Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
21.199
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Bahan Alam Terbarukan Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Lentera Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Dinamika Hukum Al-Ahkam Global Medical and Health Communication Jurnal Hukum Novelty Diponegoro Law Review Jurisprudence Law and Justice Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes Health Notions Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JUSTITIA JURNAL HUKUM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Varia Justicia Abdimas Dewantara Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Yurispruden Sociological Jurisprudence Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Volkgeist Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum PERSPEKTIF JUSTISI Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Masyarakat Berdaya dan Inovasi Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) JURNAL USM LAW REVIEW Madani : Indonesian Journal of Civil Society Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesian Journal of Law and Policy Studies Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Judicial Review Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Transcendental Law AloHA International Journal of Health Advancement (AIJHA) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JHCLS Jurnal Abdimas Bina Bangsa International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Global Health Science (GHS) Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Audito Comparative Law Journal (ACLJ) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Global Pharma Technology Jurnal Mitrawarga Nusantara: Journal Of Law Studies Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues MILRev: Metro Islamic Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Law and Justice JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Health Dynamics Activa Yuris: Jurnal Hukum SASI Journal of Law and Legal Reform Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JIMAD : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Muhammadiyah Studies Greenation International Journal of Law and Social Sciences Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Jurnal Dinamika Hukum Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Contrarius Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Sapientia Diversalis: Journal of Human Interaction and Social Studies Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Arief Budiono
Universitas Muhammadyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 192 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 192 Documents
Search

 12   13   14   15   16 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN KEAMANAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Arief Budiono; Malika Rahma Ulya; Muhamad Arifai; Berlina Putri Romadhani
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10512

Abstract

Perkembangan teknologi informasi di era digital memicu kerentanan terhadap keamanan data pribadi, ditandai oleh maraknya kasus kebocoran data dan kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menjamin keamanan data masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak privasi warga negara. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berat seperti serangan peretasan dan phishing, kebocoran data di platform e-commerce dan financial technology (fintech), serta lemahnya koordinasi kebijakan keamanan siber nasional di sektor publik. Diperlukan penguatan kepatuhan pengendali data, sertifikat keandalan privasi, serta integrasi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memitigasi risiko siber. Selain itu, sinkronisasi regulasi antara UU PDP dan UU ITE sangat krusial dalam memperjelas sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar. Kesimpulannya, UU PDP 2022 merupakan instrumen hukum yang sangat fundamental, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur siber dan komitmen penegakan hukum.
Peran Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Monopoli Dalam Industri E-Commerce Shopee serta Tantangan Penegakannya di Indonesia Arief Budiono; Naia Zahira Putri; Anggi Musdalifatul Kautsar; Neisha Yuki Kansa Amany; Aulia Nasywa Ramadhani; Rizqy Laksana Kharisma Dewa; Ahmad Raihan Alfarabi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10889

Abstract

Perkembangan industri e-commerce di Indonesia yang pesat telah memunculkan potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya pada platform digital berskala besar seperti Shopee. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas independen, efektivitas penegakan hukumnya di era digital masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu dikaji secara mendalam. penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana peran hukum dalam praktik persaingan usaha e-commerce dan bagaimana tantangan hukum yang dihadapi dalam penegakan persaingan usaha di sektor digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hukum persaingan usaha dalam mengatur industri e-commerce di Indonesia sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi KPPU dalam menegakkan hukum terhadap dugaan praktik monopoli pada platform digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus pasar digital, seperti sifat multisisi platform, efek jaringan, penguasaan data, dan praktik penetapan harga berbasis algoritma. Hambatan penegakan hukum meliputi keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku usaha asing, kesulitan pembuktian dalam lingkungan digital, keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya KPPU, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan UU No. 5 Tahun 1999, penguatan kapasitas kelembagaan KPPU, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta penguatan kerja sama internasional guna mewujudkan ekosistem e-commerce yang sehat, adil, dan berdaya saing di Indonesia
Reconstructing Justice in Land Acquisition for Public Interest in Indonesia from the Perspectives of Legal Pluralism Werner Menski Hayati, Muslimah; Noor Anugrah, Fajrian; Setiawan, Dri; Budiono, Arief; Ali Polatjon Ogli, Turdialiev Mukhammad
SASI Volume 32 Issue 2, June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v32i2.3599

