Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.394
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Inspiratif Pendidikan SCIENCE TECH: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Biosfer: Jurnal Pendidikan Biologi Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) Jurnal Elemen Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Academy of Education Journal Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Jurnal Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH El-Iqtishady International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Abdimas: Papua Journal Of Community Service Jurnal EduHealth Arus Jurnal Pendidikan Svasta Harena: Jurnal Ilmiah Gizi Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat Tarjih: Agribusiness Development Journal Journal of Digital Learning and Distance Education Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Riau Law Journal International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Jurnal Karajata Engineering Jurnal Manajemen Sistem Informasi Jurnal Pendidikan Profesi Guru Wistara: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Tuah Riau Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Radisi Jurnal KALANDRA Jurnal Riset Guru Indonesia Student Journal of Early Childhood Education ARUS JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI Jurnal Bisinis Digital Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Jurnal Elementaria Edukasia Community Service For Sustainable Community Journal Journal of Electrical Engineering and Informatics Jurnal Lempu International Journal of Natural Science Studies and Development (IJOSS) Journal of Teaching and Education for Scholars Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Teknofile, Jurnal Sistem Informasi Abdimas, Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Rekayasa Infrastruktur Hexagon Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Al-Mahabbah : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Jurnal DIKDAS Lestari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Indonesia Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan
Kasmawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Perlindungan Debitur dalam Pembiayaan Melalui Jaminan Fidusia: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pratama, Alandra; Sunaryo; Zazili, Ahmad; Rohaini; Kasmawati
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 13 No 2 (2025): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jk886946

Abstract

The use of fiduciary guarantees in Sharia-based consumer financing raises legal issues concerning debtor protection, particularly regarding justice, legal certainty, and execution mechanisms. Juridically, fiduciary guarantees function as instruments for creditor protection; therefore, debtor protection does not arise from the guarantee itself but from legal regulations and limitations on its execution. This study aims to analyze debtor legal protection in Sharia-based consumer financing utilizing fiduciary guarantees from the perspective of Indonesian positive law and Islamic economic law. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of fiduciary guarantees has not fully ensured debtor protection, especially in execution practices. From the perspective of Islamic economic law, such practices potentially contradict the principles of justice, the prohibition of oppression (ẓulm), and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, the application of fiduciary guarantees in Sharia financing must be harmonized with the principles of rahn, the nature of Sharia contracts, as well as DSN-MUI fatwas and Sharia financial regulations issued by the Financial Services Authority.
Upaya Hukum Terhadap Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023 Kania Salsa Nabila; Ahmad Zazili; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2852

Abstract

Putusan Mahkamah Agung No. 1922 K/Pdt/2023 terkait pembatalan perjanjian sewa guna usaha secara sepihak antara kreditur dan debitur, diputus dengan mempertimbangkan asas ne bis in idem. Implementasi tersebut membatasi akses keadilan bagi debitur yang menderita kerugian akibat tindakan sepihak oleh kreditur. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak dapat ditempuh karena perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dari pemaparan tersebut maka tujuan studi ini yaitu menganalisis upaya hukum yang tersedia yang berkaitan dengan diterapkannya prinsip ne bis in idem dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023. Studi ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan doktrin dan konseptual, memeriksa ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang relevan. Studi ini menekankan bahwa gugatan baru tetap diperbolehkan selama ada objek atau hubungan hukum yang berbeda, konsisten dengan interpretasi yudisial yang berlaku di Indonesia dan belum pernah diputus sebelumnya.
Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan Dewinda Permata Sari; Siti Nurhasanah; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2879

Abstract

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar) dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.
Analisis Yuridis Potensi Rampai sebagai Aset Indikadi Geografis Provinsi Lampung Azizah Debi Safitri; Siti Nurhasanah; Mohammad Wendy Trijaya; Kasmawati; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2916

