p-Index From 2020 - 2025
7.892
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Natural Science: Journal of Science and Technology JURNAL HUTAN LESTARI El-Hayah : Jurnal Biologi Jurnal Asy-Syari'ah Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Metode : Jurnal Teknik Industri LENSA (Lentera Sains): Jurnal Pendidikan IPA Preventif Journal Jurnal Basicedu WAJAH HUKUM EduReligia : Jurnal Pendidikan Agama Islam Wave: Jurnal Ilmiah Teknologi Maritim Lensa : Jurnal Kependidikan Fisika Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesian Review of Physics (IRiP) Jurnal Ners jurnal hukum agama hindu widya kerta Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal) Prophetic Law Review Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Diversity: Disease Preventive of Research Integrity Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT CAHAYA MANDALIKA (ABDIMANDALIKA) Abdimas: Papua Journal Of Community Service Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Jurnal Abdiraja Community Research Of Epidemiology (CORE) Empiricism Journal Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung An Nawawi Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis Lensa: Jurnal Kependidikan Fisika Journal of Educational Sciences Jurnal Basicedu DUNIA KEPERAWATAN: JURNAL KEPERAWATAN DAN KESEHATAN Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Al Gizzai: Public Health Nutrition Journal International Journal of Essential Competencies in Education International Journal of Language and Ubiquitous Learning Dedikasi: Journal of Community Engagement and Empowerment JPAP (Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan) Sociality: Journal of Public Health Service Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir International Journal of Ethnoscience and Technology in Education Spektra : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK) PANDALUNGAN : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal El-Thawalib
Claim Missing Document
Check
Articles

UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER (KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM HINDU) Pratama, I Kadek Dwi Deva; Habibi, Habibi; Suarna, I Nyoman
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 5 No 2 (2022): Vo. 5 No. 2 Nopember 2022
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v5i2.766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perspektif hukum Hindu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisa bahan hukum dapat dinyatakan bahwa penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan suatu pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, sehingga bagi konsumen yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat menggugat ganti rugi baik melalui lembaga pengadilan maupun di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif sedangkan perlindungan hukum preventif dapat melalui KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) serta sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya dalam perspektif hukum Hindu belum ditemukan secara khusus upaya perlindungan hukum represif atas pelanggaran penjualan obat-obatan keras tanpa resep dokter, namun dari aspek perlindungan hukum preventif mengacu kepada ajaran Ayurveda dimana dijelaskan bahwa “seorang balean mempersiapkan obat dalam berbagai bentuk dan bermanfaat bagi banyak penyakit dan dipersiapkan untuk seorang pasien bukan untuk keperluan banyak orang”. Ajaran inilah yang menjadi dasar hukum secara Hindu mengenai perbuatan yang berhubungan dengan bidang penjualan obat-obatan bagi kesehatan.
FUNGSI FINANCIAL INTERMEDIARY PERBANKAN DALAM HUKUM HINDU Bagiartha W, I Putu Pasek; Habibi, Habibi
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i1.1015

Abstract

Pengkajian fungsi perantara keuangan menitikberatkan pada telaah unsur perbankan konvensional sebagai rujukan konsep dalam Hukum Hindu sehingga tujuan dan manfaat pengkajian diarahkan untuk mengetahui konsep teoritik fungsi lembaga financial intermediary perbankan berdasarkan Hukum Hindu yang akan bermanfaat dalam menjaga eksistensi keilmuan ajaran Hukum Hindu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara dokumentasi untuk dianalisa secara deskriptif kualitatif. Fungsi financial intermediary perbankan yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat merupakan kategori kegiatan ekonomi dari aspek produksi dan distribusi, sehingga dalam Hukum Hindu digolongkan sebagai Waisya pada Warnadharma. Pengkategorian tersebut menempatkan Arthasastra yang merupakan bagian dari Upaweda dalam Weda Smerti, khususnya pada kelompok Manawa Dharmasastra sebagai dasar hukum financial intermediary perbankan, yang secara spesifik mengacu pada hubungan kepercayaan subjek hukum perbankan berdasarkan legalitas perjanjian dan bunga yang diatur dalam Manawa Dharmasastra Buku VIII Sloka 165 (kesepakatan), Sloka 163 (kecakapan), Sloka 143 (objek tertentu), dan Sloka 164 (kausa yang halal). Sedangkan mengenai pengaturan bunga tercantum dalam Manawa Dharmasastra Buku X Sloka 115 dan 116 (alas hak pengenaan bunga), Manawa Dharmasastra Buku VIII Sloka 152 (suku bunga bersyarat), dan Sloka 142 (besaran pemberlakuan bunga).
MODERASI BERAGAMA SEBAGAI MEDIA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI LOMBOK Habibi, Habibi; Bagiartha W, I Putu Pasek
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1276

