Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan Alat Mesin Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Dalam KUHPerdata Kadek Nanda Saputra; Dewi Septiana; Dora Mustika; Sepriyadi Adhan S; Dinda Anna Zatika
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9139

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah perjanjian antara petani sebagai penyewa dan pengelola taksi Alsintan sebagai pemberi sewa, yang dibuat tanpa dokumen tertulis dengan pembayaran sewa dilakukan setelah petani panen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian, kekuatan mengikat para pihak, serta kekuatan pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan Live Case Study. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata. Dalam hal pembuktian, perjanjian tersebut hanya mengandalkan kepercayaan para pihak sehingga sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, perjanjian sewa menyewa sebaiknya dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh para pihak, serta disaksikan oleh para saksi guna memperkuat pembuktian.
Upaya Hukum Keperdataan oleh Nasabah Bank dalam Menghadapi Pencurian Data Pribadi Akibat Kejahatan Siber Muhammad Irfan Maulana; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Selvia Oktaviana; Nenny Dwi Ariani
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5526

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan perbankan telah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, namun pada saat yang sama juga memperbesar risiko kejahatan siber, khususnya pencurian data pribadi nasabah. Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merugikan hak privasi dan rasa aman nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum tanggung jawab perdata bank atas pencurian data pribadi akibat kejahatan siber serta mengkaji bentuk-bentuk upaya hukum keperdataan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui studi dokumen terhadap bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi apabila terbukti lalai dalam melindungi data pribadi nasabah. Nasabah berhak menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil serta menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal bank, arbitrase, pengadilan, maupun Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan merupakan bagian penting dari tanggung jawab hukum bank guna menjaga kepercayaan dan kepastian hukum bagi nasabah di era digital
Gugatan Class Action Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Atas Pelanggaran Sertifikasi Halal Regita Surya Prameswari; I Gede AB Wiranata; Sepriyadi Adhan S; Ahmad Zazili; Zulkarnain Ridlwan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5785

Abstract

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk dan hak konsumen. Namun, pelanggaran sertifikasi halal masih terjadi dan merugikan masyarakat. Dalam situasi ini, mekanisme class action menjadi relevan karena memungkinkan konsumen menggugat secara bersama-sama secara lebih efisien dan memberikan tekanan hukum yang lebih kuat kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai gugatan class action digunakan atas pelanggaran sertifikasi halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada secara normatif dan melalui studi kepustakaan serta dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah gugatan class action relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memungkinkan konsumen menuntut haknya secara kolektif dengan lebih efisien. Meskipun UUJPH tidak mengatur secara khusus mengenai class action, UUPK melalui Pasal 46 serta PERMA No. 1 Tahun 2002 memberikan dasar hukum dan prosedur pengajuannya. Class action dipandang efektif karena kasus pelanggaran sertifikasi halal umumnya menimbulkan kerugian massal dengan fakta dan dasar hukum yang seragam. Melalui mekanisme ini, sekelompok konsumen dapat diwakili oleh beberapa orang untuk mengajukan gugatan tanpa harus melakukan tuntutan individual yang memakan waktu, biaya, dan proses panjang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Mekanisme Gugatan class action menjadi sangat relevan dalam kasus pelanggaran sertifikasi halal karena sifat kerugian yang biasanya dialami secara massal dan memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, serta jenis tuntutan.
Relevansi Asas Itikad Baik Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum Pada Sengketa Agreement Di Indonesia Safitta Amanah; Hamzah Hamzah; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Akib; Rohaini Rohaini
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5252