Abstract

Introduction: This article examines the recurring gap between the normative principle of justice in land acquisition regulations for public interest development and the reality of its implementation in Indonesia. This study highlights recurring conflicts, weak community participation, and socio-cultural tensions that arise in state-driven development projects. Purposes of the Research: This study aims to analyze issues of justice in land acquisition for public purposes and reconstruct a more balanced model of justice using Werner Menski's legal pluralism, which integrates state law, social norms, and moral-ethical values. Methods of the Research: This study employs normative legal research, adopting a legislative, conceptual, and philosophical approach. Analysis was conducted on the regulatory framework, land acquisition principles, and the application of Menski's triangular legal pluralism model to assess the gap between norms and field practices. Results of the Research: Findings reveal that the dominance of state-centered legal positivism in land acquisition often neglects socio-cultural values and moral dimensions of justice, resulting in social conflict, marginalization, and inequality. As its principal novelty, this study reconstructs the concept of justice in land acquisition through a pluralistic, participatory, and contextual model. This model integrates state law, living law, and ethical considerations, promotes meaningful community participation in decision-making processes, and adapts legal implementation to local socio-cultural realities. In doing so, it seeks to balance legal certainty, social legitimacy, and substantive justice in the governance of land acquisition.
MISKONSEPSI TUNJANGAN ASURANSI PUNGUTAN WAJIB DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF WELFARE STATE Muhammad Cahya Dwiky Maulana; Khansa Alfiah; Sarah Mukhlisah; Kania Derlima Isnaeni; Akbar Nur Rohman; Khadijatun Nazmi; Arief Budiono
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11697

Abstract

The National Social Security System (SJSN) in Indonesia represents the implementation of the state's responsibility in realizing welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the use of the term "insurance" in the social security system raises problems because the term is identical to private coverage mechanisms that are contractual, transactional, and based on premium payments. This condition has shifted the understanding of social security, which should be positioned as a constitutional right of citizens, into a financial obligation dependent on the ability to pay contributions. This study aims to analyze the theoretical deconstruction of the insurance terminology within the National Social Security System from the perspective of the decommodification principle in the welfare state, as well as to examine the legal implications of the transition from state responsibility to mandatory levies on citizens' constitutional rights. The findings indicate that the implementation of social security in Indonesia still reflects the logic of commodification, as access to health services and social protection depends on membership status, fulfillment of contribution payments, and the financial capacity of the community. Consequently, the right to social security, which is constitutionally universal, has become a conditional right. Therefore, a reconstruction of social security policies and regulations is necessary, positioning the state as the primary guarantor of public welfare through a more equitable, universal social protection system that aligns with the principles of the welfare state.
OPTIMIZING THE MANAGEMENT OF STATE-CONFISCATED GOODS IN THE CLASS II TERNATE STORAGE HOUSE OF STATE-CONFISCATED GOODS Aslan Hasan; Mayadiar A. Redjeb; Ainurrafiqa Pelupessy; Arief Budiono
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20756329

