Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.478
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional Konselor AL KAUNIYAH Al-'Adalah Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan INTEKNA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Jurnal ELTIKOM : Jurnal Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Komputer Jurnal Konstitusi Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Anfusina: Journal of Psychology SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Nagari Law Review JURNAL EKSAKTA PENDIDIKAN (JEP) GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling Jurnal Riset Pendidikan Dasar JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Basicedu Unes Law Review Journal of Law Science Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Ensiklopedia Education Review JURNAL LENTERA BISNIS Majalah Ilmiah Kaputama Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial IMARA : Jurnal Riset Ekonomi Islam Genta Mulia : Jurnal Ilmiah Pendidikan JURNAL PENELITIAN PERAWAT PROFESIONAL Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Psikologi Malahayati Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Kinerja Kependidikan (JKK) Community Education Engagement Journal UNES Journal of Swara Justisia EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) ELTALL: English Language Teaching, Applied Linguistic and Literature Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research Action Research Literate (ARL) Indonesian Journal of Health Science Law Development Journal Absorbent Mind Jurnal Teknologi JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA: Teori, Penelitian, dan Inovasi Journal Of Human And Education (JAHE) Ebima : Edukasi Bidan di Masyarakat Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial The South East Asian Journal of Management ASEAN Marketing Journal Journal Keperawatan Jurnal Basicedu Biology and Education Journal (BaEJ) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law e-Jurnal Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar Journal of Governance and Social Policy Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Moneter : Jurnal Keuangan dan Perbankan Innovative: Journal Of Social Science Research Amkop Management Accounting Review (AMAR) Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Bisnis Corporate Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan Lareh Law Review EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan JURNAL BUANA Journal Of Computer Engineering And Information Technology e-Jurnal Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar Al-Thifl: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Journal of Foundational Learning and Child Development JPM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai
Khairani Khairani
Universitas Medan Area
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 159 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 159 Documents
Search

 12   13   14   15   16 
SULITNYA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 178 K/PDT.SUS-PHI/2015) Khairani, Khairani; Harbi, Aldi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.574

Abstract

Kehadiran UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) diharapkan memberikan kemudahan dan kepastian dalam penyelesaian perselihan antara pekerja dan pemberi kerja. Harapan tersebut disebabkan karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan peraturan sebelumnya yakni UU No.22 Tahun 1957 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) mempunyai prosedur yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut UU No. 2 Tahun 2004, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menganut prinsip penyelesaian yang murah, sederhana dan singkat, tetapi dalam kenyataannya penyelesaian perselisihan juga tidak murah karena meskipun ada azas yang menyatakan biaya murah bahkan gratis untuk kasus dengan nilai Rp.150 juta ke bawah tetapi karena kedudukan pengadilan yang hanya ada di ibu kota propinsi mengakibatkan biaya tinggi juga bagi pekerja yang berperkara. Ketidakefektifan juga disebabkan oleh sulitnya melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial? 2) Apakah penyebab sulitnya melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, mengakji peraturan yang terkait dengan objek kajian dan menghubungkannya dengan pelaskanaan pada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan eksekusi Putusan PHI di dalam UU No.2 Tahun 2004 tidak diatur secara tegas karena pada PHI berlaku Hukum Acara Perdata termasuk berkaitan dengan eksekusi putusan didasarkan pada HIR dan RBG. 2) Ekskusi Putusan PHI sulit dilaksanakan karena Pengadilan juga tidak mampu melaksanakan eksekusi putusan terhadap perusahaan yang tidak mau membayar hak-hak pekerja sebagaimana putusan Pengadilan, kalaupun Pengadilan akan melaksanakan sita terhadap aset Perusahaan, dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, Pengadilan menunggu pekerja mencari data aset-aset Perusahaan yang akan dieksekusi, sehingga Pengadilan tidak mau melakukan sita eksekusi kalau tidak jelas dan rinci data aset perusahaan yang akan dilakukan sita eksekusi. Perusahaan juga dengan berbagai alasan tidak mau memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan putusan hakim, malahan lebih mau membayar jasa untuk Pengacara dengan biaya lebih besar dari pada jumlah yang diminta pekerja untuk membayarkan hak-hak pekerja yang sudah lama mengabdi pada perusahaan.
Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat Cantiqa, Karenina; Ismansyah, Ismansyah; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.794

