p-Index From 2021 - 2026
17.625
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE YUSTISI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Jurnal Darma Agung Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Cahaya Mandalika Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal EduHealth Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Jurnal Hukum Sehasen East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) JURNAL JUSTIQA Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan JUDGE: Jurnal Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Dinamika Hukum Dan Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Journal of Progressive Law and Legal Studies MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice International Journal of Society and Law PESHUM Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara International Journal of Social Welfare and Family Law Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Sciences, and Multidisciplinary Studies Dialogia Iuridica Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Hukum Terhadap Cyberbullying yang Mengandung Ujaran Kebencian (Hate Speech) Andit Toto Damenta Pinem; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2726

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat Indonesia melalu berbagai platform digital. Media sosial sebagai sarana komunikasi yang cepat dan mudah diakses tidak hanya memberikan manfaat dalam penyebaran informasi, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya cyberbullying yang mengandung ujaran kebencian (hate speech). Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek psikologis korban tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait cyberbullying atau perundungan daring yang melanggar hukum Indonesia, menganalisis pertanggunngjawaban pidana pelaku, serta mengkaji pelangngaran Hak Asasi Manusia dalam  Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini cyberbullying belum memiliki pengaturan yang secara khusus diatur dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, perbuatan yang termasuk dalam kategori cyberbullying telah memiliki dasar hukum melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdapat unsur kesalahan, pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn, majelis hakim dinilai telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dengan mempertimbangkan alat bukti elektronik, keterangan para saksi, serta pembuktian mengenai adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan pengaturan yang secara khusus mengatur cyberbullying agar tercipta kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban di ruang digital.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PENJUALAN OLEH WIRANIAGA (STUDI PADA PT MARGA NUSANTARA JAYA) Aswindari Harahap; Ismaidar; Abdul Rahman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2728

Abstract

Tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja merupakan persoalan hukum serius yang kerap terjadi dalam mekanisme penjualan korporasi, terutama ketika tenaga penjual diberikan kepercayaan mengelola transaksi keuangan perusahaan (Ismaidar et al., 2024; Siregar, 2024). Kajian teoritis mengenai penggelapan bersandar pada doktrin abuse of trust dalam kerangka Pasal 467 dan Pasal 468 UU No. 1 Tahun 2023, yang menempatkan penyalahgunaan kepercayaan sebagai elemen pembeda dari kejahatan harta kekayaan lainnya (Simanungkalit, 2025; Sumarno, 2024). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan empiris terbatas melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa KUHP serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif deduktif (Ismaidar dan Yudhistira, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wiraniaga PT Marga Nusantara Jaya yang tidak menyetorkan hasil penjualan memenuhi seluruh syarat pertanggungjawaban pidana secara kumulatif dan perbuatannya terkualifikasi sebagai penggelapan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 468 UU No. 1 Tahun 2023 (Prihatini, 2025; Anggalana, 2024). Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma KUHP telah memadai mengatur penggelapan dalam hubungan kerja dan kepastian hukum harus ditegakkan melalui penerapan sanksi pidana yang proporsional terhadap penyalahgunaan kepercayaan dalam mekanisme penjualan. Studi ini mengambil konteks pada PT Marga Nusantara Jaya untuk memahami penerapan norma hukum pidana dalam mekanisme penjualan oleh wiraniaga secara kontekstual
Analisis Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Terhadap Putusan Nomor 704/Pid.B/2025/PN Stb Jo. 692/PID/2026/PT MDN) Dio Dera Darmawan; Ismaidar; Abdul Rahman Maulana Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2730

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma upaya hukum terhadap putusan bebas (vrijspraak) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Masalah utama yang dikaji adalah interpretasi hakim terhadap pembatasan upaya hukum atas putusan bebas dan implikasinya terhadap nilai kepastian hukum serta keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 179/PID.SUS/2026/PT JMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 299 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 secara eksplisit melarang permohonan kasasi atas putusan bebas. Dalam praktiknya, Majelis Hakim memberikan interpretasi progresif bahwa larangan tersebut juga membatasi ruang bagi upaya hukum banding, mengingat kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan tidak lagi diberikan ruang oleh undang-undang untuk menguji fakta yang telah dinyatakan tidak terbukti. Kebijakan hukum ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi terdakwa dan mempertegas perlindungan hak asasi manusia serta asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana nasional.
KEDUDUKAN DAN PERAN DIREKTORAT SAMAPTA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA) Rohasiholan Doloksaribu; Ismaidar; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2761

