Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.536
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Daulat Hukum JURNAL MAHKAMAH Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Notariil Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review bit-Tech Jurnal Sains Riset Jurnal Sosial Humaniora Sigli SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Law Development Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Business, Management and Social Studies Journal of Law, Education and Business Rechtsnormen Journal of Law Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Rasji, Rasji
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 108 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 108 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Relevance of Law Enforcement and Human Rights in the Perception of the Indonesian Constitution Sitompoel, Yervant T. S; Vera, Vionna Vetty; Rasji, Rasji
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2365

Abstract

Human rights are something that humans have and are inherent in a person from birth. Human rights are fundamental rights that cannot be taken away or revoked. Human rights must also be respected, maintained and guarded by the state, law, government and everyone for honor. The relationship between human rights and the state is very close and interconnected and cannot be separated because law functions to protect human rights, apart from that, all human behavior in a country is always based on law. The constitution itself is the highest law in Indonesia and is the basis for the protection and enforcement of human rights in Indonesia. The method used in this research is a normative legal research method. In this descriptive research, the type of data used is secondary data collected through literature study, which is analyzed qualitatively, using a statutory approach. In the law there is a regulation of rights, and in human rights the legal protection is written. So the relationship between the two is related to each other and complements each other. Therefore, efforts are needed to increase public understanding and awareness of human rights and strengthen the institutions that play a role in upholding law and human rights in Indonesia. Apart from that, efforts need to be made to adopt progressive policies in advancing human rights and ensuring their protection in accordance with the constitution. Thus, it is hoped that the constitution can become an effective instrument in guaranteeing and upholding human rights in Indonesia.
Indonesian Tax Law Reform to Encourage Sustainable Economic Growth Rasji, Rasji; Beale, Aurelius Steven; Simarmata, Michael Kalep
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1233

Abstract

Indonesia's state tax functions as a means of collecting state revenue, also known as the budget, and has a regulatory function. MSMEs are  key tools to achieve the Sustainable Development Goals. It is considered an economic engine used as the main tool to reduce poverty through promoting sustainable development projects. The success of MSMEs in growing the national economy is evident in their financial performance reports. The research methodology presented in this article uses an interpretive analysis of the concepts presented in this article by applying a three-dimensional model to discuss tax reform. The result of this study is that the lower the level of tax incentives granted, the better the financial performance of MSMEs. The existence of tax incentives for MSMEs improves financial performance in the form of net realized profits. Tax incentives are a form of tax reduction in the form of reduced tax rates for taxpayers who meet certain conditions to minimize the tax burden.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Rasji, Rasji; Augustin, Agatha; Jonatan, Frangky
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang membahas persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Studi ini secara mendalam mengevaluasi latar belakang putusan, meliputi konteks historis dan perkembangan regulasi terkait, serta alasan-alasan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh para pemohon. Penelitian ini juga mengkaji secara komprehensif argumen hukum yang dipertimbangkan oleh Mahkamah, termasuk prinsip-prinsip konstitusional seperti non-diskriminasi dan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan serta implikasinya terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak politik dan prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Dengan mengubah batas usia minimum, putusan ini membuka peluang lebih besar bagi partisipasi politik generasi muda dan mendorong partai politik untuk lebih inklusif dalam merekrut calon pemimpin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum tata negara di Indonesia serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dampak dan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil.
Analisis Proses dan Putusan Kasus Pidana Ferdy Sambo: Studi Kasus 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel. Putra, Louis Sebastian Anot; Jonathan, Edward; Rasji, Rasji
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2965

Abstract

Pada tahun 2022, Indonesia dikejutkan oleh kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang dilaporkan oleh Brigadir Jenderal Ferdy Sambo. Awalnya, kasus ini dipresentasikan sebagai insiden tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada E. Namun, investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa insiden tersebut merupakan hasil rekayasa Ferdy Sambo dan beberapa rekan kerjanya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah dengan jenis penelitian normatif dengan memanfaatkan data sekunder dari literatur yang ada untuk menganalisis proses peradilan dari awal hingga putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ferdy Sambo dan beberapa tersangka lainnya terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dan berbagai upaya untuk menghilangkan barang bukti. Ferdy Sambo akhirnya dijatuhi hukuman mati. Kasus ini menyoroti pelanggaran etik dalam penegakan hukum dan mengungkap pentingnya keadilan serta integritas dalam proses peradilan.
Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman) Rasji, Rasji; Budiman, Eunike Kathryn; Siswanto, Vivienne Olivia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3050

Abstract

Masalah suap merupakan salah satu masalah yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada pejabat negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Hal ini terjadi dalam kasus suap yang menjerat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dede Suryaman. Dalam kasus tersebut Dede Suryaman terbukti menerima suap sejumlah Rp. 300 juta, akibatnya ia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap pada saat menangani suatu perkara hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan suap di kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dede Suryaman sebagai penerima suap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta Majelis Kehormatan Hakim sudah melakukan penegakkan hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Analisa Kasus Tindak Pidana Kriminal Penganiayaan Bedasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel Damanik, Gabriel Yericho; Jovian, Erland; Rasji, Rasji
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2966

