Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.918
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL POENALE Bina Hukum Lingkungan Veteran Law Review Instructional Development Journal Journal Social Science And Technology For Community Service Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Hukum Malahayati Muhammadiyah Law Review Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Jurnal Hukum Sehasen East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Jurnal Pendidik Indonesia Ex Aequo Et Bono Journal of Law IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Sinergi Jurnal Sumbangsih Justice Legislation and Crime Journal Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Emilia Susanti
Universitas Lampung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk) Adila; Emilia Susanti; Aisyah Muda Cemerlang; Firganefi; Nikmah Rosidah
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v3i1.8458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis anak, termasuk usia, latar belakang keluarga, penyesalan terdakwa, serta kemungkinan pembinaan dan rehabilitasi. Putusan hakim juga mengacu pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.
Problematika Pidana Uang Pengganti dalam Mewujudkan Pemulihan Kerugian Negara pada Perkara Korupsi Esteben Doloksaribu; Diah G Maulani; Emilia Susanti; Firganefi; Mamanda S Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5339

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Salah satu instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana uang pengganti, mengkaji problematika penerapannya, serta merumuskan upaya penguatan agar mekanisme tersebut lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana uang pengganti telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya realisasi pembayaran oleh terpidana, kesulitan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelacakan aset dan peningkatan efektivitas pelaksanaan eksekusi guna mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.
Strategi Preventif Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Lola Regina Gantasa; Rini Fathonah; Erna Dewi; Emilia Susanti; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5463

Abstract

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan persoalan kriminologis yang kompleks dan semakin memprihatinkan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti ketidakmatangan emosional serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan paparan konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif kriminologi serta merumuskan strategi penanggulangan melalui pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan non-penal memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan dengan menitikberatkan pada upaya preemtif dan preventif. Upaya preemtif dilakukan melalui penanaman nilai moral oleh tokoh agama, penguatan komunikasi keluarga, serta pendidikan seksual sejak dini, sedangkan upaya preventif dilakukan melalui pengendalian konten pornografi serta edukasi dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu menyentuh akar permasalahan sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, dampak kejahatan seksual terhadap anak juga menimbulkan trauma psikologis yang serius, sehingga diperlukan perlindungan dan perhatian dari berbagai pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, preventif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Studi Kritis Diskriminasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual Marina; Erna Dewi; Emilia Susanti; A. Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Korban menghadapi hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, serta stigma negatif yang melemahkan posisi dalam pembuktian. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya masih belum optimal akibat hambatan struktural, kultural, dan substantif. Temuan juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum berkontribusi terhadap perlakuan yang tidak setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyediaan akomodasi yang layak guna menjamin akses keadilan yang setara.
Business Judgment Rule BUMN dan Korupsi Merugikan Keuangan Negara UU 1/2025: Gap Akuntabilitas Mendesak Raju Pratama Sibuea; Maroni; Emilia Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6027

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembaruan hukum pidana dan implikasinya terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama pembahasan meliputi perubahan status hukum kekayaan BUMN, adopsi prinsip business judgment rule (BJR), serta dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi BUMN diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan profesionalisme pengelolaan BUMN, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi normatif dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tujuan pembaruan hukum pidana dan penguatan tata kelola BUMN dapat tercapai secara seimbang dan berkeadilan.
Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Penggelapan oleh Karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri : Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT Darell Syalom Timothy Ati; Tri Andrisman; Fristia Berdian Tamza; Erna Dewi; Emilia Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim serta pemenuhan keadilan substantif dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini telah didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa serta dampak kerugian terhadap perusahaan. Secara filosofis, pemidanaan bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga pembinaan dan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif melalui diferensiasi pidana yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan tanggung jawab masing-masing terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim telah memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Implementasi Asas In Du Bio Pro Reo Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Tanpa Permufakatan Jahat Fernando Setiyanto Saragih; Heni Siswanto; Rinaldy Amrullah; Maya Shafira; Emilia Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7237

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka tindak pidana narkotika secara signifikan di Provinsi Lampung khususnya dalam lingkup peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Salah satu perkara narkotika yang menarik dikaji secara mendalam adalah Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK, di mana terdapat dinamika dalam menentukan terpenuhinya unsur permufakatan jahat yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga hakim harus menjatuhkan putusan dengan menerapkan asas in du bio pro reo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa serta membedah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang didukung data hasil wawancara sebagai bahan hukum pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dengan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan memperhatikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan, kesengajaan, dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Putusan dijatuhkan dengan menerapkan asas in dubio pro reo oleh majelis hakim tingkat banding karena tidak ditemukannya bukti yang sah dan meyakinkan mengenai adanya kesepakatan (mens rea) antara terdakwa dengan saksi Arkaan Wahyu Pratama dalam menerima dan mengedarkan narkotika, sehingga unsur permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak terbukti. Penerapan asas in dubio pro reo dalam perkara ini mencerminkan pemenuhan pertanggungjawaban pidana yang proporsional dan substansial berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Bersama-sama Kepada Anak Pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu M. Alfin Ibnu Raihan; Firganefi; Rinaldy Amrullah; Emilia Susanti; Maya Shafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu dilakukan secara terpisah karena masing-masing pelaku diklasifikasikan sebagai pelaku utama yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosfis, dan sosiologis
IMPLEMENTASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MENTAL ANAK BINAAN: Indonesia Rasika Alivia; Diah Gustiniati Maulani; Emilia Susanti; Ahmad Irzal Fardiansyah; Dita Trijayanti
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5437

