p-Index From 2021 - 2026
13.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) AL-Daulah JTSL (Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan) Jurnal Adabiyah Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar TERRA : Journal of Land Restoration Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Journal of Educational Research and Evaluation Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Unes Law Review BILANCIA Politea : Jurnal Politik Islam El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Qisthosia Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam International Journal of Progressive Mathematics Education Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Edukha : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tasamuh: Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Al Tasyri'iyyah INDOGENIUS INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Sanjiwani: Jurnal Filsafat E-Jurnal Manajemen Trisakti School of Management (TSM) Kajian Sastra Nusantara Linggau ( KASTRAL) Padma: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat English Language Teaching Methodology (ELTM) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vokatek : Jurnal Pengabdian Masyarakat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Global Futuristik : Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner Al-fiqh : Journal of Islamic Studies Cendekia Inovatif Dan Berbudaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Jurnal Nirta: Studi Inovasi Jurnal Ilmiah Falsafah Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Garasi Buku dan Obrolan Keilmuan Jurnal Sains Materi Indonesia HUMANIORASAINS IECON: International Economics and Business Conference Al-Qolamuna : Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam An Nafi’; Multidisciplinary Science CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Ulil Albab PESHUM Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Issues in Mathematics Educations (IMED) Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review JAMP As-Sulthan Journal of Education Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam
Claim Missing Document
Check
Articles

HOW UNIVERSITY EFL LEARNERS PERCEIVE GRAMMAR IN PRODUCTIVE SKILLS Juwita, Marisa; Jailani, Ahmad; Kurniati
As-Sulthan Journal of Education Vol. 2 No. 2 (2025): November
Publisher : As-Sulthan Journal of Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study explored English education students' perceptions of Grammar in Productive skills. Using qualitative approach, the study had 25 university students as participants selected through purposive sampling. The data were collected using an interview, and then analyzed using qualitative analysis. The findings of the study revealed that some students consider grammar as a very important aspect in productive skills. However, there is also flexibility in the use of grammar. As in speaking, grammar is used depending on the context whether formal or informal. In addition, many students said that they always have difficulties in using grammar often caused by lack of vocabulary, anxiety in speaking, and lack of confidence.
Falsafah Ibadah Puasa: Upaya Pembentukan dan Penguatan Pengendalian Diri di Era Modern Nabila Farhana Sabir; Mustika Nur Srikandi; Kurniati
AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Vol. 2 No. 4 (2025): AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/8z937m20

Abstract

This study aims to explore deeply the essence of fasting (shaum) in Islam as a means of developing and strengthening self-control amid the challenges of modern life. Fasting is not only a ritual act of refraining from food and drink, but also a spiritual practice that trains individuals to control desires, develop patience, sincerity, and cultivate moral awareness. This research employs a qualitative descriptive approach with a library research method. Data were obtained from primary sources such as the Qur'an, Hadith, and both classical and contemporary Islamic literature, as well as secondary sources including books, journals, and scholarly articles relevant to the topic. The data were analyzed using content analysis to interpret the philosophical and theological values of fasting in shaping human character. The findings indicate that fasting plays a fundamental role in enhancing individual self-control, both spiritually and socially. It trains individuals to suppress impulsive desires, regulate emotions, and maintain a balance between physical needs and spiritual well-being. In the context of modern society, the values of self-control developed through fasting are essential to counteract instant gratification, hedonism, and consumerist tendencies that weaken moral integrity. Therefore, fasting can be understood as a form of riyadhah ruhaniyah (spiritual exercise) that serves to cultivate piety, integrity, and noble character in human life Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam hakikat ibadah puasa dalam Islam sebagai sarana pembentukan dan penguatan pengendalian diri di tengah tantangan kehidupan modern. Puasa tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga sebagai proses spiritual yang melatih manusia mengendalikan hawa nafsu, menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kesadaran moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur keislaman klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan nilai-nilai filosofis dan teologis puasa dalam pembentukan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki fungsi mendasar dalam menumbuhkan kemampuan pengendalian diri individu, baik dari segi spiritual maupun sosial. Puasa melatih manusia menahan keinginan sesaat, mengendalikan emosi, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam konteks modern, nilai-nilai pengendalian diri yang ditanamkan melalui puasa menjadi sangat penting untuk melawan budaya instan, hedonisme, dan perilaku konsumtif yang melemahkan moralitas manusia. Dengan demikian, puasa dapat dipahami sebagai mekanisme pendidikan jiwa (riyadhah ruhaniyah) yang berperan membentuk manusia bertakwa, berintegritas, dan berakhlak mulia.
Peran Ganda Perempuan Di Era Media Sosial Tinjauan Hukum Islam Andi Marwah; Kurniati; Musyfikah Ilyas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2626

