Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
24.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Journal on Education Awang Long Law Review Journal of Humanities and Social Studies Kosmik Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL EDUKASI NONFORMAL JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences NOMOI Law Review Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Arkus Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Journal of Law, Administration, and Social Science IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Jurnal Hukum Pelita Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Science and Environment Jurnal Sosial dan Sains AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Journal of Law, Education and Business AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Sains Student Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Enigma in Law Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity Activa Yuris: Jurnal Hukum International Journal of Sociology and Law Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Cendekia Ilmiah Themis: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) PALAR : Pakuan Law Review QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Asmak UI Hosnah
Universitas Pakuan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 215 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 215 Documents
Search

 18   19   20   21   22 
Cyberbullying Dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Di Era Digital Alif Sultan; Muhammad Fahmi Reza; Asmak Ul Hosnah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6145

Abstract

Cyberbullying, a form of digital violence, has significant psychological and social effects due to advancements in information and communication technology. Victims of cyberbullying may experience psychological pressure, as well as loss of social relationships and reputation. The aim of this study is to examine how perpetrators of cyberbullying in Indonesia are held criminally accountable, with particular emphasis on the application of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), the Indonesian Criminal Code (KUHP), and the Child Protection Law. This study employs a qualitative normative juridical approach, analyzing legal documents, academic research, and relevant court decisions. The results indicate that, although a legal framework exists and has been implemented, several challenges hinder its enforcement. These challenges include easily deletable digital evidence, difficulties in identifying perpetrators, and low public awareness. To protect victims of cyberbullying, this study recommends improving digital literacy, strengthening reporting systems, and enforcing laws consistently.
Implementasi Regulasi Pidana Dalam Melawan Kejahatan Siber Pada Era Digital Di Indonesia Della Abelia Hermawan; Siti Nuraisyah Putri; Asmak Ul Hosnah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6196

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membuat keuntungan dan bahaya kejahatan siber semakin terlihat di Indonesia, seperti pencurian identitas dan serangan DDoS. Jumlah insiden meningkat dari tahun 2019 hingga 2022, tetapi menurun antara tahun 2022 dan 2023. Alasan utama untuk ini adalah penggunaan internet yang tinggi, kurangnya pengetahuan tentang teknologi digital, dan perlindungan data yang buruk. Penegak hukum menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), namun masih menghadapi banyak tantangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana hukum pidana digunakan untuk menangani kejahatan siber, memeriksa masalah yang ada, dan menyarankan cara mengatasinya. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada pengamatan aturan, prinsip, dan kasus tentang kejahatan siber di Indonesia. Sumber informasi utama adalah UU ITE, KUHP, dan peraturan terkait, sedangkan sumber sekunder meliputi artikel dan makalah akademis. Dokumen ini membahas tantangan dan solusi potensial untuk keamanan siber di negara tersebut. Meskipun teknologi informasi membawa banyak manfaat, teknologi ini juga menyebabkan lebih banyak kejahatan siber, seperti pencurian data dan penipuan online. Meskipun undang-undang seperti UU ITE dan KUHP telah diperbarui, penegakan hukum masih menghadapi tantangan di bidang teknis, sosial, budaya, dan hukum, serta masalah dalam pengumpulan bukti digital dan perbedaan peraturan internasional. Beberapa solusi yang disarankan termasuk pelatihan yang lebih baik untuk masyarakat, kerja sama internasional yang lebih kuat, peningkatan infrastruktur, dan lebih banyak kerja sama tim antar sektor yang berbeda untuk memperkuat keamanan digital di tingkat nasional.
Arah Baru Hukum Pidana Indonesia: Analisis KUHP Nasional dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia Firza Prasetya Wardhana; Asmak Ul Hosnah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merepresentasikan puncak dari upaya dekolonisasi sistem hukum pidana di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menguji secara kritis arah baru dan diskrepansi filosofis dalam KUHP Nasional dengan penekanan pada pencapaian tujuan dekolonisasi, yang diperkuat melalui perspektif pemikiran Dr. Asmak Ul Hosnah mengenai integrasi hak asasi manusia dan kepastian hukum. Analisis mengungkapkan adanya kontradiksi utama antara visi pembaharuan ideal dengan prinsip dasar negara hukum, khususnya pada Pasal 2 tentang “hukum yang hidup dalam masyarakat” (living law) dan reaktivasi Pasal 218 tentang delik penyerangan martabat Presiden. Selain itu, studi ini mengintegrasikan dimensi reformasi sanksi melalui analisis pidana mati bersyarat dan keadilan restoratif sebagai instrumen kemanusiaan. Analisis mengungkapkan adanya kontradiksi utama, yaitu konflik antara visi pembaharuan ideal dan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dua area utama konflik yang dibahas adalah pertama, Pasal 2 tentang “hukum yang hidup dalam masyarakat” (living law), yang dimaksudkan untuk mengakomodasi keberagaman hukum, namun secara inheren berpotensi melemahkan asas legalitas dan kepastian hukum. Kedua, reaktivasi Pasal 218 tentang delik penyerangan terhadap martabat Presiden, yang walaupun telah dimodifikasi menjadi delik aduan, berpotensi menciptakan efek gentar (chilling effect) dan menggerus kebebasan berekspresi, suatu hal yang berlawanan dengan spirit Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Studi ini berkesimpulan bahwa KUHP Nasional merupakan suatu produk kompromi yang kompleks antara partikularisme (nilai-nilai lokal) dan universalisme (prinsip-prinsip hukum modern). Keberhasilan implementasinya dalam mewujudkan keadilan substantif akan sangat bergantung pada bagaimana institusi peradilan, terutama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, melakukan interpretasi dan pengawalan terhadap pasal-pasal krusial tersebut di masa mendatang.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGADAAN LAPTOP CHROMEBOOK KEMENDIKBUDRISTEK 2019–2022 OLEH NADIEM MAKARIM Juniar, Fajar; Josadi, Ilyas; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55254