Abstract

Potensi tanaman rampai sebagai aset Indikasi Geografis Provinsi Lampung melalui analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tanaman rampai, yang memiliki karakteristik khas wilayah, belum memperoleh perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis meskipun memiliki nilai budaya, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji kesesuaian karakter rampai dengan kriteria perlindungan Indikasi Geografis, mekanisme pendaftaran, serta implikasi hukumnya bagi pemangku kepentingan lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa rampai memenuhi unsur kekhasan geografis sebagaimana diatur dalam UU 20/2016, namun masih terdapat kendala pada aspek dokumentasi, kelembagaan, dan penguatan standar produksi yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Perlindungan Indikasi Geografis atas rampai berpotensi memberikan kepastian hukum, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta melestarikan keanekaragaman hayati Lampung. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi komunitas penghasil rampai untuk memenuhi persyaratan substantif dan administratif guna memperoleh pengakuan sebagai Indikasi Geografis resmi.
Integrasi Corporate Social Responsibility dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Skema Public Private Partnership Ferdynan Sitompul; Sunaryo; Nenny Dwi Ariani; Kasmawati; M. Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2953

Abstract

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki posisi strategis dan vital dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan, khususnya dalam proyek infratruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai persyaratan hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur skema public private partnership di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan peraturan dan konseptual, melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha, serta literatur akademik mengenai implementasi CSR dalam pengembangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam proyek KPS masih bersifat sukarela dan belum diinstitusionalisasikan dalam kerangka kontrak public private partnership (PPP). Kondisi ini menciptakan celah normatif dalam usaha perlindungan sosial dan lingkungan yang seharusnya sudah menjadi bagian integral dari kewajiban hukum para pihak. Implikasi hasil menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan klausul kontrak yang memasukkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan legitimasi proyek, serta pencegahan konflik masyarakat terdampak. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi dan kebijakan publik melalui gagasan normatif integrasi CSR dalam kerangka hukum PPP sebagai upaya menuju tata kelola infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Urgensi Pengakuan Indikasi Geografis Bagi Pisang Muli Lampung Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Fadhila Awal Ramadhani; Mohammad Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Kasmawati; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3001

Abstract

Pisang Muli merupakan salah satu komoditas lokal unggulan Lampung yang memiliki karakteristik khas baik dari segi rasa, aroma, maupun kualitas fisiknya. Keunikan tersebut menjadikan Pisang Muli memiliki potensi kuat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Indikasi Geografis. Namun hingga kini, komoditas ini masih belum memiliki pengakuan formal sebagai Indikasi Geografis, sehingga rentan terhadap persaingan pasar yang semakin kompetitif. Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal untuk mendorong perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis sebagai strategi peningkatan nilai tambah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung dalam meningkatkan daya saing daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan terkait Indikasi Geografis serta literatur ilmiah mengenai pengembangan komoditas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis mampu memberikan kepastian hukum terhadap produk lokal, meningkatkan nilai ekonomi, serta memperkuat posisi tawar di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, Indikasi Geografis juga mampu melestarikan kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan produksi komoditas khas daerah. Pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat identitas daerah. Upaya pengajuan Indikasi Geografis memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan komoditas lokal berbasis Indikasi Geografis sebagai pendorong daya saing daerah.
Analisis Kesesuaian Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Novia Safitri; Ahmad Zazili; Elly Nurlaili; Kasmawati; Siti Nurhasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3363

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesesuaian Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan hukum positif Indonesia melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi secara administratif tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, Permendagri Nomor 42 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pasar pekon merupakan aset desa yang wajib dikelola oleh pemerintah pekon atau BUMDes. Secara faktual, Pihak Kedua bersedia menyerahkan bangunan apabila Pihak Pertama memenuhi seluruh kewajiban pembayaran dan denda keterlambatan, namun kewajiban tersebut belum dipenuhi sehingga terjadi wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian juga tidak berjalan optimal, termasuk tidak terpenuhinya pembagian hasil dan ketidakjelasan kewajiban pembayaran sampai berakhirnya masa perjanjian. Penyelesaian sengketa masih terbatas pada musyawarah internal tanpa langkah hukum formal. Dengan demikian, perjanjian ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif dan mengandung persoalan wanprestasi yang belum terselesaikan.  
Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pendebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak: Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK Carissa Selena, Dyandra; Sepriyadi Adhan; Moh. Wendy Trijaya; Yennie Agustin MR; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3398