Abstract

The State Confiscated Goods Storage House (RUPBASAN) holds a strategic position in the criminal justice system as the institution responsible for managing confiscated and seized assets used as evidence in criminal proceedings. Effective asset management is essential to ensure legal certainty, accountability, and the integrity of judicial processes. This study aims to examine the optimization of confiscated and seized asset management at the Class II RUPBASAN in Ternate and to analyze the factors affecting the non-execution of such assets. This research adopts an empirical legal approach, utilizing both primary and secondary data. Primary data were obtained through field interviews, while secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through a literature review. The findings reveal that asset management at the Ternate Class II RUPBASAN—covering receipt, registration, classification, placement, security, maintenance, transfer, disposal, and release—generally complies with applicable regulations. However, shortcomings persist at the receipt stage, particularly in the processes of assessment and examination, due to the absence of qualified personnel. Optimization is therefore required, especially in the stages of receipt, maintenance, and transfer. The study identifies legal factors and law enforcement capacity as the main obstacles to the effective execution of confiscated and seized assets.
MODEL FOR SETTLING REGIONAL ELECTION DISPUTES THROUGH ELECTION COURTS Sri Sumanta; Natangsa Surbakti; Nunik Nurhayati; Arief Budiono
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21086797

Abstract

The German Constitutional Court was the first to implement constitutional complaints. It can serve as comparative models for granting the Indonesian Constitutional Court the authority to adjudicate constitutional complaints in the context of strengthening the fulfillment of economic, social, and cultural rights. The problem can be formulated as follows: How is the description of disputes over regional election results through election courts? And how effective is the resolution of disputes over regional election results through election courts? This research is a sociological juridical study, so the approaches used to solve the problems in this research are doctrinal and non-doctrinal approaches. Several key issues related to regional elections include the lack of good quality of regional election regulations; Regional General Elections Commission, the Elections Supervisory Committee, including the police, the prosecutor's office, and the courts; regional election disputes, including administrative disputes, election crimes, and election result disputes. To ensure effective and high-quality election dispute resolution, three stages of the regional election process must be regulated and implemented comprehensively and thoroughly. Criminal disputes must be resolved expeditiously by the relevant legal authorities before the vote count begins or at the latest before the election winner is declared.
QUALITATIVE STUDY OF FRAUD IN HEALTH SERVICES AND LEGAL FRAMEWORK IN INDONESIA: A LITERATURE REVIEW Diaz Alifarizki Zuvarcan; Wardah Yuspin; Arief Budiono
Diponegoro Law Review Vol 10, No 1 (2025): Diponegoro Law Review April 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.10.1.2025.42-53

Abstract

Health sector fraud is a significant global challenge that undermines health systems by exploiting financial gains through methods like upcoding and false insurance claims. Despite legal updates, healthcare fraud remains a persistent issue. This study systematically examines fraud detection techniques and the legal framework, providing insights to guide policymakers in developing effective prevention strategies in Indonesia. This research employs a doctrinal research methodology with a literature review approach. Using secondary data from Scopus, PubMed, ScienceDirect, and Google Scholar, this study investigates the patterns, causes, and effects of fraud in the Indonesian healthcare system. This paper reviews nine selected articles and compares them with updated Indonesian legal instruments, mainly Law No. 17 of 2023 on Healthcare and Law No. 1 of 2023 on Criminal Code. The findings demonstrate that although legislative reforms have introduced stricter provisions, their implementation remains inconsistent due to lack of oversight and technology. This study proposes integrative strategies, such as digital audit systems, strengthening legislation, and public reporting mechanisms, to improve fraud prevention. It contributes to the debate by identifying gaps in enforcement and proposing regulatory and technological solutions to strengthen the transparency and integrity of the Indonesian healthcare system.
Legal Analysis of Civil Servant Neutrality in General Elections Emilza Mumtaz; Berlianti Wahyu Nur Fatimah; Yahya Al Farisi; Titi Sari; Amelinda Cindy Laksintya; Arief Budiono
Journal of Human Interaction and Social Studies Vol. 1 No. 2 (2026): : May: Sapientia Diversalis: Journal of Human Interaction and Social Studies
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/735fy090

