Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

10.954

P-Index

This Author published in this journals

Ismaidar I, Ismaidar

Universitas Pembangunan Panca Budi

Author-ID : 5434032

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF THE MILITARY POLICE IN OVERCOMING NARCOTICS CRIMES COMMITTED BY THE INDONESIAN NATIONAL ARMY (STUDY AT POMDAM I/BB) Irfan Rizky Pradya; Ismaidar; Firman Halawa
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 2 (2024): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i2.52

Narcotics crimes are part of extraordinary crimes which result in dependence on the user so that the recovery process takes a very long time and requires a very long period of time to eliminate the effects of dependence on illegal drugs, drug dependence will affect a person's way of thinking, It's not just the mindset that has changed, but it has a big impact on state order or state security, for example narcotics perpetrators from among members of the TNI, who really threaten the state and can destroy the image of law enforcement institutions. The aim of this research is how the role of the Military Police plays in overcoming narcotics crimes committed by the Indonesian National Army (study at Pomdam I/BB) and what are the obstacle factors in overcoming narcotics crimes committed by the Indonesian National Army (study at Pomdam I/BB ). The results of this research in terms of the role of military police are the same as ordinary investigators and all procedures for perpetrators are the same, but there is a specialization in the position structure where the position is removed from the TNI institution, the obstacles experienced by the TNI in dealing with Narcotics Crime, in terms of Investigations, administrative sanctions, witnesses, inaccurate evidence and difficulty in obtaining information from suspects of narcotics crimes.

LEGAL STUDY OF ABUSE OF OFFICE LEADING TO CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN INDONESIA Roland Sahat Uli Banjarnahor; Ismaidar; T. Riza Zarzani
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 3 (2024): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i3.100

One of the things that hinders the country's economic growth is corruption. Any illegal activity directed at the country's economy or finances needs to be stopped and handled fairly. Abuse of authority, trust, or public or state office for personal gain is the reason that causes corruption. Corruption is classified as an extraordinary crime in order to hinder prosecution because it is difficult to prove the reason for the crime during the trial. those involved in corruption, and those who comply with it. The discussion in this studyHow is the Legal Study of Abuse of Office So That Corruption Occurs? And How is the Regulation of Abuse of Office in Corruption?, then the research method used is the normative legal research method, and the discussion of this study is, as regulated in Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, a legal study of the regulation of abuse of office so that corruption occurs is caused by abuse of authority in office.

Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional Safar, Muhammad; Ismaidar, Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Secara etimologi, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu rechtspolitiek, yang merupakan bentukan dari dua kata yaitu recht dan politiek. Sejarah Politik Hukum Indonesia dimulai dengan dirumuskannya Pembukaan UUD 1945 di awal kemerdekaan di mana menjadikan amanat rechtsidea atau cita hukum bagi konstitusi Indonesia ke depannya dalam menentukan arah kerja dan penyelenggaraan Negara. Lambat laun seiring pergantian masa dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi masih menjadi perdebatan sengit antara mempertahankan dengan memperbaharuinya dengan berbagai perkembangan baru dalam masyarakat dan menghendaki diberlakukan dan diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional Indonesia dan kelompok lain mengusulkan agar syari’at Islam perlu diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas lebih dalam tentang sejarah perkembangan politik hukum nasional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana sejarah perkembangan politik hukum nasional. Tujuan penelitian dalam tulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis sejarah perkembangan politik hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Terdapat 4 masa dalam pembentukan Politik Hukum di Indonesia diantaranya : Masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Berbicara bagaimana peranan Pemerintah dalam implementasi hukum di Indonesiaterkait dengan politik hukum yang dijalankan Pemerintah, karena politik hukum itu menentukan produk hukum yang dibuat dan implementasinya.

Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai Sirait, Abdur Rahman; Ismaidar, Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilanKebijakan pengelolaan Lapas dan Rutan tidak saja dipengaruhi oleh Lembaga internal pada Kemenkumham Republik Indonesia saja seperti ketidak sesuaian antara kebijakan yang diambil pada Kementerian Hukum dan HAM dengan implementasi yang terjadi di Lapas dan Rutan,Tulisan ini membahas tentang Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai. Dengan adanya kebijakan yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan Lapas terutama pada sistem pengamanan.Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data yang terdapat pada penelitian kepustakaan kesimpulan dalam penelitian ini yaituPengamanan Lapas di Indonesia perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri hukum dan HAM dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.Dengan memperbaiki managemen Lapas dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ismaidar, Ismaidar; Annur, Rahmi Mailiza
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan (machstaat) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Membahas mengenai peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Berdasarkan uraian tersebut adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian yuridis normatif, yakni metode pendekatan yang dipakai guna memahami norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (politic Body). Pedoman politik hukum nasional di antaranya adalah cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat.

