Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Jual Beli Minyak Goreng : Studi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk Ayu Tri Wahyuni; Ahmad Zazili; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6520

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa perdata yang timbul dari transaksi jual beli minyak goreng yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan kerugian dan berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim harus menilai perkara hanya berdasarkan dalil dan alat bukti dari penggugat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajibannya meskipun pembayaran telah dilakukan oleh Penggugat. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat dinilai telah terpenuhi. Dalam aspek pembuktian, meskipun perkara iputus secara verstek, hakim tetap mendasarkan putusan pada alat bukti yang diajukan Penggugat, khususnya bukti transfer (P-1 sampai dengan P-20) Akibat hukum dari putusan tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp3.131.838.000 serta penetapan sita jaminan terhadap harta miliknya sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam kondisi tergugat tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, pemenuhan hak penggugat tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum terhadap harta kekayaan tergugat, sehingga putusan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia bagi Pemilik Warung Kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung Stephen Danuarta Simarmata; Sepriyadi Adhan S; Dewi Septiana; Kasmawati; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6551

Abstract

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen pembiayaan pemerintah melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi usaha produktif yang belum bankable. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur KUR terbesar berperan penting dalam pembiayaan pelaku usaha warung kelontong di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung, meskipun masih ditemukan permasalahan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KUR telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran angsuran, sedangkan penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa komunikasi persuasif, surat peringatan, dan restrukturisasi kredit sebagai penerapan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Berstatus Terhutang : Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk Risha Aprilia; Sepriyadi Adhan S; Elly Nurlaili; Nunung Rodliyah; Dewi Septiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6643

Abstract

Pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi persoalan hukum yang kompleks ketika harta tersebut masih dibebani kewajiban hutang yang belum lunas. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum yang timbul dari penetapan hutang sebagai bagian dari harta bersama dalam pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hutang yang lahir selama ikatan perkawinan berlangsung diklasifikasikan sebagai passiva harta bersama berdasarkan Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga proses pembagian harta tidak dapat diselesaikan secara tuntas sebelum persoalan hutang diperhitungkan dan dituntaskan. Pengakuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa tiap pihak menanggung setengah bagian dari keseluruhan hutang bersama. Di samping itu, penerapan mekanisme tanggung renteng yang ditetapkan hakim memberikan kepastian hukum kepada kreditur untuk menagih pelunasan dari salah satu atau kedua pihak sekaligus, tanpa bergantung pada pembagian beban secara internal. Distribusi beban hutang yang proporsional ini mencerminkan nilai keadilan distributif sekaligus menghadirkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Pengakuan hutang sebagai passiva harta bersama menjadi pijakan normatif yang krusial dalam upaya penyelesaian sengketa harta bersama yang di dalamnya terdapat kewajiban finansial yang belum terselesaikan.
Perlindungan Hukum Konsumen Telekomunikasi Atas Kegagalan Credit Limit Service (CLS) Dalam Layanan Pascabayar: Studi Putusan Nomor: 90/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn Artanami Sitanggang; Ahmad Zazili; Nenny Dwi Ariani; Sepriyadi Adhan S; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7266

Abstract

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia telah melahirkan berbagai inovasi layanan, salah satunya Credit Limit Service (CLS) pada layanan pascabayar yang berfungsi sebagai mekanisme pembatasan penggunaan layanan agar tagihan konsumen tidak melebihi batas kredit yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya sistem CLS tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha telekomunikasi terhadap konsumen pascabayar yang dirugikan akibat kegagalan sistem CLS serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha telekomunikasi atas kegagalan CLS dapat didasarkan pada UUPK, UU Telekomunikasi, dan KUHPerdata. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup upaya preventif dan represif, namun implementasinya masih belum optimal karena belum memberikan pemulihan kerugian secara menyeluruh kepada konsumen.  
Pemenuhan Prinsip Voldoende Gemotiveerd Pada Pertimbangan Putusan MA No. 1025 PK/Pdt/2020 terhadap Novum dan Kekeliruan Nyata Livia Antonia; Rohaini; Siti Nurhasanah; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7351