Abstract

The development of digital transactions encourages the use of clickwrap agreements as a form of electronic contracts that raises issues related to legal certainty and protection. The main problems lie in the formalistic nature of the agreement (pseudo-consent), the integrity of the parties' positions, and the weak implementation of the principle of good faith. This research is important to examine the relevance of the principle of good faith in ensuring justice and legal certainty in the signing of digital contracts. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach, as well as qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that clickwrap agreements are legally recognized in Indonesia, but still face weaknesses in substantial aspects. The principle of good faith plays a corrective instrument to assess the propriety and fairness in contracts, especially in protecting the weaker party. This study concludes that the enforcement of the principle of good faith and regulatory harmonization are necessary to achieve optimal legal certainty and protection.
Konstruksi Hukum Perjanjian Kredit Usaha Tani dan Penyelesaian Wanprestasi Secara NonLitigasi pada BPR di Kabupaten Lampung Timur Fadillah Sani Fudiyati; Wati Rahmi Ria; Dewi Septiana; Sepriyadi Adhan S; Siti Nurhasanah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.4722

Abstract

The distribution of Agricultural Business Credit (KUT) by regional banks is frequently hindered by high default rates due to climate fluctuations and farmers' managerial failures. This study aims to analyze the legal construction of KUT agreements, the classification of default triggers, and non-litigation dispute resolution mechanisms at PT BPR Fajar Warapastika. Employing an empirical legal method with sociological and statutory approaches, all field and literature data were analyzed using a qualitative evaluative technique. The findings reveal that the bank applies prudential principles during the pre-contractual phase to ensure good faith and the fulfillment of contract validity requirements under the Civil Code. Securing collateral using a Deed of Sale and Purchase without a Mortgage Deed legally positions the bank as a concurrent creditor. The bank consciously relies on socio-cultural ties as a substitution for formal property protection. All forms of crop failure and managerial incompetence are classified as pure negligence, rather than force majeure (overmacht). Consequently, dispute resolution is pursued through credit restructuring, voluntary asset sales, and the involvement of kinship networks, which is accommodated by third-party payment regulations. This practice demonstrates a syncretism between formal civil law and local customary law. In conclusion, non-litigation resolution for KUT defaults effectively restores creditors' financial rights, despite leaving legal vulnerabilities due to the absence of absolute executory rights.
Analisis Proses dan Hambatan Pendaftaran Motif Tenun Suat Songket Baduy Luar sebagai Indikasi Geografis Asal Provinsi Banten Syafira, Sofiyatul; Adhan, Sepriyadi; Trijaya, Moh. Wendy
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8227

Abstract

This study is motivated by the existence of Tenun Baduy Luar from Desa Kanekes, Banten Province, as an important cultural heritage that embodies the aesthetic, philosophical, and cultural identity values of the Baduy community. Produced using traditional techniques with the unique and highly meaningful Suat Songket motif, this weaving reflects the community’s close relationship with nature and customary traditions, yet it has not obtained legal protection as Indikasi Geografis (Geographical Indication, GI) in accordance with Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. The research aims to identify and analyze the obstacles in the process of recognizing the Suat Songket weaving motif as a GI originating from Banten Province, examined from legal, administrative, and sociocultural aspects, as well as from the level of awareness among indigenous communities regarding the protection of communal intellectual property. The study employs an empirical juridical approach, using primary data collected through interviews with artisans, customary leaders, and relevant local government officials, and secondary data obtained through literature review; legal and sociological approaches are applied to examine regulations and the socio-cultural conditions of the Baduy community. The findings show that the Suat Songket motif possesses distinctive characteristics closely linked to the geographical and cultural identity of the Baduy people, but it has not yet fully met the requirements for legal protection under the GI scheme. The main obstacles include the absence of a formally structured managing organization, limited integration of administrative data among local stakeholders, and insufficient outreach on the importance of GI for the preservation and protection of communal intellectual property. The study concludes that GI recognition for the Suat Songket weaving motif has the potential to provide effective legal protection, safeguard product authenticity and quality, and enhance its economic value and competitiveness in both local and global markets. The implications highlight the importance of government support and active participation of indigenous communities as key to realizing the sustainable preservation and development of weaving crafts based on Geographical Indications.
OPTIMALISASI PERPUSTAKAAN DESA SEBAGAI PUSATKEGIATAN LITERASI MELALUI PENATAAN DAN PENGELOLAANPERPUSTAKAAN DI DESA SRIKATON Sepriyadi Adhan S; Sefira; Rifqi; Devin; Anggi; Najwa; Selvi; Suci
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 03 (2026): September 2026
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v6n03.3566