Abstract

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha atau pihak di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP. Dimana sampai saat ini masih banyak pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum kepada pekerja. Rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat di bidang Tindak Pidana Ketenagakerjaan.?, 2. Bagaimana koordinasi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan antara PPNS Sumatera Barat dengan Penyidik Polri? dan 3. Apa saja kendala PPNS Ketenagakerjaan sehingga kinerjanya tidak optimal?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebelum dilakukan pemeriksaan, PPNS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan, maka selanjutnya adalah pemeriksaan, Apabila terdapat temuan tindak pidana, salah satunya di bidang upah, PPNS Ketenagakerjaan harus membuat nota I dan nota pemeriksaan II jika tidak berhasil, maka PPNS Ketenagakerjaan akan membuat Berita Acara untuk mendapatkan surat tugas yang berguna untuk berlangsungnya pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilindungi oleh Korwas Polda, Korwas bertugas membantu secara administratif dengan surat-surat untuk dapat melakukan penyidikan, Selanjutnya dilakukan suatu gelar untuk dapat menentukan apakah suatu tindak pidana telah memenuhi syarat untuk melakukan penyidikan, koordinasi PPNS Ketenagakerjaan dengan Korps Polri, Yakni pada saat penangkapan, penggeledahan, dan penahanan langsung, kendalanya adalah tumpang tindih undang-undang terkait upah, biaya minimal untuk setiap pembinaan hingga tahap penyidikan, kurangnya evaluasi administratif dari pemerintah.
PENAGIHAN UTANG PAJAK MELALUI SURAT PAKSA ATAS HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA Basnur, Ashfihani; Yuslim, Yuslim; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.808

Abstract

The confiscation of the assets of the Taxpayer has been regulated in the Tax Collection Law with a Forced Letter. There are many tax arrears and additional debt by taxpayers every year with the realization of the disbursement of tax arrears that is not balanced with the number of existing tax arrears. The problems that occurred at KPP Pratama Padang Dua had not fully complied with the procedures and provisions of the General Tax Provisions Law and the Law on Tax Collection by Forced Letter. The main problem in this research is how is the implementation of collecting tax debts with a forced letter and what is the mechanism for using the assets of the tax bearer stored in the bank as a debt settlement. This legal research uses an empirical juridical approach, namely a research that uses an approach to the problem by looking at the applicable legal norms and then connecting it with the legal facts contained in the field. While this type of research is descriptive analytical. Data collection techniques were carried out through structured interviews and document studies. The results of the research implementation of the collection of tax debts with forced letters are first, basically tax collection is carried out if the tax bearer does not pay off the tax debt and tax collection fees, second, against the tax bearer who does not pay off the tax debt, officials can take action to collect taxes, third, implementation Tax Collection stages are carried out in accordance with statutory provisions in the field of Tax Collection with Distress Warrants, fourth, the implementation of Tax Collection stages is carried out against Tax Bearers by considering the order of priority. However, the priority is the significant value of the tax debt. The problems that occurred at KPP Pratama Padang Dua had not fully complied with the provisions of the KUP Law and the PPSP Law. And the mechanism for using the taxpayer's assets stored in the bank as a debt settlement, namely when a forced letter has been issued, at least 2x24 hours directly block the account, the way the KPP writes to the destination bank, then the bank blocks it, the bailiff (tax officer) will meet the taxpayer to discuss how payment will be made, if the taxpayer will pay off with money in a blocked account before 14 days, then the officer makes a billing and Minutes of Overbooking and an unblocking letter but if more than 14 days there is no response from the taxpayer, then the Officer can can directly transfer to the tax payable. However, in this case KPP Pratama Padang Dua has not fully implemented it for tax arrears whose accounts have been blocked. The settlement of tax debts with the assets of the taxpayers stored in the bank has been carried out by KPP Pratama Padang Dua, although it has been successfully implemented, it has not yet achieved maximum results in disbursing tax arrears.
Efektivitas KUP dalam Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara Akibat Tindak Pidana Administratif Perpajakan Subardy, Muhammad Rizky; Ismansyah, Ismansyah; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.821