Abstract

Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, dengan fokus pada aspek hukum, proses persidangan, dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa, Mario Dandy Satriyo, didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, wawancara dengan ahli hukum, dan studi literatur terkait hukum pidana serta prosedur peradilan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses peradilan berlangsung transparan, dengan bukti dan kesaksian yang dipertimbangkan secara cermat oleh pengadilan. Putusan pengadilan menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan perlunya hukuman yang setimpal bagi pelaku sebagai bentuk pencegahan. Kasus ini juga menyoroti tantangan penegakan hukum, khususnya terkait pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam proses hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel menggambarkan pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan semua pihak diperlakukan adil dan setara di depan hukum serta mengatasi kendala struktural yang mempengaruhi independensi dan efektivitas peradilan.
Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hukum bagi Pekerja Atau Buruh dI UMKM Rasji, Rasji; Vaustine, Griselda; Nathasya, Nathasya; Marina, Marina
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2893

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan hak-hak warga negara sebagai bagian dari hak-hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak-hak warga negara tersebut selanjutnya diatur dalam UUD NKRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang selanjutnya disebut hak-hak konstitusional. Akan tetapi dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran hak-hak buruh. Seiring waktu buruh yang merasa hak Konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU Ketenagakerjaan mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan konsepsi perlindungan hak-hak buruh. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif-kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengupahan yang layak bagi pekerja dalam perspektif hukum. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan bacaan guna memperluas wawasan bagi pembaca tentang standar upah yang layak bagi pekerja dalam perspektif hukum. Indonesia belum dapat menetapkan upah sesuai prinsip-prinsip upah layak berdasarkan perspektif hukum. Namun pemerintah terus berupaya progresif dalam mengatur tentang pengupahan , hal ini tentunya pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh dalam persaingan global.
EXECUTION OF AUCTIONS FOR MORTGAGE RIGHTS BY KPKNL AFTER THE SLEMAN RELIGIOUS COURT RULING NUMBER 709/PDT.G/2022/PA.SMN Harahap, Abi Hamdalah Sorimuda; Rasji, Rasji
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.9.1.2024.23-32

Abstract

One of the objectives of land reform is to hold a fair and equitable distribution of the livelihoods of the peasants in the form of land so that with this distribution a fair and equitable distribution of results can be achieved. The purpose of this land reform is realized through the determination of the minimum area and maximum area of agricultural land ownership with certain rights by one family or legal entity. Prohibition of agricultural land ownership in absentee is a prohibition on ownership of agricultural land located outside the area where the owner lives. One of the efforts to prevent absentee land ownership is the existence of an Electronic Identity Card. However, the implementation of the transfer of rights based on the sale and purchase of agricultural land, with the implementation of the E-KTP, was not carried out perfectly. This research aims to examine the implementation of the absentee sale and purchase of agricultural land rights using E-KTP in Bangli Regency. The research method used is empirical legal research and the research locations were held in Bangli Regency, PPAT and the Bangli Regency Land Office. The results of this research showed that the implementation of an E-KTP nationally, still cannot overcome the ownership of agricultural land in Bangli Regency by people who have addresses outside the Bangli Regency sub-district and still carry out the process of changing addresses so as not to cause absentees.
ANALISIS PRO DAN KONTRA LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP KANDUNGAN DAN IMPLIKASINYA Claudia, Jennifer; Rasji, Rasji
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p15

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Analisis Pro dan Kontra Penggunaan Ganja Medis di Indonesia ditinjau dari Kandungan dan Implikasinya. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan medis terkait dengan wacana ganja medis. legalisasi di Indonesia. Permasalahan pro dan kontra terhadap wacana ini belum menemukan titik terang karena masih sangat terbatas dan sulitnya penelitian dalam negeri terkait ganja. Diperlukan penelitian untuk menilai dampak positif dan negatif penggunaan ganja sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan ini. Peraturan khusus dan pedoman teknis dari pemerintah juga diperlukan untuk mendukung pengembangan penelitian ganja di Indonesia. This research aims to determine the analysis of the pros and cons of using medical marijuana in Indonesia in terms of its content and implications. This research uses literature studies originating from scientific journals, books, policy documents, and medical reports related to medical marijuana discourse. legalization in Indonesia. The issue of the pros and cons of this discourse has not yet found a clear light because domestic research regarding marijuana is still very limited and difficult. Research is needed to assess the positive and negative impacts of marijuana use as a consideration in deciding on this policy. Special regulations and technical guidelines from the government are also needed to support the development of cannabis research in Indonesia.
The Position of the Tax Court in the Indonesian Judicial System After the Decision of the Constitutional Court Number 26/PUU-XXI/2023 Clementino Moningka, Yosia; Rasji, Rasji
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i1.318