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisi konkritisasi konsep moderasi beragama dan bentuk pengaplikasikan konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di lombok. Hasil kajian menunjukan bahwa Konsep moderasi beraagam dapat ini dapat dilihat pada ajaran agama Hindu dan Islam yang mengedepankan kerukunan yakni ajaran Tat Tvam Asi maupun Vasudhaiva Kutumbakan dalam Hindu, dan ajaran Ukhuwah Islamiyah dalam Islam, yang secara esensial mengarahkan bahwa kerukunan atau harmonisasi hanya akan terwujud apabila tetap menjunjung tinggi penghormatan hak tanpa adanya unsur pemaksaan, dalam moderasi beragama adalah larangan perbuatan diskriminasi dalam segala bentuk yang didasarkan pada unsur pemaksaan maupun kekerasan, termasuk bentuk kekerasan seksual, sedangkan pengaplikasikan konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum dalam pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di Lombok tereduksi pada upaya perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan hak yang dilakukan dalam bentuk preventif seperti upaya pencegahan berupa informasi publik terkait dengan kebijakan regulasi pencegahan dan penganggulangan kekerasan seksual dikampus, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan unit-unit khusus dilingkungan kampus dan Sedangkan perlindungan hukum represif lebih merujuk pada penjatuhan sanksi melalui prosedur yang telah ditetapkan.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN MEDIA PEMBELAJARAN POWERPOINT BASED ON ANDROID PADA MAHASISWA CALON GURU Sukroyanti, Baiq Azmi; Habibi, Habibi; Herayanti, Lovy; Putrayadi, Wirawan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cahaya Mandalika (Abdimandalika) Vol. 3 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/abdimandalika.v3i2.1190

Abstract

The policy of learning activities in the midst of technological advances based on Android requires teachers to create interactive and effective learning. One of the learning components that teachers must have is mastery of interesting, interactive, and effective learning media that can be applied in the classroom both offline and online. Therefore, the purpose of service is to help and facilitate prospective teachers in mastering learning media by utilizing android applications so that they can be applied to students. The method applied is training and mentoring in creating and applying Android-based Pawerpoint learning media. These results are expected to provide information in varying the use of interactive learning media that can be implemented in the classroom. In addition, this PowerPoint based on Android learning media is expected to be able to assist teachers in creating interactive and fun learning activities so that students are able to achieve the desired learning competencies.
Mathematics Literacy of Grade 4 Elementary School Students in Solving HOTS Type Mathematics Problems Aulia, Hantika; Habibi, Habibi; Risnawati, Risnawati
Journal of Educational Sciences Vol. 7 No. 2 (2023): Journal of Educational Sciences
Publisher : FKIP - Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jes.7.2.p.256-268

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of mathematical literacy possessed by students related to the completion of HOTS-type questions found in FPB and KPK content. Written exams, interviews, and documentation are the three data collection methods used in this study. The participants in this study were three children at Grade 4 Elementary School 001 Air Tiris. The level of the students' mathematical abilities ranged from high, medium, and low. The ability to solve problems and frame problems, the ability to apply mathematics, and the ability to communicate are the three components of mathematical literacy skills used in this study. The results of the study show that the use of HOTS-type math problems for learning mathematics improves problem solving, application of mathematics, and communication. According to the introduction to the section, There are still wrong answers, so each student's mathematical literacy is unique. Students have demonstrated the ability to understand and construct problems, particularly in the areas of problem solving and problem formulation. Students' conceptual and procedural problem-solving abilities in mathematics are limited, and this limits their ability to adequately apply mathematics to real-world situations. In terms of communicating, not all students are able to write responses in a logical way. In addition, they do not write down clear problem-solving strategies and do not include conclusions.
IMPLIKASI CALON TUNGGAL PILKADA KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAERAH: Implications of a Sole Candidate in the Tasikmalaya Local Election on the Quality of Regional Democracy Habibi, Habibi
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3017

