Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam JURNAL SIPAKALEBBI Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PALITA: Journal of Social - Religion Research DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam qolamuna : Jurnal studi islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Hukum Ekonomi Syariah JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam UNTAG Law Review Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Al-Fikru: Jurnal Ilmiah El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam International Journal of Social Science MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN Journal of Sharia (JOSH) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Journal of Education Review Provision DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Socius: Social Sciences Research Journal Al-Bayyinah Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman International Journal of Islamic Studies Jurnal Hukum Islam The Journal Of Socio Legal and Islam Law Journal of Family Law and Islamic Court Multidisciplinary Indonesian Center Journal Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Jurnal Ilmu Hukum
Achmad Musyahid Idrus
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 117 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 117 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages Hasan, Abi; Musyahid, Achmad; Asman, Asman
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i1.1006

Abstract

Abstract: Marriage is a constitutional right of Indonesian citizens, but not all marriages end in favour to women. From a legal and normative standpoint, this study examines how sirri and early marriage marginalize women. This article is library research. Datas were collected by conducting study of primary and secondary legal materials. The findings of this study demonstrate that sirri marriage is manifestly ineffective and contrary to the Indonesian Marriage Law. Women in sirri marriages do not have proper inheritance rights because sirri marriages are not recognized by state law, despite the fact that they are valid under religious law. In a similar vein, it appears that women's rights are not guaranteed in early marriage because couples in general lack the capacity and maturity to manage rights, obligations, and roles within the household; even early marriage appears to be "forced."Abstrak: Pernikahan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Akan tetapi, tidak semua pernikahan, baik praktik maupun aturan hukumnya menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi perempuan. Artikel ini mengkaji marginalisasi perempuan dalam kasus nikah sirri dan nikah dini dengan perspektif yuridis-normatif. Data-data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sirri jelas tidak efektif dan cukup menyimpang dari ketentuan Undang-undang Perkawinan Indonesia. Kaum perempuan dalam pernikahan sirri tidak diuntungkan dalam pembagian harta warisan karena pernikahan mereka tidak dikuatkan dengan akta nikah, walaupun pernikahan tersebut dinilai sah menurut hukum agama. Hal yang sama juga terjadi pada pernikahan dini karena hak-hak perempuan pada kenyataannya tidak terjamin. Hal ini disebabkan para pasangan dalam pernikahan dini, umumnya, belum memiliki kapasitas dan kedewasaan yang cukup dalam manajemen hak, kewajiban, dan peran dalam rumah tangga. Pernikahan dini bahkan terkesan sebagai pernikahan yang “dipaksakan”.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Rifdah Nur Amalina; Hamzah Hasan; Achmad Musyahid Idrus
Jurnal Diskursus Islam Vol 13 No 2 (2025): Tafsir, Hadis, Syariah, Ekonomi Islam
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v13i2.61238

Abstract

Meningkatnya angka cerai gugat yang diajukan perempuan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika sosial sekaligus problem perlindungan hukum dalam praktik peradilan agama. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasinya di lapangan masih sering mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menerapkan strategi perlindungan melalui mekanisme penahanan akta cerai dan pemberian hak-hak seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah madliyah, mahar, dan hadanah. Putusan-putusan pengadilan, seperti perkara Nomor 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks dan 760/Pdt.G/2023/PA.Mks, mencerminkan komitmen yudisial dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural, seperti rendahnya pemahaman hukum, minimnya penggunaan mekanisme eksekusi, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan literasi hukum, sosialisasi regulasi, dan pemberdayaan perempuan melalui sinergi antara lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil.
KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT Bahar, Sunuwati; Saudi; Luthfiah; Kurniati; Musyahid, Achmad
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 16 No 2 (2023): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan (Sinta 3)
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v16i2.6243

