Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.916
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam JTSL (Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan) Jurnal Adabiyah Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Englisia Journal UIR LAW REVIEW Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar TERRA : Journal of Land Restoration Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Journal of Educational Research and Evaluation Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Unes Law Review BILANCIA Politea : Jurnal Politik Islam El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Qisthosia Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam International Journal of Progressive Mathematics Education Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Edukha : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tasamuh: Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat INDOGENIUS ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Sanjiwani: Jurnal Filsafat Kajian Sastra Nusantara Linggau ( KASTRAL) Padma: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat English Language Teaching Methodology (ELTM) SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Indonesia of Journal Business Law Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Global Futuristik : Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner Al-fiqh : Journal of Islamic Studies Cendekia Inovatif Dan Berbudaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Jurnal Nirta: Studi Inovasi Sosiosaintika : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Ilmiah Falsafah Bagimu Negeri : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum FAWAID: Sharia Economic Law Review JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Jurnal Sains Materi Indonesia IECON: International Economics and Business Conference Al-Qolamuna : Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam An Nafi’; Multidisciplinary Science AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Ulil Albab PESHUM Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Issues in Mathematics Educations (IMED) Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review JAMP As-Sulthan Journal of Education Jurnal Ilmu Hukum Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam DIGITAL BUSINESS INSIGHTS JOURNAL
Kurniati
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Disharmonisasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Analisis Konflik Normatif dan Solusi Integratif Adiyatza Masdar; Ahmad Fauzan Fatahillah; Kurniati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4409

Abstract

Penelitian ini mengkaji disharmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia dengan menitikberatkan pada konflik normatif serta perumusan solusi integratif. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan keberlanjutan dalam menyelaraskan norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk dan faktor konflik penyebab normatif antara hukum Islam dan hukum nasional serta merumuskan pendekatan integratif dalam upaya harmonisasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi terutama terjadi pada perbedaan asas, nilai, dan tujuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, kewarisan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Konflik tersebut juga dipengaruhi oleh pluralitas tafsir fiqh, keterbatasan kodifikasi hukum Islam, serta kecenderungan legislasi negara yang positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi integratif dapat ditempuh melalui pendekatan konstitusional dan nilai-nilai Pancasila, reinterpretasi hukum Islam secara kontekstual berbasis maqā ṣ id al-syarī'ah, reformasi legislasi, serta penguatan kelembagaan Peradilan Agama. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sumber nilai yang berkontribusi secara konstruktif dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan berkeadaban.
Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Black Campign Perspektif Siyasah Syar’iyyah Astriani; Kurniati; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4505

Abstract

Praktik black campaign dalam pemilihan umum merupakan fenomena yang berpotensi merusak integritas demokrasi dan etika politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan black campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum serta meninjaunya dari perspektif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, norma larangan black campaign diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d yang melarang penghinaan, hasutan, dan adu domba dalam kampanye. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan kebencian. Prosedur yang dilakukan bagi pelaku kampanye hitam telah diatur melalui mekanisme Bawaslu dan konsekuensi hukumnya yaitu sanksi administratif, etik, pidana, dan politik yang memberi efek jera serta menjamin integritas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pengaturan kampanye hitam sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah), karena mencegah kerusakan sosial serta menegakkan nilai kejujuran dan moralitas politik Islami. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan kesadaran etika politik dalam penyelenggaraan pemilu. serta menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat dalam menciptakan budaya politik yang etis, partisipatif, dan bermartabat dengan memperkuat mekanisme pengawasan edukasi publik berbasis nilai-nilai keislaman agar pemilu di Indonesia tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga mencerminkan substansi demokrasi yang beretika dan berkeadaban
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pembolehan kampanye di lembaga Pendidikan dan Fasilitas Pemerintah Perspektif Maqashid Al-Syariah Mutmainnah; Kurniati; Andi Akmal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4506

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap larangan kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu prosedur lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, eksistensi putusan tersebut dalam sistem hukum pemilu, serta analisis putusan dari perspektif maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan yuridis formal dan normatif syar’i. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, reduksi, dan penafsiran normatif terhadap bahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 lahir dari pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum akibat pertentangan dengan norma dalam batang tubuh pasal. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat dengan menghapus penjelasan norma yang bertentangan, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturan kampanye pemilu. Ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah, putusan ini sejalan dengan prinsip hifz al-‘aql karena menjamin kebebasan berpikir, akses informasi politik, serta partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan regulasi pemilu yang tegas, proporsional, dan komprehensif guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan netralitas lembaga pendidikan serta institusi pemerintah sebagai ruang publik.
Relevansi Asas Contrario Actus Terhadap Perubahan Regulasi Izin Usaha Pertambangan: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 501K/TUN/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah hidayat, Khair Tasnim Razak Naba; Kurniati; Darussalam Syamsuddin; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4599