Abstract

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melibatkan mantan Menteri Nadiem Makarim menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses kebijakan publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindakan Nadiem Makarim memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, termasuk unsur melawan hukum, memperkaya korporasi, menimbulkan kerugian negara, dan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Melalui penerbitan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang mengunci spesifikasi teknis Chrome OS sebelum proses pengadaan, terbukti adanya intervensi kebijakan yang mengarah pada vendor tertentu dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta persaingan sehat. Kerugian negara sebesar Rp1,98 triliun menjadi bukti material bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan berdampak langsung pada keuangan negara. Analisis ini menegaskan pentingnya pengawasan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik agar kebijakan strategis tidak menjadi sarana penyimpangan wewenang yang merugikan negara.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA YANG DIHASILKAN OLEH SISTEM AI OTONOM (SELF-LEARNING ALGORITHM): KAJIAN TERHADAP ASAS KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Ramadhani, Muhammad; Hidayat, Rifqi; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55259

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dihasilkan oleh sistem Artificial Intelligence (AI) otonom berbasis self-learning algorithm dalam perspektif asas kesalahan (schuld beginsel) hukum pidana Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah sistem AI dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana, bagaimana penerapan asas kesalahan terhadap tindak pidana yang timbul secara otonom, serta model pertanggungjawaban yang relevan diterapkan dalam konteks ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan regulasi internasional terkait tanggung jawab atas penggunaan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum mengakui AI sebagai subjek hukum pidana karena tidak memiliki kesadaran moral, niat, dan kehendak bebas. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kausal terhadap sistem, seperti pengembang, pengguna, dan korporasi pemilik AI. Tiga model alternatif pertanggungjawaban yang dapat diterapkan antara lain indirect liability (tanggung jawab tidak langsung), shared responsibility (tanggung jawab bersama), dan risk-based accountability (pertanggungjawaban berbasis risiko). Dari ketiganya, model risk-based accountability dinilai paling relevan karena menitikberatkan pada pengendalian risiko dan pencegahan pelanggaran hukum sejak tahap desain hingga implementasi, sehingga memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum, keadilan, dan inovasi teknologi dalam konteks hukum pidana Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Cyberbullying di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Andini Karamoy; Aurel Putri; Asmak Hosnah
Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi Vol. 5 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/jkomitek.v5i2.3155