Abstract

Civil servant neutrality constitutes a fundamental principle in ensuring the integrity and fairness of democratic elections, particularly within administrative systems vulnerable to political influence. In Indonesia, despite the existence of a comprehensive legal framework regulating neutrality, persistent violations indicate a gap between normative provisions and practical enforcement. This study aims to analyze the legal regulation of civil servant neutrality in general elections and examine the effectiveness of sanction enforcement mechanisms. The research employs a qualitative juridical-normative method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches based on primary legal materials and relevant scholarly works. The findings reveal that neutrality is firmly established through a hierarchical legal structure, including constitutional provisions, statutory laws, and implementing regulations; however, its enforcement remains inconsistent due to institutional fragmentation, interpretative ambiguities, and socio-political pressures. The analysis further demonstrates that weak coordination among supervisory bodies and varying sanction applications undermine legal certainty and deterrence. Therefore, strengthening neutrality requires regulatory harmonization, institutional reform, and the development of a professional bureaucratic culture grounded in integrity and accountability.    
Implementation of the Prosecutors' Code of Ethics in Indonesia's Judicial System: A Case Study of Pinangki Sirna Malasari Hillan Rusydha Fazha; Fauzan Adhima; Muhammad Fawwaz Akbar; Dicky Dwi Angga F.; Arief Budiono
Journal of Human Interaction and Social Studies Vol. 1 No. 1 (2026): :February: Sapientia Diversalis: Journal of Human Interaction and Social Studie
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/cpxb3c10

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia establishes Indonesia as a state based on the rule of law, requiring prosecutors to exercise their authority in accordance with legal and ethical principles. This study analyzes the implementation of the Prosecutors' Code of Ethics through the case of Pinangki Sirna Malasari. The research employs a non-empirical normative juridical approach combined with a case study method by examining statutory regulations, judicial decisions, legal doctrines, and academic literature. The findings indicate that Indonesia possesses a comprehensive regulatory framework through Law Number 11 of 2021 and Attorney General Regulation Number PER-014/A/JA/11/2012, but its implementation remains constrained by weaknesses in supervision, accountability mechanisms, and consistent ethical enforcement. The Pinangki case demonstrates that prosecutorial misconduct is not merely an individual criminal act but also reflects broader institutional governance problems that undermine public trust in the justice system. Strengthening prosecutorial integrity requires preventive ethical governance, transparent disciplinary procedures, continuous professional ethics education, and stronger coordination between internal supervisory bodies and independent oversight institutions.  
HOW GOVERNMENT REGULATION NO. 6 OF 2021 ARTICLES 7 AND 38 INFLUENCES THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING IN INDONESIAN REGIONS Nana Sugiarti; Harun Harun; Nunik Nurhayati; Arief Budiono
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21615367

