Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.458
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar PACTUM LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Progressive Law Review Keadilan Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Open Community Service Journal Archipelago: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Ternate Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Keadilan Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Sepriyadi Adhan S
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Kelalaian Bank Dalam Menjamin Keamanan Sistem Perbankan Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Nasabah Muhammad Labib Muhadz; Fegita Maharanny; Regita Surya Prameswari; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5951

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan perbankan ke arah sistem elektronik seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan berbagai sarana transaksi digital lainnya. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan sisteim tersebut juga menimbulkan risiko berupa pembobolan rekening, transaksi tidak sah, pencurian data pribadi, dan kerugian finansial nasabah. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum bank serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh nasabah. Peneilitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan sistem perbankan elektronik berdasarkan ketentuan hukum perbankan, perlindungan konsumen, serta penyelenggaraan sistem elektronik. Apabila terjadi kelalaian, bank dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada nasabah dan dikenai sanksi administratif oleh regulator. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengaduan internal bank, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun gugatan melalui pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem keamanan digital, transparansi penanganan pengaduan, dan penguatan perlindungan hukum nasabah agar kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap terjaga.
Pembatalan Putusan Judex Facti Karena Kesalahan Kompetensi Absolut dalam Sengketa Harta Bersama : (Studi Putusan MA No. 4557 K/Pdt/2024) Febyanti Simarmata; Selvia Oktaviana; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6177

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembatalan putusan judex facti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam perkara sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam. Perkara tersebut sebelumnya diperiksa oleh Peradilan Umum, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa harta bersama bagi umat Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kompetensi absolut dalam perkara tersebut serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan judex facti. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut dalam sengketa harta bersama bagi pihak beragama Islam secara tegas berada pada Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Mahkamah Agung menilai judex facti keliru dalam menentukan kompetensi absolut sehingga tidak berwenang mengadili perkara, yang menjadi dasar pembatalan putusan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Faktor Pendukung dan Penghambat Penetapan Perwalian Anak Terlantar di Bandar Lampung Angelica Sheren Maharani; Selvia Oktaviana; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6317

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Bandar Lampung. Padahal, penetapan perwalian memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak terlantar, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak LKSA Yayasan Bussaina dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penetapan perwalian meliputi tuntutan sistem administrasi negara digital, kepemimpinan LKSA yang proaktif, dukungan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta meningkatnya kesadaran hukum internal pengurus LKSA. Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas kompleksitas prosedur, tidak adanya sistem pendukung yang terstruktur dari pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas internal LKSA, dan minimnya sosialisasi mengenai perwalian anak terlantar. Kondisi tersebut menyebabkan dari 93 LKSA yang ada di Kota Bandar Lampung, hanya LKSA Yayasan Bussaina yang aktif mengajukan penetapan perwalian anak ke pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan hukum agar penetapan perwalian dapat terlaksana secara lebih efektif dan merata.
Analisis Yuridis SEMA 3 Tahun 2018 Terhadap Dalil Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Novalita br Siboro; Dita Febrianto; Selvia Oktaviana; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6388

Abstract

Penelitian ini menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebelum terbitnya SEMA tersebut, terdapat dualisme yurisprudensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana PHI seringkali menyatakan diri tidak berwenang mengadili tuntutan PMH karena dianggap merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 membawa transformasi signifikan dengan menegaskan kewenangan PHI untuk memeriksa dan memutus gugatan PMH sepanjang perbuatan tersebut timbul dari hubungan kerja. SEMA ini memberikan dampak positif berupa efisiensi peradilan melalui penyelesaian sengketa dalam satu forum, pencegahan putusan yang saling bertentangan, serta peningkatan perlindungan hak konstitusional pekerja atas ganti rugi yang komprehensif. Meskipun demikian, penerapannya di berbagai PHI masih belum seragam dan menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan PHI serta kedudukan SEMA dalam hierarki norma hukum nasional.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Jual Beli Minyak Goreng : Studi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk Ayu Tri Wahyuni; Ahmad Zazili; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6520

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa perdata yang timbul dari transaksi jual beli minyak goreng yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan kerugian dan berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim harus menilai perkara hanya berdasarkan dalil dan alat bukti dari penggugat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajibannya meskipun pembayaran telah dilakukan oleh Penggugat. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat dinilai telah terpenuhi. Dalam aspek pembuktian, meskipun perkara iputus secara verstek, hakim tetap mendasarkan putusan pada alat bukti yang diajukan Penggugat, khususnya bukti transfer (P-1 sampai dengan P-20) Akibat hukum dari putusan tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp3.131.838.000 serta penetapan sita jaminan terhadap harta miliknya sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam kondisi tergugat tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, pemenuhan hak penggugat tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum terhadap harta kekayaan tergugat, sehingga putusan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia bagi Pemilik Warung Kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung Stephen Danuarta Simarmata; Sepriyadi Adhan S; Dewi Septiana; Kasmawati; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6551