Abstract

AbstractThe general election is activities of citizens, which are held every five years. In this activity the General Election Commission (KPU) as the organizer prepares all the needs to run elections based on related regulations, which has been changed several times. In former regulation, there is no stipulation on independent candidate nor  single-candidate local leader election. Political parties has roles to fulfil, two of them are political education and regeneration of political cadres. There are 17 political parties in Tasikmalaya but none of them nominate their best cadres. This article tries to describe the implications of single candidate in head of regency election to political parties. By applying qualitative research and empirical-juridical approach, it shows that there was an agreement between political parties in 2015 Tasikmalaya head of regency election to advocate single candidate, while independent candidates as alternative choice for people should fulfil various requirements that hindered their candidacies. Normatifly this phenomena has legal base with the Constitutional Court Decision No. 100/PUU/XIII/2015 that granted Effendi Ghazali’s plead, but substantially damaging democracy. It is feared to occur that a candidate who has strong financial backup influences political elite to support single candidacy. This condition can also discourage political partied to generate new cadres that has great capabilities to compete in general elections.Keywords:head of regency election, single candidate, political party Abstrak Pemilihan Umum adalah kegiatan warga Negara yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dalam kegiatan ini KPU sebagai lembaga penyelenggara memper­siapkan segala kebutuhan untuk berjalannya pemilihan. Regulasi UU yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah sudah mengalami beberapa perubahan. UU sebelumnya tidak mengatur  calon tunggal dalam konstestasi pilkada. Munculnya fenemona calon tunggal mendorong Mahkamah Konstitusi mengeluarkan  putusan untuk diper­silahkan­nya calon tunggal. Uniknya salah satu tugas peran dan fungsi partai politik adalah edukasi politik, kaderisasi, lembaga yang kompetitif dalam pilkada, tidak mau mencalonkan dari kader-kader terbaiknya, padahal jumlah partai saat ini di Kabupaten Tasikmalaya sudah mencapai 17 partai. Tujuan tulisan ini adalah untuk memaparkanimplikasi calon tunggal kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap partai politik. Dengan pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antar parpol pada masa pemilu tahun 2015 di Kabupaten Tasikmalaya untuk mengusung satu pasangan saja. Adapun calon perseorangan sebagai pilihan alternatif dihadapkan pada persyaratan yang menghambat proses pencalonan. Secara normatif hal tersebut tidak menjadi masalah dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/XIII /2015, namun secara substansi demokrasi hal tersebut berdampak buruk. Dikhawatirkan muncul kecenderungan pasangan calon yang mempunyai modal besar untuk membayar elit-elit politik agar dapat mempengaruhi munculnya calon tunggal serta mengurangi kemampuan organisasi dalam mencetak kader dan pemimpin yang mampu bersaing di arena pemilu.Kata kunci: Pemilihan Kepala Daerah, kandidat tunggal, partai politik.
Kajian Tafsir Tahlili pada Surat Al-Furqan Haris, Abdul Rauf; Habibi, Habibi
Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 1 No. 1 (2020): Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62109/ijiat.v1i1.10