Abstract

Cyberbullying merupakan fenomena yang semakin meluas di kalangan anak-anak dan remaja, dengan berbagai bentuk seperti penghinaan verbal, penyebaran foto tanpa izin, ancaman kekerasan, dan penghinaan pendapat secara daring. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindakan cyberbullying di media sosial dengan perspektif ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengkajian mekanisme hukum pidana yang berlaku bagi pelaku anak berdasarkan UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pdana (KUHP), dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai pendekatan penanganan anak pelaku cyberbullying. Hasil penelitian menunjukkan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan psikososial anak agar proses hukum dapat berlangsung adil dan manusiawi, serta menekan dampak negatif jangka panjang pada korban dan pelaku. Selain itu, penegak hukum harus didukung dengan pengawasan orang tua, edukasi masyarakat, dan kampanye pencegahan yang terpadu. Rekomendasi praktik mencakup pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani anak pelaku cyberbullying dan pengembangan model intervensi edukatif di lingkungan sekolah dan keluarga.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Phishing dan Efektivitas Penegakan Hukum Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Fauzan Irawan; Muhammad Habsy; Asmak Hosnah
Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi Vol. 5 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/jkomitek.v5i2.3159

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai kejahatan siber, seperti phishing, yang mengalami peningkatan signifikan di Indonesia, dengan lebih dari 400 juta insiden siber tercatat pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku phishing dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KHUP, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum untuk pertanggungjawaban pidana pelaku phishing cukup komprehensif, mencakup Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 35 UU ITE. Hukuman pidana dikenakan denda hingga Rp12 miliar dan penjara hingga 12 tahun. Namun, implementasi penegakan hukum terus menghadapi tantangan berupa kesulitan dalam mengumpulkan bukti elektronik, masalah yurisdiksi lintas negara, dan kurangnya kapasitas forensik digital. Rendahnya literasi digital masyarakat dan ketidakhadiran mekanisme restitusi yang jelas juga mengakibatkan perlindungan hukum yang kurang optimal bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistemik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melindungi korban phishing di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DISTRIBUSI OBAT ABORTUS ILEGAL DI PLATFORM E-COMMERCE INDONESIA Nadiariani, Arista; Tridewo, Naura Fairusyifa; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 9 No 2 (2025): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v9i2.8170

Abstract

The distribution of illegal abortion drugs through e-commerce platforms has become a real threat to public health and a violation of the law in Indonesia. This study aims to evaluate the criminal liability of perpetrators of illegal abortion drug distribution within the context of the Criminal Code (KUHP) and the Health Law, focusing on the latest regulatory framework, court decisions, and the role of e-commerce platforms as intermediaries. The methods used are normative juridical research and analysis of court decisions and supervisory data from the Food and Drug Authority (BPOM). The results indicate that in addition to criminal sanctions against sellers and users of illegal abortion drugs under the Health Law and the Criminal Code, there are gaps in law enforcement related to e-commerce platforms, particularly the responsibility of marketplaces. It is recommended that regulations and oversight be strengthened, including seller verification mechanisms, product transparency, and standardized penalties to provide a deterrent effect.
The Principle of Proportionality in Drug Control Policy in the Philippines and Indonesia Asmak ul Hosnah; Weldy Jevis; Jufel D. Fernandez
Sriwijaya Law Review Volume 9 Issue 2, July 2025
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.v9i2.4896

