Articles
Pengaruh Pembangunan di Jakarta Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Betawi Tahun 1966-1977
Lukmansyah, Nurul;
Wasino, Wasino;
Ahmad, Tsabit Azinar
Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kebijakan pemerintah Jakarta di tahun 1966-1977 terfokus pada perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan kota. Pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah berhasil merubah wajah Kota Jakarta menjadi kota Metropolitan. Akan tetapi, pembangunan yang semakin gencar pada masa itu tidak dirasakan oleh semua kalangan, terutama masyarakat Betawi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Masyarakat Betawi terlahir karena lunturnya identitas asli mereka yang disebabkan banyaknya perkawinan campur antar etnis di Batavia. Pada masa kolonial masyarakat ini memiliki kualitas hidup yang sangat rendah, sedangkan pada masa kemerdekaan mengalami peningatan, namun tidak terlalu besar. (2) Bentuk-bentuk marginalisasi yang dialami oleh masyarakat Betawi antara lain, marginalisai penduduk, marginalisasi tempat tinggal dan marginalisasi ekonomi. (3) Faktor-Faktor penyebab marginalisasi masyarakat Betawi antara lain, faktor internal seperti kualitas hidup yang rendah dan pengaruh agama yang kuat. Faktor eksternalnya berupa penggusuran dan urbanisasi. Dampak-dampak marginalisasi antara lain dampak sosial, ekonomi dan budaya.
Nasionalisasi Tambang Minyak di Cepu dan Pengelolaannya Tahun 1950-1966
Fatimah, Siti Nur;
Wasino, Wasino;
Bain, Bain
Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Setelah proklamasi kemerdekaan, semua perusahaan-perusahaan masih dikuasai oleh pihak asing. Adanya kebuntuan dalam perjuangan pengembalian Irian Barat dari pihak Belanda ke Indonesia melalui jalur diplomasi setelah perjanjian KMB membuat bung Karno mengambil keputusan yang ekstrim dengan membatalkan perjanjian KMB secara sepihak dan ingin menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi merupakan suatu proses untuk mengakhiri dominasi asing dengan merubah sistem perekonomian kolonial menjadi ekonomi nasional dengan membuat perubahan status perusahaan milik Belanda menjadi milik negara Indonesia yang diharapkan kedepannya mampu memajukan perekonomian di Indonesia. Proses nasionalisasi awal dilakukan pada tahun 1957 oleh pengusaha Militer Territorium IV dengan nama Tambang Minyak Nglobo CA. Nasionalisasi secara hukum sesuai dengan UU No.86 Tahun 1958. Pada tahun 1962 tambang minyak Cepu yang masih dikuasai oleh Bataafche Petroleum Maatscappij (BPM/Shell) kemudian diambilalih oleh pemerintah Indonesia dengan ganti rugi. Setelah perusahaan yang dibeli oleh pemerintah dan kemudian dikelola oleh pemerintah mengalami penurunan produksi. Nasionalisasi dilakukan dengan spontan dan dalam perusahaan pertambangan minyak membuat kekurangan pegawai yang kompeten dalam bidangnya sehingga pada tahun 1966 setelah melalui perundingan tambang minyak Cepu yang mengalami penurunan produksi telah disepakati untuk diserahkan kepada Lemigas untuk dijadikan pusat pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi. Setelah itu didirikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) tahun 1966. Untuk menyelenggarakan pengelolaan Akamigas di Cepu, maka dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklap Migas). Lapangan minyak yang ada kemudian dijadikan sebagai sarana peragaan pendidikan.
Dinamika Produksi Beras dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 1984-1998
Handani, Lisa Novia;
Wasino, Wasino;
Muntholib, Abdul
Journal of Indonesian History Vol 6 No 1 (2017): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kabupaten Grobogan adalah kabupaten terluas ke-2 di Jawa Tengah setelah Cilacap. Sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, terutama pertanian padi. Padi menjadi komoditas utama karena karakteristik yang unik, padi sebagai makanan pokok, dan harga jual mendukung. Pemerintah membangun KUD, penyuluh pertanian, dan subsidi pupuk. Produksi beras di Kabupaten Grobogan selalu meningkat setiap tahun, produksi tertinggi pada tahun 1998 dan masyarakat Kabupaten Grobogan dapat dikatakan tahan pangan.
DINAMIKA POLITIK PARTAI NAHDLATUL ULAMA DI SEMARANG TAHUN 1952-1979
Sayuti, Akhmad;
Wasino, Wasino;
Sodiq, Ibnu
Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Nahdlatul Ulama merupakan jam’iyah yang didirikan oleh ulama-ulama tradisional yang menganut aliran Ahlussunnah Wal Jam’ah dan pengusaha Jawa Timur pada tahun 1926 di Surabaya. Awalnya NU bergerak dibidang sosial keagamaan yang memfokuskan kegiatannya pada pendidikan, ekonomi, dan penyiaran agama Islam, namun pada perkembangannya NU mulai ikut dalam pergerakan politik nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan politik NU di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, yakni penulisan secara kronologis sebagai hasil penelitian sejarah. Hasil penelitian ini adalah NU di Kota Semarang didirikan oleh KH. Ridwan pada tahun 1926 yang merupakan salah satu ulama yang ikut dalam pendirian NU di Surabaya. Perolehan suara pada Pemilu 1955 merupakan bukti bahwa NU kalah dengan PKI dan PNI, namun NU menjadi partai Islam terbesar di Kota Semarang mengalahkan Masyumi yakni PKI 92.172, PNI 27.619, NU 19.292, dan Masyumi 6.191. Pada perkembangannya NU berfusi menjadi PPP. Muktamar ke-26 di Kota Semarang merupakan langkah NU kembali menjadi jam’iyah dan menyerahkan kegiatan politik kepada PPP.