Abstract

Indonesian realization of state revenue from the taxation section is still not optimal and the ratio at just 84.44% (eighty-four point forty-four percent). So, it needed some efforts to optimize the tax revenue. One of the ways to Strengthen the tax administration law is by adding criminal law rules, hereinafter referred to as administrative penal law. Therefore, the principles of administrative penal law which carry out the concept of ultimum remedium has also applied to the General Taxation Law 2019 (KUP 2009). However, based on data from the Indonesia Directorate General of Taxes in 2020, the violators who use the ultimum remedium mechanism are only 5.56% (five-point fifty-six percent). Meanwhile, the fines paid by convicts are only 0.050% (zero point zero fifty percent) from all the criminal tax cases that are decided by the court. This certainly indicates, that there are problems that can not be resolved and be accommodated by the KUP 2009 in the form of optimizing the recovery of state losses due to administrative criminal acts in the taxation section. Based on the fact, that the state changed the KUP 2009 through the Omnibus Law and Harmonization of Tax Regulation Law, that be expected to be able to recover losses in the state revenue effectively.
Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah Putra, Egip Satria Eka; Fahmi, Khairul; Yuslim, Yuslim; Khairani, Khairani; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.822

Abstract

The Assignment of members of the Indonesian National Army and the National Police of the Republic of Indonesia active as acting regional heads by the Minister of Home Affairs reaped polemics. Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections even though it has clearly regulated the filling of vacancies in the positions of governor, regent and mayor, where acting (Pj.) are appointed from the position of intermediate leaders for the Acting Governor and primary leaders for the Acting Regent and Mayor. However, the Minister of Home Affairs issued Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 concerning Acting Governors, Regents and Mayors as a reference to fill the position of Acting Regional Head. Article 3 paragraph (b) of Permendagri Number 4 of 2023, contains norms stating that the acting regional head is from an ASN official or an official in a certain ASN position who occupies JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Governor and occupies JPT Pratama within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Regent and Pj. Mayor. Therefore, there is an addition of position criteria and an expansion of meaning in Permendagri Number 4 of 2023 which then becomes a gap and opportunity for the Minister of Home Affairs to appoint active TNI and Polri members to become Acting (Pj.). The formulation of the problem in this study is: (1) How is the validity of the appointment of members of the Indonesian National Army and members of the Negatra Police of the Republic of Indonesia active as Acting Regional Heads? (2) What are the criteria for the ideal official who can be appointed as Acting Regional Head? (3) What is the ideal mechanism for appointing and appointing acting regional heads to fill regional head vacancies ahead of the 2024 simultaneous regional elections? This research is a normative legal research or literature, with the research specifications used are analytical descriptive research. The results of this study are: (1) The appointment of members of the Indonesian National Army and active members of the Indonesian National Police to become Acting Regional Heads is not legally positive Indonesia at this time. (2) The position of the official who should be appointed as Pj. Regional Head shall be JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government. (3) the ideal mechanism for the appointment and appointment of acting regional heads is to involve the people through the Senators so that the appointed PJ. still has legitimacy from the people.
Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap: Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force By Regional Heads Fegi, Fegi; Khairani, Khairani; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.823

Abstract

Based on Article 67 letter b of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is explained that the Regional Head as a State Administrative Officer has an obligation to comply with all provisions of the Legislative Law including Decisions issued by the State Administrative Court. In Decision Number 11/G/2020/PTUN.PDG Regarding Dismissal of Wali Nagari Kinari by the Regent of Solok and Decision Number 23/G/2018/PTUN.PDG Concerning Dismissal of the West Pasaman Regional Secretary by the West Pasaman Regent there are forms of non-compliance committed by the Head Regions as State Administrative Officials, among others, do not revoke disputed TUN Decrees, do not revoke and do not issue new TUN Decrees. The absence of the application of strict sanctions and the low level of awareness of the TUN officials concerned are factors in the non-implementation of PTUN decisions that have permanent legal force by the Regional Head. The Administrative Court's procedural law has regulated sanctions against TUN bodies/officials who do not comply with PTUN decisions, but these arrangements are not concrete because they still depend on implementing regulations which have not been realized until now, this condition provides an opportunity for officials to disobey PTUN decisions because there is no things to worry about if you don't comply. This situation is one of the factors for weak law enforcement in Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang Trisanti, Trisanti; Zurnetti, Aria; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.916