Abstract

Sistem peradilan Indonesia mengenal upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali yang hanya dapat diajukan dengan alasan tertentu. Prinsip Volvondoe Gemotiveerd atau motivering merupakan kewajiban hakim untuk memberi pertimbangan yang memadai serta memuat dasar yang jelas dalam putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1025/PK/Pdt/2020 terkait pemenuhan prinsip Voldoende Gemotiveerd pada pertimbangan terhadap dua alasan peninjauan kembali yang diajukan dengan dasar Novum (bukti baru) dan Kekeliruan Nyata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan masalah melalui perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan pertimbangan putusan terhadap alasan bukti baru atau Novum berupa Berita Acara Pemeriksaan Department Connection Enforcement Key Account belum cukup memadai terkait dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pertimbangan putusan terhadap alasan Kekeliruan Nyata meskipun memadai dalam menunjukkan kekeliruan terhadap legal standing setelah peralihan tanggung jawab pengembang, akan tetapi belum cukup memadai terkait ketentuan tenggang waktu 180 hari dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Putusan memiliki celah Onvoldoende Gemotiveerd atau pertimbangan kurang memadai terhadap alasan Peninjauan Kembali berupa Novum dan Kekeliruan Nyata.
Program Penjaminan Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch Farros Syarief; Sepriyadi Adhan S; M. Wendy Trijaya; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Dinda Anna Zatika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7477

Abstract

Kasus gagal bayar Jiwasraya, AJB Bumiputera, Kresna Life, dan Wanaartha Life membuktikan bahwa rezim hukum perasuransian sebelum UU P2SK tidak mampu memberikan jaminan pemulihan yang konkret bagi pemegang polis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan Program Penjaminan Polis (PPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai instrumen perlindungan hukum dalam konteks kekosongan norma pelaksana yang belum ditetapkan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, bersumber pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP lulus dalam pengujian unsur keadilan Radbruch karena seluruh konstruksinya berpihak pada pemegang polis sebagai pihak yang lebih lemah. Namun PPP belum lulus dalam unsur kepastian karena ketiadaan norma pelaksana menjadikan pemegang polis tidak dapat mengetahui nilai maksimal penjaminan maupun lini usaha yang dijamin. PPP baru berpotensi lulus dalam unsur kemanfaatan apabila formula iuran dan hak prosedural pemegang polis diatur dalam peraturan pelaksana. Kekosongan ini dapat diatasi apabila Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diterbitkan sebelum PPP berlaku efektif pada 12 Januari 2028.
Probative Value of KPPU Decisions in Bid Rigging Corruption under Law Number 20 of 2025 Adhitya Miasa Sengaji; Rohaini Rohaini; Kasmawati Kasmawati; Sepriyadi Adhan S; Yennie Agustin
Corruptio Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v7i1.5317

Abstract

Bid rigging reflects the intersection between competition law and corruption, particularly where collusive procurement practices result in state financial losses. This study examines the legal status and probative value of decisions issued by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as documentary evidence in corruption investigations following the enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research employs a normative legal methodology using statutory and conceptual approaches. The findings show that final and binding (inkracht) KPPU decisions constitute admissible documentary evidence under the new KUHAP because they contain objective factual findings concerning the actus reus of bid-rigging. These findings also provide persuasive evidence from which investigators may infer mens rea, subject to corroboration with other admissible evidence. The recognition of KPPU decisions strengthens corruption investigations by enabling investigators from the Police, the Attorney General's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK) to build upon established findings of collusive conduct while coordinating with authorized audit institutions to establish state financial losses. The study recommends adopting cross-institutional technical regulations to facilitate digital evidence sharing and interoperability between the KPPU and criminal justice agencies, thereby improving investigative efficiency and supporting the principle of a speedy trial in procurement-related corruption cases..
Pertanggungjawaban PT KAI Commuter Indonesia terhadap Kerugian Penumpang Akibat Gangguan Operasional KRL Jabodetabek Kelvin Akhmad Kuranii; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Ahmad Zazili; Dora Mustika
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.12205

