Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

16.243

P-Index

This Author published in this journals

Ismaidar I, Ismaidar

Universitas Pembangunan Panca Budi

Author-ID : 5434032

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 146 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Politik Hukum Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia Zulkarnain, Rifa; Ismaidar, Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7622

Bermula dari keresahan akademik bahwa Pemilihan umum adalah salah satu aspek penting berdemokrasi dalam bernegara yang menjadi jembatan antara warga negara dan pemerintahan. Pemilihan umum sebagai salah satu cara bagi rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik, serta sebagai bentuk kontrol pemerintahan. Oleh karena itu, penulis berusaha mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang memengaruhi sistem pemilu proporsional tertutup, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Metode ini mengandalkan studi pustaka (library research) sebagai bentuk pelaksanaan metode yuridis, yang digunakan menganalisis data sekunder dalam penelitian ini. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, dan pendekatan metode normatif diadopsi sebagai kerangka utamanya. Hasil yang ditemukan, bahwa di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan antara sistem pemilu proporsional, Sistem proporsional daftar terbuka memberikan akses kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung, sementara sistem proporsional tertutup lebih memberikan kendali kepada partai politik dalam menentukan calon, maka untuk meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pemilu proporsional tertutup, diperlukan upaya transparansi, partisipasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi sebagai langkah strategis.

Politik Hukum Dalam Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika di Indonesia Sihombing, Yossri Mantaw; Ismaidar, Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7719

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar atau bandar narkotika dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh. Tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah politik hukum dalam penegakan hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkotika di Indonesia. Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukuman mati bagi para pelaku peredaran narkotika agar menjadi upaya yang diharapkan dapat memberantas kejahatan narkotika di Indonesia dan bagaimana efektivitas hukuman mati terhadap terpidana narkotika. Sangat diharapkan kepada para penegak hukum supaya bersikap tegas dan adil di dalam membuat suatu keputusan.

Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum Ismaidar, Ismaidar; Sinaga, Rahmah Hayati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7770

Mahasiswa memiliki peranan diri secara profesional serta proporsional yang ada dimasyarakat maupun didunia pendidikan sebagai kaum yang intelektual serta anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam mengawal konstitusi dan peranan mahasiswa dalam membangun kesadaran serta optimisme politik masyarakat.Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian doktrinal dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengambilan artikel ini penulis mengambil sumber pustaka dengan online menggunakan google schoolar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitupengawalan konstitusi bukan hanya milik MK atau segelintir orang dan lembaga khusus saja, namun juga tugas mahasiswa.Oleh sebab itu, mahasiswa harus memainkan perannya sebagai the guardian of constitution mengingat hakikat mahasiswa sebagai intelektual muda.Pengawalan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, di antaranya pengajuan Judicial Review oleh mahasiswa.Pentingnya mahasiswa bekerja membangun kepercayaan masyarakat terhadap politik.Karena salah satu problem serius dalam bernegara dan berbangsa saat ini adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap politik.

Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia Ismaidar Ismaidar; Tamaulina Br. Sembiring; Jesslyn Elisandra Harefa
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i4.727

Political law is the basic policy that is the basis for the formation, implementation and enforcement of law in a country. In the context of criminal cases in Indonesia, legal politics is reflected in the judge's considerations when handing down a decision. This research aims to analyze how legal politics influences judges' considerations in criminal cases and the extent to which these factors reflect substantive justice, legal certainty and legal benefits. By using a normative juridical approach and analysis of court decisions, this research finds that judges' considerations are influenced by various factors, such as statutory regulations, legal doctrine, jurisprudence, and social values that develop in society. The legal politics applied by judges in their decisions often show an attempt to balance the need for legal certainty with substantive justice. However, in some cases, it was found that judges' considerations could be influenced by external pressures or developing political dynamics, which had the potential to cloud the principle of judicial independence. These findings provide important insights for policy makers and law enforcers to strengthen a justice system that is oriented towards justice and integrity.