Abstract

Perpustakaan desa memiliki peran penting dalam mendukung budaya literasi masyarakat melalui penyediaan sumber bacaan dan ruang belajar. Namun, pemanfaatannya belum optimal apabila kondisi ruang, penataan koleksi, dan pengelolaannya belum tertata dengan baik. Kegiatan KKN Tematik Literasi Periode II Tahun 2026 di Desa Srikaton dilaksanakan melalui program pengelolaan kembali perpustakaan desa sebagai upaya mengoptimalkan fungsinya sebagai ruang kegiatan literasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan, kerapian, dan daya tarik perpustakaan agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, khususnya oleh anak-anak. Metode pelaksanaan dilakukan melalui observasi kondisi awal, penataan ruang, penataan dan inventarisasi koleksi buku, pembersihan ruangan, penambahan dekorasi bertema literasi, serta penataan administrasi perpustakaan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan kondisi perpustakaan yang lebih tertata, bersih, menarik, dan nyaman dibandingkan sebelum dilakukan pengelolaan. Penataan koleksi dan penambahan dekorasi bertema literasi juga menciptakan suasana ruang yang lebih mendukung kegiatan membaca dan aktivitas literasi. Dengan demikian, pengelolaan kembali Perpustakaan Desa Srikaton dapat menjadi upaya dalam mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai ruang belajar dan pendukung kegiatan literasi masyarakat.
EDUKASI ETIKA BERMEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN RUANG PRIBADI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LITERASI HUKUM SISWA SMAN 4 BANDAR LAMPUNG Ati Yuniati; Sepriyadi Adhan S; Eka Deviani; Mohammad Wendy Trijaya; Mega Metalia; Keysa Bila Aldama; Chetrine Br Meliala; Regita Surya Prameswari; Fegita Maharany
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 03 (2026): September 2026
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v6n03.3571

Abstract

Penggunaan media sosial yang semakin intensif di kalangan remaja menghadirkan tantangan dalam penerapan etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi, khususnya terkait privasi, consent, serta kekerasan berbasis gender online. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum siswa SMAN 4 Bandar Lampung mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi di internet. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum yang meliputi penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Materi yang diberikan mencakup pengertian media sosial, batasan hukum privasi dan konsep consent di dunia maya, sanksi hukum pelanggaran ruang pribadi dan kekerasan berbasis gender online, serta panduan menjaga keamanan ruang pribadi dan data digital. Kegiatan diikuti oleh 50 siswa dan beberapa guru SMAN 4 Bandar Lampung.  Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum peserta, yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata dari 52,5 pada pretest menjadi 76,7 pada posttest. Selain peningkatan hasil evaluasi, peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti penyampaian materi serta aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi dapat menjadi upaya yang efektif  dalam meningkatkan literasi hukum siswa serta mendorong penggunaan media sosial yang lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab. 
Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Secara Lisan dan Akibatnya Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak Fatiha Nashwa Putri Hendryan; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Dinda Anna Zatika
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum perjanjian lisan pinjam pakai tanah serta implikasinya terhadap penguasaan tanah secara melawan hukum melalui studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan didukung teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Namun, perjanjian lisan memiliki kelemahan dari segi pembuktian apabila terjadi sengketa dan tidak mengalihkan hak kepemilikan atas tanah, melainkan hanya memberikan hak untuk menggunakan dan menguasai tanah secara sementara. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menentukan adanya penguasaan tanah secara melawan hukum bukan berdasarkan lamanya penguasaan fisik atas tanah, melainkan berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1011 yang dimiliki para penggugat. Sementara itu, para tergugat tidak mampu membuktikan dalil jual beli tanah dengan akta autentik. Oleh karena itu, penguasaan tanah oleh para tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan yang bersifat deklaratif dan kondemnator tersebut memulihkan hak para penggugat serta memerintahkan pengembalian keadaan seperti semula (restitutio in integrum). Penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian tertulis dan bukti kepemilikan yang sah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah.
Perlindungan Hukum Pemilik Lahan atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Komersial Ridho Aldiansyah; Sepriyadi Adhan S; Mohammad Wendy Trijaya; Dita Febrianto; Dora Mustika
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9367