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah peran perempuan Muslim secara signifikan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Fenomena ini menimbulkan isu baru mengenai keadilan gender dalam hukum Islam, terutama ketika perempuan memikul tanggung jawab ganda antara peran keluarga dan aktivitas sosial di ruang digital. Isu ini menjadi penting untuk dikaji karena pemaknaan tradisional terhadap hukum Islam sering kali menempatkan perempuan dalam batas domestik, sementara realitas modern menuntut partisipasi mereka dalam ruang publik secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan gender dalam hukum Islam dengan meninjau peran ganda perempuan di era media sosial. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam merespons keterlibatan perempuan di ruang publik digital tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan nilai-nilai moral Islam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Penelitian ini memanfaatkan teori Keadilan Gender Islam dari Amina Wadud dan Double Movement Theory dari Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis utama, dengan sumber data berupa literatur klasik, teks keislaman kontemporer, dan kajian akademik yang relevan dengan aktivitas perempuan di media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan zaman. Prinsip al-‘adl (keadilan), al-musawah (persamaan), dan al-maslahah (kemaslahatan) menjadi dasar penerapan keadilan gender yang memungkinkan perempuan berperan aktif di ruang digital secara etis, produktif, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat.
Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Peradilan Agama Nur Adilah; Kurniati; Musyfikah Ilyas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2641

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan semakin banyaknya kasus sengketa akad mudharabah yang diajukan ke pengadilan agama. Sengketa ini umumnya terjadi antara para investor dan pengelola usaha akibat perbedaan dalam pengaturan pembagian keuntungan atau tanggung jawab atas kerugian. Dalam keadaan seperti ini, peran hakim sangat penting untuk memastikan keadilan dengan mengedepankan prinsip hukum Islam serta nilai-nilai moral. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana para hakim menimbang aspek hukum, prinsip-prinsip syariah, dan nilai-nilai moral serta sosial dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menganalisis putusan pengadilan agama, peraturan, fatwa DSN-MUI, serta literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas hakim sudah mengikuti prinsip hukum Islam dalam hal pembagian keuntungan dan tanggung jawab risiko, serta menekankan pentingnya amanah dan kejujuran. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, penerapan nilai-nilai moral dan sosial belum sepenuhnya konsisten karena faktor sosial yang dipertimbangkan. Secara keseluruhan, pertimbangan para hakim memberikan kontribusi dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Peran Zakat Sebagai Salah Satu Upaya Pengentasan Kemiskinan Andi Muhammad Rifqy Ramadhan; Dhiyan azizah; Kurniati
AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2025): AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/bkk5mp89