Abstract

Sharia is a system of laws which has been in force for millennia, whereas jurisprudence specifies the specific formulation of Islamic law to be implemented on an individual case at a particular place and time. Both are distinguishable, but they're inseparable. In order to avoid confusion as to the meaning of Islamic law, It is suggested that the meaning of Islamic law itself be renewed either as a result of teaching or as a consequence of interpretation, interpretation, or thought of the mujtahids. In this study, qualitative descriptive was used. Interviews, observation, and documentation were used to gather data. Data gathering, data reduction, data presentation, and data conclusions are all used in this study's data analysis methodologies. The findings demonstrated that, if Islamic law has grown to be regarded as necessary for a society to maintain its stability, alterations to the law may result in social transformation. Islamic law's goal and essence are reflected in the notion of legal transformation it has brought about.
PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JANIN Idrus, Achmad Musyahid
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1505

Abstract

Janin or fetus is one of the real problem in Islamic law sincelong time ago till today. There are many problems that caused janin or fetus aborsed by mothers and the most important of this  problems  is  the  unpragnancy.  Islamic  law  stressed  that janin or fetus must be respected by all humans so that Islamic law encouranges mothers and father to  protect the janin or fetus in their mother’s uterus. That why, janin or fetus actually has life  and  has potentially to grow up  in  many cells to be human.
Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam Idrus, Achmad Musyahid
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 3 No 1 (2014): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i1.1519

Abstract

Tradisi keilmuan dalam hukum Islam dikenal dengan tradisi  ahlu al-ra’yi dan ahlu al-hadis yang keduanya menggunakan penalaran dalam memahami makna literal dan realitas dari wahyu. Hukum Islam dari zaman nabi sampai zaman sekarang. Tradisi penalaran filosofis ini telah mengalami perkembangan epistemologi keilmuan, sehingga menempatkan penalaran filosofis sebagai alat ilmiah yang penting dan urgen dalam memahami makna hakiki hukum Islam
CONCEPTION OF LEGAL PROTECTION IN ISLAMIC LAW Idrus, Achmad Musyahid
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 8 No 2 (2019): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i2.11141

Abstract

Legal protection is a human right which is a basic need for every human being, both human beings as legal subjects and human beings as legal objects. As legal subjects, humans have civil rights that must be implemented in accordance with applicable legal provisions. Likewise with humans as legal objects, their rights must still be protected even though they have been convicted by law. Sometimes legal protection for humans cannot be realized because the source of the applicable law does not provide legal instruments and even the protection of the law does not materialize because of the lack of understanding of the source of the law which applies in society.Islamic law as one source of law and adopted in countries like Indonesia offers the conception of legal protection in accordance with the dignity and human rights, because of the flexibility of Islamic law, so that Islamic law can be understood and adjusted to the social development of the society. Islamic law that emphasizes public benefit guarantees the legal protection needed by the community, but the values of flexibility must still be explored from the main sources of the Qur'an and the hadith of the prophet.
KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH Idrus, Achmad Musyahid
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 2 (2021): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.26278

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menemukan jawaban terhadap geneologi akar kata kaidah تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, menemukan jawaban atas sumber perumusan kaidah ini dan menemukan jawaban terhadap prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah prodak perundang-undangan negara. Pendekatan normatif terhadap nas Alquran dan hadis dan hasil ijtihad ulama, pendekatan sosiologis  serta pendekatan filosofis terhadap objek penelitian terkait kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. Hasil penelitian menemukan tiga hal penting yaitu; 1) geneologi akar kata kaidah ini yaitu; تَصَرُّف yang berarti memalingkan, الْأِمَاِم  berarti pemimpin, الرَّاعِيَّةِ berarti rakyat dan مَنُوْطٌ berarti diikat serta الْمَصْلَحَةِ  berarti kemaslahatan. 2) Sumber pembentukan kaidah تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i, yaitu مَنْزِلَةُ اْلاِمَامِ مِنَ الرَّعِيِّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِىِّ مِنَ الْيَتِيْم. 3) Ada lima bentuk kemaslahatan dalam kaidah تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ , yaitu kemaslahatan terhadap agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.
An Actualization of Hifdz Al-Nafs Theory In Sentencing: A Philosophical Review Of Prisoner’s Rights To Healthcare At The Class IIb Detention Center In North Sinjai Idrus, Achmad Musyahid; Fauzan, Muh. Zul; Asti, Mulham Jaki; Amir, Rahma
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.38438

