p-Index From 2021 - 2026
18.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy) Buletin Agrohorti Jurnal Hortikultura Indonesia (JHI) Vegetalika LAW REFORM Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat jurnal niara Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Hasanuddin Economics and Business Review SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Ulul Albab Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik PEDULI: Jurnal Imiah Pengabdian Pada Masyarakat Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal I La Galigo : Public Administration Journal AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik JAF- Journal of Accounting and Finance jurnal ilmiah hospitality CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Sosial Humaniora Sigli Jurnal Abdi Insani Jurnal Inovasi Penelitian LEGAL BRIEF Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP) Unram Journal of Community Service (UJCS) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Jurnal Abdi Panca Marga Publicio : Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Malikussaleh Social and Political Reviews ANJANI Journal (Medical Science & Healthcare Studies) Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya Neo Journal of economy and social humanities JOEL: Journal of Educational and Language Research Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir Jurnal Pengabdian Masyarakat JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS) Innovative: Journal Of Social Science Research JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan JATIMAS : Jurnal Pertanian dan Pengabdian Masyarakat Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora Law and Economics International Journal Multidisciplinary Journal of International Multidisciplinary Research Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam SASI Tadibiya; Jurnal Agama dan Pendidikan Islam Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi JADMENT: Journal of Administration and Development Jurpis Majelis: Jurnal Hukum Indonesia J-CEKI Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) (Studi Pada Kantor Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo) Siti Marwiyah; Renny Puspitarini; Abdur Rahman Sholeh
INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi ) Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/intelektual.v10i2.1084

Abstract

Problems with public services still often occur, many abuses are committed by the government, starting from the regional to village levels. The lack of implementation and knowledge of good governance makes the public service bureaucracy a bad value in the eyes of society. The application of good governance can be used as part of an effort to implement democratic principles in public services, in view of the current situation of public services that need to be applied regarding good governance in order to achieve good organizational goals, in achieving these goals it is necessary to be supported by human resources. namely employees have the attitude of the principle of good governance. This paper intends to examine the Implementation of the Principles of Good Governance in improving the performance of SIUP servers at the Tiris District Office based on analytical theory according to the United Nations Development Program (UNDP) Sedarmayanti (2012: 5) in Serdamayanti which consists of the Principles of Accountability and the Principle of Transparency, the principle openness and the principle of legal certainty. This study used descriptive qualitative method. The selection of informants was deliberately selected who were considered to understand the matter to be studied, taking data from sources deemed relevant according to the issues and themes raised, so as to produce reliable data and determine the accuracy of research results. The results of this study indicate that the application of the principles of good governance namely Accountability, Transparency, Openness, and Legal Supremacy of the Bureaucratic Apparatus indicates that it has been quite effective and carried out optimally in improving the performance of public service apparatus, especially in serving trade permits at the Tiris District Office.
Implementasi E-Arsip Sebagai Wujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Sektor Publik (Studi Kasus: SMPN 9 Probolinggo) Yuliandani, Dewi; Marwiyah, Siti; Mubaroq, Husni
Ulul Albab: Majalah Universitas Muhammadiyah Mataram Vol 27, No 1 (2023): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jua.v27i1.23400

Abstract

Arsip menjadi sumber data dan info penting dalam pengadministrasian pada keberlangsungan kegiatan organisasi. Penting bagi organisasi ada tata kelola arsip yang memuat kemudahan identifikasi dalam penyimpanan dan pencarian serta minim kerusakan dan kehilangan. Sistem kearsipan manual beralih pada sistem kearsipan digital. Perubahan ini dikenal dengan E-Arsip. E-Arsip diterapkan dalam kegiatan pendidikan seperti di SMPN 9 Kota Probolinggo. Hal ini menarik untuk diteliti secara mendalam terutama pada riset terdahulu belum ada yang membahas terkait pelaksanaan E-arsip sesuai kebijakan publik dan standarisasi pelayanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data utama dihimpun melalui wawancara kepada narasumber yang memahami ruang lingkup E-Arsip dan SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Narasumber terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan Tata Usaha. Hasil riset memaparka konsep pelaksanaan E-Arsip di SMPN 9 Probolinggo sesuai dengan teori implementasi kebijakan serta teori standarisai pelayanan. Implementasi E-Arsip Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di SMPN 9 Probolinggo dilandasi Teori Implementasi Kebijakan Publik meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Birokrasi, Struktur Birokrasi. Serta Teori standarisasi layanan meliputi Transparan; Akuntabilitas; Kondisional; Partisipatif; Kesamaan hak; dan Keseimbangan hak dan kewajiban.
Implementasi Pelayanan E-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kota Probolinggo Marwiyah, Siti; Puspitarini, Renny Candradewi; Anggara, Nugraha Bayu
Ulul Albab: Majalah Universitas Muhammadiyah Mataram Vol 27, No 2 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jua.v27i2.23401