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam with multidimensional dimensions, encompassing spiritual, social, and economic aspects. From an Islamic philosophical perspective, zakat is not only viewed as a ritual obligation to purify wealth and the soul, but also as an instrument for wealth distribution oriented towards social justice and poverty alleviation. Ontologically, zakat is understood as a manifestation of faith and social solidarity of Muslims that serves to maintain a balance between individual and collective interests. Through the obligation of zakat, Islam emphasizes that wealth is not merely personal property, but also contains the rights of others that must be fulfilled to achieve social harmony. Epistemologically, this study uses a normative philosophical approach with a literature study method. The main sources of the study include the Qur'an, hadith, the thoughts of classical scholars, and contemporary literature that examines zakat, Islamic philosophy, and social justice. This approach allows for an in-depth analysis of the philosophical foundations of zakat, both in terms of its value and its purpose in the structure of social life. From an axiological perspective, this study confirms that zakat has multiple benefits. Theoretically, this research enriches the academic literature on Islamic philosophy and Islamic economic law, particularly regarding the relevance of zakat to the issue of global poverty. Practically, zakat is a strategic solution for reducing social inequality when managed professionally, responsibly, and transparently by a competent institution. Therefore, from an Islamic philosophical perspective, zakat is highly urgent as a pillar of the welfare of the people and an instrument for sustainable poverty alleviation. Abstrak Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi multidimensional, mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif falsafah Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual untuk menyucikan harta dan jiwa, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Secara ontologis, zakat dipahami sebagai manifestasi keimanan dan solidaritas sosial umat Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Melalui kewajiban zakat, Islam menegaskan bahwa harta bukan sekadar milik pribadi, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus ditunaikan demi terwujudnya harmoni sosial. Secara epistemologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan metode studi pustaka. Sumber utama kajian mencakup Al-Qur’an, hadis, pemikiran para ulama klasik, serta literatur kontemporer yang mengkaji zakat, filsafat Islam, dan keadilan sosial. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam mengenai landasan filosofis zakat, baik dari aspek nilai maupun tujuannya dalam struktur kehidupan sosial. Dari sudut pandang aksiologi, kajian ini menegaskan bahwa zakat memiliki manfaat ganda. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah akademik mengenai filsafat Islam dan hukum ekonomi Islam, khususnya terkait relevansi zakat terhadap isu kemiskinan global. Secara praktis, zakat merupakan solusi strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial apabila dikelola secara profesional, amanah, dan transparan oleh lembaga yang kompeten. Dengan demikian, zakat dalam perspektif falsafah Islam memiliki urgensi tinggi sebagai pilar kesejahteraan umat sekaligus instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan
Konsep Jual Beli Online dalam Perspektif Filsafat Islam dan hukum indonesia: Analisis Nilai-Nilai Kejujuran, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam Transaksi Jual Beli Andry Nirwanto; Dian Anggraeni; Kurniati
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 3 (2025): Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/pez7ms75

