Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum JURNAL MAHKAMAH Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Sains Riset Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Sosial Humaniora Sigli SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Eksekusi : Journal Of Law Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Indonesian Journal of Law and Economics Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Business, Management and Social Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Serina Abdimas
Rasji, Rasji
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 13   14   15   16   17 
Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Silvia Cahyadi; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2004

Abstract

A nation's legal system must provide for the legal protection of children who are the victims of sexual assault. One of the main initiatives to give children who are victims of sexual assault proper legal protection is Law Number 12 of 2022 about Sexual assault Crimes. This article examines the numerous legal protection measures provided by Law Number 12 of 2022 through a content analysis. These measures include rules pertaining to the definition of sexual violence, court procedures, penalties for offenders, and victim rehabilitation initiatives. The investigation focuses on the potential and difficulties in implementing Law Number 12 of 2022 throughout society, as well as how it offers a thorough legal framework to safeguard the rights of children who are sexually abused.
Dinamika Permasalahan Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia Yulian, Fransisca Chatharina; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2042

Abstract

Notaris secara yuridis dilandasii berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 35 ayat (1) yang mengharuskan keluarga notaris yang meninggal untuk memberitahukan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, prosedur penyerahan protokol notaris tidak diatur rinci, menyebabkan kekosongan hukum dan potensi masalah seperti kerusakan atau penyalahgunaan dokumen. Ahli waris seringkali kurang memahami kewajiban mereka, sehingga dapat mengakibatkan kerugian hukum dan administrasi. Ketentuan ini perlu diperjelas untuk memastikan keamanan dan kelancaran penyerahan protokol notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu kepada aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggungjawab ahli waris menurut Pasal 35 ayat (1) UUJN wajib memberitahukan MPD tentang meninggalnya notaris, sehingga ahli waris mengambil alih tanggung jawab notaris. Ini berarti ahli waris tidak hanya mewarisi harta benda tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban profesi notaris. Pasal 63 ayat (2) UUJN mengatur penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk MPD. Ahli waris bertanggung jawab menjaga kelangsungan praktek notaris, memastikan aksesibilitas dokumen, dan menjamin keamanan dokumen Protokol Notaris. Penyerahan protokol harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ahli waris bekerja sama dengan MPD dan notaris baru untuk menjaga keutuhan dan aksesibilitas dokumen penting ini, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Protokol Notaris harus disimpan dengan baik meskipun notaris pensiun atau meninggal dunia, sesuai Pasal 65 UUJN. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya seumur hidup, bahkan setelah protokol diserahkan ke penerima protokol. Penyerahan protokol oleh ahli waris wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam 7 hari kerja. Protokol harus diserahkan ke notaris penerima dalam 30 hari dengan berita acara. Jika notaris meninggal saat cuti, Pejabat Sementara Notaris menyerahkan protokol dalam 60 hari. Prosedur ini memastikan tanggung jawab beralih ke notaris penerima protokol, melibatkan ahli waris, MPD, dan pejabat sementara notaris, serta menghindari masalah hukum dan administrasi terkait dokumen notaris.
Tanggung Jawab Hukum Pengembang Properti Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pemenuhan Kewajiban Kepada Konsumen Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Evelyn Millechen; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2046

Abstract

The need for adequate housing is a mandate of the Constitution. This is what encourages the growth of the house development industry and ready-to-live buildings in Indonesia. However, in its implementation, the community is often faced with the problem of developer companies being declared bankrupt, causing legal uncertainty for consumers. This is what makes researchers interested in examining these legal issues. This research uses normative juridical research with a statutory approach through secondary data searches. The result of this research is that when the developer enters PKPU and is even declared bankrupt, it is the consumers who suffer great losses. Because, if the developer is declared bankrupt and the Deed of Sale and Purchase (AJB) has not yet belonged to the consumer, the consumer's assets will also be confiscated and auctioned, and the consumer does not necessarily get a share of the proceeds from the auction because it is not certain that the results are sufficient to pay off his share. In this case, it can be seen that in bankruptcy cases, consumers are the most vulnerable. In the absence of AJB in addition to being the last creditor, the consumer is not the owner of the land and the land will be auctioned and divided by the separatist creditor. There needs to be an effort from the government to form a specific regulation governing further provisions and the position of creditors in bankruptcy, PPJB, reservation agreements, Pre-Project Selling obligations of developers, as well as sanctions if it is found that the development company has defaulted or broken promises. Because the Bankruptcy Law and GCPL have different solutions from each other, it is necessary to have clearer arrangements between bankruptcy and consumer protection to create legal certainty.
PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEMUTUSAN KERJA SEPIHAK BERDASARKAN PADA UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Acchedya Wijaya, Fico; Dustin, Briyan; Rasji, Rasji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.2849-2863