Abstract

Allah Ta’ala has sent down His blessed book so that people who believe in it to pay attention or sprinkle His verses. As for the background of writing this thesis, it starts from the verse of Allah which uses livestock to liken the polytheists. human beings who in fact have intellect and position on earth are likened to livestock, the Qur’an with its beautiful arrangement of words full of wisdom of course there is a lesson in the parable. Therefore, the formulation of the problem in this study is what is the wisdom in the parable. This type of research is in the form of a library, so the data source data is in the form of library material based on primary and secondary sources. The method used is the method of tahlili which in this study describes the content of the verses studied such as reasonable letter by letter, reasonable verse by verse, vocabulary meaning, asbab an-nuzul and interpretation according to the scholars of tafsir. From the research that has been done can be obtained a conclusion that the wisdom in the parable of livestock with the polytheists is to give a lesson to humans how important it is to always keep lust so as not to exceed the limits that make the perpetrator can not receive the light of truth and be grateful for the blessings of guidance in Islam. using the hearing and intellect that Allah Ta'ala has bestowed in order to understand the verses of the Qur'an. Abstrak Allah Ta’ala telah menurunkan kitabnya yang berkah supaya manusia yang meyakininya untuk memperhatikan ataupun mentadaburi ayat-ayat-Nya. Adapun latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari ayat Allah yang menggunaka hewan ternak untuk mengumpamakan orang-orang musyrik. manusia yang pada hakikatnya mempunyai akal dan kedudukan di muka bumi diserupakan dengan hewan ternak, Al-Qur’an dengan susunan lafaznya yang indah penuh hikmah tentu terdapat pelajaran didalam perumpamaan tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini apa hikmah dalam perumpamaan tersebut. Jenis penelitian ini berbentuk kepustakaan, maka data sumber datanya ialah berupa bahan pustaka berdasarkan sumber primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah metode tahlili dimana dalam penelitian ini menguraikan kandungan dari ayat yang dikaji seperti munasabah surat dengan surat, munasabah ayat dengan ayat, pengertian kosakata, asbab an-nuzul dan penafsiran menurut para ulama tafsir. Penelitian mendapat sebuah kesimpulan bahwa hikmah dalam perumpamaan hewan ternak dengan orang musyrik ialah memberikan pelajaran kepada manusia betapa pentingnya senantiasa menjaga hawa nafsu agar tidak melampaui batas yang menjadikan pelakunya tidak bisa menerima cahaya kebenaran dan mensyukuri nikmat hidayah dalam agama islam dengan cara menggunakan pendengaran dan akal yang Allah Ta’ala anugrahkan guna memahami ayat-ayat Al-Qur’an.
Reformulation Of Business Competition Law Enforcement Based On A Hybrid Model Habibi, Habibi
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 2 December 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss2.art2

Abstract

Private enforcement in business competition law enforcement has several weaknesses rendering it sub-optimal in its compensation function. This article proposes a reformulation of business competition law enforcement based on a hybrid model for enhancing private law. This article uses a normative method with laws and regulation, cases, and a conceptual approach: law materials in the form of laws and regulations and Business Competition Supervisory Commission and court judgements are analyzed using hybrid theory so the weaknesses of business competition law enforcement can be identified, then, the result of a reformation proposal can be obtained by evaluating the result of analysis which are presented argumentatively. The result of this research study shows that a privately triggered public enforcement pattern which is implemented in private enforcement cannot work as compensation function optimally. The weakness in regulating private enforcement has created many obstacles for the appellant of trade damage. It is necessary to reformulate the business competition law enforcement in the future by enhancing private enforcement. The enforcement is conducted by facilitating the claimants with diverse features which ease them to get compensation for the trade damage they suffer.Keywords: Private enforcement; public enforcement; hybrid modeling; competition lawReformulasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berbasis Model HibridaAbstrakPenegakan hukum perdata dalam penegakan hukum persaingan usaha memiliki beberapa kelemahan sehingga fungsi kompensasinya kurang optimal. Artikel ini mengusulkan reformulasi penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan model hibrida untuk menyempurnakan hukum perdata. Artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual: bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta putusan pengadilan dianalisis menggunakan teori hibrida sehingga kelemahan penegakan hukum persaingan usaha dapat diidentifikasi, maka, hasil usulan reformasi dapat diperoleh dengan mengevaluasi hasil analisis yang disajikan secara argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola penegakan publik yang dipicu oleh hal-hal keperdataan yang diterapkan dalam penegakan hukum perdata tidak dapat memberikan fungsi kompensasi secara optimal. Kelemahan dalam mengatur penegakan hukum perdata telah menciptakan banyak hambatan bagi pemohon gugatan kerugian dalam hubungan keperdataan. Ke depan, perlu dirumuskan kembali penegakan hukum persaingan usaha dengan meningkatkan penegakan hukum perdata. Penegakan tersebut dilakukan dengan memfasilitasi penggugat dengan beragam fitur yang memudahkan mereka untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka derita.Kata Kunci: Penegakan privat; penegakan publik; model hibrida; hukum persaingan usaha
MERARIK KODEQ ANTARA TRADISI DAN PROBLEMATIKA YURIDIS PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK Habibi, Habibi; Bagiartha W, I Putu Pasek
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i1.2466