Abstract

Perubahan regulasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu isu krusial adalah penerapan asas contrario actus dalam kondisi terjadinya peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas contrario actus dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2022 serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Sumber data utama berasal dari putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak menghapus kewajiban pejabat administrasi negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas contrario actus tetap mengikat sebagai bentuk akuntabilitas pejabat publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, eksekusi putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tentang Batas Usia dan Peerpanjangan Masa Jabatan Notaris Perspektif Siyasah Syar’iyyah Patongai, Alny Avasyah R.A; Kurniati; Adriana Mustafa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4887

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris menimbulkan dinamika konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengujian norma tersebut menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara pengaturan jabatan publik dan prinsip keadilan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma terkait batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris, serta menelaah penerapannya dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum tata negara dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan keadilan substantif dalam mempertimbangkan kapasitas dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum. Rasio pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, putusan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan jabatan publik. Putusan tersebut juga memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga mengoreksi norma yang berpotensi tidak proporsional. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan paradigma keadilan substantif dalam pengaturan jabatan publik di Indonesia.
Money Politic dalam Pemilu Indonesia Perspektif Fikih Siyasah Syauqi; Kurniati; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4917

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik money politic dalam pemilu Indonesia dari perspektif fikih siyasah dengan menelaah implikasi hukum, etika, dan moral terhadap integritas demokrasi. Money politic—terutama praktik serangan fajar—merupakan problem serius dalam penyelenggaraan pemilu meskipun telah dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui konsep internalisasi larangan money politic menjadi perilaku pemilih, (2) menganalisis mekanisme penguatan kesadaran anti–money politic, dan (3) menjelaskan peran nilai takwa sebagai faktor pembentuk konsistensi pemilih dalam menolak politik transaksional. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan normatif-syar’i, menggunakan sumber primer berupa ayat Al-Qur’an dan hadis tentang larangan risywah, serta sumber sekunder berupa literatur fikih siyasah, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa money politic adalah bentuk risywah yang merusak legitimasi kepemimpinan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Internalisasi larangan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan politik berbasis nilai Islam, pembudayaan sikap anti-suap, serta dakwah yang menekankan pentingnya memilih pemimpin berintegritas. Nilai takwa berfungsi sebagai kontrol moral internal yang mendorong umat Islam untuk menolak politik uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan money politic harus ditempuh melalui penegakan hukum, transparansi digital, dan pembinaan moral-spiritual agar pemilu berjalan selaras dengan prinsip etika politik dalam Islam.
Efektifitas Sosialisasi dan Pemahaman Publik dalam Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkep Perspektif Siyasah Syar’iyyah Shafar, Ahmad Ginannafsih; Kurniati; Andi Muhammad Akmal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5097

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas sosialisasi dan pemahaman publik dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Zakat memiliki peran penting tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat melalui lembaga resmi serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep serta menilai peran negara dalam pengelolaan zakat berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan syar’i dan sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pengurus BAZNAS dan masyarakat di Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti ceramah keagamaan, kerja sama dengan instansi pemerintah, dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, tingkat pemahaman mereka masih terbatas pada aspek umum dan belum sepenuhnya memahami sistem pengelolaan zakat secara kelembagaan. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, keterlibatan negara melalui BAZNAS dalam pengelolaan zakat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas sosialisasi zakat serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS.
Pluralisme Hukum dalam Sistem Kewarisan Anak Bungko: Dialektika Hukum Adat dan Hukum Islam di Masyarakat Pangkep Maulidah, Tahani Asri; Kurniati; Ilyas, Musyfikah; Tahir, Juraeri; Idrus, Achmad Musyahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 7 ISSUE 2, MAY 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v7i2.68614

Abstract

This study examines the inheritance distribution practice of the youngest child (anak bungko) in the Pangkep community from the perspective of legal pluralism between customary law and Islamic law. The main issue is the practice of granting a larger inheritance share to the youngest child, which does not fully conform to Islamic inheritance law. The research questions address the practice itself, societal and Islamic legal perspectives, and its implications for family justice. This study uses a qualitative method with a socio-legal approach based on literature review. The findings show that the larger share given to the youngest child is based on their social role in caring for parents and maintaining family continuity. While considered fair socially, it requires adjustment in Islamic law through grants and wills. This reflects a dynamic interaction between customary and Islamic law within legal pluralism.
Psychological determinants of student achievement in a short-term TOEFL workshop Jailani, Ahmad; Kamaliasari, Sri; Susilawati; Kurniati
Englisia Journal Vol 13 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ej.v13i1.32223

