Articles
Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Terhadap Kelangsungan Usaha Pasar Modern Yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Pada Masa Pandemi Covid 19
Rinaldi Dwijantanto, Asep;
Junaedi, Junaedi;
Sanusi, Sanusi
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 10 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1244.446 KB)
|
DOI: 10.59141/jist.v3i10.517
Permasalahan yang dikaji dalam Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga keberlangsungan usaha Pasar Modern (Grage Mall Kota Cirebon) pada masa pandemi setelah melakukan PHK pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan Yuridis Sosiologis/Empiris yaitu penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Hasil kajian dari penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah yang membatasi jam operasional pusat perbelanjaan atau pasar modern hingga restoran dalam rangka pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro kebijakan ini sudah pasti membuat pelaku usaha pasar modern yang didalamnya juga terdapat, restoran, hingga ritel, akan lesu dalam beberapa waktu ke depan selama pandemi covid 19 belum berakhir dan Pemerintah akan tetap memberlakukan PPKM. Dampaknya tersebut dapat semakin buruk bila kebijakan PPKM Mikro terus diperpanjang. Penghasilan mereka turun secara dratis. Selain itu masyarakat yang bekerja pada sektor industri sebagai pekerja atau buruh pada suatu perusahaan industri mengalami dampaknya baik berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan penghasilan bahkan merumahkan tanpa jelas batas akhirnya. Penurunan omset perusahaan akibat melemahnya daya beli masyarakat yang disebabkan Covid -19 berdampak terjadi pemutusan hubungan kerja. perusahaan harus merumahkan beberapa tenaga kerja dan bahkan perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentunan yang diatur dalam perjanjian kerja. Dalam kondisi apapun perusahaan hendaknya harus tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku dimana suatu proses usaha dimana implementasinya menitik beratkan pada prinsip keadilan. Akibat wabah Covid-19 banyak perusahan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak
Kebijakan Pemerintah Kota Cirebon di Bidang Ketertiban Umum Dalam Menerapkan PPKM Darurat
Suharto, Sony;
Krisnandar, iis;
Sanusi, Sanusi
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 10 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1368.593 KB)
|
DOI: 10.59141/jist.v3i10.518
The title of this research is Cirebon City Government Policy In The Field Of Public Order In Implementing Emergency PPKM. The research method used by the researcher is using the constructivism paradigm and the type of qualitative research with a socio-legal research approach. The results of the study from this research are the policies carried out by the Cirebon City government in implementing Emergency PPKM have been carried out with the help of related devices or agencies, but because they were carried out suddenly so that the policies implemented could not work well. The government hopes that with this policy there will be no crowds, which is to avoid the spread of Covid-19 which will be accepted by the community if it is not prevented, but the facts on the ground that occur are the lack of information received by the public so that people do not know the requirements. What conditions are needed to be able to do activities in Cirebon City, so that what happens is a long traffic jam on the border of Cirebon City, which in the end results in crowds in public spaces. In connection with the fulfillment of the rights of the people of Cirebon City who are affected by the Emergency PPKM, assistance has been distributed from the government, and it is hoped that in the future the assistance distributed can be received effectively and efficiently.
Actualization Of Islamic-Based Curriculum In The Country Of Serambi Mekah, Indonesia
Yusuf, Rusli;
Sanusi, Sanusi;
Maimun, Maimun;
Bahri, Syaiful;
Yusoff, Mohd Zailani Mohd;
Fajri, Iwan
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 001 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/ei.v12i001.4458
The actualization of an Islamic-based curriculum in Negeri Serambi Mecca can be understood as an effort to integrate Islamic teachings into all aspects of education in Aceh. Aceh as one of the regions in Indonesia has a long history as the center of Islamic civilization in the archipelago. Therefore, efforts to develop Islamic-based education in Aceh can be seen as an effort to strengthen Aceh's Islamic identity and develop the quality of education in this area. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The results of the study show that the Islamic curriculum in Aceh has not yet received a real picture of how the teaching and learning process and evaluation in the Islamic curriculum are implemented and desired by the education office. In general, there are several main reasons why the Aceh curriculum is not implemented until 2022, including namely; (a) there is no systematic socialization of the contents of the Aceh curriculum (Islamic curriculum), (b) there is no specific guidebook for the implementation of the Aceh curriculum, both in terms of content, methods and implementation strategies, (c) there are no pilot schools for implementing the curriculum Aceh (pilot project), and (d) there are no Aceh curriculum learning tools yet.