PENGARUH POLITK HUKUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA Servasius Edwin Telaumbanua; Ismaidar; Tamaulina Br.Sembiring
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 12 (2024): Desember
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the influence of legal politics on law enforcement in Indonesia, focusing on the interaction between politics and law in the formation and implementation of law. In the Indonesian context, politics often dominates the creation and implementation of law, leading to an imbalance between the values of justice and political interests. This study identifies three main questions: how politics influences the formation and implementation of law, factors that influence the effectiveness of law enforcement, and the extent to which political intervention affects the independence of law enforcement agencies. Using a qualitative literature study method, this study analyzes relevant literature to understand the impact of politics on the Indonesian legal system. The results show that political intervention influences the formation of law, the substance of law, and law enforcement which is not always fair. This study recommends the need for a balance between politics and law, as well as strengthening the independence of law enforcement agencies in order to create a fair and transparent legal system.

Political Law of Corruption Eradication in Indonesia (Case Study on the Corruption of Sugar Import Corruption of the Minister of Trade in 2015) Br Sembiring, Tamaulina; Ismaidar; Ismed
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6429

This study is to examine in depth the polemic of law enforcement of corruption crimes (a case study of sugar imports by the Minister of Trade Thomas Lembong) and comprehensively discuss the legal and political framework for the eradication of corruption in Indonesia. The type of research is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discussing existing legal symptoms and problems and testing them based on laws regulations, and legal norms. The results of this study show that the analysis of the handling of the case of alleged corruption in Thomas Lembong's sugar imports has many problems, including the requirement for political interests, not following the procedure and the time for determining the suspect is very long, the amount of state losses is uncertain, there is not enough evidence and only focuses on one individual. Corruption as an extraordinary crime requires extraordinary handling, including penal policies regulated in several regulations such as the law on the eradication of corruption crimes, the law on the corruption eradication commission, the Criminal Code, to the Presidential Regulation on the national strategy for corruption prevention, as well as non-penal policies including: public awareness education, administrative reform and strengthening of supervisory institutions

Reconstruction of Educational Qualifications for Members of the House of Representatives and DPRD in the Election Law Ismaidar; Br Sembiring, Tamaulina; Efendi Rangkuti, Ewin
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6436

This study aims to discuss in depth the juridical study and the role of members of the House of Representatives in a democratic country, as well as comprehensively discuss the urgency of reconstructing the law on the educational qualifications of members of the House of Representatives in election law. The type of research is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discussing existing legal symptoms and problems and testing them based on laws regulations, and legal norms. The results of this study show that the legislative institution has a strategic position because it plays a role in carrying out the functions of legislation, budgeting, and supervision, as stipulated in Article 20 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. The requirements to become a legislative member are regulated in Article 240 Paragraph (1) of Law Number: 7 of 2017 concerning Elections, namely: being over 21 years old, fearing God Almighty, being loyal to Pancasilan and the 1945 Constitution, and having at least a high school, madrasah aliyah, vocational high school, or other equivalent school. The urgency of reconstructing the law on the educational competence of legislative members in Law Number: 7 of 2017 concerning Elections, namely the provisions of Article 240 to improve the educational qualifications of legislative members. Higher educational qualifications can affect the ability to make decisions, absorb aspirations, increase public credibility and trust, and adapt to the needs of the times

Patient Legal Protection in the Digital Era and Study of Telemedicine Services in Indonesia Dalimunthe, Wirandi; Ismaidar, Ismaidar; Simarmata, Marice
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22494

The development of digital technology has brought significant transformations in the health sector, including in the implementation of telemedicine. Telemedicine allows interaction between doctors and patients through electronic media, which offers convenience in health services, especially in remote areas. However, the practice of telemedicine also poses various challenges, especially related to legal protection for patients. This study aims to examine the legal protection provided to patients in the digital era, especially in the context of telemedicine in Indonesia. In addition, this study also evaluates the telemedicine regulations that apply in Indonesia. Government Regulation No. 28 of 2024 is an implementing regulation of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 regulates the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities. Through a normative juridical approach, this study highlights various legal issues related to patient data privacy, health service standards, legal responsibilities of medical personnel, and guarantees of legal protection for patients in telemedicine services. The results of this research are expected to contribute to the development of more comprehensive regulations and ensure that patients' rights are protected in the digital era