Abstract

The fulfillment of convicts’ rights in various aspects, particularly in terms of healthcare services, is still not optimal. This article aimed to identify the actualization of hifdz al-Nafdz's theories in granting prisoner’s rights to healthcare through an approach to the philosophical values of Islamic punishment and national law. Field research is research that raises data and problems in the field (research location). The sources of data obtained were primary and secondary data. This study employed qualitative research using a normative approach. The results of the study showed that textually, the implementation aligned with the hifdz al-Nafdz' mission in Maqashid Sharia. However, empirically, the implementation of hifdz al-Nafdz' in terms of health services has not shown perfect evidence. Islam placed great importance on the benefit aspect. Currently, the detention center accommodates 222 occupants, exceeding its maximum capacity of 100 occupants. Thus, the government should consider expanding the land area of detention centers and establishing polyclinics with additional healthcare personnel. Furthermore, appropriate treatment for detainees is necessary. Regarding law enforcement, the government has implemented regulations to ensure a balanced legal process and prevent any imbalances.
Pengembangan Moderasi Mazhab di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat Idrus, Achmad Musyahid; Mustafa, Adriana; Asti, Mulham Jaki
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 15 No 1 (2022): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan (Sinta 3)
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v15i1.2923

Abstract

This article aims to unravel the development of religious moderation for students, especially students of Comparative Schools and Law of UIN Alauddin Makassar. The approach taken is an approach with issues of moderation. The results showed that the development of moderation in the Comparative Study Program of Schools and Law has gone well and needs to be improved again both in lecture situations and interactions in society. Moderation is a mandatory material for students to understand because moderation is one of the ways to be able to implement religious moderation more broadly. The challenge of Muslims today is with the emergence of sects of sects of sects of fanaticism that led to the birth of the forerunners of acts of radicalism or violence in the name of religion. Debriefing students comparing schools and laws through the development of moderation is a must to counteract understandings that come out of sharia teachings.
Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam Nugraha, Aliyyul Qayyuum; Hasan, Hamzah; Musyahid, Achmad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13629