Abstract

Perjanjian bagi hasil merupakan hubungan hukum keperdataan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sengketa wanprestasi terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Pantai Sari Ringgung dan pemilik lahan pribadi (Bapak Zulkarnain Halim) terkait penggunaan akses jalan dalam penyelenggaraan acara Sari Ringgung Countdown Festival. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK, serta mengevaluasi akibat hukum yang timbul dari tindakan wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini murni merupakan hubungan kontraktual keperdataan mengenai penggunaan akses lahan dengan klausul kompensasi tiket sebesar Rp27.000,00 per pengunjung (dari harga tiket Rp100.000,00), dan bukan merupakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (UUPBH). Hakim secara tepat menerapkan Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban pokok pemenuhan prestasi sebesar Rp116.478.000,00 (perhitungan Rp27.000,00 × 4.314 pengunjung riil) yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus. Penelitian merekomendasikan agar para pihak merumuskan klausul kewajiban secara terperinci dan memahami batas keberlakuan UUPBH dibanding hukum kontrak umum.
Co-Authors Adelia Anggraini Adhitya Miasa Sengaji Aditya Permana Aditya Permana Adrianto, Yudho Adzra, Nabilah Agit Yogi Subandi Ahmad Zazili Ainani Ulya Al Queena Belqiis Albet Maulana Rahmawan Alexander Wardhana Tamba Alieffa Nanda Alieffa Nanda Ervian Alifvio Bramandika Karindra Aliuni, Lembayung Azzahra Ameera Nurril Avriella Eka Putri Amnawaty Amnawaty Andaresta, Revi Andika SAputra Angelica Sheren Maharani Anggi Annisa, Fiki Ria Ardiyansyah, Yoga Ariesta, Azzahra Putri Arif, Wayan Santie Artanami Sitanggang Asep Sukohar Ati Yuniati Ati Yuniati Aulia, Safira Auliany, Nafisa Aura Carissalonika Aurellia Salsabilla, Adinda Ayu Tri Wahyuni Azzahra Khoirunnisa Bella Dwijayanti1 Bila Aldama, Keysa Bunga Cahya Bunga Laudya cahaya denisa, Norma Cahaya Pita Nelita Sitompul Carissa Selena, Dyandra Chetrine Br Meliala Chintia Sindi Chania Primadani Cinta Natasya Rivani Noer Dea Aulia Putri Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Desvita, Ni Made Devin Dewi Septiana Deyana Nashwa Devayu Diana Rose Tambunan Dianne Eka R Dianne Eka Rusmawati Diffa Kurnia Dina Salsabila Dinda Anna Zatika Dinda Ariandini Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Ditavarsya, Riega Dora Mustika Dwi Ariani, Nenny Dwi Pujo Prayitno Echa Cristi Eka Deviani Eka Deviani Eka Putri, Ameera Nurril Avriella Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Emanuell Christiano Novianus Gultom Endah Trihandayani Engelica, Naomi Ervianda Dwijaya Putra Fadhilatul Amiroh Fadillah Sani Fudiyati Fajar, Muhamad Nur Farhan Gibran, Muhammad Farros Syarief Fatiha Nashwa Putri Hendryan Fatuha, Akmal Alfian Febriana, Nabilah Febyanti Simarmata Fegita Maharanny Fegita Maharany Firmansyah, Ade Arif FX Sumarja FX Sumarja, FX Gabriel Deni Pratama Georgius Karis Paschali