Abstract

The war on drugs has become a global concern, particularly in Southeast Asia, where drug-related crimes are considered a serious threat to national and international security. Two cases that will be discussed relate to the anti-drug campaigns in the Philippines and Indonesia, both of which have attracted attention due to their controversial law enforcement methods. This study aims to compare the application of the principle of proportionality in drug law enforcement in both countries, focusing on whether the actions taken align with international human rights standards. This research employs a juridical-comparative method, analysing legal policies, government policies, and human rights-related case facts from both countries. In the Philippines, the campaign under President Duterte's administration raised significant concerns regarding extrajudicial killings and the excessive use of power, which deviates from the principle of proportional enforcement. In contrast, Indonesia adopts a more judicial approach, although it still faces criticism for harsh verdicts and the implementation of the death penalty. The findings will reveal significant differences in how the principle of proportionality is interpreted and applied, influenced by political will, law, and institutional accountability. While both countries claim to uphold the rule of law, the level of adherence to the principle of proportionality varies greatly. This study concludes that a balanced and human rights-based approach is essential for sustainable and ethical enforcement of drug policy in Southeast Asia.
Criminal Liability In The Crime Of Corruption In The Construction Of A 4G Base Transceiver Station (Bts) Herli Antoni; Mustakim; Lilik Prihatini; Asmak Ul Hosnah; Walter AL Sinaga
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol. 12 No. 2 (2026): Volume 12, Number 2 April-June 2026
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v12i2.85