Politik Hukum dalam Penyelesaian Sengketa terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Ismaidar Ismaidar; Tamaulina Br. Sembiring; Yoldy Israq
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i1.1188

The issue of land ownership disputes is a complex issue and often triggers prolonged conflicts in Indonesia. Land disputes can be caused by various factors, such as overlapping certificates, illegal land control, and weak law enforcement. In this context, legal politics becomes an important instrument in formulating policies to resolve land disputes fairly and efficiently. This paper aims to analyze the role of legal politics in resolving land ownership disputes, identify obstacles in policy implementation, and offer solutions to increase the effectiveness of dispute resolution. The research uses a normative approach with analysis of statutory regulations, official documents and academic literature. The research results show that existing regulations, such as the Basic Agrarian Law no. 5 of 1960, requires harmonization with other policies to overcome overlapping regulations. In addition, the role of mediation and arbitration institutions is considered crucial in reducing the burden on courts. However, weak legal dissemination to the community is a significant obstacle in policy implementation. This paper recommends strengthening regulations, increasing the capacity of mediation institutions, and legal education to the community as strategic steps to create a more effective land dispute resolution system.

Dinamika Politik Hukum dalam Penyelesaian Konflik melalui Jalur Mediasi di Indonesia Ismaidar Ismaidar; Tamaulina Br. Sembiring; Bonari Tua Silalahi
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i4.1045

The dynamics of legal politics in resolving conflicts through mediation in Indonesia. The mediation process is an alternative dispute resolution that is increasingly popular in Indonesia, both in the context of civil and socio-political conflicts. This research aims to analyze the role of mediation in resolving conflicts as well as the impact of legal politics involved in this process. Mediation in Indonesia often involves political factors that influence the course of the process, both from the government, judicial institutions and other related parties. In this study, the author examines various cases of successful and failed mediation, and explores how political intervention can strengthen or hinder the effectiveness of mediation. The research results show that although mediation offers a peaceful solution, political dynamics are often an obstacle that needs to be considered in optimizing this route as a means of resolving disputes. This paper is expected to provide a deeper understanding of the challenges and opportunities of mediation in the Indonesian legal system.

Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Agus Adhari Ahmad Irham Tajhi Ali Sam'un Alimal Yusro Siregar Amartila, Luna Kendis Amos Harita Andi Gultom Andreas Nainggolan Andry Syafrizal Tanjung Angga Sahputra Sirait Annur, Rahmi Mailiza Ansori Maulana Anwar Ibrahim Arda Gerdana Purba Aritonang, Timotius Arnovan Pratama Surbakti Asmarawati, Elly Asmawiah Nainggolan August Saut Maringan Sihombing Azhali Siregar Azhar AR Azhar. AR Bahirra, Aruf Bambang Fitrianto Barus, Enda Leginta Batubara, Muhammad Miftahur Rizki Berlian Evi Yenni Pakpahan Bonar Yudhistira Bonari Tua Silalahi Br Barus, Mika Vinsensia Br. Barus, Juita Novalia Bukit, Efraim Abigail Chairuni Nasution Christine Natalia Pangaribuan Dalimunthe, Wirandi Daniel Edward Hernando Situmorang Denny Prabowo Dewi, Fatia Sari Efendi Rangkuti, Ewin Efermin Gulo Efraim Abigail Bukit Elisabeth Saragih Erwin Efendi Rangkuti Fadillah Aditya Pratama Fadillah Aditya Prtama Faruq Rozy Firman Halawa Fitrianto, Bambang Gemilang, Gilang Ginting, Enus Graha Ananda Zugusti Lubis Gulo, Efermin Habeahan, Delianto Habibi, Haris Haharap, Rizki Nanda Fauzi Hairi Putra, Azfar Hamdi Armaoyuda, Ihsan Hanafian, Hanafian Harahap, M. Emirsyah Hussein Haris Putra Utama Limbong Hartama, Hartama Harun Firman Kurniansyah Hasibuan, Helviana Hasibuan, Ongku Sapna Fella Heru Suhendro Hutabarat, Samuel Ibrahim Ibrahim Iman Irdian Saragih Irfan Rizky Pradya Ismed Jesslyn Elisandra Harefa Joko Christopher Samosir Jona Wira Karya Kasim Kasim Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa Kospiyandi Krismanto Manurung Lasma Sinambela Lidya Rahmadani Hasibuan, Lidya Rahmadani Lindawati Br Surbakti Lumbanbatu, Bima Lusy Ayumas M. Luqmannul Hakim Siregar Majidah Pohan Mangara Hutagalung Manihuruk, Yani Indah Sari Marice Simarmata Maya Sari Novita Meliala, Nugraha Manuella MHD AZHALI Siregar Mhd. Ihwanuddin Hasibuan Muhamad ilham Muhammad Aldin Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Daud Tarigan Muhammad Faiz Hadi Muhammad Mujahidin Za Muhammad safar Muhammad Safar Mula Sihombing Mus Mulyadi Musmulyadi Musmulyadi Nasution, Chairuni Nasution, Sudarno Hariadi Netty br Siahaan Netty BR. Siahaan Nugraha Manuella Meliala Nurdiana, Citra Ongku Sapna Fella Hasibuan Pakpahan, Andika Kelvin Franata Panenggaran, Nuke PERMAI YUDI Prabowo, Deny Purnomo, Sagita Putriani Ndruru Putriani Nduru Rahmah Hayati Sinaga Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Raja arsyadil fiqry siregar Ramadani, Suci Restika Ndruru Rhea Ditya Aulawi Rifki, Mhd. Rifqi Fairuz Ula Rika Suryana Surbakti Risdawati, Irsyam Riza Sirait Robby Yusuf S Sembiring Rohasiholan Doloksaribu Roland Sahat Uli Banjarnahor Rudi Salam Tarigan Safar, Muhammad Sahlepi , Muhammad Arif Sahlepi, Muhammad Arif Saputra, Defri Dwi Saragih, Elisabeth Saragih, Romy Rohadi Sayaharani, Nabilah Sembiring , Tamaulina Br. Sembiring, Tamaulina Br. Servasius Edwin Telaumbanua Sihite, Ireny Natalia Putri Sihombing, Yossri Mantaw Silaen, Reinhard Mark Luhut Sinaga, Rahmah Hayati Sinambela, Lasma Sindi Aulia sinergilp, T Riza Zarzani sinergilp, Zufarnesia Sirait, Abdur Rahman Siregar, Azhali Siti Annisa, Siti Sitorus, Deskia Renata Suci Ramadani Sukardi Sukardi Sulaiman Sumarno Sumarno . Suramin Suramin Suramin, Suramin Surbakti, Arnovan Pratama Susanti, Rulita SUSANTO Suwirza, Eka Syaharani, Nabilah Syahranuddin, Syahranuddin T. Ikhsan Ansyari Husny Tamaulina Br Sembiring Tamaulina Br. Sembiring Tamaulina Br.Sembiring Tamaulina Tamaulina Tamulina Br. Sembiring Telaumbanua, Servasius Edwin Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Tengku Riza Zarzani Tengku Riza Zarzani N Tri Sandi Welli Nirpa Pasaribu Wida Azlina Wildan Fahriza Wirandi Dalimunthe Yasmirah Mandasari Saragih Yoldy Israq Yossri Mantaw Sihombing Yudhistira, Bonar Yulia Christy Shintara Aruan YUSUF AFANDI, MUHAMMAD Zahra Syavica Zahrana Syavica Zakiy, Alfathin Zefri Ansari Zendrato, Ferawati Zeno Eronu Zalukhu Zulfa Almira Zulkarnain, Rifa

Title

Found 146 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 146 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 146 Documents
Search