Abstract

Children are very vulnerable to becoming victims of crime, many children are targets of acts of violence. In Padang city violence against children in 2021 there was 63 cases of violence recorded. Based on Article 59 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, local governments are obliged to provide protection for child victims. This research focuses on two issues, First: How is the legal protection of child victims of violent crimes committed by DP3AP2KB Padang City, Second: How is the implementation of legal protection for child victims of violent crimes committed by DP3AP2KB Padang City.This study uses empirical juridical research methods with analytical descriptive characteristics. Sources were obtained from interviews, reports and documents. Secondary data comes from related laws and regulations, articles, journals, and internet sites. The results of the research, First, the legal protection carried out by DP3AP2KB is to provide consulting services and legal process assistance to ensure the fulfillment of children's rights so that they can recover and be able to carry out social functions in their environment, social field. Second, the implementation of legal protection for child victims of violent crimes by DP3AP2KB experienced several obstacles, namely a lack of human resources, a lack of special experts such as child clinical psychologists and a lack of budget, facilities and infrastructure. so it must coordinate with other agencies.
Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status Probation atau Masa Percobaan di Kota Padang Mutya, Sherly; Danil, Elwi; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.959

Abstract

The fulfillment of workers' rights in the form of health insurance is a program in accordance with the mandate of the Constitution. Realized through Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System regulates the basic rights to a sense of security owned by workers /employees. Among them, the right to welfare includes health insurance programs, work accident insurance (JKK), death insurance (JKM), and old age insurance (JHT). The formulation of the problem in this study is: 1). How is the arrangement or protection of health insurance for private workers with probation status or probation period in Padang City?, 2) Factors that play a role in fulfilling the right to health insurance for workers with probation status or probation period in Padang City?. This research uses normative juridical methods that focus their studies by viewing law as a complete system, including a set of legal principles, legal norms, and legal rules, in this study in addition to using secondary data also using empirical data, but does not eliminate the nature of this research as normative research. The results of this study are: 1) Non-implementation of the Law and all regulations governing health insurance for private workers with Probation status in general, 2) There must be a policy issued by the government strictly regarding the sanctions given if workers do not get health insurance.
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Gemilang, Zaifi Surya; Zurnetti, Aria; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1006