Ghanyy, Rafly Grahito Satria Anggara Hafidz Thoriqsyah Hamzah Hamzah Hamzah Hamzah Hamzah Han Damaila Kirana Sita Hanny Queena Marrizahra Harahap, Zahra Zamaya Harsa Wahyu R Harsa Wahyu Ramadhan Harsa Wahyu Ramadhan Hasmal, Aditia Leo Heni Siswanto Herendra, Ricardo Hidayat, Yuliyan Hieronymus Soerjatisnanta I Gede AB Wiranata I Gede Arya Bagus Wiranata Inka Pricillia Aristy Jesica Jessen Marbun Joni Emirzon Juliyani, Adellia Juwita, Kiki Kadek Nanda Saputra Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kelvin Akhmad Kuranii Keysa Bila Aldama khairunnisa, Fadia Khoirun Nisa Thalita Prasetia Kiki Juwita Kirana Sita, Han Damaila Labib Muhadz, Muhammad Laxemi, Komang Raja Vidya Lindati Dwiatin Livia Antonia Liza, Putri Permata M. Wendy Trijaya Made Widhiyana Manik, Irvan Juli Alfredo Marlia Eka Putri Maura Rahmatusyifa Adzani Maureen Asikin Mega Metalia, Mega Miranda Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Akib Muhammad Faisal Aziz Muhammad Habibi Muhammad Havez Muhammad Irfan Maulana Muhammad Labib Muhadz Muhammad Zacky Samjaya Najwa Najwa Silmisya Hanif Nasywa Nurfadila Natamiharja, Rudi Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Nicholas Rahmad Hidayat Ningrum, Aji Pratiwi Kusuma Novalita br Siboro Noverman Duadji Novia Dwi Ramadhanella Novita Tresiana Nunung Radliyah Nunung Rodliyah Nunung Rodliyah Nur Kholan Karima Nurfani, Anggun Nurmayani Nurmayani NURMAYANI NURMAYANI Pandu Apriliansyah Pandu Galang Pangestu Pangestu Prasetyo Pranata, Fernanda Putra, Ervianda Dwijaya Putri Idrus, Indrayati Qorry Kharisma Sari Ragil Mustika Sari Rahel Tita Azarya Ramadhan, Rofif Raza Regita Surya Prameswari Regita Surya Prameswari Regita Surya Prameswari Reni Safitri Restya Amanda Putri Ria Wierma Putri Ridho Aldiansyah Rifqi Rinaldy Amrullah Risha Aprilia Riska Pebri Utami Rodhi Agung Saputra Rohaini Rohaini Sabila Faza Fariha Safero, Muhammad Daffa Safitta Amanah Safitta Amanah Salsabila Nazhwa Anindya Salsabila, Dina Sanjaya, Alfulan Nur Saputra, Damar Widi Saputri, Ragil Sari, Tri Sinta Sasmitha, Shela Satria Prayoga Sausan Tadzkia Shalihah Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sefira Selvi Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Setiawan, Ananda Rafli Putra Shela Sasmitha Simbolon, Thessaloniq Clara Syebat Siti Khoiriah SITI MAHMUDAH Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Sona Asnawi Stephen Danuarta Simarmata suci Sumarja, F.X. Sunaryo Sunaryo Sunaryo Surya Laga surya prameswari, regita Syafira, Sofiyatul Syamsiar, Syamsiar Tita Azarya, Rahel Torkis Lumban Tobing Torkis Lumbantobing Trijaya, M. Wendy Trijaya, Moh. Wendy Ulya, Ainani Unda, Unda Upik Hamidah Upik Hamidah Upik Hamidah Virginia Nuh Reza Amanda Wahyu Andika Wahyu Ramadhan, Harsa Warda Zakiya Wati Rahmi Ria Wati Rahmi Ria Yennie Agustin Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yennie Agustin MR Yohana Maria Girsang Yuliyan Hidayat Yusdiyanto Zulaikha, Aisah Atnia Zulkarnain Ridlwan