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis kausalitas antara merariq kodeq dengan tradisi masyarakat Suku Sasak Lombok dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dalam pencegahan merarik kodeq. Penelitian ini menggunakan normative empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Merarik kodeq bukan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Suku Sasak. Dikatakan demikian, karena tradisi merarik itu sendiri memiliki pakem adat yang mengedepankan pada nilai tanggung jawab dan kemandirian yang jika dikalkulasikan akan merujuk pada usia kedewasaan pelaku merarik maka perbuatan merarik kodeq merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder. Nilai kearifan lokal yang dikedepankan sebagai upaya pencegahan perbuatan merarik kodeq lebih tertuju pada pendekatan kekeluargaan akan kemandirian dan tanggung jawab berupa pemberian pemahaman akan dampak negatif merarik kodeq baik oleh perangkat desa, Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat. Namun penerapan pendekatan kekeluargaan ini belum berjalan efektif dikarenakan dari aspek struktur, kewenangan pencegahan seakan-akan tertuju pada peran Kantor Urusan Agama untuk menolak pencatatan pernikahan dan hanya bersifat sanksi administratif kependudukan semata sehingga diperlukan keberadaan lembaga adat yang memiliki otoritas penjatuhan sanksi pidana dan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa merarik kodeq ini. Kemudian dari aspek kultur yang mengacu pada rendahnya pemahaman masyarakat akan pakem tradisi merarik , aspek substansi yang telah menunjukkan kepekaan perangkat masyarakat di tingkat desa dan dusun dalam bentuk regulasi aspek substansi menjadi satu-satunya komponen perlindungan dan penegakan hukum yang berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan merarik kodeq itu sendiri.
Hubungan Pengetahuan Perawat Terhadap Self Care Deficit pada Pasien Gangguan Jiwa Zaman, Badrul; Bukhari, Bukhari; Nurlaili, Nurlaili; Rabial, Jihan; Husna, Nurul; Habibi, Habibi
Jurnal Ners Vol. 9 No. 3 (2025): JULI
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v9i3.44683