Abstract

Praktik pendebetan rekening secara sepihak oleh bank berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait perlindungan hak nasabah dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Salah satu sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK yang memutus gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pendebetan rekening oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat tindakan pendebetan rekening yang dilakukan oleh bank tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada perjanjian elektronik yang sah dan mengikat antara bank dan nasabah. Pertimbangan hakim menegaskan penerapan asas pacta sunt servanda serta menempatkan perjanjian sebagai dasar utama hubungan hukum para pihak. Putusan ini memperjelas posisi hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan berbasis perjanjian elektronik.
Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur Ristyana Maysha Dewi; Ahmad Zazili; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4054

Abstract

Tanah memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat agraris, khususnya dalam praktik perjanjian bagi hasil yang berkembang secara turun-temurun di pedesaan. Perbedaan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan praktik sosial yang berlangsung secara lisan menimbulkan potensi permasalahan hukum, terutama apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Gunung Pasir Jaya dilaksanakan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan, kekeluargaan, dan kearifan lokal yang dikenal dengan sistem mertelon. Pembagian hasil umumnya dilakukan dengan pola dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan, dengan jangka waktu perjanjian yang fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. Wanprestasi jarang terjadi karena kuatnya kontrol sosial masyarakat, namun apabila terjadi, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan mediasi adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tidak sesuai dengan ketentuan formal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, praktik perjanjian bagi hasil tersebut tetap sah secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan efektif secara sosial.
Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada CV. Rifat Demi Keberlanjutan Usaha Halimah S, Rini; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4183