Abstract

Criminal activities in the labor industry are illegal acts carried out by laborers, employers, or other persons not affiliated with the firm that face criminal penalties under the Criminal Code, Manpower Law, and/or other legislation, either alone or in combination. In the course of Civil Servant Investigators' criminal inquiries in the labor sector. The Manpower and Transmigration Service (Disnakertrans) employs Civil Servant Investigators who carry out their work in accordance with the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2010 concerning Investigation Management by Civil Servant Investigators (PPNS). Both laws provide authority for their operations. It seems sense in this instance that PPNS Disnakertrans's inquiry is coordinated with the police as well. One of the issues preventing the inquiry from operating at its best in its execution is the ineffective coordination. The following issues may be created based on the backdrop of the aforementioned difficulties: 1. How are criminal investigations in the area of labor being carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) of the Manpower and Transmigration Office of West Sumatra Province? 2. What are the challenges facing the Civil Servant Investigators (PPNS) of the Manpower and Transmigration Office of the Province of West Sumatra in carrying out criminal investigations in the area of labor? Based on the study's descriptive methodology and empirical juridical approach, the following conclusions may be drawn from it: 1. The implementation of criminal investigations in the field of labor by PPNS Disnakertrans is a series of: examination, processing of crime scenes, Sprindik, SPDP, examination of witnesses and suspects, completion and submission of Case Files to be submitted by PPNS to the public prosecutor through police investigators. 2. The obstacles experienced by PPNS Disnakertrans in carrying out criminal investigations in the field of labor are the lack of supervisors and PPNS both in quantity and quality. In addition, the lack of facilities and infrastructure as well as limited budget are obstacles in the investigation. SOPs that are not fully implemented and lack of coordination between PPNS and the Police as Korwas are obstacles found in the implementation of criminal investigations in the field of labor. For better implementation of investigations, PPNS Disnakertrans West Sumatra must be able to improve coordination with Police Investigators. In addition, Disnakertrans is expected to be able to overcome internal obstacles so that the enforcement of criminal acts in the labor sector can run even better.
Penyelesaian Sengketa Medik Terhadap Adanya Dugaan Kelalaian Medik oleh Dokter Gigi dalam Perspektif Hukum Kesehatan Sari Mayang, Puti; Khairani, Khairani; Elvandari, Siska
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Health services lead to health development which aims to achieve awareness, will, and the ability to live healthy for every resident in order to achieve optimal public health status as aspired to in Law Number 36 of 2009 concerning Health. In terms of optimal health services, it is certainly expected to create professional health workers in carrying out their profession, especially dentists. However, in carrying out medical practice, it is possible for a dentist to commit medical crimes that have an impact on the patient's health. Where medical negligence that results in disruption of patient health can result in disruption of medical health between doctors and patients. But not infrequently in terms of legal protection and in solving medical problems there are significant obstacles to solving legal problems. So to answer this problem, it is necessary to know the form of patient legal protection for the existence of medical justice by dentists and how to settle medical settlements between patients and their families and doctors based on the provisions in force in health law. The research method used is descriptive normative research. The results of the study revealed First, that legal protection for patients due to dentist negligence has been specifically accommodated in several laws related to health, but this legal protection has not run optimally because there are still massive obstacles originating from the legal substance of the legal structure and legal culture. who have not been able. Second, the causes for the medical settlement are qualified into three things, namely due to the absence of medical negligence, medical failure and medical malpractice, then in terms of the settlement of medical settlements it has not run optimally either through non-litigation or litigation, therefore the need for a Medical Dispute Settlement Court (PSSM) which specifically resolves cases related to health law in Indonesia.