Abstract

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen pembiayaan pemerintah melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi usaha produktif yang belum bankable. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur KUR terbesar berperan penting dalam pembiayaan pelaku usaha warung kelontong di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung, meskipun masih ditemukan permasalahan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KUR telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran angsuran, sedangkan penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa komunikasi persuasif, surat peringatan, dan restrukturisasi kredit sebagai penerapan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Berstatus Terhutang : Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk Risha Aprilia; Sepriyadi Adhan S; Elly Nurlaili; Nunung Rodliyah; Dewi Septiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6643

Abstract

Pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi persoalan hukum yang kompleks ketika harta tersebut masih dibebani kewajiban hutang yang belum lunas. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum yang timbul dari penetapan hutang sebagai bagian dari harta bersama dalam pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hutang yang lahir selama ikatan perkawinan berlangsung diklasifikasikan sebagai passiva harta bersama berdasarkan Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga proses pembagian harta tidak dapat diselesaikan secara tuntas sebelum persoalan hutang diperhitungkan dan dituntaskan. Pengakuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa tiap pihak menanggung setengah bagian dari keseluruhan hutang bersama. Di samping itu, penerapan mekanisme tanggung renteng yang ditetapkan hakim memberikan kepastian hukum kepada kreditur untuk menagih pelunasan dari salah satu atau kedua pihak sekaligus, tanpa bergantung pada pembagian beban secara internal. Distribusi beban hutang yang proporsional ini mencerminkan nilai keadilan distributif sekaligus menghadirkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Pengakuan hutang sebagai passiva harta bersama menjadi pijakan normatif yang krusial dalam upaya penyelesaian sengketa harta bersama yang di dalamnya terdapat kewajiban finansial yang belum terselesaikan.
Analisis Proses dan Hambatan Pendaftaran Motif Tenun Suat Songket Baduy Luar sebagai Indikasi Geografis Asal Provinsi Banten Sofiyatul Syafira; Sepriyadi Adhan; Moh. Wendy Trijaya
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8227

Abstract

This study is motivated by the existence of Tenun Baduy Luar from Desa Kanekes, Banten Province, as an important cultural heritage that embodies the aesthetic, philosophical, and cultural identity values of the Baduy community. Produced using traditional techniques with the unique and highly meaningful Suat Songket motif, this weaving reflects the community’s close relationship with nature and customary traditions, yet it has not obtained legal protection as Indikasi Geografis (Geographical Indication, GI) in accordance with Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. The research aims to identify and analyze the obstacles in the process of recognizing the Suat Songket weaving motif as a GI originating from Banten Province, examined from legal, administrative, and sociocultural aspects, as well as from the level of awareness among indigenous communities regarding the protection of communal intellectual property. The study employs an empirical juridical approach, using primary data collected through interviews with artisans, customary leaders, and relevant local government officials, and secondary data obtained through literature review; legal and sociological approaches are applied to examine regulations and the socio-cultural conditions of the Baduy community. The findings show that the Suat Songket motif possesses distinctive characteristics closely linked to the geographical and cultural identity of the Baduy people, but it has not yet fully met the requirements for legal protection under the GI scheme. The main obstacles include the absence of a formally structured managing organization, limited integration of administrative data among local stakeholders, and insufficient outreach on the importance of GI for the preservation and protection of communal intellectual property. The study concludes that GI recognition for the Suat Songket weaving motif has the potential to provide effective legal protection, safeguard product authenticity and quality, and enhance its economic value and competitiveness in both local and global markets. The implications highlight the importance of government support and active participation of indigenous communities as key to realizing the sustainable preservation and development of weaving crafts based on Geographical Indications.
Analisis Bentuk dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Seren Taun Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Daud Bunar Buwono; Rohaini Rohaini; Dianne Eka Rusmawati; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.9229