Abstract

This study examines the legal implications of Articles 7 and 38 of Government Regulation No. 6 of 2021 on the Implementation of Business Licensing in the Regions and their influence on regional business licensing administration in Indonesia. The research aims to analyze how these provisions reshape the institutional framework for implementing risk-based business licensing through the establishment of Independent One-Stop Integrated Service Agencies at the provincial and regency/city levels. The authors utilized a socio-legal approach combining doctrinal and empirical legal research methods through statutory analysis, literature review, field observations, and interviews with relevant government officials, using Karanganyar Regency as a case study. The findings demonstrate that the Regulation requires regional governments to reorganize their licensing institutions by separating Independent One-Stop Integrated Service Agencies from other governmental affairs, standardizing organizational structures, and integrating licensing services with the Online Single Submission (OSS) system. These reforms are intended to enhance legal certainty, administrative efficiency, transparency, and investment facilitation while ensuring consistency with the hierarchy of Indonesian legislation. The study concludes that Government Regulation No. 6 of 2021 has significantly strengthened regional business licensing governance by providing a clear legal framework for institutional restructuring and improving the effectiveness of investment services across regional governments.
Co-Authors Abdul Azis Manurung Abdullah al Mamun Abdullah Al Mamun Abdullah Al Mamun Abdullah Al Mamun Abdullah Al Mamun Abdullah Al Mamun Absori Achmad Miftah Farid Achmad Syarif Achmadi Adam Adib Mahendra Adi Sutrisno Aditya Ananda Afi Nur Mustofa Ahmad Kamalul Albar Ahmad Raihan Alfarabi Ahmad Shamsul Abd Aziz Ahmad Yusuf Fatah Ahmad, Imran Ahmadi Ahmadi Ainurrafiqa Pelupessy Ajid Abdul Syawal Akbar Nur Rohman Al Mamun, Abdullah Alba, Gradia Okultra Alfian Kurniarizki Ali Polatjon Ogli , Turdialiev Mukhammad Ali Polatjon Ogli, Turdialiev Mukhammad Alifia Titik Nur W.N Alifia Titik Nur Wulan Ndari Alizea Sybelle, Jan Alsyad Dedin Ryan Syahputra Amanda Gheanisa Lutfi Amanda Khoirun Nisa Amanda Maulida Rohmah Amelinda Cindy Laksintya Amin Muhammad Aminuddin Mustaffa Aminuddin Mustaffa Anastasya, Dita Nadya Andhika Ihza Hanggara Andhita Dessy Wulansari Andika Dwi Sulistyo Andri Winjaya Laksana Andria Luhur Prakoso Anggi Musdalifatul Kautsar Anggun Rahmawati Angkasa Angkasa Anindhita Nurfaatin Sukirman Annas Dyah Prasetyo Anteng Nirwanto Anwar Mujahidin Anwar Mujahidin Ardo Sanjaya Arief Isdiman Saleh Aries Isnandar Arif Budiman Arif Wicaksono Arnold Tri Hantoro Arova Bakhtiar Arrumaisha Rizkita Arsad, Jamal Hi Arsad, Jamal Hi. Arsya Ghanniyah Hariyadi Arsya Yulhandi Arvian Putra Ramadhan Ashil Andy Hakim Aslan Hasan Ata Fauzie Athaayaa Fausta Dyrianjaso Atik Badiah Atika Dwi Uly Atikah Dwi Uly Saputri Aulia Nasywa Ramadhani Azizah Alvisahrin Putri Kadi Bahtiar Bahtiar Bambang Sukoco Bayu Nugroho Berliana Clara Bella Berlianti Wahyu Nur Fatimah Berlina Putri Romadhani Cakraningrat, Karisma Cevin Marlina