Abstract

This writing aims to find out the factors that cause corruption, criminal liability in the corruption act of the construction of the 4G Base Transceiver Station (BTS) carried out by the President Director of Bakti in Perkaran Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI. This writing uses a normative legal writing method with a legislative and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials and are analyzed using prescriptive-normative analysis. The results of the writing show that: (1) Abuse of Authority influenced by the organizational structure of the Ministry of Communication and Informatics which places Bakti under and responsible to the Minister through the Secretary General. The authority of the President Director of Bakti to be fully accountable to the Minister is very ineffective. (2) The lack of technical supervision is also the cause of corruption in the construction of 4G BTS. Supervision is technically impossible for the Secretary General because the duties and functions of the Secretary General are more about providing administrative support to all organizational elements within the Ministry. (3) Another factor is that political pressure or political intervention in the procurement of projects can create opportunities for acts of corruption. Criminal liability in the crime of corruption in development is in the form of imprisonment for eighteen years and a fine of one billion rupiah and an additional penalty in the form of payment of five billion rupiah in lieu of money, but the verdict or punishment imposed by the judge is still too light, which is feared that it cannot have a deterrent effect on the perpetrator in accordance with the purpose of the crime. Keywords: Accountability, Corruption, Base Transceiver Station construction
Co-Authors Abda Abda Abdillah, Matsani Abdullah, Ahmad Danial Abian Farhan Alfahrezy HSB Abil Arya Putra Addison Ghazia Aristito Adhie Nugroho, Matheus Bobby Adila Fitriani Adinda Nurul Syahrani Adji, Vipta Afrisyal Chandra Permana Agustin, Arini Aulia Agustin, Nenty Ahmad Sanusi Ahmad Sanusi Aida Fatimah Aida Fatimah Airel Hamu Lee Hunggu Aisah Putri Arief Ajeng Ghina Sana Aji, Adam Andromeda M. Akila A, Rezkika Akmal Reihan Akmal, Syauqi Alghifari Aldhito Benyamin Alex Rikardo Siahaan Alfaridzi, Muhammad Alfian, Risky Alif Sultan Alifya Putri Azahra Alifya Putri Azahra Amelia Nurliana Amirullah, Fachran Andhika Nugraha Utama Andi juliandi Andi Juliandi Andiani, Natalie Puspita Andika Agung, Andika Andika, Aimar Putra Andini Karamoy Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak Anggraieda, Annisa Rahma Anjani, Maudy Annisa Rifka Desiana Annisa Rifka Desiana Anwar Sulaiman Anwar Sulaiman Arief, Aisah Putri Aristito, Addison Ghazia Arridho Dwinanda Enriartyo Arsad, Sarah Widia Arya Nugra Dewangga Ashifa, Kinnayah Asmida Ahmad Asmida Ahmad Asyafira, Livvy Aulia Febriliana Basyuni Aulia Nurdin Aulia, Ardiansyah Aurel Putri Ayu Lestari , Megha Azahra, Serla Yolanda Azalia, Anashya Azhar, Bintang Azzahra, Najwa Maulida Azzam, Muhamad Fatih Bella, Wayne Gladys Octatiana Cahyani, Gisella Tiara Cahyono, Dwi Erlangga Ceysa, Salisa Dwi Chambari, Gibran Iqbal Chandrika, Muhammad Ikrar Putra Charen Toisuta Charen Toisuta Citra, Amelia Kurnia Clara Auroeria Lyantina Utami Daffa Muhammad Nazar Dahlia Bunga Rembulan Danang Mahesa Danang Mahesa Dapurahayu, Sella Dea Andriany Dea Delyana Dedy Pratama Della Abelia Hermawan Dendy Suma Pratama Deni Maulana Deni Maulana Ihsan Deni Setya Bagus Yuherawan Desi Ratnasari Desi Ratnasari Devi Raiva Aprilia Dhea Salsabila Dhea Salsabila Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat Diaz, Yosaphat Diffa Aulia Putri Syadena