Articles
EDUKASI LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI ERA DISRUPTIF SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
Franciscus Xaverius Wartoyo;
Yuni Priskila Ginting
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9: February 2023
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53625/jabdi.v2i9.4854
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan edukasi lembaga pendidikan dalam menghadapi era disruptif selama masa pandemi covid 19 dalam mewujudkan pendidikan nasional. Melalui sosialisasi, diharapkan pendidik dan perserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam optimalisasi berbagai aspek kehidupan manusia dalam mewujudkan pendidikan nasional yang ideal. Kegiatan ini menggunakan model sosialisasi sebagai metode pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer yaitu hasil wawancara, sumber data sekunder berupa semua literatur tentang topik pokok bahasan. Teknologi pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan penelusuran literatur. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif dan diuraikan secara jelas. Perencanaan kurikulum diperlukan untuk menjawab tantangan menciptakan lulusan dengan kemampuan literasi baru, literasi data, literasi teknis, dan literasi manusia yang berkepribadian mulia di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19.
Convergence of Law and Technology Through Optimization of Pancasila
Franciscus Xaverius Wartoyo;
Yuni Priskila Ginting
Journal of Digital Law and Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Digital Law and Policy - January 2022
Publisher : Catuspata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.434 KB)
|
DOI: 10.58982/jdlp.v1i2.139
Starting from the legal norms in the EIT Law, Pancasila is the source of all the resources needed for technological development in the industrial revolution. In encouraging the optimal use of cyberspace, it must still be based on Pancasila to minimize the pessimistic impact that will arise. This study focuses on looking at the application of the convergence of law and technology in the industrial revolution on victims of cybercrime in terms of the principles of Pancasila. This research is research that requires further examination. The method used is normative juridical. This preliminary research concludes that in the context of the convergence of law and technology in the industrial revolution, it must still be based on the teachings of Pancasila to form cyberspace and human resources as the first step in the convergence of law and technology in the industrial revolution. However, the regulation even though it has the EIT Law does not solve the technical problems in the industrial revolution. Mainly related to the convergence that leads to various forms of new virtual services and various technical problems that continue to develop. Keywords: Convergence of Law, Technology, Pancasila
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru
Yuni Priskila Ginting;
Franciscus Xaverius Wartoyo
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Pengabdian Westscience
Publisher : Westscience Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.411 KB)
|
DOI: 10.58812/jpws.v2i01.155
Tindak kekerasan seksual yang dialami pada lingkungan kerja di Indonesia masih menunjukan angka yang tinggi. Angka tersebut hanya segelintir dari banyaknya kasus kekerasan seksual sebab pada kenyataannya masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak melapor kepada pihak kepolisian atau lembaga layanan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penelitian ini membahas tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan diantaranya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pekerja yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam lingkungan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor dominan terjadinya kekerasan seksual. Saran dari adanya penelitian ini adalah harus adanya sikap saling menghargai dan melindungi setiap pekerja di lingkungan kerja.
Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya
Yuni Priskila Ginting;
Abiyyu Faruq Ikbar;
Deynisha Efla Putri;
Gusti Rihhadatul Aisy;
Rivaldo Pua Dawe
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jpws.v2i6.383
Tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia berbeda, dimana Indonesia mengalami golongan tinggi. Sedangkan di Malaysia tergolong rendah. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan mengenai sistem hukum seperti apa yang diterapkan di Indonesia dan di Malaysia sehingga angka kasus tindak pidana korupsi di antara kedua negara tersebut berbeda jauh dan bagaimana peran pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki ketegasan akan permasalahan tindak pidana korupsi namun kesadaran dari pejabat negara dan penyelenggara negara yang berbeda. Saran dari adanya penelitian ini adalah sikap kesadaran dari pejabat negara dan penyelenggara negara untuk menghindari tindak pidana korupsi.
KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBELUM MELAKSANAKAN PROSES PERSIDANGAN
Yuni Priskila Ginting;
Alesha Arundati;
Angelica Caesar Budianto;
Ester Natacha Londe;
Melviana;
Trista Alessandra Jursito;
Valerie Gracielle Tang
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jpws.v2i07.466
Mediasi merupakan cara atau bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan proses perundingan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dari para Pihak dengan bantuan Mediator, sedangkan Mediator adalah pihak netral yang dalam ini bertugas untuk membantu para pihak pada saat proses perundingan dengan tujuan untuk mencari serta merumuskan beberapa cara penyelesaian sengketa tanpa harus menggunakan paksaan atau putusan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian yang dilakukan sebelum proses persidangan dimulai. Mediasi juga dianggap sebagai jalan keluar yang diupayakan supaya proses persidangan di dalam Pengadilan tidak perlu dilakukan.