Abstract

Public transportation has become a basic need of the community in mobilizing. For every transportation process, passengers are required to have a ticket as proof of travel documents. Passengers and carriers are bound by the existence of a contract of carriage, which is a contract of carriage that gives birth to a legal relationship and gives rise to rights and obligations. This research aims to determine the civil liability of PT KAI Commuter Indonesia is based on an operational disruption event that caused an accident that occurred while transporting passengers. This study uses a normative juridical research method that is descriptive with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained from laws and regulations and secondary data sources obtained from literature materials. The data collection method uses literature studies and direct interviews as supporting data in processing data to produce conclusions regarding legal protection for consumers in legal events in the form of operational disruptions to the EMU Jabodetabek Commuter Line. The results of the study show that passengers and carriers have the right and obligation to get safety guarantees, as well as PT KAI Commuter Indonesia is responsible for losses suffered by passengers in the form of ticket refunds and compensation for accident victims, whether they are dead, disabled, or injured. The compensation paid by PT KAI Commuter Indonesia is a premium paid by passengers managed by the insurance company, namely PT Jasa Raharja. However, in practice, it is still unclear in the laws and regulations and also the scope in the agreement with the insurance company.
LEGAL PROTECTION OF LITERARY ARTISTS' COPYRIGHTS IN BANDAR LAMPUNG Agit Yogi Subandi; M. Wendy Trijaya; Made Widhiyana; Sepriyadi Adhan S; Sona Asnawi
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.382

Abstract

Literary works are a form of creative expression protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Literary work copyright gives the author exclusive authority to manage and profit from his work. Bandar Lampung City artists have received much national and international recognition for their works, both in the form of poetry, short stories, novels and theater plays. However, the risk of copyright infringement increases with the influence and popularity of Bandar Lampung literary works. There are still many works by artists in Lampung, especially literature, that are modified and used by other people without the owner's permission. Therefore, this article will review the extent of knowledge of artists in Bandar Lampung. It is hoped that this outreach can help increase awareness of the Copyright Law in Lampung Province and the importance of protecting the works of literary artists.
Analisis Yuridis Asas Final dan Mengikat dalam Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia Endah Trihandayani; Rudi Natamiharja; Sepriyadi Adhan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3707