Abstract

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina sangat tegas dan kejam. Hal ini tentunya untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. Pembaharuan hukum khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana perlu didasarkan pada jiwa nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan ada aturan baru di harap untuk mewujudkan suatu keadilan yang merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan hukum. Berdasarakan permasalahan tersebut penulis mengkaji tiga pokok permasalahan, Yaitu: (1) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana Islam? (2) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam pasal 412 KUHP? (3) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang aturan tindak pidana perzinaan dalam pasal 412 KUHP? Berdasarkan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa hukum pidana Islam aturan tentang perbuatan zina ada di dalam Al-Quran dan Alhadis. Dimana tujuan sanksinya untuk memberi efek jera untuk yang melakukan dan belum melakukan, kemudian pasal 412 aturan terkait tndak pidana perzinaan terbilang ringan tidak mampu memberikan efek jera dan bisa berdampak pelaku melakukan perbuatan yang serupa setelah bebas dari hukuman penjara
Co-Authors A, Asrullah Abbas, Rahmawati Abd Basir Abdi Wijaya, Abdi Abdul Mannang Abdul Qayyum, Abdul Rahman Hi Abdul Rahim, Abdul Rahim Abdul Rauf Muhammad Amin Abi Hasan Abu Sahman Nasim Ahmad Arief Ahmad Arief Akbar, Alif Akmal, Andi Muhammad Al Qasdijal, Amran alamsyah Alamsyah - Alamsyah Alamsyah Alauddin, Andi Alif, Muh. Rhesa Alimuddin, Hardiyanti Almuhtadi, Ahmad Saiful Haq Amalia DT, Kiki Reski Amir, Ahmad Zuhry Amir, Rahmah Amran Al Qasdijal Andi Ariiqah Andi Fadhil Andi Aderus Andi Moh. Rezki Darma Anwar Kuba, Imran Arif Rahman Arif, Firman Muhammad As'ad, Muslahuddin Asman Asman Asman Asman ASNI Assegaf, Muhammad Rijal Assiddiq, Mahfuz Asti, Mulham Jaki Azis, Muh. Ilham Aziz, Sherina Mutiara Puteri Azizah Azis Bahrah, Mena Bate, Nurdalia Bhatti, Muhammad Safdar Darussalam DT, Kiki Reski Amalia Erty Rospyana Rufaida Faiz, ABD Karim Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fauzan, Muh. Zul Fauziah, Nur Aidah FIRMANSYAH, ANDI Fitri Ningsih, Fitri Gunawan, Budi MR Halim Bahri Darwis Halim, Patimah Hamzah Hasan Hartiningsih Hartono, Rudi Hasan, Abi Hasanuddin, Hasriah Hasim, Hasanuddin Heriana, Heriana Hisbullah Hisbullah Ilham, M. Ilyas, Agung Suciati Irwan, Nursafitri Isma, Isma Ismail Keri Jailuddin, Syuaib Jamil Juhari, Andi Rezal Khaerunnisa Karunia Khaerunnisa, Nadia Kuba, Imran Anwar Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati La Ode Ismail La Ode Ismail Ahmad laman, ilham Lasepe, Risky Rinaldi Lomba Sultan Luthfiah M. Thahir Maloko Maulidah, Tahani Asri Muammar Bakry Muh Taqwin Tahir Muh Yusuf Muhammad Hamsah Muhammad ishky rumaf Muhammad Ishky Rumaf Muhammad ishky rumaf Muhammad Rasywan Syarif Muhammad Sabir Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Yasin Mukarromah, Nurul Faatikhatul Mukhtar Lutfi Mulham Jaki Asti Mulham Jaki Asti Mulham Jaki Asti Mundzir, Chaerul Mursalim Mursalim Mustafa, Adriana Mustafa, Zulhas’ari Mutia Hasan Mutmainnah, Iin Nawas, M. Zuhri Abu Nawirman Nazhir, Firman Nugraha, Aliyyul Qayyuum Nur Aidah Fauziah Nurchamidah Nurdin, Roswati Nurdiyanto, Irwan Nurjannah Nurjannah Nursain, Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursalam Nurul Fatimah Nurul Huda Oktaviani, Ria Poppy Hippy Qayum, Abdul Rahman Qayyum, Rahman Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahma Amir, Rahma Rahmat, Fajar Rahmatiah HL Rahmatiah Rahmatiah Rahmawati Muin Ramli, Arif Rahman Reni Kurniawati Reni Kurniawati, Reni Rifdah Nur Amalina Rina Rosia Riskal Rudin, Syafaat Rufaida, Erty Rospyana S, Samsidar Sabri Samin Safriani, Laela Said, Ali Samsidar Jamaluddin Samsidar Jamaluddin Saudi Sofyan Sofyan Sofyan Sri Ayu Andari Putri Alwaris St. Salehah Madjid Sudirman L, Sudirman Sudirman, Ahmad Fauzi Suhartati Sulfianti Sulfianti Sunuwati, Sunuwati Syahida Asia Syam, Sherina Syamsuddin, Darussalam Syarif, Muhammad Fazlurrahman Syatar, Abdul Tahani Asri Maulidah Tahir Maloko Taqiyuddin BN, Andi Muh. Taqwim, Andi Ahsan Taudiyah, Nasya Tisfa Tenri Leleang, Andi Umar, Marzuki Usman Jafar Wahid, Khaerunnisa Wahid, Sahid Wahidin Wahidin Widia, Widia Amelia Yakub Yakub Zikri, Abdalul Zulfahmi