Abstract

Perlindungan  hukum  untuk  buruh / pekerja  perusahaan  x  yang  mendapatkan  peutusan  hubungan kerja (PHK) secara sepihak merupakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk buruh terkait diputuskan batal demi hukum karena berdasar pada Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor   13   Tahun   2003   tentang   Ketenagakerjaan, jika pengusaha ingin melaksanakan  pemutusan hubungan kerja terhadap  buruhnya,  harus  lebih  dulu  mendapatkan  penetapan dari  Lembaga  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial. Metode  penulisan dalam  penulisan ini menggunakan  jenis  penelitian hukum doktrinal  atau  normatif,  yang  mengkaji  hukum  sebagai  norma. Sedangkan apabila dilihat dari sumber data yang tersaji adalah penelitian doktrinal atau normatif. Teknik  analisa  data  yang  dipakai  adalah teknik  analisis  isi (content  analysis). Hasil  pembahasan  menggaris-bawahi bahwa semestinya ada  sanksi  yang lebih tegas  bagi setiap  pelanggaran pada  praktik  ketenagakerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  pengusaha, hal ini agar  berkurang  terjadinya  lagi  PHK  sepihak  yang  sangat merugikan pihak buruh  dan  pekerja pengawas ketenagakerjaan dari Pemerintahan pusat maupun daerah harus lebih intensif melakukan pemantauan ketenagakerjaan terhadap kasus pemutusan hubungan kerja  secara sepihak.
TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DI BAWAH UPAH MINIMUM OLEH PENGUSAHA PASKA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Hadi Wibowo, Satria; Rasji, Rasji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4442-4450

Abstract

Indonesia terkenal dengan tenaga kerja yang murah dan jumlah yang sangat banyak. Pembayaran upah kepada pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan kerja yang adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja. Namun, kerapkali para pemberi kerja memberikan upah di bawah upah minimum bagi karyawannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan mengenai perubahan hukum terkait pengusaha yang membayar pekerja di bawah upah minimum setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja disahkan. Berdasarkan UUD NRI 1945 ditetapkan bahwa upah harus membantu umat manusia memperoleh penghidupan yang layak, sehingga menjamin upah yang layak untuk hidup dan kemanusiaan merupakan konsep pengupahan yang diterapkan secara konstitusional di Indonesia. Sejatinya dalam Konstitusi telah diatur mengenai pentingnya hak upah bagi para pekerja yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (2) UU NRI 1945. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pemberi kerja dilarang untuk membayarkan upah di bawah upah minimum yang telah ditetapkan kepada pekerja. Bagi pekerja yang tidak mematuhi ketentuan ini maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 angka 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Judicial Reasoning in Personal Data Misuse Cases: The Application of the Personal Data Protection Law in Court Decisions Chandra, Clarissa Mayella; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.350

Abstract

The rapid advancement of digital technology has heightened the risk of personal data misuse, thereby necessitating effective law enforcement under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This study aims to examine judges’ legal reasoning in adjudicating cases of personal data misuse and to analyze the application of the PDP Law within Indonesia’s criminal justice system. Specifically, it assesses the alignment between the ideal legal principles (das sollen) and the practical implementation (das sein). Employing a normative juridical approach combined with qualitative analysis, this research examines three court decisions: Decision No. 77/Pid.Sus/2024/PN Tangerang, Decision No. 78/Pid.Sus/2024/PN Tangerang, and Decision No. 5/Pid.Sus/2023/PN Karanganyar. The findings reveal that judges have begun to internalize the paradigm of personal data protection through the application of Articles 67 and 68 of the PDP Law, although variations in interpretation and implementation persist. The study concludes that Indonesia’s judicial practice is undergoing a gradual transition toward a more consistent enforcement of privacy law, yet further development of jurisprudential guidelines and enhanced judicial capacity remain essential to strengthening privacy protection in the digital era.
SOSIALISASI TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI Rasji, Rasji; Anggra, Philip; Femilia, Naomi; Lukmadi, Fionna Khantidevi; Rukmana, Kevin Anandita
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i1.22678