Kampanye Patai-Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 1955 Di Kota Semarang (Studi Kasus PNI, PKI, Nu, dan Masyumi)
Ahmad, Nanang Rendi;
Wasino, Wasino;
Wijayanti, Putri Agus
Journal of Indonesian History Vol 8 No 1 (2019): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jih.v8i1.32213
Kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an menjadi suatu arena bagi partai-partai politik untuk menunjukan keberadaannya di tengah masalah-masalah sosial-politik yang menimpa Indonesia, setidaknya itu terjadi ketika wacana diselenggarakannya Pemilihan Umum (pemilu) berhembus. Partai-partai politik dengan masing-masing ideologi partai yang diusung saling mengkampanyekan jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi Indonesia tahun 1950-an. Semua yang dilakukan partai-partai politik itu adalah upaya meraih hati rakyat untuk persiapan Pemilu 1955. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an dengan kampanye partai-partai politik. Penelitian ini juga mencoba menunjukan bahwa latar belakang historis dan kondisi sosial-politik suatu daerah turut mempengaruhi peta kekuatan politik dan hasil Pemilu 1955. Dalam kasus yang terjadi di Kota Semarang, dengan keluarnya PKI sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 1955 di Kota Semarang, menunjukkan bahwa kampanye bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi hasil yang diraih suatu partai. Akan tetapi ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi hasil yang diraih suatu partai. Faktor tersebut adalah latar belakang historis dan kondisi sosial-politik di Kota Semarang.
Pabrik Gula Kalibagor: Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kalibagor Tahun 1957-1997
Pamikat, Renardi;
Wasino, Wasino;
Atno, Atno
Journal of Indonesian History Vol 8 No 2 (2019): Journal of Indonesian History
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jih.v8i2.37053
Sukarno's speech on August 17, 1956 signaled the takeover of Dutch-owned companies, which began in December 1957. The Law set up for the nationalization act was Law No. 86 of 1958. One of the things nationalized by the government was the Kalibagor sugar factory. In this study, the author discusses how the process of nationalizing the Kalibagor sugar factory until its closure and the socio-economic dynamics of the community that occurred after nationalization. The results of this study are that the people in Kalibagor experienced some changes. This is the impact of the nationalization. In 1975, the sugar commodity was replaced by rice and tobacco. Then the government issued Presidential Instruction No. 9 of 1975 concerning People's Intensification Sugar Cane (TRI). But the program was also unsuccessful with a number of problems, which made the Kalibagor sugar factory continue to suffer losses. Finally, in 1997 the crisis that occurred in Indonesia resulted in a decline in the sugar industry, so that there were several sugar mills which were closed or diamalgamasi including the Kalibagor sugar factory. Keywords: Kalibagor Sugar Factory, Nationalization, Impact
Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1982-2008
Armylia, Manzila;
Wasino, Wasino
Journal of Indonesian History Vol 10 No 1 (2021): Journal Of Indonesian History
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jih.v10i1.46944
Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 1982-2008. (2) mengetahui dampak penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1982-2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiogafi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada bidang pendidikan, ketahanan pangan dan kesehatan. Pelaksanaan kebijakan dengan dibuatnya beberapa program sangat berperan dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Dalam usaha menanggulangi kemiskinan melalui bidang pendidikan, ketahanan pangan dan kesehatan menjadikan penduduk di Kabupaten Bojonegoro keluar dari angka kemiskinan karena sudah mempunyai kualitas pendidikan yang baik sehingga penduduk mempunyai mutu prestasi yang berkompeten, dalam masalah ketahanan pangan penduduk miskin mampu keluar dari rawan pangan dan kelaparan, dan penduduk miskin mempunyai kesehatan yang baik karena penduduk miskin dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan secara murah, mudah, cepat dan berkualitas.Kata Kunci: Kemiskinan, Penanggulangan, Kebijakan.
