Articles
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TERHADAP KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO
Siti Marwiyah;
Mega Yolanda;
Khoirina Rizeki
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 6: Nopember 2021
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.254 KB)
Pada saat awal tahun 2020, masyarakat di dunia dihebohkan akan adanya pandemi dari Virus Corona (Covid-19) sehingga dapat menimbulkan kejadian yang tidak biasa. Banyak orang sudah terinfeksi dengan virus covid-19 ini, bahkan banyak yang meninggal. Untuk di Indonesia saat ini, pemerintah telah berusaha dalam memberikan imbauan serta berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia untuk mengatasi wabah ini agar program pemerintah tersebut bisa berjalan secara efektif dan juga efisien, seperti program pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat. (PPKM). Namun fakta saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap enteng nasehat ini. Implementasi kebijakan PPKM berdampak besar terhadap kesehatan jiwa yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Maka penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis mengapa beberapa orang memunculkan perilaku tersebut dan bagaimana memperbaikinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui pendekatan secara deskriptif analisis. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwasanya selain menganalisis perilaku masyarakat Indonesia dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) serta cara penanganannya. Jadi Jurnal ini juga akan memaparkan mengenai cara dalam menjaga kesehatan pada mental masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DALAM PROGRAM SOSIALISASI VAKSINASI (Studi Kasus di Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo)
Siti Marwiyah;
Dinda Sandy;
Dita Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 6: Nopember 2021
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.679 KB)
Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dinas kesehatab dalam program sosialisasi vaksinasi di puskesmas kedupok kecamatan kedupok kota probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap sejumlah informan dan pengamatan. Teknik analisis data mencangkup pengumpulan data, data dikondensasi, data penyajian dan penarikan kesimpulan model Miles-Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanan kebijakan dinas kesehatan dalam program sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo antara lain realisasi vaksin AstraZeneca kepada calon penerima vaksin, maka sosialisasi dari dinas kesehatan mengenai implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo menjadi sangat penting dilaksanakan yang bertujuan untuk menambahkan edukasi perihal penting dan manfaat vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu penelitian ini sangat disarankan guna meningkatkan pemahaman melalui program sosialisasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PSBB DI KOTA PROBOLINGGO (STUDI KASUS KELURAHAN PILANG)
Siti Marwiyah;
Rangga Dzulkarnain;
Siti Aisyah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 7: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.771 KB)
Penyebaran Covid-19 telah menjadi bencana dan krisis multinasional yang melanda seluruh penduduk dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk membatasi penyebaran COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar salah satunya (PSBB). Namun, implementasi PSBB lebih sulit dari yang diperkirakan. Pada kenyataannya, ada banyak konflik antara tujuan pemerintah dan kepentingan tertentu dari komunitas individu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efisiensi kebijakan PSBB Indonesia. Menurut temuan penelitian ini, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berhasil menghentikan penyebaran Covid 19, namun masyarakat yang terpaksa wajib mengikuti kebijakan tersebut masih belum terkendali. terutama pada fokus penelitian kami terkait bidang pendidikan di kelurahan pilang, masih banyak terjadi mis-komunikasi dan beberapa kendala terkait pembelajaran daring yang diterapkan dalam pembelajaran era pandemi ini
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA DRINGU, KECAMATANDRINGU, KABUPATEN PROBOLINGGO)
Siti Marwiyah;
Anggun Shintha Bella;
M.A’yun Zaini
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 7: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.492 KB)
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT-DD) adalah sebuah strategi yang dilakukan pemerintah untuk menekan terjadinya dampak covid-19 bagi masyarakat. Dengan dilaksanakannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), maka pemerintah berharap dapat mengurangi kemerosotan ekonomi masyarakat yang tidak stabil akibat covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah serta pengaruh pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat khususnya warga Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kami mengambil sebanyak 25 sampel dari 90 orang yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan teknik analisis kondisi di lapangan dan observasi langsung serta wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian BLT-DD khususnya bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat covid-19 dirasakan sangat bermanfaat dan membantu menunjang perekonomian sehari-hari, dan mayoritas warga masyarakat Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena dinilai dapat memperbaiki dan menunjang perekonomian masyarakat yang sempat terpuruk meskipun tidak sepenuhnya
EVALUASI PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH (DARING) DITENGAH PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS SDN TRIWUNG LOR 1 KOTA PROBOLINGGO
Siti Marwiyah;
Prabu Prakosa Aribowo;
Bainah Qodri;
Husnul;
Syahputra Aviccena;