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengenalan tentang mediasi dan bagaimana tata cara serta proses penyelesaian sengketa bisnis menggunakan mediasi. Bisnis telah muncul sejak zaman dulu, dari mulanya menggunakan sistem barter sampai kini beralih menggunakan nilai uang. Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang dijalankan dengan melibatkan lebih dari 2 individu agar tercapai tujuan bersama, kegiatan bisnis yang dijalankan dengan jumlah transaksi kecil maupun besar setiap harinya tidak dapat dipungkiri memungkinkan terjadinya sengketa. Sengketa bisnis umumnya timbul akibat perselisihan pada saat melakukan kegiatan isi kontrak bisnis, perbedaan pendapat antara pihak yang terlibat dalam melakukan kegiatan bisnis, benturan kepentingan, adanya pelanggaran perundang-undangan, pelanggaran perjanjian bisnis yang telah disepakati yang semua hal ini dapat diartikan sebagai wanprestasi atau tindakan inkar janji. Salah satu cara menyelesaikan sengketa dengan cara damai adalah mediasi yaitu penyelesaian sengketa dengan musyawarah yang akan dibantu oleh pihak ketiga (ke-3) sebagai pihak netral yang tidak memihak siapapun. Tahap mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis memiliki 4 proses. Mediasi menjadi cara penyelesaian sengketa bisnis yang mengutamakan kedamaian dan kesepakatan bersama bagi pihak yang terlibat.
Enforcement of Maternity Leave Rights for Female Workers under Labor Law Octwelfth, Florentina Ezrahi; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.351

Abstract

The protection of maternity leave rights for female workers represents an embodiment of the principles of social justice and humanity as mandated in Article 27(2) of the 1945 Constitution. However, in practice, violations of these rights continue to occur across various employment sectors. This study aims to analyze the legal provisions governing maternity leave rights under Law No. 13 of 2003 on Manpower and to evaluate the extent to which their implementation reflects the principles of justice, legal certainty, and humanity. Employing a normative juridical approach through the analysis of primary and secondary legal materials as well as industrial relations court cases, the study finds that although the normative framework provides clear legal protection, its implementation remains weak due to inadequate supervision, low legal awareness, and persistent gender bias in the workplace. In conclusion, the Indonesian labor law system formally upholds legal certainty but has yet to fully achieve substantive justice and humanitarian protection for pregnant female workers.
Unveiling the Injustice Behind Employers’ Diploma Withholding Practices in Indonesia Ranti, Gabriella; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.358