Abstract

Abstrak: Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menjadikan teknologi sebagai komoditas utama bagi masyarakat pada umumnya. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang lengkap dan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik seperti bidang perpajakan di daerah. Adanya inovasi dalam pelayanan publik seperti E-SPPT, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemungutan pajak serta memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah Kota Probolinggo juga meluncurkan aplikasi E-SPPT PBB pada peringatan Hari Jadi ke-663 pada tahun 2022. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian guna mengetahui Implementasi Pelayanan E-SPPT PBB di BPPKAD Kota Probolinggo). Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan metodenya menggunakan metode deskriptif. Pelaksanaannya dilakukan wawancara terbuka untuk mengamati, mendeskripsikan, dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, hasil wawancara dan lainnya. Hasil penelitiam menunjukkan E-SPPT PBB di BPPKAD Kota Probolinggo selaras dengan Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III, meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Birokrasi, dan Struktur Birokrasi. Disertai dengan standarisasi pelayanan E-SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang cukup baik denganProsedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana prasarana, dan Kompetensi petugas. Abstract: The rapid development of technology has made technology the main commodity for society in general. This phenomenon poses a challenge for the government to provide complete facilities and competent human resources, so as to improve public services such as taxation in the regions. The existence of innovations in public services such as E-SPPT, is expected to increase efficiency and effectiveness in the tax collection process and provide satisfaction to the community in fulfilling tax obligations. The Probolinggo City Government also launched the PBB E-SPPT application on the 63rd Anniversary in 2022. This is interesting to conduct research to find out the Implementation of E-SPPT PBB Services at BPPKAD Probolinggo City). The research used is qualitative research, while the method uses descriptive methods. The implementation was carried out open interviews to observe, describe, and analyse the data by collecting data, interview results and others. The results of the research show that E-SPPT PBB in BPPKAD Probolinggo City is in line with the Theory of Public Policy Implementation according to Edward III, including Communication, Resources, Bureaucratic Attitudes, and Bureaucratic Structure. Accompanied by the standardisation of land and building tax (PBB) E-SPPT services that are quite good with Service Procedures, Service Time, Service Fees, Service Products, Infrastructure, and Officer Competence. 
TINJAUAN YURIDIS KONSUMEN DENGAN MEMBELI PRODUK IPHONE EX-INTER TANPA JAMINAN KUALITAS DAN JAMINAN RESMI DI INDONESIA MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 Kibiantoro, Miraj; Prawesthi, Wahyu; Marwiyah, Siti; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i01.1495

Abstract

Kemajuan yang terjadi pada era modern saat ini membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, Terutama kemajuan pada bidang teknologi, Dimana kebutuhan masyarakat saat ini dalam melakukan aktivitasnya membutuhkan suatu teknologi yang dapat membantu dan menunjang kebutuhan maupun gaya hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup tersebut maka masyarakat dapat melakukan suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa, dimana transaksi jual beli itu timbul karena adanya suatu perikatan yang mendasari jual beli tersebut, dalam melakukan perikatan yang akan menimbulkan perjanjian antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan asas itikad baik, dimana pada transaksi di zaman modern saat ini asas itikad baik seringkali diabaikan oleh pihak pelaku usaha, seperti yang terjadi dalam kasus transaksi jual beli iphone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi yang menimbulkan kerugian pada konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut. Konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha berhak medapata perlindungan hukum atas hak-haknya sesuai yang terdapat dalam Undang-Unang Perlindungan Konsumen, maka dari itu upaya perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan keberadaanya. Tujuan penulisan dalam Tesis ini teridiri dari tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum tehadap konsumen dalam transaksi jual beli iphone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Sulfiarini, Wiwin; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1502

Abstract

Tesis ini melakukan analisis hukum terhadap pembukaan rahasia bank dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menghadapi kompleksitas perkembangan ekonomi global, sektor perbankan menjadi pusat perhatian dalam upaya menjaga integritas keuangan dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk tindak pidana pencucian uang. Pembukaan rahasia bank, sebagai instrumen pencegahan, menjadi sorotan dalam kajian ini. Melalui analisis mendalam terhadap dasar hukum dan regulasi yang mengatur pembukaan rahasia bank, tesis ini menggali prosedur dan mekanisme praktik yang diterapkan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya ketentuan rahasia bank, kepentingan antara nasabah dan bank dapat terlindungi. Rahasia bank merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bank dengan menggunakan prinsip Know Your Customer (KYC) dan hal ini merupakan prinsip yang sangat mendukung dan hal terpenting bank dalam melakukan kegiatan usaha. Pada sisi lain, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tersangka dan terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang.
KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1509