Abstract

Although the issue of legal protection for Traditional Cultural Expressions (TCEs) has been widely examined, studies that specifically investigate the forms and obstacles of legal protection for Seren Taun Ciptamulya as a TCE belonging to the Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptamulya in Sukabumi Regency remain limited. This study aims to analyze the forms of legal protection for Seren Taun Ciptamulya implemented by the Regional Government of Sukabumi Regency and to identify the obstacles encountered in its implementation. A normative-empirical approach with a descriptive-analytical design was employed, involving two key informants, namely the customary leader of Kasepuhan Ciptamulya and the Head of the Culture and Tourism Office of Sukabumi Regency, selected through purposive sampling. Data were collected through literature study of legislation and relevant scholarship, as well as in-depth interviews, and were analyzed qualitatively. The findings show that legal protection for Seren Taun Ciptamulya is manifested in two main forms: preventive protection through a multi-level regulatory framework comprising the Copyright Law, the Law on Cultural Advancement, government regulations related to communal intellectual property (KIK), and regional regulations; and repressive protection through copyright dispute resolution mechanisms. However, implementation of this protection still faces three principal obstacles: (1) legal substance issues, particularly delays in the formulation of implementing regulations; (2) legal structure issues, including suboptimal coordination between the regional government and the customary community; and (3) legal culture issues, reflected in shifting values and declining commitment among younger generations to safeguarding tradition. The study concludes that synergy between legal substance, structure, and culture is a key prerequisite for effective protection of TCEs, and recommends strengthening coordination between regional government and customary communities as well as accelerating the inventory of TCEs as the basis for participatory and sustainable policy formulation. The implications of this research include theoretical contributions to the development of communal intellectual property law and practical guidance for local governments in designing more responsive protection models for TCEs that are attuned to socio-cultural dynamics, while also opening opportunities for comparative studies with sui generis protection schemes in other countries and with respect to the management of TCE commercialization.
Analisis Yuridis Penentuan Sisa Utang Eksekusi Hak Tanggungan (Putusan 78/Pdt.G/2024/PN Tjk jo. 120/PDT/2024/PT TJK) Bagus Indrawan; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.9231