Azzahra Chetan Mukundan Clarizze Yvoine Mirielle David Ackah Denisa Yunita Putri Denny Saptono Fahrurodzi Deska Putri Amalia Dewi Eko Wati Dewi Iriani Dewi Iriani Dewi Iriani Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi Suyatni Dhia Asy Syafa Dhyfa, Najwa aulia Diana Krisanti Jasaputra Diana Setiawati Diatmoko, Tri Diaz Alifarizki Zuvarcan Dicky Dwi Angga F. Didit Prahara Dinda Shafa Tiara Rusli Disemadi, Hari Sutra Dita Ajeng Yulianie Dito Pratama Adi Sugiarto Djabid, Faisal Djabid Faisal Djafar, Muhammad Mufti M Dody Dwi Kurniawan Dwinuryidha Ken Rifqi Dyah Adriantini Sintha Dewi Edy Prasetyo Eiad Yafi Eka Yektiningsih Ekalindo Jaroenchai Eko Naryono Elsa Sintya Marvinda Elya Kusuma Dewi Emilza Mumtaz Erlin Reniawati Erlinda Risma Yanti Erwin Yudi Prahara Erwin Yudi Prahara, Erwin Yudi Esmara Sugeng Evi Irianti Eviningrum, Sulistya Fadhila Akbar Nurhakim Fahmi Fairuzzaman Fahria Fahria Fahria Fahria, Fahria Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal, Faisal Faisal, Fatma Faissal Malik Fakhri Ras Farikha Sabilillah Faris Faturahman Putra Fauzan Adhima Fauzan, Muhammad Fauzan Muhammad Febriani, Hanifah Ferry Irawan Febriansyah Fiqih Bahaduri Agam Firmanto, Taufik Fitriani Nur Damayanti Frido Davi Galuh Styaningtyas Listyana Putri Gamar Muhdar Gamar Muhdar Genta Arya Mohammad Gilbran Jota Prasojo Wibowo Gulyamov, Said Gulyamov, Said Saidakhrarovich Gunadi, Julia Windi Haekal Septiawan Hamiyuddin Hamiyuddin Hanafi, Muhammad Amin Handoyo Handoyo Hardina, Hardina Hartanto Harun Harun Hasim, Dahlai Hazman Hassan Helmalia Yuniar Desta Putri Hendro Widodo Heru Santoso Wahito Nugroho Hery Koesmantoro Hevi Susanti Hillan Rusydha Fazha I Putu Suiraoka Ibrahim, Alisa Ichsan Khalid Sapnosa Ida Puspitasari Ida Widaningrum, Ida Ida Wulandari Ikrima, Nur Aida Iksan Iksan ilyas - ibrahim Imran Ahmad Indah Terawati Maharani Putri Indahwati, Dwiwahju Dian Indriana Nurul Hasanah Intening, Vivi Retno Iqbal Muhammad Ichsan Iramadya Dyah Marjanah Iriani, Dewi dewi Isman Isman Ismoyowati, Tri Wahyuni Isnandar, Aries Istani, Istani Isyana Kurniasari Konoras Isyana Kurniasari Koronas Ivans Januardi Jalil, Rusli Jamal Hi Arsad Jamal Hi. Arsad Jamal Hi. Arsyad Jan Alizea Sybelle Jan Alizea Sybelle Joel Rey Ugsang Acob Jompon Pitaksantayothin Jompon Pitaksantayothin Julia Windi Gunadi Kaharu, Iyam Irahatmi Kaka Ismail Saputro Kania Derlima Isnaeni Kelik Wardiono Khadijatun Nazmi Khansa Alfiah Khudzaifah Dimyati Kiki Samudera Koekoeh Hardjito Kusmawan, Steven Zerin Putra Layla Qodri Ani Lukman Yusudin Luthfiyyah Amalina Husna Lyandova, Vanka M Junaidi M Taufan B M. Taufan B. Mahendra Yuda Manggala Mahesa Rannie Maimunah Rusydah Istiqomah Malika Rahma Ulya Mardia Ibrahim Marisa Kurnianingsih Mariska Jasiaat Marita Fatimah Marjanah, Iramadya Dyah Martha Eri Safira Martha Eri Safira Marvinda, Elsa Sintya Marzuki Marzuki Mateo Ramon, Tomás Maulana, Jasmine Fahira Maya Khater Maya Setya Laelawati Mayadiar A. Redjeb Melati, Nimsi Meyna Alisiya Putri Mira Anjar Oktaviani Mizan Malik S Moh. Indra Bangsawan Muh. Nashirudin Muh. Taufik LaOde Muhamad Arifai Muhammad Amin Hanafi Muhammad Cahya Dwiky Maulana Muhammad Fauzan Muhammad Fauzan Muhammad fauzan Muhammad Fawwaz Akbar Muhammad