Abstract

Background. The Tax Court, basically, has been regulated in Law Number 14 Year 2002 on Tax Court. However, there is an issue relating to the ambiguous position of the Tax Court. Purpose. The purpose of this is to show that the position of the court is not independent, as it plays a role in both judicial and executive functions, which may result in a lack of independence in case decision making. Therefore, this study aims to determine the position of the tax court in the current judicial system in Indonesia. Method. This research uses normative juridical research method by reviewing secondary data obtained. Based on the results of the research, it was found that the latest Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 has determined that the Tax Courts must transfer their organizational, administrative, and financial development responsibilities to the Supreme Court before 31 December 2026. Results. The consequence of this decision is that the organizational structure of the Tax Court will be directly under the supervision of the Supreme Court and no longer under the Ministry of Finance. Although the Tax Court will be transferred to the Supreme Court, it is important to maintain this situation as the transition requires adjustments in terms of organizational structure, employee status, and career opportunities for tax judges. All of these matters must be studied and solutions found by the Tax Court as the independence of tax judges means a lot to taxpayers seeking justice in their tax disputes. Conclusion. In addition to independence, the public also expects competent expertise and knowledge from tax judges as enforcers of justice in tax disputes.
Co-Authors Abilah, Rahma Christabel Adam Ramadhan Ade Putra F Sumbara Adenfa, Alexandrio Akhir, Akhirudin Alfarhani, Luqyana Shafira Alfiani, Feriza Alsabilah, Zahra Angelina, Aubrey Josephine Angelina, Vilyn Anggitha, Fricila Angkasa, Wincent Hungstan Apriza, Nathania Apryano, Argya Attallah Augustin, Agatha Aulia, Riska Azahra, Natasya Sabrina Baeha, David Lestarius Immanuel Baloch, Sania Mari Beale, Aurelius Steven Bobyanti, Feny Budiman, Eunike Kathryn Cailla, Glenn Kevin Chandra, Clarissa Mayella Chandra, Jessica Chaniago, Fathimathuz Zachra De Chen, Zefanya Angellin Chua, Jessica Claudia, Jennifer Clementino Moningka, Yosia Damanik, Gabriel Yericho Defilania, Oktri Dikjaya, Dikjaya Djayanti, Djayanti Edyson, David Effendi, Kevin Noble Eida, Tri Salwa Nur Ekaprasetya, Ekaprasetya Endang Lestari Erdiyanto, Rizqy Pratama Estellin, Emmanuella Audry Evelyn Millechen Fadloli, Muhammad Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Febriany, Febriany Ferselli, Aurellia Karin Florencia, Cherlyne Baby Gulo, Barnabas Juni Saputra Gunawan, Gabriela Hamonangan, Marcellius Kirana Harahap, Abi Hamdalah Sorimuda Hartono, Margareta Kristiani Hasta, Baharuddin Jusuf Habibie Helmi, Teofilus Titus Hong, Carissa Patricia Hotma Elisa Irene Siahaan Howard, Christopher Hutabarat, Ela Suryani Hutapea, Junika Gabriella Cecille Jonatan, Frangky Jonathan, Edward Jovian, Erland Juwita, Dhiny Ellen Kabalmay, Brinet Lydia Kamila, Amalia Khaulah, Tatsbita Kusniawan, Jovindi Fernando Laapen, Calinka Princess Belinda Lestari, Novianti Liunda, Sheren Agapena Hosaya Maharani, Shavira Ardita Manggal, Adam Tanzio Marhein, Vannestian Marina Marina Mbayang, Chrissonia Margareta Michael Michellena, Michellena Muslih, Sarazatin Ananda Najla, Tengku Amira Natasya Mauly N, Denayu Nathasya, Nathasya Nazhimah, Shafira Novianti, Siti Nugroho, Hizkia Ivan Oktavian, Ivan Danara Phua, Steven Cai Lee Princes, Elfindah Priscilla, Nathalie Purba, Evaline Suhunan Purba, Nanda Divabuena Purwanti, Puja Ayu Puspita, Salsabillah Ayu Putra, Louis Sebastian Anot Putri, Amanda Fitriani Eka Putri, Belicia Widhyana Yulia Putri, Nadiva Azzahra Quinn, Luverne Pujian Rafi, Paksi Ramadhan, Nayla Az Zahra Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Rigel, Rigel Rokhim, Akbar Nur Rukmana, Kevin Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Saputri, Sherlyana Indah Sari, Emmanuela Komala Serena, Michelle Audrey Setiawaty, Tiffany Silvia Cahyadi Simarmata, Michael Kalep Singhs, Arief Dermawan Siregar, Rachel Adeline Siswanto, Vivienne Olivia Sitompoel, Yervant T. S Sriyanto, Mohammad Rubby Sugara, Maria Vianney Lourdes Sugiarto, Angelina Jacqueline Sulastri Sulastri Sulistio, Felicia Amanda Suryani, Cendana Syamila, Najma Tanujaya, Calista Putri Usman, Raphaellee Peters Putra Vanessa Vanessa Vaustine, Griselda Vedora, Sheren Regina Vera, Vionna Vetty Virginia, Virginia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wafi, Auzan Wardhana, Adi Pratomo Kusuma William Chandra Wonohadidjojo, Christopher Howard Yetmiaty, Yetmiaty Yulian, Fransisca Chatharina Yuliyani, Allya Putri Yulyana, Devy Zimah, Amelia Abdullah