Bobby Maulana Ishak
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 7: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.621 KB)
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif menggunakan analisis data kualitatif sehingga menjadi paparan data yang mudah dipahami. Pembelajaran pada sekolah dasar dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran daring atau biasa disebut dengan pembelajaran jarak jauh (dari rumah) dengan bimbingan orang tua dan guru di sekolah. Siswa melakukan pembelajaran daring dan berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi yang dipakai seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet dan Whatsapp Group. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa pada masa COVID-19. Responden yang diambil adalah siswa, guru dan orangtua siswa di wilayah Triwung Lor Kota Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa, siswa merasa bosan karena tidak bertemu dengan teman dan gurunya secara langsung
ANALISIS NARATIF KEBIJAKAN PELAKSANAAN PILKADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Kraksaan Kota Probolinggo)
Siti Marwiyah;
Windi Febriyanti;
Ferdiniand Andriansyah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 7: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.261 KB)
Politik pemilu di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kontroversi publik karena terkait dengan pelaksanaan demokrasi, namun di sisi lain kesehatan juga harus diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pemilu di masa pandemi Covid-19 dari segi demokrasi dan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis naratif kebijakan dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil kajian bahwa kebijakan pelaksanaan Pilkada 2024 merupakan pilihan yang tepat, sedangkan urgensi pelaksanaannya adalah pilihan kepala daerah yang mampu mengatasi krisis melalui langkah-langkah strategis dan ekonomi daerah.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM PERKEMBANGAN WABAH VIRUS COVID-19 DI KOTA PROBOLINGGO
Siti Marwiyah;
Devi Putri Salvira
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 7: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.205 KB)
Penelitian ini dikhususkan untuk meneliti pengaruh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pada era pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Obyek penelitian adalah jumlah kasus yang ada di Kota Probolinggo pada saat pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan rentang waktu penelitian selama kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari level 1 sampai level 4. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya jumlah covid yang ada di kota pobolinggo mengalami penurunan juga demikian dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yakni berada di level 2
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1893/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 5053/PDT.G/2020/PA.SBY)
Anindya Vania Permatasari;
Siti Marwiyah;
Subekti, Subekti;
Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian melalui studi dua putusan, yaitu Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 5053/Pdt.G/2020/PA.Sby. Penelitian empiris ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak dalam kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI, yang memungkinkan eksekusi apabila pihak yang berkewajiban, terutama ayah, lalai. Penulis menyarankan agar ayah bertanggung jawab memberi nafkah hingga anak dewasa dan ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika terjadi kelalaian. Pemerintah dan badan penegak hukum diminta lebih tegas dalam menangani kasus kelalaian nafkah anak.
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Ahmad Syahrial Fajaryanto;
M Syahrul Borman;
Siti Marwiyah;
Noenik Soekorini
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penegakan hukum sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menumbuhkan berbagai kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistempembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan pembuktian terbalik murni atau absolut sama-sama melanggar hak-hak terdakwa, bedanya bila pembuktian terbalik murni atau absolut secara langsung mengubah konsep dasar hukum pidana di Indonesia sekaligus bertentangan dengan asas hukum dan konstitusi Indonesia terlebih lagi Indonesia juga telah mengadopsi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga jelas apabila pembuktian terbalik absolut diterapkan akan bertentangan dengan Undang-Undang yang lain.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI PADA TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA
M. Ilham Bayu Pratama;
M Syahrul Borman;
Noenik Soekorini;
Siti Marwiyah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Salah tangkap atau error in persona merupakan suatu kesalahan dalam proses penangkapan yang terjadi akibat keliru dalam mengidentifikasi tersangka yang seharusnya ditangkap. Dalam konteks ini, penyidik Polri memegang peranan penting dalam memastikan proses penangkapan dilakukan secara benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap atau error in persona. Studi ini mengungkapkan bahwa dalam kasus tersebut, penyidik Polri gagal dalam melakukan verifikasi identitas dengan tepat sebelum melakukan penangkapan, yang menyebabkan penahanan terhadap orang yang tidak bersalah. Analisis ini juga mengkaji sejauh mana penyidik Polri dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam kasus error in persona ini, baik secara pidana maupun administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelalaian dalam prosedur yang menyebabkan terjadinya salah tangkap, dan penyidik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa tindakan disipliner atau ganti rugi kepada korban yang salah ditangkap.