Co-Authors Adriana Adriana Afriani, Fina Agus Setiyo Budi Nugroho AHMAD JUNAEDI Ainal Mardhiah Aini, Sarah Ainul Mardiah Ali Imron Ambiyar, Ambiyar Amira, Shopia Amry, Zul Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Angraina, Dilla Annisa, Aulia Savira anwar, yenita Ardin, Anastasia Arhdan, Sandy Mulia Aria Zurnetti, Aria Arifin Fauzi Lubis Askana Fikriana Aulia, Yessy Ayu Melati Ningsih Azizah, Shofiyah Fia Azmi Fendri Azwar Ananda Baedah, Said Syarifuddin Abu Bambang Hermanto Bambang Trisno Basnur, Ashfihani Bayu Wijayanto Bigharta Bekti Susetyo Boby Helmi Boihaqi bin Adnan Bondar, Tanti Narinawati Cahyani, Gesa Nur Caniago, Candra Feri Cantiqa, Karenina Chair, Sultan Ayughi Christy, Johanna Clarrissa Winata Cosmas Samuel Daeli dandi, rahma Dara Febriana Darnis Darnis, Darnis Daryanti, Sri Dewi, Rosdiana Dewi, Susi Fitria Di, Renal Dinda Yarshal, Dinda dion, nofrion Dios Sarkity EKA KURNIASARI Eka Maulidiya, Sherly Elfis Elfis, Elfis Elsa Yuniarti Elvi, Meizyva Elwi Danil Enti, Enti Erlangga, Erwin Fachruddin Azmi, Fachruddin Fadillah, Arvin Muhammad Faizah, Ade Fajri Kurniawan Faldi, Aulia Farida Repelita Waty Kembaren Fatiya, Salwa Fauzatil Azmi, Bona Fegi, Fegi Fithrina, Hendria Fitratul Aini, Fitratul Fitri, Idul Fitriansyah, Muhammad Ramdhani Gea, Indah Lestari Gemilang, Zaifi Surya Gusminarti, Gusminarti Hapsari Setyowardhani Harahap, Muhammad Ikhsan Harahap, Roslinawati Harahap, Taufiqurrahman Harbi, Aldi Hasibuan, Idayani Hasibuddin, M. Hengki Andora Hutauruk, Puput Melati Ike Sylvia Ikhwan, Yeni Nel Irfanita Nurhidayah irsyad, irsyad Ishar, Meilia Ismansyah Ismansyah Ismaryadi, Harry Iwan Fajri Janna, Nadiatul Juli Sardi Jumiatri, Jumiatri Juwinda, Maya Karani, Pasnelyza Kartini Kartini Kasih, Lisna Kasmara, Dwi Pratiwi Khafidah, Wahyu Khairuddin Hasballah Khairul Fahmi khairul fajri, khairul Kirana, Imme Kusuma, Anggia Shinta Wijaya Lazuardi, Reva Putri Lismawati, Nurda Lubis, Ikhsan Lubis, Suaib Lukman Hakim M. Amin, Sayuthi Mahardhika, Guruh Maisuhetni Maisuhetni Marhamah Marhamah MARIA BINTANG Maria Montessori Maryati, Rusmini Sri Maryati, Rusmini Sri Maya Sari, Cut Nanda Meilani, Lisa Melisa Adriani Mesiono, Mesiono Miftahul Jannah Mohamad Ali Syaifudin Mohamad Rahmad Suhartanto Muhammad Firdaus Jauhari, Muhammad Firdaus MUHAMMAD HASBI Muhammad Lukman Hakim, Muhammad Lukman Muhammad Saleh Mukhamad Najib Mukhlis Imanto, Mukhlis Mukhtar, Syahrial Musfira, Musfira Muslimin Muslimin Mustamira Sofa Salsabila Mustaqiem, Riza Afrian Mutya, Sherly Nahor Murani Hutapea Nani Mulyati Nasri, Nadia Nasution, Hafizhah Hamim Nasution, Intan Suhelfi Nasution, Ismail Saleh Nasution, Zulham Efendi Ndraha, Megasari Neliwati Netrawati, Netrawati Nugraha, Ferdy Nur Azizah Nur Eka Kusuma Hindrasti Nurfia, Alya Juna Nurhafni Siregar Nurhasanah Nurhasanah Nurhayaty, Any Nurjannah Nurjannah Nurmairina Nurul Khairani Nurul Nurul Oktaviandra, Surya Pardi Pardi, Pardi Pariyanti, Sri Pohan, Abi Fajri Pohan, Selamat Pratiwi, Anggun Siska Prima Wahyu, Prima Purba Tambak, Sonia Purwono Purwono, Purwono Putra, Egip Satria Eka Putri, Adi Tiara Putri, Apin Choirunnisa Putri, Lystiana Dewi Putri, Maidina Putri, Maidina Putri Putri, Suci Mustika Putriani, Nurul Qadri, Muhammad Rahmanelli Rahmanelli Rahmat, Dedek Rahmida Erliyani Rajagukguk, Sahmiral Amri Ramadhan, Zakiy Rani, Selvia Rery Novio Resti Asweni Riadhus Sholihin Riany, Hesti Ridayani Ridayani Ridayani, Ridayani Rizki, Akbar Romi Romi, Romi Rosari, Anton Rufi'i S Sumarlin Sabuki, Robi Safarni, Lisna Safitri, Delfi SALIM, DENNY Salima, Jeanna Sari Mayang, Puti Sari, Reza Permata Sari, Suci Perwira Sartina, Sartina Sautunnida, Lia Septania, Sovi Setiawan, Dian Bakti SETIYO BUDI NUGROHO, AGUS Sihombing, Edy Gunawan Simanjuntak, Siti Khalijah Simon, Jhon Sintaniya, Wiwin Siregar, Awaluddinsyah Siregar, Ridwan Efendi Siska Elvandari Sitepu, Natasyah Br Siti Khairunnisa, Siti Sitompul, Pretty Naomi Sitorus, Nuraisyah Sri Arnetti Sri Novida Sari Subardy, Muhammad Rizky Sucy Delyarahmi Sufyarma Marsidin Sugiarti, Rini Suhendar Suhendar, Suhendar Sukmawati, Indah Sulasmi Sulasmi Sulastri Sulastri Sulindawaty Supardi Supardi Surtani Surtani Surya, Monica Savitri Suryani Suryani Suryo Wiyono Syafri Anwar Syahniar Syahniar Syahputra, Dermawan Syahrizal Abbas Syaiful Islami Syalshabila, Dinda Syamsul Arifin Syamwil, Syamwil Syofiarti Syofirman Syofyan Tamba, Riris Debora Tambak, Sonia Purba Taufik Taufik Tengku Ezni Balqiah Teuku Fahmi Titin Fatimah Tompul, Miranda Safitri Br. TRIAVE NUZILA ZAHRI Trie Rahmi Gettari Trisanti, Trisanti Ungerer, Lazuardi Van Utama, Rahmides Utami, Anta Rini Verawaty Fitrinelda Silaban Wahyuni, Hesty Warsiyah Warsiyah, Warsiyah Wijaya, Selvia Fransiska Wijayanti, Detti Yasniwati, Yasniwati Yeni Karneli Yenni Fitria Yudi Antomi Yulia Susanti, Yulia Yuliana, Devi Faizah Yullyzar Yullyzar Yurni Suasti Yuslim Yuslim Yusman, Reni Yusri Yusri Zadrian Ardi Zahara, Mulyana Zaskia, Tifany Zuhdi, Aprizon Zul Azhar Zulfitri, Amelia