Irkham Ashari Muhammad Mufti M. Djafar Muhammad Ngazis Muhammad Risal Fitrah Ramadhan Muhammad RM Fayasy Failaq Mukhammad Ali Turdialiev Polatjon Ogli Munadia Rosada Muryanto Amin Muslimah Hayati Mustaffa, Aminuddin Muthia Aulia Alyda N. Surtinah Nabila Salma Nadia Bismi Hafifah Nadia Nabila Mohd Saufi Nadia Rahmadhani Naia Zahira Putri Nana Sugiarti Nanik Rumiati Natangsa Surbakti Neisha Yuki Kansa Amany Nerissa Arvyana Purwanto Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Nico Irawan Nofi Sri Utami Nofi Sri Utami Noor Anugrah, Fajrian Nur Aida Ikrima Nuraliah Ali Nurani, Siti Syahida Nurdin Nurdin Nurdin Nurdin Nuria Siswi Enggarani Nuria Siswi Enggarani Nurjannah S Nurlaila Kadarwati Papuluwa Nurlaila Kadarwati Papuluwa Nurlaila Kadarwati Papuluwa Nurul Hidayati Nuryani Nuryani Odilbek Khazratkulov Oktavia Adi Roesnia Pandu Wirabangsa Pebriana, Lila Afrida Perwita Chandra Puspa Pius Selasa Puji Rahayu Subandi Puji Rahayu Subandi Puspita Sari, Arindra Qusay Alya Difatta Raditya Bagus Pradana Rafif Naufi Waskitha Hapsari Ragilia Putri Wandansari Rahayu, Istiyawati Rahayu, Sudi Rahayu, Teta Puji Rahmatullah Ayu Hasmiati Rajput, Trisha Ramadhan Wicaksana Sinnaro Ramadhan, Muhammad Risal Fitrah Ramon, Tomás Mateo Ratnasari, Yenny Reema Bhattacharya Restu Mufanti Retno Saraswati Retno Saraswati Ridho Bawana Jati Ridho, Hatta Ridwan Ridwan, Ridwan Rika Maya Rika Maya Sari Rika Maya Sari Rina Arum Prastyanti Rina Arum Prastyanti Risna Dinda Zahrotun Naswa Rizka Rizka Rizka Rizky Aditya Chandra Rizky Fajar Hermansyah Rizqy Laksana Kharisma Dewa Robert Lengkong Weko Robert Lengkong Weku robert lengkong weku Rohfin Andria Gestanti Ronny Lesmana Rozan Asyrofi Rakyan Risang Aji Rusdin Alauddin Rusydi Hakim Ryska Noviasari Saepul Rochman Sahrir Sillehu Said Saidakhrarovich Gulyamov Said Saidakhrarovich Gulyamov Samudera, Kiki Sandra Santosa Sandya Mahendra Sanglar Polnok Sapruddin Sapruddin Sapruddin Saprudin Sarah Mukhlisah Saslina Kamaruddin Sasongko Sasongko Satria Akbar Setiawan Setiawan, Dri Shaharani , Zahira Shelviana Putri Atmaja Shinta Aprilia Sandra Kusuma Shinta Rahmalia Saputri Siska Diana Sari Siti Soekiswati Siti Syahida Nurani Sitti Nurkhaerah Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan Spaltan, Bita Gadsia Sri Hastuti Puspitasari Sri Sumanta Sri Warjiyati SUDARYANTO SUDARYANTO Sugeng Wibowo Sultan Alwan Sunarto Sunarto Suni Tuti Suparji Suparji Supriadi Supriadi Suteki Suteki Suteki, Suteki Suyatni, Dewi Syaifuddin Zuhdi Syaifuddin Zuhdi Syaifulloh Al Fariz Hakim Syawal, Ajid Abdul Sybelle, Jan Alizea Syofia Delfi Tama, Onnie Wira Tamba, Dang Panagaman Tanjung, Adetia Azmi Tanko Titus Auta Tasya Della Sabena Taufiq Hidayah Taufiq Nugroho, Taufiq Teddy Satrio Wicaksono Thea Farina Titi Sari Trias Hernanda Tsabita Az-zahra Turdialiev Mukhammad Ali Polatjon Ogli Ubay Ubay Ulfah Dwi Rahmawati Umar, Mahmud Hi. Utami, Nofi Sri Vania Kylaemery Wafda Vivid Izziyana Warda Said Wardah Yuspin Wardani, Septyan Wijayanti Kusuma Wibowo, Sugeng Widyasari, Zahra Nurizki Yafi, Eiad Yahya Al Farisi Yahya Yunus Yoesoef Moesthafa Yogi Prasetyo yogi prasetyo Yuko Fitrian Yuli Prasetyo Tri Pamungkas Yulianingrum, Aullia Vivi Yunni Widhi Astuti Yunus, Yahya