Abstract

Although the efficiency of credit settlement through the parate execution mechanism of Hak Tanggungan has been widely discussed, studies that specifically examine disparities in judicial decisions arising from the lack of transparency regarding the breakdown of outstanding debt prior to auction remain limited. This study aims to analyze, from a juridical perspective, the judicial reasoning used to determine the remaining debt in the execution of Hak Tanggungan in Decision Number 78/Pdt.G/2024/PN Tjk jo. Number 120/PDT/2024/PT TJK. The research adopts a normative juridical approach with a statute and case approach design, using primary and secondary legal materials selected through purposive sampling. Data were collected through library research and document study, then analyzed qualitatively-normatively using deductive reasoning. The findings show that, formally, the High Court progressively annulled the District Court’s inadmissible (N.O) decision in order to separate the unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum, PMH) dispute from the legal regime governing auction buyer protection. However, substantively, the appellate judges became trapped in procedural formalism by validating the auction solely on the basis of evidence of the dispatch of a demand letter, without scrutinizing the absence of a detailed breakdown of the debtor’s remaining debt. These results contribute to the development of substantive justice theory by clarifying the limits of a creditor’s objective good faith and affirming that transparency regarding the details of outstanding debt is an indispensable precondition for the validity of security enforcement. The study concludes that clearer jurisprudential guidelines from the Supreme Court are needed to standardize judicial assessment of Hak Tanggungan execution and recommends strengthening transparency and prudential principles in banking practice. The implications include theoretical contributions to the literature on security law and banking prudence, practical implications for the judiciary, and opportunities for further empirical research on the sociological impact of unilateral execution.
Co-Authors Adelia Anggraini Adhitya Miasa Sengaji Aditya Permana Aditya Permana Adrianto, Yudho Adzra, Nabilah Agit Yogi Subandi Ahmad Zazili Ainani Ulya Al Queena Belqiis Albet Maulana Rahmawan Aldama, Keysa Bila Alexander Wardhana Tamba Alieffa Nanda Alieffa Nanda Ervian Alifvio Bramandika Karindra Aliuni, Lembayung Azzahra Ameera Nurril Avriella Eka Putri Amnawaty Amnawaty Andaresta, Revi Andika SAputra Angelica Sheren Maharani Annisa, Fiki Ria Ardiyansyah, Yoga Ariesta, Azzahra Putri Arif, Wayan Santie Asep Sukohar Asnawi, Sona Ati Yuniati Ati Yuniati Aulia, Safira Auliany, Nafisa Aura Carissalonika Aurellia Salsabilla, Adinda Ayu Tri Wahyuni Azarya, Rahel Tita Azzahra Khoirunnisa Bagus Indrawan Bella Dwijayanti1 Bila Aldama, Keysa Bunga Cahya Bunga Laudya cahaya denisa, Norma Cahaya Pita Nelita Sitompul Carissa Selena, Dyandra Chintia Sindi Chania Primadani Cinta Natasya Rivani Noer Daud Bunar Buwono Dea Aulia Putri Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Deri Taraka Desvita, Ni Made Dewi Septiana Deyana Nashwa Devayu Diana Rose Tambunan Dianne Eka R Dianne Eka Rusmawati Diffa Kurnia Dina Salsabila Dinda Ariandini Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Ditavarsya, Riega Dora Mustika Dora Mustika Dora Mustika Dwi Ariani, Nenny Dwi Pujo Prayitno Echa Cristi Eka Deviani Eka Putri, Ameera Nurril Avriella Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Emanuell Christiano Novianus Gultom Engelica, Naomi Ervianda Dwijaya Putra Fadhilatul Amiroh Fajar, Muhamad Nur Farhan Gibran, Muhammad Fatuha, Akmal Alfian Febriana, Nabilah Febyanti Simarmata Fegita Maharanny Firmansyah, Ade Arif FX Sumarja FX Sumarja, FX Gabriel Deni Pratama Georgius Karis Paschali Ghanyy, Rafly Grahito Satria Anggara Hafidz Thoriqsyah Hamzah Hamzah Hamzah Han Damaila Kirana Sita Hanny Queena Marrizahra Harahap, Zahra Zamaya Harsa Wahyu R Harsa Wahyu Ramadhan Hasmal, Aditia Leo Heni Siswanto Herendra, Ricardo Hidayat, Yuliyan Hieronymus Soerjatisnanta I Gede Arya Bagus Wiranata Inka Pricillia Aristy Jesica Jessen Marbun Joni Emirzon Juliyani, Adellia Juwita, Kiki Kasmawati Kasmawati Keysa Bila Aldama khairunnisa, Fadia Khoirun Nisa Thalita Prasetia Kiki Juwita Kirana Sita, Han Damaila Kuranii, Kelvin Akhmad Labib Muhadz, Muhammad Laxemi, Komang Raja Vidya Lindati Dwiatin Liza, Putri Permata Made Widhiyana Manik, Irvan Juli Alfredo Marlia Eka Putri Maura Rahmatusyifa Adzani Maureen Asikin Mega Metalia, Mega Miranda Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Faisal Aziz Muhammad Habibi Muhammad Havez Muhammad Labib Muhadz Muhammad Zacky Samjaya Mustika, Dora Najwa Silmisya Hanif Nasywa Nurfadila Nenny Dwi Ariani Nicholas Rahmad Hidayat Ningrum, Aji Pratiwi Kusuma Novalita br Siboro Noverman Duadji Novia Dwi Ramadhanella Novita Tresiana Nunung Radliyah Nunung Rodliyah Nunung Rodliyah Nur Kholan Karima Nurfani, Anggun NURMAYANI NURMAYANI Nurmayani Nurmayani Pandu Apriliansyah Pandu Galang Pangestu Pangestu Prasetyo Pranata, Fernanda Putra, Ervianda Dwijaya Putri Idrus, Indrayati Qorry Kharisma Sari Ragil Mustika Sari Rahel Tita Azarya Ramadhan, Rofif Raza Regita Surya Prameswari Reni Safitri Restya Amanda Putri Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rinaldy Amrullah Risha Aprilia Riska Pebri Utami Rodhi Agung Saputra Rohaini Rohaini Rohaini Rohaini Rohaini Sabila Faza Fariha Safero, Muhammad Daffa Safitta Amanah Salsabila Nazhwa Anindya Salsabila, Dina Sanjaya, Alfulan Nur Saputra, Damar Widi Saputri, Ragil Sari, Tri Sinta Sasmitha, Shela Satria Prayoga Sausan Tadzkia Shalihah Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Setiawan, Ananda Rafli Putra Shela Sasmitha Simbolon, Thessaloniq Clara Syebat Siti Khoiriah SITI MAHMUDAH Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Sofiyatul Syafira Stephen Danuarta Simarmata Sumarja, F.X. Sunaryo Sunaryo Sunaryo Surya Laga surya prameswari, regita Syamsiar, Syamsiar Tita Azarya, Rahel Torkis Lumban Tobing Torkis Lumbantobing Trijaya, M. Wendy Ulya, Ainani Unda, Unda Upik Hamidah Upik Hamidah Upik Hamidah Virginia Nuh Reza Amanda Wahyu Andika Wahyu Ramadhan, Harsa Warda Zakiya Wati Rahmi Ria Widhiyana, Made Yennie Agustin Yennie Agustin MR Yohana Maria Girsang Yuliyan Hidayat Yusdiyanto Zulaikha, Aisah Atnia