Abstract

Pengetahuan perawat terhadap self care deficit melibatkan pemahaman tentang konsep self care. Perawat harus memahami konsep dasar self care, termasuk aktivitas sehari-hari yang memperhatikan perawatan diri seperti menjaga kebersihan diri, makan/minum, berhias diri dan toileting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan perawat terhadap self care deficit pada pasien gangguan jiwa di RSUD dr Fauziah Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi penelitian adalah seluruh perawat ruang UPIP di Wilayah Kerja RSUD Dr Fauziah Bireuen berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah total sampling berjumlah 20 orang. Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 26 September sampai dengan 06 Oktober 2024. Hasil uji univariat diperoleh mayoritas pengetahuan perawat di RSUD dr Fauziah Bireuen sebagian besar pada kategori cukup dengan frekuensi 9 orang (45%) dan mayoritas self care deficit di RSUD dr Fauziah Bireuen sebagian besar pada kategori buruk dengan frekuensi 11 orang (55%). Hasil analisis bivariat didapatkan nilai ρ (0,003) < α (0,05), yang berarti ada hubungan pengetahuan perawat terhadap self care deficit pada pasien gangguan jiwa di RSUD dr Fauziah Bireuen. Diharapkan pada perawat dapat memberi informasi untuk menambah wawasan tentang penanganan masalah keperawatan jiwa terutama pengetahuan dan self care deficit
Co-Authors Agus Gunawan AHMADI Ahzan, Sukainil Akhir, Rahmiatul Alan Nuari, Alan Ali Djamhuri Alibar, Muhamad Andi Susilawaty, Andi Anekawati, Anik Apriyanti, Nurvilia Ariska, Merry Arpian, Arpian Aryani, Heny Asrori, Moh. Nidhomul Aswad, Ahmad Nur Aulia, Hantika Ayu Ratna Sari Azizah, Lathifatul Muwafiq Azmi, Irham Bayyinatul Muchtaromah Bilad, Muhammad Roil Bukhari Bukhari Chandra Chandra D Farhamsa, D Damayanti, Dwi Santy Dwi Pangga Dwi Santy Damayati, Dwi Santy Dyah Ayu Fajarianingtyas Edelweiss, Mozza Pinkan Edy Supriyanto Elfia Sukma, Elfia Fadilah, Himmi Raudatul Faidhil, Faidhil Faizah Faizah Fatmawaty Mallapiang, Fatmawaty Fitri April Yanti, Fitri April Fuaddunazmi, Muhammad Fuadunnazmi, M. Gani, Helmy Gummah, Syifa'ul Gummah, Syifa’ul Gummah, Syifaul Gummah, Syifa’ul Gummah, Syifa’ul Habibburahman, L. Hadi Samanto, Hadi Harahap, Ain Zahrona Harahap, Risalan Basri Haris, Abdul Rauf Haris, Widya Astuti Haris Harsojo Harsojo Hasan Ashari Oramahi Hendra, Muh. Herowati, Herowati Histiarini, Aprisa Rian I PUTU PASEK BAGIARTHA W I Wayan Sudarsana Ibrahim, Irviani Imam Maliki Indah Kurniawati Ismail, Ahmad La Ode Jayawarsa, A.A. Ketut Jenny Putri Hapsari Joselevich, María Junita, Syamsurya Kahar, Muhammad Syahrul Kartono, Agung Khalisa, Wafiq Salsabillah Kusuma, Haris Perdana Lagu, Abdul Majid H.R. Lovy Herayanti M. Amin Qodri M. Fais Satrianegara, M. Fais Maharani, Zaskia Maindo, Laode Isram Makki, Muhammad Maman Rumanta Manurung, Yolanda Iriana Matlubah, Helliyatul Maulahamdi, Hudisa Maulinaa, Dita Miniharianti, Miniharianti Mohammad Adnan Muhamad Ikhsan Muhammad Iqbal Saifur Rohman Muhiddin, Retno Munawir Amansyah Munawwarah, Khairiyatul Muslim, Pepep Puad Musorif, Musorif Nabila, Putri Nadi Suprapto Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita Nildawati, Nildawati Nugraheni, Ari Dwi Nuning Yudhi Prasetyani Nurfahmiatunnisa, Nurfahmiatunnisa Nurfaidah Nurfaidah Nurfaika Nurfaika Nurhaida Nurhaida Nurlaili Nurlaili Nurlailiyah, Alfi Nurul Husna Ode, Endang Syahputri Pangga, Dwi Prasetya, Bagas Prasetya, Dwi Sabda Budi Pratama, I Kadek Dwi Deva Pratiwi, Ananda Dwi Prayogi, Saiful Purnamasari, Nurkomaria Rabial, Jihan Riska Sinta Amelia Risnawati Risnawati Rizal, Pahrur Rohman, Syariat Wahyu Nur Roihan, Akmal Romdoni, Dede Hermin Rony Marsyal Kunda Rosmidah Rosmidah Saefudin, Ach. Safitri, Alifia Safriani, Desy Ariesta Samsun Hidayat Sari, Emilia Sarriyani, Sarriyani Setyo Admoko Sirojuddin Sirojuddin Siti majidah siti rodiah Soekarta, Rendra Suarna, I Nyoman Sudirman Sudirman Suhaimi Suhaimi Suhardianto, Suhardianto Sukroyanti, Baiq Azmi SULIYANAH SULIYANAH Suriani, Ari Suryati Suryati Susrianingsih, Susrianingsih Syabana, Rizal Andi Syamsul Alam Syamsul Alam, Syamsul Syarfaini Syarfaini, Syarfaini Syarif, Isymiarni Syukroyanti, Baiq Azmi Taufik Samsuri Thaufiq, Muhammad Thohirin, Nur Ahmad Utama Alan Deta Wati, Henny Diana Wikan Budi Utami Wira, Muhammad Alif Wirawan Putrayadi, Wirawan Yahya, M. Illfani Zahroh, Fatimatus Zaman, Badrul