Abstract

One of the problems arising from the increasing involvement of children in criminal activity is the fulfillment of mental health rights during the criminal justice process. The success of rehabilitation and social reintegration can be affected by the psychological stress that children in conflict with the law may experience as a result of social stigma, separation from family, and developmental processes. Therefore, Correctional Institutions (BAPAS) play a crucial role in guaranteeing the mental health rights of inmates. This study used a descriptive-analytical approach, an empirical-legal approach, and a normative-empirical approach. Data were collected through interviews with Community Guidance Officers, inmates, and academics, as well as through a literature review. Furthermore, a qualitative analysis was conducted. The findings indicate that BAPAS has successfully fulfilled its role in fulfilling mental health rights through the implementation of normative, ideal, and factual aspects. These aspects include mentoring, community research, counseling, religious guidance, recreational activities, facilitation of psychological services, and social reintegration programs. Legal factors, law enforcement, and facilities and infrastructure serve as supporting factors, while societal and cultural factors remain major obstacles due to social stigma, low acceptance of children in conflict with the law, and limited understanding of mental health. Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector coordination, increase the capacity of Community Guidance Officers, and develop mental health service standards to optimize the protection of the rights of foster children.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Pencatutan Identitas Nasabah Bank oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit Gilang Gilang; Eko Raharjo; Emilia Susanti
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 3 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v3i1.8076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus penyalahgunaan identitas nasabah yang berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, rendahnya literasi digital, serta motif ekonomi menjadi faktor dominan terjadinya kejahatan. Penegakan hukum menghadapi kendala dalam pembuktian digital dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sistem keamanan perbankan, serta edukasi hukum kepada masyarakat.
Co-Authors A. Irzal Fardiansyah AA Sudharmawan, AA Adila Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Aldino, Masagus Rizki Alinar Ristika Gamis Alsi Ratu Balqis Amabel, Xenia Riama Amelia Rahmawati Ami Nur Dinnia Ananda Nike Syadila Ananda Tazkia Angela, Inriana Anrikhotama, Raditya Vito Anwar, Mashuril Artha Kariasmarico Aulia Arnelita Aura Nurdeyani Putri Bahria Bahria Budi Rizki Husin Budi Rizky Husin Cahyani, Nunas Ambar Cindy Pasela Damanhuri Warganegara Darell Syalom Timothy Ati Dean Anugra, Muhammad Deanita Anindria Deni Achmad Deni Achmad Dewi, Erna Diah G Maulani Diah Gustiniati Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Dina Haryati Dina Haryati Dita Trijayanti Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dwi Nazwa Adisti Eko Raharjo Eko Raharjo Elsa Ramayeni Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi . Esteben Doloksaribu Fabiola Rezulina Fabiani Putri Faisyal Akbar Falielian, Fransiska Fitry Fardiansyah, Ahmad Irzal Fernando Setiyanto Saragih Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza Gilang Gilang Gunawan Jadmiko Gunawan Jatmiko Gunawan Jatmiko Gustiara, Nisa Gustiniati, Diah Hasgimianti, Hasgimianti Hasiholan Tua Hasnaa Niditya Rosyaadah Heni Siswanto Heni Siswanto Hidayat, Putra Husin, Sanusi Ima Mabruroh Indawan, Ana Aqila Haya Syaharani Irawati Irawati Juniawan, Arbi Khairani Aisya Amira Siregar Lola Regina Gantasa Lovely Ardhanes Wira M. Alfin Ibnu Raihan Maisya Putri Mamanda S Ginting Mamanda Syahputra Ginting Mamanda Syahputra Ginting Marina Maroni Maroni Maroni Martha Yulisa Maya Shafira Maya Shafira Maya Shafira Mohd. Winario Muhammad Edo Fadely Andaly Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin Nabila Asa Nevy Nashya Berintan Nikmah Rosidah Nur Jihaan Fauziyyah Nurcholissa, Ayyusita Nurhikma Ganti Paisal Sari Pasela, Cindy Patilla, Nur Pradini, Auly Pratama, Wahyudha Putri, Yunita Maya Raju Pratama Sibuea Rasika Alivia Refi Meidiantama Refi Meidiantama Revaldo Michebel Turnip Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rinaldi Amrullah Rinaldy Amrullah Rinaldy Amrullah Rinaldy Amrullah Rindiyani, Riski Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rini Fatonah Rizki Perdana Bakri Robzi, Selvi Andira Ronald Saputra Sormin Rosyaadah, Hasnaa Niditya RR. Ella Evrita Hestiandari Sakinah Kusuma Wati Saputra, Akmal Hakim Selvia Oktaviana, Selvia Septiana, Rima Marta Ajeng Shabina Al Fitri Siregar, Khairani Aisya Amira Sodry Sadewa HN Sri Riski Suhertina, Suhertina Syahnas Mauthia Setia Putri Tamza, Fristia Berdian Tri Andrisman Tri Andrisman Tri Andrisman Triana, Puput Tsaniyah Andini Tua, Hasiholan Wanda Monica Putri Salsabila Warganegara, Damanhuri Yasnel, Yasnel Zercy Nurjannah Zumri Syahferi Harahap