Abstract

This study examines the relationships between three psychological constructs—interest, anxiety, and grit—and academic achievement within a short-term TOEFL preparation workshop. Using a quantitative correlational design, data were collected from 18 prospective English teachers at a state Islamic college in Riau, Indonesia. Participants completed Likert-scale questionnaires measuring interest, anxiety, and grit, alongside pre- and post-intervention TOEFL tests. Spearman’s rank correlation analysis revealed no statistically significant associations between any of the psychological factors and achievement gains. Interest demonstrated a weak negative correlation (ρ = -0.370, p = 0.131), while anxiety (ρ = 0.022, p = 0.931) and grit (ρ = 0.032, p = 0.899) exhibited negligible positive correlations. Linearity tests further confirmed the absence of significant relationships. These findings challenge prevalent assumptions regarding the direct predictive power of psychological traits on short-term test performance in intensive preparation contexts. Instead, they suggest that variables such as instructional quality, baseline language proficiency, and contextual support systems may exert a greater influence on outcomes in brief, focused interventions. Although interest, anxiety, and grit are well-established correlates of long-term academic success, this study indicates their limited role in explaining achievement variance within condensed training formats. The study concludes by recommending further investigation into a broader range of cognitive, instructional, and situational factors that may impact TOEFL performance, particularly in English as a Foreign Language (EFL) settings characterized by limited resources or geographic isolation.
Negosiasi Etika dan Estetika Konten TikTok Muslim dalam Perspektif Hukum Islam Sarsil MR; Kurniati; Misbahuddin
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11915