Abstract

This study analyzes the concept of online buying and selling from the perspective of Islamic philosophy and Indonesian law, focusing on the values ​​of honesty, justice, and benefit as the primary principles in digital transactions. With the advancement of technology, online buying and selling practices have become an integral part of modern economic activity, yet simultaneously require strengthening moral and regulatory aspects. Islamic philosophy provides an ethical foundation through the principles of *shidq* (honesty), *‘adl* (justice), and *maslahah* (benefit), which emphasize the importance of information transparency, prohibition of fraud, and balance of rights and obligations between sellers and buyers. Meanwhile, Indonesian law, through the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, the Consumer Protection Law, and other related regulations, provides a legal framework that ensures legal certainty, consumer protection, and order in electronic transactions. The results of this discussion indicate that Islamic philosophy and Indonesian law have strong convergence in upholding morality and integrity in online buying and selling practices. The integration of these two perspectives can create a digital trading ecosystem that is not only efficient and modern, but also civilized and oriented towards social benefit. This synergy strengthens digital transaction governance to align with spiritual values ​​and applicable legal norms. This research confirms that implementing the values ​​of honesty, justice, and welfare is not merely a normative requirement, but also a practical necessity for building trustworthy, sustainable, and responsible online buying and selling practices. Therefore, the integration of Islamic ethics and national legal regulations is a crucial foundation for realizing a digital economic system that is fair, dignified, and in line with the noble values ​​of Indonesian society. Abstrak Penelitian ini menganalisis konsep jual beli online dalam perspektif filsafat Islam dan hukum Indonesia dengan fokus pada nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam transaksi digital. Seiring berkembangnya teknologi, praktik jual beli online menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi modern, namun di sisi lain menuntut penguatan aspek moral dan regulatif. Filsafat Islam memberikan landasan etis melalui prinsip shidq (kejujuran), ‘adl (keadilan), dan maslahah (kemanfaatan) yang menekankan pentingnya transparansi informasi, larangan penipuan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Sementara itu, hukum Indonesia melalui UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi terkait lainnya menyediakan kerangka hukum yang memastikan terwujudnya kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan ketertiban dalam transaksi elektronik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa filsafat Islam dan hukum Indonesia memiliki titik temu yang kuat dalam menegakkan moralitas dan integritas dalam praktik jual beli online. Integrasi kedua perspektif ini mampu menciptakan ekosistem perdagangan digital yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga berkeadaban dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Sinergi tersebut memperkuat tata kelola transaksi digital agar selaras dengan nilai spiritual dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan bukan sekadar tuntutan normatif, tetapi juga kebutuhan praktis untuk membangun praktik jual beli online yang amanah, berkelanjutan, dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, integrasi etika Islam dan regulasi hukum nasional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan nilai luhur masyarakat Indonesia
Problematika Pernikahan Dini di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Melalui Hukum Positif dan Solusi Praktis Alfiyyah Nur Alifah; Muh. Rifqhi Al-Qadri; Kurniati
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 3 (2025): Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/yshadt31

Abstract

This study aims to analyze various issues related to early marriage in Indonesia by comparing the perspectives of Islamic law and positive law, and to formulate practical solutions that can be implemented at the community level. Using a literature review method, this study examines relevant sources such as books, scientific journals, laws and regulations, and official reports that discuss the issues of child marriage, Islamic family law, and child protection. The research findings indicate that both Islamic law and positive law have the same orientation, namely providing protection for children to avoid physical, psychological, and social risks. However, in reality, the rate of early marriage remains high. This is caused by cultural factors that view marriage as a solution to social problems, family economic pressures, low levels of education, and the ease of obtaining marriage dispensations, which makes regulations less effective. Furthermore, the study also found that regions with low socio-economic conditions tend to have higher rates of child marriage than other regions. These findings indicate that early marriage is not only related to legal aspects, but also a structural problem that requires cross-sectoral addressing. Therefore, preventive measures must be implemented through strengthened law enforcement to ensure more selective dispensation, reproductive health counseling and legal education for adolescents and parents, and the active involvement of religious and community leaders. Strengthening the principle of maqāshid al-syarī‘ah as the basis for postponing marriage is also crucial to realizing the public interest. A comprehensive approach is necessary for regulations to be effective and sustainably protect children's futures. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai persoalan terkait pernikahan dini di Indonesia dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan di tingkat masyarakat. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji sumber-sumber relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi yang membahas isu pernikahan anak, hukum keluarga Islam, serta perlindungan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan bagi anak agar terhindar dari risiko fisik, psikologis, dan sosial. Namun, kenyataannya angka pernikahan dini masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi atas masalah sosial, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta kemudahan memperoleh dispensasi nikah yang membuat regulasi kurang efektif. Selain itu, penelitian juga mendapati bahwa daerah dengan kondisi sosial-ekonomi rendah cenderung memiliki angka pernikahan anak yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga merupakan masalah struktural yang memerlukan penanganan lintas sektor. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui penguatan penegakan hukum agar dispensasi lebih selektif, penyuluhan kesehatan reproduksi dan edukasi hukum bagi remaja dan orang tua, serta pelibatan aktif tokoh agama dan masyarakat. Penguatan prinsip maqāshid al-syarī‘ah sebagai dasar menunda pernikahan juga penting untuk mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan yang komprehensif diperlukan agar aturan berjalan efektif dan mampu melindungi masa depan anak secara berkelanjutan    
Penalaran Filosofis Terhadap Warisan :Hakikat Keadilan Dalam Pembagian Warisan 2:1 Antara Laki-laki Dan Perempuan Nabil Akbar; Muh. Resky Akbar; Yuyuk Adelista; Kurniati
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 3 (2025): Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/v0p1qz52