Djakarsih Putro, Sapto Handoyo Djamilus Djamilus Djamilus, Djamilus Doni Christian Nainggolan Doorson, Stiveen DP, Sapto Handoyo. DRD, Moch Ilham Dzaki, Ahmad ebriansyah , Noval F Edi Rohaedi Edwina Natalie Bremer Edy Sahputra Tarigan Edy Sahputra Tarigan Elisabet, Tasya Elsa Kristina, Krisna Yuliyanti Enggar Agni Wibowo Er, Vickri Hafis Fadillah Erwan Ramdan Hidayat Esfandiary, Jennifer Kayla Fachrina, Qorin Fadhil Fadhlurrahman Putra Ismail Fadilah, Tegar Aulia Fairuzzen , Mohamad Revaldy Faizal , Willy Faizal, Willy Falentine, Anisa Fanny Tanuwijaya Farahdinny Siswajanthy Faris Febrian Farros, Muhammad Sayyid Al Farros, Sayyid Al Fatika Karmila Fatimah Ratu Azzahra Faturachman, Fauzan Azima Faturrahman, M. Zaidan Fauzan Irawan Febriansyah , Noval Febriansyah, Noval Febriansyah, Zidan Ferdricka Nggeboe Fernando Saputra Fhadilah, Indah Fianden, Fachmi Maya Syafirah Fiboda, Engku Firza Prasetya Wardhana Fisabil, Kintan Fitriani, Agnes Franciscus Budi Iskandar Fregy Andhika Perkasa Fregy Andhika Perkasa Frya Zeynia Fryazeynia Gagah Arjunaman Elit Ghefira Puteri Rahmadina Giliman Christupa Gumilar , Reza Ramdan Gunawan, Ilham Gustira Sabrina Irawan H.M. Yunus Haider, Edwardo Cipta Hanifah, Zalyka Amartya Hapsari, Maharani Dwi Harahap, Ahmad Rivai Ardiansyah Hardana, Firdi Hasan Hiawatha Rifai Henny Nuraeny Henny Nuraeny Henti Palupi Henti palupi Herli Antoni Herli Antoni Herli Antoni Hermawan, Rizki Hertadi, Raihan Heryadi, Raihan Hidayat, Rio Maulana Humaira R, Khaila Hunggu, Airel Hamu Lee Husnaini, Ervina Hutagalung, Anggi Muhammad Chandraca Hutasoit, Tomi J.E Ibnu Fahmi Ileven Junita Prastika Ileven Junita Prastika ILHAM Indah Fhadilah Indah Permatasari Indria Nur Septia Indrianti Putri Laila Inggria, Deva Irawan, Khansa Kamilah Roza Irsan, Laila Yuniar Ismail, Fadhil Fadhlurahman Putra Iwan Darmawan Izzati, Meydina Janeva, New Jasmin L.Parreno Jason Johanis Walean Jason Johanis Walean Jauharah, Sri Adisty Jawade Hafidz Jenal Mutaqin Jenniviera, Johana Jevis, Weldy Jingga, Anya Jibril Ratu Johana Jenni Viera Josadi, Ilyas Jufel D. Fernandez Juniar, Fajar Junior, Rogie Garcia Juwita Puspita Sari Karina Permata Karmila, Fatika Karunia, Karunia Kasyifa Alifya Anfasha Kenisha Andiani Kesuma, Prama Tusta Kezia Hera Putri Khaila Humaira Ridwan Khoirul Anwar Dalimunthe Kiara, Jenifer Kusuma hapsari Kusuma Hapsari Kusuma, Eduardus Kusuma, Eduardus E. S. Leli Indriyani Lestari, Erin Dwi Lestari, Megha Ayu Lestari, Neng Aini Sri Sunda Lilik Prihatini Lindriyani Sjofjan Lindryani Sjofjan Liu, Fanny Livvy Asyafira Lubis, Rania Faradita Lukman Salim Nur Hakim M Frasetyo M Reval Alfiadi Farisqi M, Ray Rafi Kahramandika M. Adaninggar M. Adaninggar M. Zaki Rizaldi M.Adaninggar Maita, Rafel Malik Maulana Malik, Agusto Abdul Mangatur Untung Sinaga Marendra , Nadia Rhaesa Marpaung, Vriyan Holten Martha, Putri Maryam, Salsabilla Maryono, Bayu Tri Maulana, M Syahrul Megha Ayu Lestari Mohamad Revaldy Fairuzzen Monica, Tri Muhamad Ade Bazar Septiana Muhamad Fadly Darmawan Muhamad Fatih Azzam Muhamad Giosefi Muhamad Iqbal Zur'ain Muhamad Marpin Putra Muhammad Azka Muhammad Bintang Al – Faridzi Muhammad Fahmi Reza Muhammad Farhan Muhammad Giosefi Muhammad Habsy Muhammad Hanif Abdurrahman Muhammad Iqbal Purwanto Muhammad Rafli Putra Sugiana Muhammad Rafli Rismawan Muhammad Rizky Kurniawan Muhammad Rizky Kurniawan Muhammad Sulthan Rizqyansyah Muhammad Sulthan Rizqyansyah Muhammad Wirdan Mukhlish Muhammad Maududi Mulia, Risma Mustakim Mustika Mega Wijaya N, Zahra Febriani Nabila, Salsa Putri Nadia Rastika Alam Nadiariani, Arista Nadine Electra Nivedita Naia Saifanah Insani Nandarista Tama Aullia Syahrani Nayla Lutpiana Dewi Nayla P, Putu Audy Nazaruddin