Erupsi Merapi dan Perubahan Pemukiman di Kecamatan Pakem, Turi, dan Cangkringan Kabupaten Sleman tahun 1990-2010
Kurniawan, Yanuar Rezza;
Wasino, Wasino
Journal of Indonesian History Vol 10 No 1 (2021): Journal Of Indonesian History
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jih.v10i1.47304
Gunung Merapi menurut catatan sejarah sudah menunjukan aktivitas vulkaniknya (erupsi) sejak tahun 1003. Pada kurun waktu 1990an sampai 2010 telah terjadi erupsi Gunung Merapi sebanyak tujuH kali, yakni pada tahun 1992, 1994, 1997, 1998, 2001, 2006 dan 2010. Erupsi Gunung Merapi selalu memberikan dampak positif dan negatif kepada masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sleman. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana dampak dari erupsi Gunung Merapi dan juga dampaknya bagi masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian sejarah. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perubahan Permukiman yang terjadi di Kecamatan Pakem Turi Cangkringan ini pasca erupsi Gunung Merapi tahun 1994 dan 2010. Erupsi tahun 1994 mengarah ke permukiman masyarakat dusun Turgo dan Erupsi tahun 2010 mengarah ke permukiman masyarakat Umbuharjo, Kepuharjo dan Glagaharjo. Banyak rumah penduduk yang rusak parah tidak dapat dihuni lagi dan sebagian hanya rusak ringan. Peran pemerintah dalam hal ini memberikan tempat relokasi, huntara dan juga huntap (hunian tetap) bagi masyarakat yang terdampak langsung erupsi Gunung Merapi tahun 1994 dan tahun 2010
PENERAPAN IPTEK PEMOTONGAN GAS LPG PEMBUATAN PLAT SIMPUL, BASE PLATE BAJA TOWER AIR BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH KAMPUNG BARITO SEMARANG
Triwardaya, Triwardaya;
Hadi, Tjokro;
Parhadi, Parhadi;
Supriyadi, Supriyadi;
Wasino, Wasino;
Junaidi, Junaidi;
Wiyana, Yustinus Eka;
Abdillah, Rifqi Aulia;
Wicaksono, Teguh Mulyo
Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1, April (2022): Bangun Rekaprima
Publisher : Politeknik Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.714 KB)
|
DOI: 10.32497/bangunrekaprima.v8i1, April.3531
Kondisi tahun 2020 New normal di pandemi covid 19 berdampak pada pengusaha kocar-kacir ekonomi di semua sektor PHK dimana-mana tidak terkecuali di kampung Barito Semarang sehingga mata pencaharian yang tidak menentu untuk menghasilkan uang, kita harus punya skill keahlian yang mumpuni untuk mengatasi pengangguran usia remaja perlu memperdayakan masyarakat angkatan kerja yang masih muda muda atau remaja dibekali skill pemotongan LPG secara bertahap sampai mahir. New normal 2020 di Kompleks Barito Semarang untulan usaha-usaha jasa pemotongan LPG untuk plat baja FC NP tempat yang menjadi tenaga pemotong LPG plat baja yang dari luar kota kondisi sepi menjadi dirumahkan atau PHK untuk menyediakan tempat kost untuk pekerja dari luar kota menjadi masalah dari kelangkaan tenaga ahli potong LPG plat baja menjadikan masalah untuk pengusaha pengusaha pemotongan LPGÂ Untuk mengatasi problem tersebut tim pengabdian masyarakat jurusan Teknik Sipil Polines untuk mengadakan Pelatihan memperdayakan Masyarakat untuk kaum remaja putus sekolah dengan skill 9 pembuatan sifat baja dan lain-lain.
MODERNISASI BUDAYA POLITIK MANGKUNEGARAN
Wasino Wasino
Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 9, No 2 (2015): Desember
Publisher : Jurnal Sejarah dan Budaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (721.031 KB)
|
DOI: 10.17977/sb.v9i2.5016
Abstrak. Budaya politik tercermin dari cara elite dalam mengambil suatu kebijakan dan mengimplentasikannya. Mangkunegaran sebagai sebuah kepangeranan hasil dari perpecahan kerajaan Mataram tidak mengikuti budaya politik mataram yang feodal tradisional. Mereka tidak lagi melihat raja sebagai wakil dari Tuhan tetapi mereka berkuasa karena andil dari rakyat. Rakyat yang dimaksud adalah mereka yang berjuang mendukung sang pangeran melawan penjajah Belanda dan Penguasa Mataram yang dianggap lalim. Terdapat tiga prinsip budaya politik di Mangkunegaran yakni mulat sarira hangrasa wani, rumangsa melu handarbeni, melu hangrungkebi. Ketiga hal ini yang kemudian membuat Mangkunegaran terkesan memodernisasi birokrasi pemerintahan dan secara tidak langsung merubah etiket yang ada.Kata-kata kunci. Budaya politik, elite, kebijakan, MangkunegaranAbstract. The way of elites in issuing and executing a policy reflects the political culture of a state. Mangkunegaran as a principality, from the court of Mataram disintegration, does not imitate the political culture of Mataram which has the traditional-feodal system. They do not look a king as a representation of God but they have a power from people. The people is who is pursuing and supporting the prince to face the Dutch and the corrupt king of Mataram. There are three principles of Mataram political culture. Those are (1) mulat sarira hangrasa wani, (2) rumangsa melu handarbeni, (3) melu hangrungkebi. This shapes Mangkunegaran seemed modernizing governmental bureaucracy and changing the etiquette indirectly.Keywords. Political culture, elite, policy, Mangkunegaran