Abstract

This study examines the philosophical reasoning behind the 2:1 inheritance distribution provision between men and women in Islamic law, focusing on the nature of justice that forms the normative and moral basis of this rule. Although this provision is textually explicit based on the Qur'an, particularly Surah An-Nisa' verse 11, modern social dynamics characterized by changing gender roles, women's economic contributions, and the complexity of family structures demand a deeper re-understanding. This study uses a philosophical-normative approach and maqasid al-shari'ah analysis to examine the objectives of sharia behind this distribution, namely safeguarding property, creating a balance of responsibilities, and protecting human dignity. The results of the study indicate that the 2:1 provision was not intended as a form of discrimination, but rather an expression of distributive justice in the context of early Islamic society, when men bore the full burden of support. From the perspective of Islamic legal philosophy, justice does not only mean numerical equality, but also considers the needs, vulnerabilities, and social responsibilities of each heir. Therefore, contemporary scholars create flexibility through mechanisms such as gifts, wills, takhayyur, and contextual interpretations based on the principles of maqasid (the principle of justice) to ensure substantive justice is maintained. This research confirms that philosophical reasoning regarding inheritance law is not intended to replace the text, but rather to explore the moral wisdom behind it. By placing justice as its primary concern, Islamic inheritance law can be applied more relevantly, adaptively, and in accordance with the welfare of modern society without losing the integrity of sharia. Abstrak Penelitian ini membahas penalaran filosofis terhadap ketentuan pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam, dengan fokus pada hakikat keadilan yang menjadi dasar normatif dan moral aturan tersebut. Meskipun ketentuan ini secara tekstual bersifat tegas berdasarkan Al-Qur’an, khususnya QS. An-Nisa’ ayat 11, dinamika sosial modern yang ditandai oleh perubahan peran gender, kontribusi ekonomi perempuan, dan kompleksitas struktur keluarga menuntut pemahaman ulang yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-normatif dan analisis maqashid al-syari‘ah untuk menelaah tujuan syariat di balik pembagian tersebut, yaitu menjaga harta, menciptakan keseimbangan tanggung jawab, serta melindungi martabat manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan 2:1 tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, tetapi merupakan ekspresi keadilan distributif dalam konteks masyarakat awal Islam, ketika laki-laki memikul beban nafkah penuh. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, keadilan tidak hanya bermakna kesetaraan numerik, tetapi mempertimbangkan kebutuhan, kerentanan, dan tanggung jawab sosial masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, ulama kontemporer membuka ruang fleksibilitas melalui mekanisme seperti hibah, wasiat, takhayyur, dan interpretasi kontekstual berbasis maqashid untuk memastikan keadilan substantif tetap terwujud. Penelitian ini menegaskan bahwa penalaran filosofis terhadap hukum waris bukan bertujuan mengganti teks, melainkan menggali hikmah moral di baliknya. Dengan menempatkan keadilan sebagai ruh utama, hukum waris Islam dapat diterapkan secara lebih relevan, adaptif, dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat modern tanpa kehilangan integritas syariat
Budaya Patriarki Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Politik di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Meilani Putri Basri; A. St. Aqilah Nur Asizah; Kurniati
Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 2 No. 4 (2025): Komunikasi dan Penyiaran Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/559p6943