Lathif Nazarudin Lathif Nazarudin Latif Nazarudin Latif Nazarudin Latif Nugraha, Agi Septia Nugraha, Helena Refa Nur Alia Nur Alia Nur Mutiara Gandasari Panca Muchtar Panjaitan, Rayner Aktatrinitius Parlindungan Parlindungan Parlinggoman, Yonathan Parreño, Jasmin L. Perkasa , Fregy Andhika Permana, Gilang Ilham Permana, Rifka Tria Permata, Karina Prabu Wisnu Puji Wibowo Pradini, Yustia Okta Pratama, Dendy Suma Pravitri, Ivana Meilani Purwati, Siti Ayu Resa Putra, Abil Arya Putra, Muhamad Marpin Putri Hariyanti Putri J Lesikal Amanda Z Putri Nesya Azahra Putri, Balqis Dwi Ananda Putri, Dinda Aulia Putri, Junita Demar Putri, Kezia Hera Putri, Sherlyn Novtrsiya Melati Putri, Silvia Maharani Iskandar Putry, Salsabila Afifany Susanta Putu Audy Nayla P R.Muhammad ilhan ma'ruf Rachell Abigael, Ellena Rahayu, Diana Fitria Rahman, Aqshal Raihan Rahmawati Rahmawati, Rahmawati Raihan, Ilham Ahmad Raihan, Muhammad Rajasa Syaefunaldi Rama Dwi Aryandhes Rama Dwi Aryandhes Ramadhan, Muhamad Rizki Ramadhani, Muhammad Ramadhanti, Aura Nasha Ramadhoni, Rizki Raysa Nurahmah Mulyana Reihan , Akmal Rendy Riansyah Hidayat Ridha Rahma Khaerunnisa Rifai, Hasan Hiawatha Rifqi Hidayat, Rifqi Rima Vania Ramadhani Risjunarko, R Aria Diva Rismawati Rismawati Rizaldi, M. Zaki Rizka Handayani Pohan Rizki Dwi Putra Rizki Ramadhan Rizki Ramadhoni Rizkia, Shalima Nayla Rizkiawan, Muhamad Fadlan Rizky Ramadhan, Gilang Rizky Satria Dimlana Roby Satya Nugraha Rogie Garcia Junior Ronauly Juwita Christin Simbolon Ronauly Juwita Christin Simbolon Roy, Muhammad Tahsin Rustandi, Rizka Maulidaen S, M Naufal Raihan Sabella, Derena Sabrina Tabrani Safitri, Kaylah Safitri, Vivi Sahda, Haura Mahsa Said , Muhammad Kafka Aghna Saleh, Weldy Jevis Salsabila Maryam Salsabila, Nashwa Salsabila, Salsabila Salsabilla Kusuma Salsabillah, Dara Nurul Sandi Fitriansyah Siregar Sapto Handoyo Sapto Handoyo Djarkasih Putro Sapto Handoyo DP Saputra , Fajar Sari, Desi Puspita Satria Manggala Putra Sella Dapurahayu Selly Ridha Putri Septian Mukti Firdaus Septian Mukti Firdaus Serla Yolanda Azahra Shafira Nur Annisa Shantika Vidia Az Zahra Sherlyn Novtrsiya Melati Putri Shidqi, Arfina Shiva, Khadizah Aliyah Sholehah, Siti Bilkis Sihombing, L. Alfies Silvia Nur Oktaviani Silvia Nur Oktaviani Simanjuntak, Angelica Clara Anaztasia Simanungkalit, Jason A.R. Simanungkalit, Jason Aaron Riado Sinaga, Mangatur Untung Sinaga, Walter Aaron Life Siskarina, Melvy Dwi Sita Amelia Salsabilla Siti Nuraisyah Putri Sri Adisty Jauharah Suhamdani, Nadila Novanty Suhartanto, Feri Pramudya Sulistyani Eka Lestari Supenawati, Erni Susanto, Aldo Permana Putra Syafiq Ijlal Islami Syafiq Ijlal Islami Syahlahaifa , Zahra Syahputri, Della Syahrani, Adinda Nurul Syahrani, Nandarista Tama Aullia Syaidah, Siti Syifaa Ayudia Nirmalasari SylviaNabila Tabrani, Sabrina Tasya Elisabet Taufik H. Simatupang Taufik H. Simatupang Tias, Tessa Ayuning Todi, Yusuf Afrenoldi Tri Rahmawati, Tri Tri Wahyu Ningsih Tri Wahyu Ningsih Tridewo, Naura Fairusyifa Turino Ferdian Atmojo Turino Ferdian Atmojo Tusyadiah, Hapifah Ulumuddiin, Muhammad Humam Usnan, Amar Utama, Andhika Nugraha Vania Anindya Velliana Tjan Vivi Safitri Wafa, Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wahyudinanty, Rayhani Walean, Jason Johanis Walter AL Sinaga Wardana, Desna Tri Weldy Jevis Weldy Jevis Weldy Jevis Wibowo, Aryo Willy Faizal Wisnu Pebrianto Yazidil Bustomi Yennie K Milono Yenny Febrianty Yenny Febrianty Yerisha Afriani Yerisha Afriani Yoga Juliandi Putra Yolanda Azahra, Serla Yusuf, Khadafi Zacharias, Vasco Javarison Zahra Nurul Nissa Zahra Rahmah Fadilah Zalyka Amartya Hanifah Zhafirah Dinda Lolita Zhafirah, Alya Zidan Febriansyah Ziddan Febriansyah