, Christopher Howard Yandika, Nayla Putri Yetmiaty, Yetmiaty Yudha, Refans Jaka Pratama Yulian, Fransisca Chatharina Yuliska, Nanda Yuliyani, Allya Putri Yulyana, Devy Yuwono Prianto Zimah, Amelia Abdullah