Abstract

This research employs a qualitative, descriptive-analytical method focused on in-depth explanations of phenomena through the examination of texts, concepts, and social realities. The approaches employed are normative-theological and sociological, combined within a library research framework. The normative-theological approach is evident through the analysis of secondary data in the form of authoritative Islamic sources, such as verses of the Quran, the Prophet's hadith, and interpretations by classical and contemporary scholars discussing the principles of justice, welfare, equality, and the position of women in Islam. The research also explores the thoughts of scholars and relevant religious literature to explore the theological foundations of women's leadership from the perspective of Maqasid Sharia. Furthermore, the use of a sociological approach provides space to understand how these religious values ​​interact with social and cultural realities that shape the construction of women's roles, particularly in the context of Indonesian political life, which is still strongly entrenched in patriarchal culture. This research also utilizes national legal regulations, such as the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, as a basis for assessing the extent to which the principles of equality and non-discrimination are accommodated in the Indonesian political and legal system. In addition to examining normative texts, this research enriches the analysis by examining relevant empirical data, including various previous studies, scientific articles, policy reports, and academic studies that have discussed women's involvement in political leadership. By combining normative and empirical dimensions, this research not only uncovers a theoretical framework regarding the position of women in Islam but also explores the social realities that influence the application of these values ​​in modern political life.  Abstrak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis yang berfokus pada penjelasan mendalam terhadap fenomena melalui penelaahan teks, konsep, dan realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-teologis dan sosiologis, yang dikombinasikan dalam kerangka studi pustaka (library research). Pendekatan normatif-teologis tampak melalui analisis terhadap data sekunder berupa sumber-sumber keislaman otoritatif, seperti ayat-ayat Al-Qur’an, hadits Nabi, serta tafsir ulama klasik maupun kontemporer yang membahas prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan kedudukan perempuan dalam Islam. Penelitian juga menelusuri pemikiran ulama dan literatur keagamaan yang relevan untuk menggali landasan teologis mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Maqashid Syariah. Di sisi lain, penggunaan pendekatan sosiologis memberi ruang untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya yang membentuk konstruksi peran perempuan, khususnya dalam konteks kehidupan politik Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki. Penelitian ini juga memanfaatkan regulasi hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai pijakan untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi diakomodasi dalam sistem politik dan hukum di Indonesia. Selain menelaah teks-teks normatif, penelitian ini memperkaya analisis dengan mengkaji data empiris yang relevan, termasuk berbagai penelitian terdahulu, artikel ilmiah, laporan kebijakan, serta studi-studi akademik yang telah membahas keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik. Dengan menggabungkan dimensi normatif dan empiris, penelitian ini tidak hanya mengungkap kerangka teoretis mengenai posisi perempuan dalam Islam, tetapi juga menelusuri realitas sosial yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik modern.
PERMASALAHAN GENDER DALAM KONSEP NUSYUZ Tenri Nayyara Nurnaina; Syahrur Rahmat; Tri Layla Salehah; Kurniati
Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 2 No. 4 (2025): Komunikasi dan Penyiaran Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/b8ajs385