Abstract

This study is motivated by the widespread practice of employers withholding employees’ diplomas as a form of job security, which raises serious concerns from both labor law and human rights perspectives in Indonesia. The purpose of this research is to assess the conformity of this practice with the principles of justice, freedom of contract, and human rights protection, as well as to analyze the legal remedies available to employees for reclaiming ownership of their diplomas through non-litigation and litigation mechanisms. The study employs a normative juridical approach, analyzing relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the withholding of diplomas violates fundamental principles of labor law and infringes upon employees’ personal property rights. The most effective means of resolution is mediation, and if such efforts fail, legal action through the Industrial Relations Court. In conclusion, this practice should be explicitly prohibited through legislative reform to ensure justice and the protection of workers’ rights.
Rupture in the Legal Hierarchy: Normative Conflicts and the Subversion of Agrarian Principles in Indonesia’s Omnibus Law Situmorang, Waldus; F. R., Mella Ismelina; Rasji, Rasji
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the normative conflict between Law No. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation and the Basic Agrarian Law (UUPA), specifically within the land law cluster. Using a normative approach and the theory of derogation, the article identifies three core areas of legal inconsistency: (1) the strengthening of Land Management Rights (Hak Pengelolaan), (2) foreign ownership of apartment units, and (3) the granting of land rights in aboveground and underground spaces. These legal inconsistencies not only create normative dualism but also generate legal uncertainty and threaten the principle of the rule of law. The article discusses the legal and policy implications of this dualism and proposes pathways for harmonization, including affirming the UUPA as a lex specialis, revising sectoral laws, or filing for judicial review. The analysis ultimately seeks to reclaim coherence in Indonesia’s land governance framework amidst the rising trend of autocratic legalism in pro-investment legislation.
Co-Authors Abilah, Rahma Christabel Acchedya Wijaya, Fico Adam Ramadhan Adam, Chistopher Kendrick Ade Putra F Sumbara Adenfa, Alexandrio Akhir, Akhirudin Alfarhani, Luqyana Shafira Alfiani, Feriza Alhadad, Fahrul Alsabilah, Zahra Angelina, Aubrey Josephine Angelina, Vilyn Anggitha, Fricila Anggra, Philip Angkasa, Wincent Hungstan Apriza, Nathania Apryano, Argya Attallah Ar Rohma, Inayah Arrasyiid, Muhammad Restu Augustin, Agatha Aulia, Dzikrina Aulia, Riska Aurelia, Jessica Axfelia, Deviana Azahra, Natasya Sabrina Baeha, David Lestarius Immanuel Baloch, Sania Mari Basri, Bryan Alexander Beale, Aurelius Steven Bobyanti, Feny Budiman, Eunike Kathryn Cailla, Glenn Kevin Candela, Vincent Chandra, Clarissa Mayella Chandra, Jessica Chaniago, Fathimathuz Zachra De Chen, Zefanya Angellin Cherieshta, Jocelyn Christella, Christella Chua, Jessica Clarissa Aurelia Susanto Clarosa, Vivian Claudia, Jennifer Clementino Moningka, Yosia Damanik, Gabriel Yericho Darmansyah, Adimas Gusti Davin, Auliadi Achmad Defilania, Oktri Dikjaya, Dikjaya Djaja, Benny Djayanti, Djayanti Dustin, Briyan Edyson, David Effendi, Kevin Noble Eida, Tri Salwa Nur Ekaprasetya, Ekaprasetya Endang Lestari Erdiyanto, Rizqy Pratama Estellin, Emmanuella Audry Evelyn Millechen Fadloli, Muhammad Farhana, Alia Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Febriany, Febriany Femilia, Naomi Ferselli, Aurellia Karin Florencia, Cherlyne Baby Gabriella Ranti Gazali, Narumi Bungas Gea, Poppy Primadana Top Givanti, Dofana Gosan, John Tiel Gulo, Barnabas Juni Saputra Gunawan, Gabriela Hadi Wibowo, Satria Hamonangan, Marcellius Kirana Harahap, Abi Hamdalah Sorimuda Hartono, Ernita Dewy Hartono, Margareta Kristiani Hasta, Baharuddin Jusuf Habibie Helmi, Teofilus Titus Hong, Carissa Patricia Hotma Elisa Irene Siahaan Howard, Christopher Hutabarat, Ela Suryani Hutapea, Junika Gabriella Cecille Imanto, Kesya Swietenia Maharani Jonatan, Frangky Jonathan, Edward Jovian, Erland Julius, Lollyta Juwita, Dhiny Ellen Kabalmay, Brinet Lydia Kamila, Amalia Kelvianto, Carmella Khaulah, Tatsbita Khemal Akbar, Moh. Kusniawan, Jovindi Fernando Laapen, Calinka Princess Belinda Lambonan, Jestika Erika Lestari, Novianti Liumenti, Liumenti Liunda, Sheren Agapena Hosaya Lukmadi, Fionna Khantidevi Luvianti, Teressyavira Maharani, Shavira Ardita Manggal, Adam Tanzio Marhein, Vannestian Marina Marina Mbayang, Chrissonia Margareta Mella Ismelina Farma Rahayu Michael Michael Michellena, Michellena Muslih, Sarazatin Ananda Najla, Tengku Amira Natasya Mauly N, Denayu Nathasya, Nathasya Nazhimah, Shafira Novianti, Siti Nugroho, Hizkia Ivan Octwelfth, Florentina Ezrahi Oktavian, Ivan Danara Pahlawan, Sandra Dwi Putri Patricia, Viane Phua, Steven Cai Lee Pramita, Helen Priscilla, Nathalie Purba, Evaline Suhunan Purba, Nanda Divabuena Purwanti, Puja Ayu Puspita, Salsabillah Ayu Putra, Louis Sebastian Anot Putra, Surya Dharma Putri Apriliani, Narisa Putri, Amanda Fitriani Eka Putri, Audrey Bilbina Putri, Belicia Widhyana Yulia Putri, Nadiva Azzahra Putri, Sanny Nuyessy Quinn, Luverne Pujian Rafi, Paksi Ramadhan, Nayla Az Zahra Rannu, Delycia Anwar Refalia, Salsa Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Rigel, Rigel Rokhim, Akbar Nur Rudijanto, Maria Natasha Rukmana, Kevin Rukmana, Kevin Anandita Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Sani, Ayi Meidyna Santoso, Ellen Saputri, Sherlyana Indah Sari, Emmanuela Komala Sepriani, Sarnida Serena, Michelle Audrey Setiadi, Margaretha Putri Setiawaty, Tiffany Silvia Cahyadi Simarmata, Michael Kalep Singhs, Arief Dermawan Siregar, Rachel Adeline Siswanto, Vivienne Olivia Sitompoel, Yervant T. S Situmorang, Waldus Sriyanto, Mohammad Rubby Sugara, Maria Vianney Lourdes Sugiarto, Angelina Jacqueline Sulastri Sulastri Sulistio, Felicia Amanda Suryani, Cendana Syamila, Najma Tanujaya, Calista Putri Usman, Raphaellee Peters Putra Valerie, Athalia De Vanessa Vanessa Vaustine, Griselda Vedora, Sheren Regina Vera, Vionna Vetty Virginia, Virginia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wafi, Auzan Wardhana, Adi Pratomo Kusuma Widagdo, Chanandika Dafri Widjaja, Jason Marcellino Widjaja, Jety William Chandra Win, Han Wonohadidjojo, Christopher Howard Yandika, Nayla Putri Yetmiaty, Yetmiaty Yudha, Refans Jaka Pratama Yulian, Fransisca Chatharina Yuliska, Nanda Yuliyani, Allya Putri Yulyana, Devy Yuwono Prianto Zimah, Amelia Abdullah