Abstract

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions). Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana kedudukan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia? dan Bagaimana keadilan restoratif pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Keadilan restoratif pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika bahwa penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan yaitu: tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.
EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM POLRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA Mansyuri, Zaqiya Alfi; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1510

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.
PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA OLEH POLRI Indraswara, Frista Sonna; Amiq, Bachrul; Prawesthi, wa; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1511

Abstract

Dalam peraturan-peraturan yang ada, NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) tidak dapat digunakkan secara ilegal untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum nasional cukup jelas mengatur bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan secara legal dalam hal pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun seiring Perkembangan teknologi perhubungan dan telekomunikasi serta ilmu kedokteran dan farmasi yang sangat pesat ini melahirkan berbagai peluang dan tantangan yang sering terjadi banyaknya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan bahwa efek yang sangat merugikan bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi, bahkan berakibat kematian. Belum lagi berbagai resiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS yang disebabkan penggunaan alat atau pun jarum suntik yang dilakukan bergantigantian antara para pengguna. Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang , Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar”. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.
REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN Mintarum, Ahadin; Cornelis, Vieta Imelda; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1715

Abstract

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah utama di Indonesia, sebuah negara yang sedang berkembang dan membuat langkah maju. Semakin banyak zat-zat, terutama narkotika, yang masuk ke dalam peredaran, dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Dibutuhkan upaya dan dedikasi yang besar dari setiap lapisan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengatasi masalah ini. Rehabilitasi, yang menekankan pada terapi dan pemulihan daripada hukuman atas tindakan mereka, adalah jenis hukuman yang berhak diterima oleh pengguna narkotika sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Terdapat prosedur asesmen terpadu yang harus dijalani oleh pecandu narkotika dalam penegakan hukum sebelum dapat direhabilitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi penggunaan asesmen terpadu oleh lembaga penegak hukum dalam memerangi penyalahguna narkotika dan untuk mendata tantangan-tantangan yang dihadapi sejauh ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk (1) menentukan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat keberhasilan evaluasi penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana, (2) menentukan seberapa baik evaluasi tersebut berjalan, dan (3) menentukan seberapa luas penggunaan evaluasi tersebut. Wawancara dengan anggota Kepolisian Jombang memberikan data utama untuk studi normatif ini. Persyaratan ayat (2) dan (3) Pasal 127 menjadi dasar pelaksanaan asesmen terpadu, yang didasarkan pada hasil studi dan diskusi. Tim medis untuk menentukan tingkat keparahan kecanduan dan tim hukum untuk melihat peran pengedar narkotika dalam sistem distribusi membentuk Tim Asesmen Terpadu, yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara. Evaluasi terpadu, setelah selesai, akan memberikan rekomendasi penempatan untuk instalasi rehabilitasi; rekomendasi ini juga akan berfungsi sebagai dokumen persidangan yang akan digunakan pengadilan dalam membuat keputusan. Kendala sumber daya dan perbedaan perspektif di antara BNNP mengenai cara terbaik untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkotika merupakan dua sumber kesulitan yang sering terjadi.
PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH Ndraha, Abdian Berkat; Marwiyah, Siti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Permasalahan yang dikaji adalah model penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat dan kekuatan hukum putusan lembaga adat terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian sengketa yang berkeadilan oleh Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan menggunakan Lembaga Adat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum di masyarakat. Lembaga adat menawarkan solusi yang layak untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Lembaga adat merupakan komponen integral dari sistem hukum adat yang berfungsi sebagai lembaga organik. Putusan Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan memiliki bobot hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, karena setiap putusan yang dibuat oleh Lembaga Adat mengikat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Namun berdasarkan penalaran hukum, keputusan pengadilan memiliki bobot hukum yang lebih besar daripada keputusan pengadilan adat karena landasannya dalam hukum positif. Penguatan lembaga adat sangat penting agar mereka dapat secara efektif menangani sengketa di masyarakat adat. Penting juga bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dengan cermat keputusan lembaga adat dan memastikan penghormatan terhadap keputusan tersebut.
Co-Authors Abdul Basid Abdur Rahman Sholeh Ach. Noor Busthomi Ach. Noor Busthomy Adelia Citra, Lovita Adly, Muhammad Naufal Agung Prabowo, Pidie Agustiani, Soefi Nastri Ahmad Syahrial Fajaryanto Ainun nafisah AINUN NAFISAH Alaydi, Nafian Albab, Eric Ulul Alifia Maulidin Amas Madina Aminullah Assagaf Anas Tasya Anderson, Kevin Andhi Nur Rahmadi Andhi Nur Rahmadi Andhi Nur Rahmadi, Andhi Nur Andhi Rahmadi Andik Mannulusi Anggara, Nugraha Bayu Anggraeni, Diana Anggraeni, Yuniar Fitri Anggraini Anggraini Anggun Puji Lestari Anggun Shintha Bella Anggun Shintha Bella Anindya Vania Permatasari Anni Khoiriah Ansori, Faisal Apriyanti Apriyanti Aranggraeni, Renda Arba’in, Arba’in Ardan, Lukman Hakim Ari Hasan Ansori Aribawa, Mohammad Yustino Astuti, Nur Afifah Hindriyani Augustinah, fedianty Avita Khoirunnafiyah Axel Giovanni Aziz, Ixwan Arif Abdul Bachrul Amiq Bachtiar Bahri, Muhammad Syamsul Bainah Qodri Bhat, Manoj Bobby Maulana Ishak Borman, M Syahrul Borman, M. Syahrul Budiani, Dina Busthomi, Ach. Noor Cahyani, Lintang Dwi Sagita Cahyaningsurya, Nabila Sahara Charles Ardani Chatarina Umbul Wahyuni Citra, Lovita Adelia Cornelis, Vieta Imelda Darmawan, Hanif Desta Wirnas Devi Narayan Wijaya Devi Putri Salvira Dewi Fitria DEWI FITRIA, DEWI Dhella Angelina Fitri Didy Sopandie Dimas Yemahura Alfarauq Dinda Sandy Dita Astutik Dudik Djaja Sidarta Dwi Ayu Wulandari, Dwi Ayu Dwi Prasetyo, Firmansyah Dwi Septian, Erik Edy Edy Eko Sugianto Eko Yudianto Elok Hanifah Erma Ernu Widodo, Ernu Fadjar Kurnia Hartati, Fadjar Kurnia Fajar Sidiq, Abdul Rahman Faqih Udin Fathul Hamdani Fauzi, Muhamad Andi Febrananda, Ilham Bayu Aldian Febriyanu, Baskara Ferdiniand Andriansyah Finni Maulidi Fiqri Akbbaruddin Hadi Firamadhan, Fadlika Aliya Fitri Ayuningtyas Fitriani, Lisna Annisa Fransiska, Afiona Gevin, Nofita Ghaffar, Abdul Hafidu, Akbar Al Halima, Nur Handayati, Nur Haris Kulle, Haris Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hasan, M. Mahdi Hayati, S.Pd.,M.Pd, Suci Hidayat, Toriqul Hidayati, Anisa Hidayati, Lia Lisaadah Hikmah Rahmadaniati Primania Hindriyani Astuti, Nur Afifah Husnul Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah Ifana, Anila iim rohimah, iim Ika Nurul Septya Rohma Imelda Cornelis, Vieta Indra Septiawan Indraswara, Frista Sonna Ishmatalhaq, Zannuba Ismail, Heriadi Ismail, Nazli bin Isratulhasanah, Puji Jailani, Mahfudz Jaisyurahman, Usamah K. D, Nourma Ulva Kaewhanam, Phimlikid Kamal, Galang Mustofa Kamaruddin Kamaruddin Karmawati, Wiwit Dwi Karunia, Mutiara Khoirina Rizeki Khoirunnisa Khoirunnisa Kibiantoro, Miraj Kurniasari, Erika Lailatul Fitria, Nurul Jannah Lazuardi, Irwan M Syahrul Borman M. Ilham Bayu Pratama M. Syahrul Borman M. Zuljalal Alhamdany M.A’yun Zaini Maksin, Mastina Mansyuri, Zaqiya Alfi Manusiwa, Ronny William Mariatul Khiptia Agis Aderovi Maudatul Melidia Maulana, Rifki Maulaya, Nadilah Iskina Maulida, Hesti Maulidi, Finni Mayang Sari Mega Yolanda Melidia, Maudatul Mintarum, Ahadin MOH. TAUFIK Mubaroq, Husni Mudhofar, Muhammad Muhamad Syukur MUHAMMAD SHOLEH Muhammad, Ridwan Maulana Muharrom, Muharrom Murtias Puji Murtias Puji Astutik Musli musli Mustika, Elis Nabila Nur Fitriani Nadini Widya Hastuti Naprathansuk, Non Ndraha, Abdian Berkat Neni Anggraeni Nilam Permatasari Noenik Soekorini Nourma Ulva K.D Nourma Ulva Kumala Devi Novelia Rizki Abirilla Nur Halima Nur Handayati Nur Rahmadi, Andhi Nur Sayidah Nur Sitiyaroh Nur Zahrah Nuraliza, Vadhea Nurdin K Nurrahmah, Silva Nurul Jannah Lailatul Fitria Nurul Jannah Lailatul Fitria Nurul Jannah Lailatul Fitria Nurul Tri Wahyuni Oktavian Brian Firmansyah Ony Kurniawati Padli, Andi Ahsanul Pamungkas, Mohammad Prasatya Bayu Aji Paramitha, Vallencia Nandya Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel Permana, Sulaiman Hadi Pidegso, Satrio Prabu Prakosa Aribowo Pratama, Afiat Prawesthi, wa Priastutik, Widia Sari Priyandono, Wawan Eko Punjung Medaraji Suwarno Purwanto, Deddy Puspita, Renny Candradewi Puspitarini, Renny Puspitarini, Renny Candradewi Putri Azizah Nasution Putri, Dhea Ananda Putri, Sisy Julya Putri, Yustiti Krisna Eka Qadir, Abdul Qonita, Anelia Queen, Mareta Syamsya Queennensa, Mareta Syamsya Raadi, Asyura Zahra Lutffia Rahmadani Ramadhani, M Chotib Rangga Dzulkarnain Renda Aranggraeni Renny Candradewi Pusoitarini Renny Puspitarini Retno Saraswati Rifan, Abdul Riky Rini, Erin Puspita Rinsky, Eflyn Viola Riska Anggraeni, Riska Anggraeni Rismanda, Adelia Riza Aisyah Rizal, Achmad Choirur Rizal, Moch. Rizki, M. Fathur Rizkia, Nadila Putri Rizqulloh, Ramadhandy Daffa Robiatul Adawiyah Rohmah, Syifa Nur Romadhon, Muhammad Roiyan Rosanti, Mita Rosliana, Anita Ruba'ie, Ruba'ie Rudianto, Setiawan Eko Saragih, Ery Leonardo Sembiring, Anita Indri R. Sembiring, Armanta Senja Dwi Prasetyo Sentani, Lisa Shely, Shely Sidarta, Dudik Djaja Sidharta, Dudik Djaja Siti Aisyah Siti Jubaedah Slamet Riyadi Sobrini Fauziah Soekorini, Noenik Sofiana, Maya Sofwan, S.Pd.,M.Pd, Dr. Muhammad Sohibul watoni Solihin, Muhammad Hindun SRI ASTUTIK Sri Astutik Sri Luayyi Sri Mulyanti Subekti Subekti . Subekti Subekti Sufri Sufri Sugiyono Sugiyono Sukesi . Sulfiarini, Wiwin Sulistiyarini Sumiati, dan Sunarsih Sunarsih Surjono Hadi Sutjahjo Suryawati, Cicilia Tantri Suwarto Suwarto Suyanto Suyanto Swastiko Priyambodo, Swastiko Syafitri, Syarifah Syahputra Aviccena Tampubolon, Liosten R. R. Ully Tampubolon, Liosten Rianna Roosida Ully Teguh Santoso Teguh, Fery Tri Junaidi, Tri Trikoesoemaningtyas Trikosoemaningtyas Undang Undang Undang, Undang Uswatun Hasanah Velisitas Eklemis, Marta Yuliani Veronica Sri Astuti Verto Septiandika Verto Septiandika, Verto Vieta Imelda Cornelis Wage Ratna Rohaeni Wahyu Pangestu Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyudin, Hari Wahyuni, Nurul Tri Wardatus, Alvia Wibawa, Athfin Ghani Widia Sari Wijayawati, Ide Inge Winarto, Bambang Windi Febriyanti Y, Eko Yudianto Yasinda, Abi Ardhillah Yudiwanti Wahyu E. Kusumo Yuli Yantina Yuliandani, Dewi Yulis Fransepontri Yungky Andik Pradana Yunita Wulandari Yunus, Eko Yudianto Zaini, Muhammad A’yun Zairotul Hasanah