PERAN NEGARA MELINDUNGI HAK PILIH DISABILITAS KATEGORI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU
Sanusi, Sanusi;
Riyanti, Ratna;
Rohana, Dian
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.24884
Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik dan pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi wajib memberikan perlindungan hak konstusional warga negara menyangkut tentang hak pilih disabilitas berkategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak sejarah yang diukir oleh hakim MK dalam upaya memberikan hak politik warga negara yang sangat penting. Perspektif hukum digunakan untuk menjadi petunjuk dalam menganalisis putusan MK yang berdasarkan pada UUD 1945. Karena putusan MK tersebut bersifat final dan mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan ini menitikberatkan kepada putusan-putusan MK dan pustaka terkait sebagai pokok pembahasan untuk mengukur peran negara lewat MK mampu memerankan dirinya sebagai penjaga konstitusi untuk menjadikan putusan MK sebagai pijakan kebijakan politik hukum (legal policy) di masa depan dalam perlindungan hak pilih pemilu di indonesia. Sehingga putusan MK ini mampu memberikan hak pilih kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia dalam mewujudkan hak politik masyarakat. Dalam pembahasan kali ini menunjukkan jika MK berperan dalam ikut serta melindungi hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali dalam pemilu. MK juga berperan dalam melindungi hak pilih disabilitas dalam pemilu terhadap bentuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Adapun peran progresif MK dalam perlindungan hak pilih ODGJ. Bentuk kongkrit reformis putusan MK yaitu Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ adalah: (1) Anti diskriminasi hak pilih warga negara ODGJ; mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ; (3) penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan (4) mendorong Moral Keberanian Penyelenggara PemiluMendata Pemilih Disabilitas ODGJ.
Developing a Waste Management Start-Up as Efforts to Accelerate the Circular Economy: Pengembangan Start-Up Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Akselerasi Ekonomi Sirkular
Rahmawati, Cut;
Faisal, Muhammad;
Sanusi, Sanusi;
Muhtadin, Muhtadin;
Miftahul Jannah;
Abdus Salam;
Muhammad Fatani
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v8i4.21242
The purpose of developing this start-up is to organize the collection of waste in the community, in the form of plastic and glass waste. This waste will be managed at the Self-Realization Waste Bank to become new, more valuable products. Plastic waste will be shredded into smaller pieces and melted. The melted plastic will then be transformed into paving blocks. Meanwhile, glass waste will be crushed into artificial sand, which will also be used to make paving blocks. The collection of plastic waste and glass waste is organized through a web-based start-up that can be accessed by the general public. The method used involves socializing the program and practicing product manufacturing. The results of the activities show that partners can operate the developed start-up and can already create products from plastic waste and glass waste. Partners can also transform glass waste into artificial sand. Products produced from plastic waste and glass waste can be used as surface covers for pedestrian paths and parking areas.
Analysis of the Influence of Legal Policy on the Financial Performance of Companies in the Manufacturing Sector: Case Study Using the Anova Method
Sanusi, Sanusi
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/jlca.v3i3.10004
This study aims to evaluate the effect of legal policy implementation on the financial performance of companies in the manufacturing sector using a quantitative research design with case studies. The population in this study are manufacturing companies in Indonesia. Sample selection using purposive sampling. The data used are primary data and secondary data by distributing questionnaires using the ANOVA test. The results showed a significant difference in the company's financial performance between the period before and after the implementation of the legal policy, with a p-value of 0.032 (p<0.05). This shows that legal policy has a real impact on the financial performance of companies in the manufacturing sector so that a stable legal framework is needed to encourage optimal financial performance.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF DIVERSION IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AT THE INVESTIGATION LEVEL
Sahren, Hasbi;
Harmono, Harmono;
Sanusi, Sanusi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v23i3.5458
This study aims to determine the legal regulation of diversion and identify obstacles and solutions in implementing diversion in the juvenile criminal justice system at the investigation level. The research method used is empirical juridical, with interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results of the study show that crimes involving children in 2023 and 2024 in Majalengka are quite diverse, with the highest case being sexual intercourse, with a total of 20 cases. Obstacles in implementing diversion include requests for compensation that are difficult to fulfill, lack of understanding by law enforcement officials, and low public support. The proposed solutions include ongoing training for law enforcement officials and education to the public about the importance of diversion.