Abstract

The final and binding principle is a fundamental principle in arbitration that grants arbitral awards permanent legal force and binds the parties without the availability of ordinary legal remedies. This study aims to analyze the regulation and implementation of the final and binding principle in national arbitral awards in Indonesia. The research employs a normative juridical method through the examination of statutory regulations and related legal documents. The results indicate that the final and binding principle provides legal certainty and supports dispute resolution in a fast and effective manner. However, its implementation remains limited by the mechanism for annulment of arbitral awards and the principle of public policy.
Co-Authors Adelia Anggraini Adhitya Miasa Sengaji Aditya Permana Aditya Permana Adrianto, Yudho Adzra, Nabilah Agit Yogi Subandi Ahmad Zazili Ainani Ulya Al Queena Belqiis Albet Maulana Rahmawan Alexander Wardhana Tamba Alieffa Nanda Alieffa Nanda Ervian Alifvio Bramandika Karindra Aliuni, Lembayung Azzahra Ameera Nurril Avriella Eka Putri Amnawaty Amnawaty Andaresta, Revi Andika SAputra Angelica Sheren Maharani Anggi Annisa, Fiki Ria Ardiyansyah, Yoga Ariesta, Azzahra Putri Arif, Wayan Santie Artanami Sitanggang Asep Sukohar Ati Yuniati Ati Yuniati Aulia, Safira Auliany, Nafisa Aura Carissalonika Aurellia Salsabilla, Adinda Ayu Tri Wahyuni Azzahra Khoirunnisa Bella Dwijayanti1 Bila Aldama, Keysa Bunga Cahya Bunga Laudya cahaya denisa, Norma Cahaya Pita Nelita Sitompul Carissa Selena, Dyandra Chetrine Br Meliala Chintia Sindi Chania Primadani Cinta Natasya Rivani Noer Dea Aulia Putri Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Desvita, Ni Made Devin Dewi Septiana Deyana Nashwa Devayu Diana Rose Tambunan Dianne Eka R Dianne Eka Rusmawati Diffa Kurnia Dina Salsabila Dinda Anna Zatika Dinda Ariandini Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Ditavarsya, Riega Dora Mustika Dwi Ariani, Nenny Dwi Pujo Prayitno Echa Cristi Eka Deviani Eka Deviani Eka Putri, Ameera Nurril Avriella Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Emanuell Christiano Novianus Gultom Endah Trihandayani Engelica, Naomi Ervianda Dwijaya Putra Fadhilatul Amiroh Fadillah Sani Fudiyati Fajar, Muhamad Nur Farhan Gibran, Muhammad Farros Syarief Fatiha Nashwa Putri Hendryan Fatuha, Akmal Alfian Febriana, Nabilah Febyanti Simarmata Fegita Maharanny Fegita Maharany Firmansyah, Ade Arif FX Sumarja FX Sumarja, FX Gabriel Deni Pratama Georgius Karis Paschali Ghanyy, Rafly Grahito Satria Anggara Hafidz Thoriqsyah Hamzah Hamzah Hamzah Hamzah Hamzah Han Damaila Kirana Sita Hanny Queena Marrizahra Harahap, Zahra Zamaya Harsa Wahyu R Harsa Wahyu Ramadhan Harsa Wahyu Ramadhan Hasmal, Aditia Leo Heni Siswanto Herendra, Ricardo Hidayat, Yuliyan Hieronymus Soerjatisnanta I Gede AB Wiranata I Gede Arya Bagus Wiranata Inka Pricillia Aristy Jesica Jessen Marbun Joni Emirzon Juliyani, Adellia Juwita, Kiki Kadek Nanda Saputra Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kelvin Akhmad Kuranii Keysa Bila Aldama khairunnisa, Fadia Khoirun Nisa Thalita Prasetia Kiki Juwita Kirana Sita, Han Damaila Labib Muhadz, Muhammad Laxemi, Komang Raja Vidya Lindati Dwiatin Livia Antonia Liza, Putri Permata M. Wendy Trijaya Made Widhiyana Manik, Irvan Juli Alfredo Marlia Eka Putri Maura Rahmatusyifa Adzani Maureen Asikin Mega Metalia, Mega Miranda Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Akib Muhammad Faisal Aziz Muhammad Habibi Muhammad Havez Muhammad Irfan Maulana Muhammad Labib Muhadz Muhammad Zacky Samjaya Najwa Najwa Silmisya Hanif Nasywa Nurfadila Natamiharja, Rudi Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Nicholas Rahmad Hidayat Ningrum, Aji Pratiwi Kusuma Novalita br Siboro Noverman Duadji Novia Dwi Ramadhanella Novita Tresiana Nunung Radliyah Nunung Rodliyah Nunung Rodliyah Nur Kholan Karima Nurfani, Anggun NURMAYANI NURMAYANI Nurmayani Nurmayani Pandu Apriliansyah Pandu Galang Pangestu Pangestu Prasetyo Pranata, Fernanda Putra, Ervianda Dwijaya Putri Idrus, Indrayati Qorry Kharisma Sari Ragil Mustika Sari Rahel Tita Azarya Ramadhan, Rofif Raza Regita Surya Prameswari Regita Surya Prameswari Regita Surya Prameswari Reni Safitri Restya Amanda Putri Ria Wierma Putri Ridho Aldiansyah Rifqi Rinaldy Amrullah Risha Aprilia Riska Pebri Utami Rodhi Agung Saputra Rohaini Rohaini Sabila Faza Fariha Safero, Muhammad Daffa Safitta Amanah Safitta Amanah Salsabila Nazhwa Anindya Salsabila, Dina Sanjaya, Alfulan Nur Saputra, Damar Widi Saputri, Ragil Sari, Tri Sinta Sasmitha, Shela Satria Prayoga Sausan Tadzkia Shalihah Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sefira Selvi Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Setiawan, Ananda Rafli Putra Shela Sasmitha Simbolon, Thessaloniq Clara Syebat Siti Khoiriah SITI MAHMUDAH Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Sona Asnawi Stephen Danuarta Simarmata suci Sumarja, F.X. Sunaryo Sunaryo Sunaryo Surya Laga surya prameswari, regita Syafira, Sofiyatul Syamsiar, Syamsiar Tita Azarya, Rahel Torkis Lumban Tobing Torkis Lumbantobing Trijaya, M. Wendy Trijaya, Moh. Wendy Ulya, Ainani Unda, Unda Upik Hamidah Upik Hamidah Upik Hamidah Virginia Nuh Reza Amanda Wahyu Andika Wahyu Ramadhan, Harsa Warda Zakiya Wati Rahmi Ria Wati Rahmi Ria Yennie Agustin Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yennie Agustin MR Yohana Maria Girsang Yuliyan Hidayat Yusdiyanto Zulaikha, Aisah Atnia Zulkarnain Ridlwan