SOSIALISASI TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Yuni Priskila Ginting;
Kelvin Yohanes;
Irvine Amar Herardi;
Jeni Melisa Karisma;
Rico Leonard Gunadi;
Merdiansyah Maulana Mahendi
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jpws.v2i07.469
Perkembangan era globalisasi yang didorong kemajuan teknologi informasi, selain mempermudah manusia untuk berkomunikasi lintas negara, juga mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat meresahkan adalah pencucian uang. Maraknya tindak pidana pencucian uang saat ini disebabkan karena meningkatnya berbagai tindak pidana pokok seperti Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Prostitusi, Korupsi, dan lain sebagainya. Penelitian ini membahas tentang perbandingan hukum tindak pidana pencucian uang antara negara Indonesia dengan negara Malaysia dan Filipina. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan di antaranya adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di setiap negara dan bagaimana peran dari financial intelligence unit di setiap negara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di setiap negara memilki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Indonesia perlu berkaca pada kelebihan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di negara lain untuk mengembangkan Undang-Undangnya dengan lebih komprehensif.
ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA
Yuni Priskila Ginting;
Gwayneowen Justin;
Jesselyn Harijanto;
Lyviani Sam;
Michelle Halim;
Rachelina Marceliani;
Vanessa Valentina
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jpws.v2i08.492
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat). Karena itu, seluruh pemerintahan di Indonesia dijalankan dan tunduk terhadap Undang-Undang. Jaksa sebagai gerbang utama peradilan di Indonesia yang membawa kewibawaan dalam membela Negara. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung RI No: Per-14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Jaksa dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalitas dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Menganalisis melalui Undang-Undang dan Peraturan yang menjadi tumpuan jaksa dalam menjalankan tugasnya masih terdapat keluhan dari masyarakat lua. melalui Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Terlebih lagi menunjukkan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap sistem peradilan di Indonesia terutama dalam lembaga Kejaksaan. Implementasi dari Undang-Undang dan Peraturan Jaksa sendiri menjadi persoalan dan satu-satunya cara yang dapat disempurnakan agar memberikan efek jera bagi para jaksa yang melanggar kode etik maupun tindakan yang menurunkan kualitas moral dari institusi Kejaksaan.
Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
Yuni Priskila Ginting;
Audy Arcelya;
Evan Rhein Maruli;
Fasya Tasya Mersilya Santoso;
Franshokyarto Suminto;
Nadya Roseline;
Yovania Sipayung
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jpws.v2i07.502
Penelitian ini bertujuan untuk membahas etika profesi hakim, dengan berfokus pada eksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan implementasi dan penerapan kode etik hakim. Kode etik hakim adalah panduan yang mengatur perilaku dan tindakan yang mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek etika profesi hakim seperti integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Kemudian, penelitian ini juga menganalisa mengenai berbagai tantangan dan dilema moral yang dihadapi oleh hakim dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya etika profesi hakim dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
ANALISIS KODE ETIK NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESI
Abednego Ozora;
Chika Permana;
Ekklesia Nauly;
Elisabeth Puteri;
Jennifer Eve;
Nathania Boenni; Slamet Riyadi;
Yuni Priskila Ginting
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jpws.v2i08.511
Tujuan negara adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Jasa tersebut dimaknai dalam konteks yang luas, yang meliputi tidak hanya pembuatan akta otentik, legalisasi surat-surat pribadi, atau pemberian nasehat hukum yang berkaitan dengan masalah kenotariatan, tetapi selain itu notaris juga berkewajiban untuk menerapkan etika profesinya dalam memberikan jasa pada klien. Permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ini adalah penerapan etika profesi oleh notaris dan sanksi hukum yang diberikan pada notaris yang tidak melaksanakan etika profesinya dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Metode penelitian yang digunakan untuk riset jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris harus memperhatikan etika profesinya ketika sedang memberikan jasanya pada klien. Notaris di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan UUJN serta Kode Etik Notaris.
PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN BELANDA MENGENAI PSIKOTROPIKA
Yuni Priskila Ginting
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jpws.v2i08.536
Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susuan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Pemberlakuan aturan terhadap keberadaan psikotropika menjadi penting guna memberikan perlindungan terhadap individu-individu yang terkena dampak dari penggunaan zat tersebut. Perbandingan hukum Indonesia dan Belanda terkait Psikotropika menunjukkan beberapa perbedaan dalam pendekatan hukum dan pengaturan yang berlaku. Kesimpulan umumnya adalah bahwa Belanda memberlakukan pengaturan yang berdasarkan strategi megnurangi dampak dari psikotropika di negara tersebut, sedangkan di Indonesia masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengaturan dan penegakan Hukum mengenai Psikotropika