Abstract

Gender issues in the context of the concept of nusyuz are often linked to the issue of domestic violence (DV) occurring in society. Nusyuz, which literally means disobedience or non-compliance, is often misunderstood as merely a wife's disobedience, which is then used by some husbands to justify physical or psychological violence. However, the concept of nusyuz can actually refer to disobedience or defiance by both the wife and husband in fulfilling marital commitments, therefore this concept needs to be reinterpreted fairly from a gender perspective. In the context of domestic violence, justifying violence using nusyuz contradicts the principles of justice in Islam and the national legal framework, particularly Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which states that there is no justification for domestic violence. This study highlights how patriarchal culture and gender-biased textual interpretations reinforce otherwise unlawful violent practices, and how nusyuz is often misinterpreted as granting husbands the right to beat their wives. This research encourages readers to understand nusyuz not merely as a symbol of a wife's disobedience, but as a form of protest against injustice and arbitrariness in the household, as well as the importance of peaceful, non-violent resolution. Efforts to eliminate patriarchal hegemony and promote gender equality are key to addressing the problem of domestic violence, which is often associated with the concept of nusyuz. Abstrak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat. Nusyuz, yang secara harfiah berarti pembangkangan atau ketidakpatuhan, sering disalahpahami sebagai pembangkangan istri semata yang kemudian dijadikan pembenaran oleh sebagian suami untuk melakukan kekerasan fisik atau psikologis. Namun, konsep nusyuz sebenarnya dapat merujuk pada ketidakpatuhan atau pembangkangan baik dari istri maupun suami dalam memenuhi komitmen perkawinan, sehingga konsep ini perlu direinterpretasi secara adil dari perspektif gender. Dalam konteks KDRT, justifikasi kekerasan dengan alasan nusyuz bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan juga dengan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa tidak ada alasan pembenaran untuk kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini menyoroti bagaimana budaya patriarkis dan tafsir tekstual yang bias gender memperkuat praktik kekerasan yang seharusnya tidak terjadi, serta bagaimana nusyuz seringkali keliru dimaknai sebagai memberikan hak suami untuk memukul istri. Penelitian ini mengajak pembaca untuk memahami nusyuz bukan sebagai simbol ketidakpatuhan istri semata, melainkan sebagai bentuk protes atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dalam rumah tangga, serta pentingnya penyelesaian yang damai tanpa kekerasan. Upaya penghapusan kultur hegemoni patriarkis dan kesetaraan gender menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terkait dengan konsep nusyuz.