Abstract

Direktorat Samapta (DITSAMAPTA) merupakan salah satu unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berperan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian preventif dan preemtif. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) membawahi wilayah dengan tingkat kerawanan tindak pidana yang relatif tinggi, sehingga kedudukan dan peran DITSAMAPTA dalam penanggulangan tindak pidana umum menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum serta peran DITSAMAPTA dalam upaya penanggulangan tindak pidana umum di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DITSAMAPTA berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018. Peran DITSAMAPTA diwujudkan melalui kegiatan preventif dan preemtif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, termasuk sebagai petugas pertama yang hadir di tempat kejadian perkara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, lemahnya pengawasan internal, dan faktor budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi antar fungsi kepolisian agar DITSAMAPTA dapat menjalankan perannya secara efektif dalam sistem peradilan pidana.
Legal Protection For Victims Of The Crime Of Receiving Bribes (A Study of Court Judgment Number: 1543/Pid.B/2025/PN Mdn) Muhammad Haykal; Suci Ramadani; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2773

Abstract

This study aims to analyze the factors contributing to the crime of receiving stolen goods, examine the forms of legal protection afforded to victims in Court Judgment Number 1543/Pid.B/2025/PN Mdn, and compare the regulation of this offense under the former Indonesian Criminal Code and Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code. The research employs a normative juridical method using a descriptive-analytical approach through library research on statutory regulations and judicial decisions. The findings indicate that the crime of receiving stolen goods is primarily driven by the offender's economic motives and the lack of due diligence in accepting property originating from criminal acts, resulting in material losses for victims. The panel of judges applied Article 480 of the former Criminal Code; however, legal protection for victims remains predominantly focused on punishing the offender rather than restoring the victims' rights. Compared with the former Criminal Code, the new Criminal Code retains the fundamental provisions governing the offense while introducing compensation as an additional criminal sanction, thereby strengthening victim recovery. The study concludes that legal protection for victims of the crime of receiving stolen goods should be enhanced through the optimization of the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), clearer recognition of victims' rights to compensation, and stronger coordination among law enforcement agencies.
OPTIMIZATION OF POLICE MEMBER CAREER MANAGEMENT BASED ON INTEGRITY IN IMPROVING GUIDANCE PROFESSIONALISM HUMAN RESOURCES (STUDY ON PEMATANGSIANTAR RESORT POLICE) Briski Viktor H. Sinaga; Sumarno; Ismaidar
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 6 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Career management for members of the Indonesian National Police is not merely an administrative mechanism, but a strategicinstrument for fostering professionalism and safeguarding public trust. This article examines how career development for police personnel at the Pematangsiantar Police Resort can be optimized by placing integrity at its core rather than treating it as a mere formal requirement in performance evaluation. Using a juridical-empirical approach with a qualitative descriptive method, thestudy combines a review of police-related regulations with field observation of career-development practices. The findings indicate that patterns of transfer, promotion, and placement still tend to rely on seniority and structural proximity, leavingintegrity underutilized as a decisive factor in career decisions. This condition lowers the motivation of high-performing personnel who lack strong networks and creates opportunities for misconduct. The article proposes that optimizing integrity-based career management requires three pillars: transparency in the assessment system, strengthening internal oversight, and cultivating an organizational culture that upholds honesty as a professional identity, so that human resource development within the police produces personnel who are both technically competent and trustworthy to the public they serve.
Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Abdul Rahman Abdul Rahman Maulana Abdul Rahman Maulana Siregar Abdul Rahman Maulana Siregar Agus Adhari Ahmad Irham Tajhi Ali Sam'un Alimal Yusro Siregar Amartila, Luna Kendis Amos Harita Andi Gultom Andit Toto Damenta Pinem Andreas Nainggolan Andry Syafrizal Tanjung Angga Sahputra Sirait Annur, Rahmi Mailiza Ansori Maulana Anwar Ibrahim Arda Gerdana Purba Aritonang, Timotius Arnovan Pratama Surbakti Aruf Bahirra Asmarawati, Elly Asmawiah Nainggolan Aswindari Harahap August Saut Maringan Sihombing Aulia Rahman Hakim Hasibuan Azhali Siregar Azhar AR Azhar. AR Bahirra, Aruf Bambang Fitrianto Barus, Enda Leginta Batubara, Muhammad Miftahur Rizki Berlian Evi Yenni Pakpahan Betsyeda Valentina Tarigan Bonar Yudhistira Bonari Tua Silalahi Br Barus, Mika Vinsensia Br. Barus, Juita Novalia Briski Viktor H. Sinaga Bukit, Efraim Abigail Chairuni Nasution Christine Natalia Pangaribuan Daniel Edward Hernando Situmorang Denny Prabowo Devi Nur Anisa Dewi, Fatia Sari Dhillon, Erick Singh Dio Dera Darmawan Dodi Sampe Malem Tarigan Efermin Gulo Efraim Abigail Bukit Elisabeth Saragih Erwin Efendi Rangkuti Fadillah Aditya Pratama Fadillah Aditya Prtama Fahdi, Achmad Faruq Rozy Faruq Rozy Firman Halawa Fitria Ramadhani Siregar Fitrianto, Bambang Frendy Sihotang Frendy Sihotang Gea, Alex Sokhian Gemilang, Gilang Graha Ananda Zugusti Lubis Habeahan, Delianto Habibi, Haris Haharap, Rizki Nanda Fauzi Hairi Putra, Azfar Hamdi Armaoyuda, Ihsan Hanafian, Hanafian Harahap, M. Emirsyah Hussein Haris Putra Utama Limbong Hartama, Hartama Harun Firman Kurniansyah Hasibuan, Ongku Sapna Fella Heru Suhendro Hutabarat, Samuel Ibrahim Ibrahim Iman Irdian Saragih Irfan Rizky Pradya Jesslyn Elisandra Harefa Joko Christopher Samosir Jona Wira Karya Kaaisar Romolus Deo Sianipar Kasim Kasim Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa Kezia Novrianti Goknauli Br. Sitanggang Kharisda Novtri Gratia Gulo Kospiyandi Krismanto Manurung Lasma Sinambela Lasma Sinambela Lidya Rahmadani Hasibuan, Lidya Rahmadani Lidya Rahmadhani Hasibuan Lindawati Br Surbakti Lucas Medianov Grand Lumbanbatu, Bima Lume Hetty Alphani Simbolon Lusy Ayumas M. Luqmannul Hakim Siregar M. Tegar Pratama Majidah Pohan Mangara Hutagalung Manihuruk, Yani Indah Sari Manullang, Dasdo Parlindungan Maya Sari Novita Meliala, Nugraha Manuella MHD AZHALI Siregar Mhd Azhali Siregar Mhd.Ihwanuddin Hasibuan Muhamad ilham Muhamad Ilham Muhammad Aldin Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Daud Tarigan Muhammad Fadly Abdina Muhammad Faiz Hadi Muhammad Harimanka S Harahap Muhammad Haykal Muhammad Mujahidin Za Muhammad Reza Triangga Triangga Muhammad Safar Muhammad safar Mula Sihombing Mus Mulyadi Musmulyadi, Musmulyadi Nadia Novitri Hasibuan Nasution, Ahmad Ridwan Nasution, Chairuni Nasution, Sudarno Hariadi Netty br Siahaan Netty BR. Siahaan Netty BR. Siahaan Nugraha Manuella Meliala Nurdiana, Citra Ongku Sapna Fella Hasibuan Pakpahan, Andika Kelvin Franata Panenggaran, Nuke PERMAI YUDI Purnomo, Sagita Putriani Ndruru Putriani Nduru Rahmah Hayati Sinaga Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Raja arsyadil fiqry siregar Ramadani, Suci Ramayanti, Ramayanti Restika Ndruru Rhea Ditya Aulawi Rifki, Mhd. Rifqi Fairuz Ula Rika Suryana Surbakti Robby Yusuf S Sembiring Rohasiholan Doloksaribu Rohasiholan Doloksaribu Roland Sahat Uli Banjarnahor Rudi Salam Tarigan Ryan fadli Safar, Muhammad Saputra, Defri Dwi Saragih, Elisabeth Sari Sania Tampubolon Sayaharani, Nabilah Servasius Edwin Telaumbanua Sihite, Ireny Natalia Putri Sihombing, Yossri Mantaw Silaen, Reinhard Mark Luhut Sinaga, Rahmah Hayati Sinambela, Lasma Sindi Aulia Sirait, Abdur Rahman Siti Annisa, Siti Sitorus, Deskia Renata Suci Ramadani Sukardi Sukardi Sulaiman Sumarno Sumarno Sumarno . Suramin Suramin Suramin, Suramin Surbakti, Arnovan Pratama Susanti, Rulita SUSANTO Syaharani, Nabilah Syahranuddin, Syahranuddin T. Ikhsan Ansyari Husny Tamaulina Br Sembiring Tamaulina Br. Sembiring Tamaulina Br.Sembiring Tamaulina Tamaulina Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Tengku Riza Zarzani Tengku Riza Zarzani N Tri Sandi Triangga, Muhammad Reza Triangga Welli Nirpa Pasaribu Wildan Fahriza Wirandi Dalimunthe Yasmirah Mandasari Saragih Yasmirah Mandasari Saragih Yoldy Israq Yossri Mantaw Sihombing Yudhistira, Bonar Yulia Christy Shintara Aruan YUSUF AFANDI, MUHAMMAD Zahra Syavica Zahrana Syavica Zakiy, Alfathin Zefri Ansari Zendrato, Ferawati Zeno Eronu Zalukhu Zeno Eronu Zalukhu Zufarnesia Zulfa Almira Zulkarnain, Rifa