LAW ENFORCEMENT AGAINST SHIP SHIPPING WHICH IS NOT SEAWORTHY AT CIREBON PORT
Farahdita, Naura;
Sanusi, Sanusi;
Nurhaqi , Ari
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v23i3.5468
An important requirement is a Sailing Approval Letter (SPB) as a condition in seaworthy shipping or whether or not a ship can sail. Ships that are incomplete or absent the letter have violated the law or can be said to be a criminal offense in the shipping sector; the problem is how to enforce the law against ships that are not seaworthy and what the obstacles are at Cirebon II Port. The method used is an empirical juridical approach, looking at the law applicable in the community and people's behavior, especially in the field of shipping, in accordance with existing rules. This type of qualitative research, analytical descriptive, looks at the facts in the field. Data is taken from in-depth interviews with relevant stakeholders. This study found that law enforcement was not optimal because only the ship was detained while the captain and ship owner were not. The obstacle was due to PPNS's limited personnel; the captain fled, and the ship was unknown to its owner. PPNS in enforcing shipping laws must be sufficient, and the infrastructure facilities must be fulfilled; in addition, data collection on shipping ship owners and strict sanctions are needed for skippers and shipping ship owners.
Cirebon Regency’s National Commission for Child Protection’s role in handling sexual violence against children
Lustiana, Synthia;
Sumarjo, Santi;
Mega, Moriza;
Sanusi, Sanusi;
Nurhaqi, Ari
Interdisciplinary Social Studies Vol. 3 No. 3 (2024): April-June 2024 (Regular Issue)
Publisher : International Journal Labs
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/iss.v3i3.672
Sexual violence against children is a violation of human rights that has a long-term traumatic impact. The phenomenon of increasing cases of sexual violence against children has become a global problem that requires serious attention. This increase continues to occur in various regions, including Cirebon Regency. The role of the Regional Indonesian Child Protection Committee (KPAID) of Cirebon Regency in handling this case is very important. This study analyzes the role of KPAID Cirebon in overcoming sexual violence against children, identifies the factors that cause an increase in child sexual violence, and examines the role of KPAID Cirebon Regency in dealing with child sexual violence cases, focusing on prevention, case handling, and challenges faced. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with the Chairman of the Cirebon Regency KPAID, the victim's family, and other related parties. The results of the study show that KPAID Cirebon Regency plays an active role in receiving reports, providing legal and psychological assistance and advocating to protect the rights of victims. However, KPAID faces challenges that affect its effectiveness in carrying out its role, such as limited resources, lack of public awareness and weak coordination between institutions. And this phenomenon continues to increase supported by many external and internal factors such as environmental factors and the victim's own family factors.
Penerapan Inovasi Media Pembelajaran PAI berbasis Heyzine Flipbook
Jannah, Miftakhul;
Sanusi, Sanusi
Al-DYAS Vol 4 No 3 (2025): OKTOBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58578/aldyas.v4i3.6509
This study is motivated by the limited research on the use of interactive digital media in Islamic Religious Education (PAI) that explicitly integrates character values, particularly tolerance. The objective of this study is to analyze the innovation and implementation of PAI instructional media based on Heyzine Flipbook in class 8A of SMP 1 Kudus. This field research employed data collection techniques including observation, interviews, and documentation, analyzed through triangulation of sources, techniques, and time. The findings reveal that digital media developed using Canva and Heyzine Flipbook can create engaging and accessible learning experiences aligned with the characteristics of Generation Z students. This media promotes active participation, enhances learning motivation, and strengthens students’ understanding of tolerance within the context of PAI instruction. The results indicate that the integration of character values into interactive digital media holds significant potential for fostering inclusive religious attitudes. However, limitations such as students’ unfamiliarity with digital media and the narrow scope of the sample highlight areas for future development. This study contributes meaningfully to the advancement of technology-based PAI learning media while promoting the reinforcement of character values in secondary education.