Abstract

The development of TikTok has made algorithmic visibility, short-video aesthetics, and participatory culture important elements of contemporary Muslim expression. However, studies directly connecting the platform’s logic with Islamic legal ethics remain fragmented. This study aimed to analyze the negotiation of ethics and aesthetics in Muslim TikTok content and to formulate an evaluation framework based on maqāṣid al-syarī‘ah. This normative legal study employed a qualitative approach with a literature review design. The units of analysis comprised retrievable scholarly works on TikTok, digital religion, Islamic communication, content analysis, and Islamic legal theory, which were purposively selected based on their relevance to platform practices and normative evaluation. The data were organized into a literature matrix and subsequently analyzed through qualitative content analysis, legal interpretation, and comparative synthesis. The findings identified four main patterns: algorithmic aesthetics shapes visibility and imitative practices; ethical concerns arise in relation to informational accuracy, dignity, bodily representation, and monetization; digital religious authority becomes more accessible yet increasingly performative; and maqāṣid al-syarī‘ah provides contextual criteria for distinguishing between maṣlaḥah and mafsadah. This study concludes that aesthetic innovation is not inherently contrary to Islamic ethics but requires proportional boundaries based on the protection of religion, life and dignity, intellect, progeny, and property. The formulated evaluation matrix offers conceptual and practical contributions by bridging Islamic legal reasoning and platform-based digital culture in the evaluation of Muslim TikTok content.
Co-Authors , A A Istri Adeka Saputri -, Sutra A. Firda Abd Rahman R Abd. Qadir Gassing Abd. Rahman Abd. Rahman Abd. Rahman R Abd. Rauf M. Amin Abdul Hafid Abdul Rahman Abubakar, Achmad Achmad Musyahid Idrus Adiyatza Masdar Afriani Ahmad Fauzan Fatahillah Ahmad Jailani, Ahmad Ahmad Pitoni Ainil Wahdaniyah Aliahardi Winata Alimuddin, Hardiyanti Amal Ashraf Amatullah Amin, Putri Aprilyana Idi Amirah Zahra Maulidyah Andi Akmal Andi Marwah Andi Muhammad Akmal Andi Muhammad Syukur Andi Sani Silwana Andi Syahru Ramadhan Andi Tabrani Rasyid andi, fadhil Andika Dwi Putra Anisa, Nur Ainun Anniza Abdi Arafah arham, ihsan Arif Rahman Aris, Aryan Arisyanti Arya Hidayat as-Siddiq, Hasbi Asdar Asgar Ashar ASNI Astriani Aswar Aulia Shaafirah Aulia, Astri Aviva Riani Puteri Irma Aziza Icksan Bagus Satrialdy Azhar Baiq Farista Baso Intang Sappaile Bayu Fajar Susanto Belinda Putri Faradhiva Burhan, Abd Rukman Chitra Dedi Supriadi Diah Novita Sari Didik Pramono, Didik Dini khaerani Eka Puji Lestari Elfarisna Erlina Rahmayuni, Erlina Erna Hastuti Fadhil, Andi Fadia Indah Sari Fadillah Eka Putri Faidati, Wind Fattah, Salman Fini Rinayani Firda Firman Firmansyah Fitri Wulandari Gerry Sangra Gunawan Gunawan Gunawan, Syahrul Hamzah Hardianto S Haris Kulle, Haris Herman, Welly Hermawan, Adithia hidayat, Khair Tasnim Razak Naba Hikmah Hilda Hinaya Hindun Umiyati Hisbullah Hisbullah Hisbullah Ian Vanath Alhakim Idris Alfarizi Ifiasr ILHAM Imam Makmun Imran, Muh. Fadhil Abdillah Indra Yanto indra, A.Indraerawati Indriyani MS, Eka Irlan Irlan Irwan Hidayat Irwan Wirajaya Jenita Berliana Juhari, Andi Rezal Jumarni Juwita, Marisa Kamaliasari, Sri Kanayya, Yumna Kaprawi Khaerunnisa Sukri Khalid Rijaluddin Kiljamilawati Kinanti, Hapsari Kusuma, Anggi Lestari, Tari Lidya Saraswati Dellaneyra Lilis Lomba Sultan Luthfiah M. Hairul M. Yusran S Majid, Ahmad Farham Marciafeli Marilang Mattalioe, Andi Syahrani Afdhal Maulidah, Tahani Asri MIFTAHUL JANNAH Misbahuddin Misbahuddin Misbahul Khair Moh Alamsyah Noor Muammar Bakry Muawan, Muhammad Habib Muh Alghifari Muh Farhan Bausat Muh Tabran Muh.Adzan Muhammad Afdal Amirullah Muhammad Arsyam Muhammad Fachri Muhammad Nur Hidayat Muhammad Rusli Mulham Jaki Asti Mustafa, Adriana Mustafa, Zulhas' ari Mustika Nur Srikandi Musyfikah Ilyas Musykifah Ilyas Mutiara Mutmainnah Nabila Farhana Sabir Nabila Khairunnisa Nahruddin Ni Putu Ayu Aprila Andra Kumara Nida Nurhasanah Nita Novita Nur Adilah Nur Amanda Jaya Nur Azzahra Nur Khaera Nur, Awaluddin Nuraini Nurainun Maharani Nurbaeti Nurfadila Nurfadillah Wilmayanti Nurfaika Ishak Nurhidayat Nurhikma Nursalam NURUL AZIZAH NURUL HIKMAH Nurul Mujahidah Nurul Safitri Nurzaelani, Mohammad Muhyidin Othman, Muhammad Remy Patahuddin Patongai, Alny Avasyah R Patongai, Alny Avasyah R.A Pikahulan, Rustam Magun Putra, Andika Dwi Putri, Elsa Lolita Qadir Gassing R, Abdul Rahman Rahantan, Ahmad Rahim, Yusuf Rahma Yuni Saputri Rahmadani, Mutiara Ivonni Rahmat Hermawan Rahmatika Kayyis Rahmiati Ramadhani, Mutiara Ivonne Rasdiyanah, Rasdiyanah Rasyid, St. Cheriah Razak, Syaiful Akbar Rian Hidayat Rian Setiawan Ridwan Rifyan Zahir Rismania Tiara Milenia Robia Astuti Robinsyah Rosmiati, Meiti Rusdi Tahir Rusniati Rusniati S, M. Yusran. Sabaruddin Sabri Samin Sakhi, Dwi Fa’yi Arya Sakina Salpiyah Sangkala , Ismail Sanjaya, Muhammad Fahyu Sarsil MR Satriani Saudi Septiana Dewi Putri Shadiq, Muh Ibnu Shafar, Ahmad Ginannafsih Siti Mardiyati Siti Rahayu Sitti Aisyah Kara Sofyan Sri Astuti Sri Rejeki Sri Sukmawati suci, Nandita Fahira Sunuwati, Sunuwati Supardin Supriadi Supriadi Susilawati Syamsuddin, Darussalam Syarif, Muh Isra Syarifuddin syauqi Tabran, Muhammad Tahir, Juraeri Talia Wandiyani Tari Lestari Titi Andriani Umar B Umar Laila Umirahayusari Ummi Khaerati Syam, Ummi Khaerati Veny Usviany Vidia Putri, Evrilianti Wahyudi, Feri Eko Wardayani Widya wati Wiwik Handayani Wiwik, Wiwik Triulan Yoga, Yoga Saputra Yusnadia Achda Saputri Yuyun Alwania Walude Zahir, Rifyan Zahwa Aulia Zainuddin Zakirah, Zakirah Zulhas’ari Mustafa Zulkifli Zulkifly Zulrahmadi