Co-Authors , A A Istri Adeka Saputri -, Sutra A. Firda A. St. Aqilah Nur Asizah Abd Rahman R Abd Syatar Abd. Halim Talli Abd. Rahman Abd. Rahman Abd. Rahman R Abd. Rauf M. Amin Abd. Rauf Muhammad Amin Abdul Rahman Abdul Rivai Poli Abdul Wahid Haddade Abubakar, Achmad Achmad Musyahid Achmad Musyahid, Achmad Afriani Ahmad Jailani, Ahmad Ahmad Pitoni Ahul Ikbar Aisyah Kara Alfiyyah Nur Alifah Aliahardi Winata Alisa Rahayu Alwaris, Sri Ayu Andari Putri Amal Ashraf Amatullah Amin, Putri Aprilyana Idi Andi Airiza Rezki Syafa’at Andi Khaerun Niza Andi Marwah Andi Muhammad Rifqy Ramadhan Andi Muhammad Syukur Andi Sani Silwana Andi Syahru Ramadhan Andi Tabrani Rasyid andi, fadhil Andika Dwi Putra Andry Nirwanto Anisa, Nur Ainun Anniza Abdi Arafah arham, ihsan ARIES JONATHAN Arif Rahman Aris, Aryan Arisyanti Arya Hidayat as-Siddiq, Hasbi Asdar Asgar Asmuri Yadna ASNI Aswar Ativa Nurhadi Aulia, Astri Azis Rahman Bagus Satrialdy Azhar Baiq Farista Baso Intang Sappaile Belinda Putri Faradhiva Burhan, Abd Rukman Chitra Dedi Supriadi Dhiyan azizah Diah Novita Sari Dian Anggraeni Didik Pramono, Didik Dini khaerani Eka Puji Lestari Elfarisna Elsa Dwi Aryana Ramadhani Erlina Rahmayuni, Erlina Erna Hastuti Ervina Fadhil, Andi Fadia Indah Sari Faidati, Wind Fatmawati Fatmawati Fattah, Salman Fini Rinayani Firda Firman Firmansyah Fiska Amelia Fitri Sri Ramadhani M Fitry Purnamasari Gerry Sangra Gunawan, Syahrul Halim Talli Hamzah Haris Kulle, Haris Herman Herman, Welly Hermawan, Adithia Hikmah Hindun Umiyati Hisbullah Hisbullah HM. Kafrawi, Try Sa’adurrahman Ian Vanath Alhakim Idris Alfarizi Ifiasr Ilfa Safahanur ILHAM Imam Makmun Imran, Muh. Fadhil Abdillah Indo Santalia Indra Yanto indra, A.Indraerawati Indriyani MS, Eka Intan Suci Arazaika Irlan Irlan Irmayanti Irrazatul Azmi Irwan Hidayat Irwan Wirajaya ISKANDAR Jenita Berliana Jufri Juhari, Andi Rezal Jumarni Juwita, Marisa Kanayya, Yumna Kaprawi Kara, Aisyah Khaerunnisa Sukri Khalid Rijaluddin Kiljamilawati Kinanti, Hapsari Kusuma, Anggi Lestari, Tari Lidya Saraswati Dellaneyra Lilis Lomba Sultan Lomba Sultan Luthfiah M. Hairul M. Yusran S Majid, Ahmad Farham Marciafeli Marilang Mattalioe, Andi Syahrani Afdhal Meilani Putri Basri MIFTAHUL JANNAH Misbahuddin Misbahul Khair Muammar M. Bakry Muh Tabran Muh. Resky Akbar Muh. Rifqhi Al-Qadri Muhammad Arsyam Muhammad Fachri Muhammad Haikal Muhammad Rusli Muhammad Tahir Mulham Jaki Asti Mustafa, Zulhas' ari Mustika Nur Srikandi Musyfikah Ilyas Mutiara Nabil Akbar Nabila Farhana Sabir Nada Nur Kamaria Nahruddin Ni Putu Ayu Aprila Andra Kumara Nida Nurhasanah Nita Novita Nur Adilah Nur Azzahra Nur Khaera Nur, Awaluddin Nuraini Nurfadila nurfaika ishak Nurfianalisa Nurhikma Nursalam Nurul Aziza, Nurul NURUL AZIZAH Nurul Mujahidah Nurzaelani, Mohammad Muhyidin Patahuddin Pikahulan, Rustam Magun Putra, Andika Dwi Putri, Elsa Lolita Qadir Gassing Qadir Gassing, Qadir R, Abdul Rahman Rahantan, Ahmad Rahim, Yusuf Rahma Yuni Saputri Rahmadani, Mutiara Ivonni Rahmat Farham Rahmat Hermawan Ramadhani, Mutiara Ivonne Rasyid, St. Cheriah Razak, Syaiful Akbar Reza kurnia Rezki Syafa'at, Andi Airiza Rian Hidayat Rian Setiawan Ridwan Rifyan Zahir Rismania Tiara Milenia Robinsyah Rosmiati, Meiti Rusdi Tahir Rusniati Rusniati S, M. Yusran. Sabaruddin Sakhi, Dwi Fa’yi Arya Sakina Sangkala , Ismail Sanjaya, Muhammad Fahyu Sastrawati, Nila Saudi Septiana Dewi Putri Shabrina Syifa Salsabila Shadiq, Muh Ibnu Siti Aisyah Siti Mardiyati Sitti Asmah Sofyan Sri Rejeki Sri Sukmawati Sri Wahyuni suci, Nandita Fahira Sunuwati, Sunuwati Supardin Supriadi Supriadi Syahrur Rahmat Syarifuddin Tabran, Muhammad Talia Wandiyani Tari Lestari Tenri Nayyara Nurnaina Titi Andriani Tri Layla Salehah Umar B Ummi Khaerati Syam, Ummi Khaerati Usman Jafar Veny Usviany Vidia Putri, Evrilianti Wahyudi, Feri Eko Wardayani Widya wati Wiwik Handayani Wiwik, Wiwik Triulan Yuyuk Adelista Yuyun Alwania Walude Zahir, Rifyan Zahwa Aulia Zainuddin Zakirah, Zakirah Zulkifly