Politik Hukum Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia Zulkarnain, Rifa; Ismaidar, Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7622

Bermula dari keresahan akademik bahwa Pemilihan umum adalah salah satu aspek penting berdemokrasi dalam bernegara yang menjadi jembatan antara warga negara dan pemerintahan. Pemilihan umum sebagai salah satu cara bagi rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik, serta sebagai bentuk kontrol pemerintahan. Oleh karena itu, penulis berusaha mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang memengaruhi sistem pemilu proporsional tertutup, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Metode ini mengandalkan studi pustaka (library research) sebagai bentuk pelaksanaan metode yuridis, yang digunakan menganalisis data sekunder dalam penelitian ini. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, dan pendekatan metode normatif diadopsi sebagai kerangka utamanya. Hasil yang ditemukan, bahwa di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan antara sistem pemilu proporsional, Sistem proporsional daftar terbuka memberikan akses kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung, sementara sistem proporsional tertutup lebih memberikan kendali kepada partai politik dalam menentukan calon, maka untuk meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pemilu proporsional tertutup, diperlukan upaya transparansi, partisipasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi sebagai langkah strategis.

Politik Hukum Dalam Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika di Indonesia Sihombing, Yossri Mantaw; Ismaidar, Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7719

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar atau bandar narkotika dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh. Tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah politik hukum dalam penegakan hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkotika di Indonesia. Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukuman mati bagi para pelaku peredaran narkotika agar menjadi upaya yang diharapkan dapat memberantas kejahatan narkotika di Indonesia dan bagaimana efektivitas hukuman mati terhadap terpidana narkotika. Sangat diharapkan kepada para penegak hukum supaya bersikap tegas dan adil di dalam membuat suatu keputusan.

Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum Ismaidar, Ismaidar; Sinaga, Rahmah Hayati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7770

Mahasiswa memiliki peranan diri secara profesional serta proporsional yang ada dimasyarakat maupun didunia pendidikan sebagai kaum yang intelektual serta anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam mengawal konstitusi dan peranan mahasiswa dalam membangun kesadaran serta optimisme politik masyarakat.Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian doktrinal dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengambilan artikel ini penulis mengambil sumber pustaka dengan online menggunakan google schoolar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitupengawalan konstitusi bukan hanya milik MK atau segelintir orang dan lembaga khusus saja, namun juga tugas mahasiswa.Oleh sebab itu, mahasiswa harus memainkan perannya sebagai the guardian of constitution mengingat hakikat mahasiswa sebagai intelektual muda.Pengawalan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, di antaranya pengajuan Judicial Review oleh mahasiswa.Pentingnya mahasiswa bekerja membangun kepercayaan masyarakat terhadap politik.Karena salah satu problem serius dalam bernegara dan berbangsa saat ini adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap politik.

Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia Ismaidar Ismaidar; Tamaulina Br. Sembiring; Jesslyn Elisandra Harefa
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i4.727

Political law is the basic policy that is the basis for the formation, implementation and enforcement of law in a country. In the context of criminal cases in Indonesia, legal politics is reflected in the judge's considerations when handing down a decision. This research aims to analyze how legal politics influences judges' considerations in criminal cases and the extent to which these factors reflect substantive justice, legal certainty and legal benefits. By using a normative juridical approach and analysis of court decisions, this research finds that judges' considerations are influenced by various factors, such as statutory regulations, legal doctrine, jurisprudence, and social values that develop in society. The legal politics applied by judges in their decisions often show an attempt to balance the need for legal certainty with substantive justice. However, in some cases, it was found that judges' considerations could be influenced by external pressures or developing political dynamics, which had the potential to cloud the principle of judicial independence. These findings provide important insights for policy makers and law enforcers to strengthen a justice system that is oriented towards justice and integrity.

PENGARUH POLITK HUKUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA Servasius Edwin Telaumbanua; Ismaidar; Tamaulina Br.Sembiring
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 12 (2024): Desember
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the influence of legal politics on law enforcement in Indonesia, focusing on the interaction between politics and law in the formation and implementation of law. In the Indonesian context, politics often dominates the creation and implementation of law, leading to an imbalance between the values of justice and political interests. This study identifies three main questions: how politics influences the formation and implementation of law, factors that influence the effectiveness of law enforcement, and the extent to which political intervention affects the independence of law enforcement agencies. Using a qualitative literature study method, this study analyzes relevant literature to understand the impact of politics on the Indonesian legal system. The results show that political intervention influences the formation of law, the substance of law, and law enforcement which is not always fair. This study recommends the need for a balance between politics and law, as well as strengthening the independence of law enforcement agencies in order to create a fair and transparent legal system.

Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Agus Adhari Ali Sam'un Alimal Yusro Siregar Amartila, Luna Kendis Amos Harita Andi Gultom Andreas Nainggolan Andry Syafrizal Tanjung Angga Sahputra Sirait Annur, Rahmi Mailiza Ansori Maulana Anwar Ibrahim Aritonang, Timotius Asmawiah Nainggolan August Saut Maringan Sihombing Azhali Siregar Azhar AR Azhar. AR Bahirra, Aruf Batubara, Muhammad Miftahur Rizki Berlian Evi Yenni Pakpahan Bonar Yudhistira Bonari Tua Silalahi Br Barus, Mika Vinsensia Br. Barus, Juita Novalia Bukit, Efraim Abigail Chairuni Nasution Christine Natalia Pangaribuan Dalimunthe, Wirandi Daniel Edward Hernando Situmorang Denny Prabowo Efendi Rangkuti, Ewin Efermin Gulo Efraim Abigail Bukit Elisabeth Saragih Erwin Efendi Rangkuti Fadillah Aditya Pratama Fadillah Aditya Prtama Firman Halawa Firman Halawa Gulo, Efermin Habeahan, Delianto Haharap, Rizki Nanda Fauzi Harahap, M. Emirsyah Hussein Haris Putra Utama Limbong Harun Firman Kurniansyah Hasibuan, Helviana Heru Suhendro Hutabarat, Samuel Ibrahim Ibrahim Irfan Rizky Pradya Irfan Rizky Pradya Ismed Jesslyn Elisandra Harefa Joko Christopher Samosir Jona Wira Karya Kasim Kasim Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa Krismanto Manurung Lasma Sinambela Lidya Rahmadani Hasibuan, Lidya Rahmadani Lindawati Br Surbakti M. Luqmannul Hakim Siregar Mangara Hutagalung Marice Simarmata MHD AZHALI Siregar Mhd. Ihwanuddin Hasibuan Muhamad ilham Muhammad Aldin Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Daud Tarigan Muhammad Faiz Hadi Muhammad safar Mus Mulyadi Nasution, Sudarno Hariadi Netty br Siahaan Netty BR. Siahaan Nugraha Manuella Meliala Nurdiana, Citra Pakpahan, Andika Kelvin Franata Panenggaran, Nuke PERMAI YUDI Prabowo, Deny Putriani Nduru Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Ramadani, Suci Restika Ndruru Rhea Ditya Aulawi Rifqi Fairuz Ula Risdawati, Irsyam Riza Sirait Robby Yusuf S Sembiring Roland Sahat Uli Banjarnahor Roland Sahat Uli Banjarnahor Rudi Salam Tarigan Safar, Muhammad Sahlepi , Muhammad Arif Sahlepi, Muhammad Arif Saputra, Defri Dwi Saragih, Elisabeth Saragih, Romy Rohadi Sayaharani, Nabilah Sembiring , Tamaulina Br. Sembiring, Tamaulina Br. Servasius Edwin Telaumbanua Sihombing, Yossri Mantaw Silaen, Reinhard Mark Luhut Sinaga, Rahmah Hayati sinergilp, T Riza Zarzani sinergilp, Zufarnesia Sirait, Abdur Rahman Siregar, Azhali Siti Annisa, Siti Sitorus, Deskia Renata Suci Ramadani Sulaiman Sumarno Sumarno . Suramin Suramin Susanti, Rulita Suwirza, Eka Syaharani, Nabilah Syahranuddin, Syahranuddin T. Ikhsan Ansyari Husny Tamaulina Br Sembiring Tamaulina Br. Sembiring Tamaulina Br.Sembiring Tamulina Br. Sembiring Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Tengku Riza Zarzani Tengku Riza Zarzani N Welli Nirpa Pasaribu Wirandi Dalimunthe Yasmirah Mandasari Saragih Yoldy Israq Yossri Mantaw Sihombing Yudhistira, Bonar Yulia Christy Shintara Aruan Zahra Syavica Zahrana Syavica Zendrato, Ferawati Zeno Eronu Zalukhu Zulkarnain, Rifa

Title

Found 97 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 97 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 97 Documents
Search