Abstract

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjamin keberlangsungan usaha, khususnya bagi badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat dalam upaya mewujudkan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Prinsip GCG yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute approach, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Rifat telah menerapkan sebagian prinsip GCG, khususnya pada aspek transparansi teknis, akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja serta lingkungan. Namun demikian, penerapan prinsip independensi dan kewajaran masih belum optimal akibat keterbatasan struktur organisasi dan belum adanya sistem pengawasan internal yang formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan GCG melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih menyeluruh, peningkatan sistem dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penerapan GCG secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjamin keberlangsungan usaha CV. Rifat dalam jangka panjang.
Co-Authors A. Rahmaeni M A. Rikha Elisya Putri Abdan Syakur, Abdan Adelia Ma’rifatul Putri Afdaliah, Athira Afifah Inayah Dzakiroh Agus Triono Agustin MR, Yennie Agutin MR, Yennie Ahmad Rafii Ahmad Thoriq Zulfikar Ahmad Zazili Ailzah Arfail Aisyah Ajeng Fadilah Putri Al Imran, Hamzah Aldi Ali Padang Siregar Alqodri, Aziz Amanda Putri Ramadani Amanda, Novia Amirah Mustarin Amri Andi Eka Sapitri Andi Imrah Dewi Andi Makbul Syamsuri Andi Nirwana Antaria, Sukmasari Anto, Sahril Aopmonaim, Nur Haizah Aprilianti Ariyanti Saleh Arman, Muayyanah Aryanti Aryanti Aryanti asepmahadan Ashari, Iman Asmah Amir Asnita Astina Augustinah, fedianty Aulia Nurul Hikmah Azizah Debi Safitri Badu, Tri Kurnia Baizah, Zahratul cahaya denisa, Norma Carissa Selena, Dyandra Chairan Zibar L. Parisu Cindy Puspitafuri Dahlan, Rosmidah Rezki Danti Indriastuti Purnamasari Dede Endang Mascita Dedi Azhari STM Deska Setiya Erin Dewi, Fitri Dewinda Permata Sari Dharma Gyta Sari Harahap Dhea Aulia Putri Dianne Eka Rusmawati Diarti Andra Ningsih Dora Mustika Dwi Ariani, Nenny Dyah Aini Purbarani Eka Putri Aulia Ramadhani Ekadayanti, Waode Elissa Evawani Tambunan Elly Nurlaili Elly Nurlaili Eni Sumanti Nasution Eni Sumanti Nasution Fadhila Awal Ramadhani Fadila Ismail Fadila Muliana Fadli Fadli, Irwan Fadya Amara Putri Fauziah Nasution Febeyan Bagus Pratama Ferdynan Sitompul Fhadli Noer Gaffar, Farida Ghefira Nur Fatimah Hajrah Mahdania R. Halid, Muh. Halimah S, Rini Handina, Windi Putri Harahap, Selvina Harahap, Tinur Rahmawati Hasrul Hasrul, Hasrul Hendra Heni Siswanto Hentihu, Vivi Rahim Hilmayati Hsb, Putri Nadya I Gede AB Wiranata Imam Azhari Imelda Indriani Imron Musthofa Ince Nasrullah Indriyanti Irsan Irsan Irsan Ita Suryaningsih Jumriani Dambe Juwairiyah, Arna Kadek Hariana Kania Salsa Nabila Khafifah, Andi Nurul Khan, Sucy Nabila Ali Kiki Hardiansyah Siregar Kiki Reski Amalia K. Koto, Saifuddin L. Parisu, Chairan Zibar Lestari, Damajanti Sri Listyawati, Liling Loilatu, Siti Hajar Lukman Lusy Mariska Marpaung M. Gema Maulana M. Sehol M. Syafieq Ihza Setiawan M. Wendy Trijaya Madinah Mahrani Mahyarni - Mangesa, Rosita Marlia Rianti Mastur Mas’adi Mayva Rezita Fairuza Merpatih Miska Pratiwi Moh. Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Muh. Ali Muh. Kiswa Muh. Najamuddin Muh. Sulfikar Muhammad Adjiz Zuhri Muhammad Albahi Muhammad Havez Muhammad Syafaat S. Kuba Muhammad Wiharto Muhtadi Mukadar, Suraya Muliati Mumtaz Rif’at Alrusydi Murti Musdalifa Mustamin Mustamin Mustari, Wardan Mustazim Musthofa, Imron Mutmainna Namirah, Alya Nashrullah Nasrullah, Ince Nenny Nenny Dwi Ariani Nixon Edgar Halomoan Sinambela Nora Alisa Pulungan Nova Ayu Lestari Novia Safitri Nunung Radliyah Nunung Rodliyah Nur Ismirawati, Nur Nur Isriani Nur Konita Nurfadilah Nurfatiah, Islah Nurhikmah Amalia Nurjaya Nurmila Nurul Fadillah, Ainun Pandu Apriliansyah Pellu, Mitha Rahmawati Pratama, Alandra Puspitafuri, Cindy Putriwanti Putriwanti R. Nurhayati Rahmad Fadila Ritonga Rahmita Rakha Khairan Sulthana As'ad Randi, Nur Zakiyah Rangga Putera Boroallo Resky Nurul Aswa Ria Silviana Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rika Kurnia Risky Amelia Risma Asriati Risma Risma, Risma Ristyana Maysha Dewi Riyantika, Annisa Rizki Fadilah Robinson Harahap Rohaini Rohaini Romaito Harahap Rosita Mangesa Rosmida R Dahlan Rosmini Rosmini Rozi Andrini Rusdin Sabania Sahdia, Munni Sarfan Sarpin Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Seftiawan N, Muh Jusuf Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Seki Mutianingsih Sepriyadi Adhan S Shyfa Shafira Putri Dema Simanjuntak, Rosida Siradjuddin Siregar, Evitamala Sisi, La Siti Aisyah Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Sofyan, Rahmat Sri Utami Khoilla Mora Siregar Sri Utami kholilla Mora Siregar Sri Utami Kholilla Mora Siregar Sri Wahyuni Yunus Kanang ST. Muthiah Azizah Makmur Suarni Syam Saguni Sukamto, Ika Sumiyarsi Sukri Sumarja, F.X Sunaryo Suriyati Suriyati Syahla Regita Sujiro Syamsuddin, Usman SYAMSUL QAMAR, SYAMSUL Syamsuri, Andi Maqbul Syarifnur Takdir Tahir Teungku Nih Farisni Tri Cahyaningsih Trijaya, M. Wendy Umar Wahab, Isnaeni Warohmah, Magfirsh Wery Aslinda Yennie Agustin Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yennie Agustin MR Yulia Kusuma Wardani Yusida Gloriani Zul Astri Zul, Wardania Zulhaidir DJ, Muhammad Zulnuraini