Articles
PROBLEMATIKA FATWA MUI SEBAGAI PRODUK HUKUM ISLAM
Umar B;
Gassing, Qadir;
Kurniati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56015/gjikplp.v10i4.243
The Qur'an and hadith are the main sources of Islamic teachings. Both contain rules that serve as guidelines for thinking and behavior for Muslims. The rules contained in these two basic principles or sources are then popularly referred to as Islamic law. The ulama studied and explained it through their ijtihad, thus giving birth to formulations relating to legal issues called fiqh. The main problems of this research are 1) What is the Essence of Ulama Fatwa 2) How is the Ulama Fatwa Ijtihad Method 3) How is the Ulama Fatwa Enforced. This research is a type of library research, namely research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. This research was carried out by reading, reviewing and analyzing various existing literature, in the form of the Qur'an, hadith, books , as well as research results. The results of this research are that a fatwa is a mufti's response or answer to requesting a fatwa or problems occurring in society related to legal issues. As for the approach usually used by a mufti in issuing or establishing a fatwa including: Nash qat'i approach, qauli approach, and approach Manhaji. However, if people in Indonesia do not obey the fatwa, there are no sanctions imposed on him because of a fatwa is not of the same status as the law.
The Burden of Leprosy Reaction in the Post-Elimination Era: A Study from Gresik City, Indonesia
Kinanti, Hapsari;
Kurniati;
Faidati, Wind
Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Vol. 36 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Faculty of Medicine, Universitas Airlangga
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/bikk.V36.1.2024.41-46
Background: The attention of leprosy management has shifted to reduce the burden of leprosy complications, including leprosy reactions. Leprosy reaction is the predominant cause of nerve impairment that leads to disability and lowers the quality of life of the affected. Purpose: The aim of this study was to provide primary data about leprosy reaction epidemiology, risk factor, and outcomes in the post-elimination era. Methods: A cross-sectional study was held in a general hospital in Gresik City, Indonesia, to give clinical demography, risk factors, and outcomes of leprosy reaction. Result: New leprosy reaction cases remain detected each year. There were 57 (58.8%) out of 97 leprosy patients who had a reactional episode. The incidence of leprosy reactions has been increasing in the last three years. The multibacillary (MB) group and type 2 reactions dominated leprosy reactions, which mostly occurred in the young adult population. Some of the leprosy reaction patients had developed a complication due to prolonged steroid usage. Conclusion: Leprosy cases in a young population with a high risk of developing reaction episodes need collaboration in the management to prevent deformity in youth.
Kedudukan Akal dan Wahyu dalam Islam dan Fungsinya sebagai Al-Syifa’ pada Gangguan Kejiwaan
Pramono, Didik;
Sultan, Lomba;
Kurniati
JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL ILMIAH FALSAFAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/jif.v10i1.2472
This article discusses the struggle for the role of reason and revelation in the treatment of mental disorders. This article attempts to find points of contact and points of difference between revelation and reason in the treatment of crazy people. This research includes qualitative type of library research. The data comes from various relevant journal and book sources. Based on this study, it is concluded that reason is the standard for someone to be given a burden/taklif or a law. People whose minds are disturbed so that they are unable to differentiate between good and bad are called mentally disturbed people. Treatment and treatment of mental disorders and illnesses can include self-control, simplicity of life, staying away from bad morals, and making reason the essence of oneself. The revelation approach can also be taken by using the Al-Qur'an as medicine.
ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA KONTEN PODCAST KAESANG PANGAREP EPISODE 5 PENCITRAAN
Kurniati;
Robinsyah;
Ahmad Pitoni
Kajian Sastra Nusantara Linggau Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Kastral
Publisher : LP3MKIL
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55526/-.v3i2.525
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui jenis kata baku dan tidak baku pada konten youtube podcast kaesang pangarep episode 5 tentang pencitraan. Teknik pengambilan data didapat melalui cara mendownload video dari youtube keasang pangarep lalu mendengarkan, mencacat, mengidentifikasi serta mengklasifikasikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari kesalahan kata baku dan tidak baku yang digunakan narasumber dan pembawa acara dalam podcast tersebut. Peneliti menemukan 25 buah kata tidak baku yang terdapat dalam podcast yang terdiri dari 2 narasumber dan 3 pembawa acara. Faktor latar belakang si penutur sangat memengaruhi gaya bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi.
Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tatanan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Tabran, Muhammad;
Kurniati;
Abd. Rahman R;
A. Firda
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 4 No 1 (2023): Article in Press
Publisher : STAI DDI Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55623/au.v4i1.169
Hukum Islam dalam beberapa peraturan perundang-undangan diIndonesia, sudah mulai di akui keberadanya dalam tatanan hukum, Walau demikian, bukan berarti hukum Islam tersebut diberlakukan secara paksa terhadap masayarakat atau agama lainnya, ada klausul-klausul tertentu yang harus dipenuhi agar nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam hukum tersebut dapat diberlakukan, eksistensi hukum Islam di Indonesia diperkuat dengan teori-teori munculnya hukum dan bentuk eksistensi hukum islam di Indonesia ialah menjadi sumber hukum serta sudah ada daerah yang mempergunakan hukum islam sebagai hukum, dan sudah banyak pula undang-undang yang menyerap dari hukum islam sebagai hukum negara diberbagai bidang muamalah. Metode penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian serta akan memberikan hasil kajian yang bersifat deskriptif analitis yuridis.
Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
Andi Sani Silwana;
Kurniati;
Abd. Rahman R
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 4 No 1 (2023): Article in Press
Publisher : STAI DDI Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55623/au.v4i1.177
Penelitian ini bertujuan mengetahui Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan teologi normatif dan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa ulama merupakan hasil dari konfigurasi formulasi hukum Islam, Fatwa tersebut merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang bertalian dengan persoalan atau masalah yang diperhadapkan kepadanya. Fatwa ulama biasanya merupakan himbauan dari sekelompok ulama dan terkadang merupakan seruan ulama tertentu kepada masyarakat luas atau masyarakat tertentu. Hasil fatwa ulama di Indonesia, secara nasional dituangkan dalam bentuk fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia
indra, A.Indraerawati;
Kurniati;
Abd Rahman R
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 4 No 2 (2023): Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : STAI DDI Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55623/au.v4i2.207
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Pendidikan, Politik dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan teologi normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam di Indonesia melalui kontribusi dua ormas Islam yakni Muhammmadiyah dan Nahdatul Ulama sangat berpengaruh hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pendirian Lembaga-lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi, institusi, politeknik bahkan akademi yang berada dibawah naungan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, sedangkan dalam bidang Politik Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama telah banyak berpartisipasi dalam memberikan fatwa dalam pembentukan perundang-undangan seperti kritik dan sarannya dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari setiap ormas Islam yang terdapat di Indonesia, masing-masing memiliki karakter dan pengaruh tersendiri dalam pengembangan dan upaya penegakan hukum Islam. Namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi. Pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (diyānī), tetapi juga dalam bidang qaḍā’i (yudisial) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam masing-masing organisasi.
Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi
Firda;
Kurniati;
Abd Rahman R;
Muh Tabran
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 4 No 2 (2023): Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : STAI DDI Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55623/au.v4i2.216
Abstract, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional dalam melaksanakan transaksi. Perbankan syariah sebagai bagian struktur keuangan Islam turut berperang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian. Namun demikian banyak yang menganggap sistem perbankan syariah sama halnya dengan sistem perbankan konvensional. Hal itu hanya didasarkan adanya tambahan atas pinjaman bagi bank syariah dan simpanan nasabah bank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), karena mengumpulan informasi dan data diperoleh langsung beberapa referensi dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah dalam melaksanakan transaksi seperti tidak adanya bunga di perbankan syariah sedangkan di bank konvensional berdasarkan indikator ditentukan. Selain itu bank syariah melakukan transaksi berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang prinsipnya tidak terdapat unsur riba, maysir, gharar, zalim serta objek haram. Berbeda dengan bank konvensional yang pelaksanaan transaksinya secara konvensional, yang mana jasa dalam melakukan pembayaran berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Kesimpulannya, perbandingan kinerja bank syariah dan konvensional dimana bank syariah pelaksanaan transaksinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sedangkan bank konvensional berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
Problematika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Arisyanti;
Kurniati;
Abd Rahman R
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 4 No 2 (2023): Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : STAI DDI Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55623/au.v4i2.217
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas problematika perbankan syariah. Penulis menggunakan penelitian kepuatakaan (Library Research) dengan metode tematik . Dan yang di jadikan sebagai data sekunder dalam penelitian iniyakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu buku-bukudan jurnal-jurnal mengenai problematika perbankkan syariah di Indonesia. Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Perbankan syariah untuk menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan bertransaksi dengan sistem syariah, ada beberapa faktor yang menjadi keunggulan bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional yakni: menyertakan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap transaksi, adanya keterikatan emosional secara religi antara bank dan nasabah, adanya keadilan dalam bagi hasil simpanan dan pembiayaan. Bank syariah harus mampu bersaing denganbank konvensional dengan mengkombinasikan kekuatan korelasi antara pemerintah, institusi pendidikan serta inovasi dari pihak bank syariah itu sendiri. Bank syariah juga dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan pangsa pasar.
Kontribusi Etika Politik Islam Terhadap Penyelesaian Korupsi di Indonesia
Andika Dwi Putra;
Zahir, Rifyan;
Razak, Syaiful Akbar;
Kurniati
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : CV Putra Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58540/jipsi.v3i2.583
The social and political challenges faced by Muslim countries, such as conflict and corruption, necessitate a comprehensive approach rooted in strong values. Prolonged conflict and rampant corruption have impeded development and eroded public trust in the government. This research seeks to investigate the role of Islamic political ethics in resolving conflicts and curbing corruption in modern Muslim countries. The research methodology employed is qualitative analysis, utilizing a literature review to assess the principles of Islamic political ethics, including justice, transparency, and accountability, as well as their application within contemporary political contexts. The research findings demonstrate that Islamic political ethics offer a robust moral framework for cultivating a more equitable and responsive government. The principle of justice encompasses the fair allocation of resources and the safeguarding of individuals' and vulnerable groups' rights. Transparency and accountability in decision-making processes can mitigate corruption and enhance public trust. While challenges persist, such as varying interpretations and the instrumentalization of religion for political purposes, with the requisite commitment, Islamic political ethics can bolster social and political progress in present-day Muslim countries. In conclusion, Islamic political ethics hold considerable promise in surmounting social and political challenges by upholding the values of justice, transparency, and accountability. It is anticipated that the recommendations derived from this research will contribute to the enhancement of governance in Muslim countries.