p-Index From 2021 - 2026
24.746
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Law Science Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Journal of Social Science Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Innovation in Educational and Cultural Research Journal De Facto JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Independent Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Bacarita Law Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Abdimas Indonesian Journal Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Media Administrasi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science West Science Law and Human Rights West Science Interdisciplinary Studies Journal of Progressive Law and Legal Studies Rechtsnormen Journal of Law West Science Interdisciplinary Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara West Science Social and Humanities Studies Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Anayasa Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Intelek Insan Cendikia Celebes Journal of Community Services Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Journal of Strafvodering Indonesian Jurnal Cendekia Ilmiah Joong-Ki PESHUM Jurnal Legislasi Indonesia Journal of Social Humanities and Education: Scripta Humanika Servitia: Journal of Community Service and Engagement Ipso Jure Journal of Strafvordering Indonesian INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum di Era Kemajuan Teknologi Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.849

Abstract

This research aims to show the importance of the role of higher legal education in anticipating the negative impacts of technological advances, especially in the industrial era 4.0. Using a descriptive qualitative approach, this research examines how law, which often lags behind technological developments, can be adapted through educational modernization. The findings show that technology, such as AI and e-learning, has the potential to increase efficiency in the teaching-learning process and the justice system. However, ethical challenges and the need to adapt curricula that integrate information technology are important issues. In conclusion, the modernization of legal education is urgently needed to ensure the law is in line with technological advances while maintaining human values.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya peran pendidikan tinggi hukum dalam mengantisipasi dampak negatif kemajuan teknologi, khususnya dalam era industri 4.0. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum yang sering tertinggal dari perkembangan teknologi dapat diadaptasi melalui modernisasi pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa teknologi, seperti AI dan e-learning, berpotensi meningkatkan efisiensi dalam proses belajar-mengajar dan sistem peradilan. Namun, tantangan etis serta perlunya adaptasi kurikulum yang mengintegrasikan teknologi informasi menjadi isu penting. Kesimpulannya, modernisasi pendidikan hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum selaras dengan kemajuan teknologi sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
SOSIOLOGI HUKUM : PENINGKATAN INTERAKSI SEBAGAI PENDORONG MODERNISASI DI PEDESAAN Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.850

Abstract

This research aims to analyze the role of law as an instrument of modernization in sustainable rural development in Indonesia. The problem faced is the lack of legal protection for rural communities, especially vulnerable groups such as women and children, as well as the inability of existing legal policies to be effectively implemented in the field. This research uses a qualitative method with a juridical sociological approach, collecting data from document analysis of laws and policies related to village development. The results show that the involvement of village communities and the support of NGOs are essential to improve the effectiveness of legal protection and development sustainability. In conclusion, strong legal protection and government and NGO collaboration are needed to create inclusive and sustainable rural development.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum sebagai instrumen modernisasi dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia. Persoalan yang dihadapi adalah kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat desa, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta ketidakmampuan kebijakan hukum yang ada untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, mengumpulkan data dari analisis dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat desa dan dukungan NGO sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan keberlanjutan pembangunan. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang kuat dan kolaborasi pemerintah serta NGO diperlukan untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law Karolus Charlaes Bego; M. Aslam Fadli; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6194

Abstract

Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan teori yang relevan sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan tersebut. Upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berakibat pada sejumlah konsekuensi hukum, yang antara lain tindakan Administratif semisal pemecatan atau pencopotan dari jabatannya, tuntutan secara Pidana, melakukan ganti rugi dan juga pengawasan serta audit, dan juga pemberian sanksi disiplin.
Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara: Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration Agustinus F. Paskalino Dadi; Firzhal Arzhi Jiwantara; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6288

Abstract

Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut hukum administrasi negara terhadap kebijakan diskresi menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Diskresi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah, sementara pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara ini merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Sehingga dapat melihat betapa vitalnya diskresi dalam proses pemerintahan yang responsif. Namun dibalik itu semua diskresi juga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam pengaplikasiannya.
Assessing the Influence of Social Justice Movements on Public Policy and Community Empowerment in Indonesia Nugraha, Muhammad Valiant Arsi; Lubis, Arief Fahmi
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 01 (2024): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v3i01.353

Abstract

This paper explores the influence of social justice movements on public policy and community empowerment in Indonesia through a juridical analysis. By examining key legal documents, court rulings, and government policies, the study assesses how social justice movements have shaped the legal landscape in areas such as labor rights, environmental protection, and gender equality. The findings reveal that social justice movements have successfully influenced the development of laws and policies aimed at addressing systemic inequalities, though challenges remain in their implementation. Furthermore, the research highlights how these movements have empowered marginalized communities by providing them with the tools and resources to advocate for their rights. The study concludes that while social justice movements have made significant strides in influencing public policy, continuous efforts are needed to ensure effective enforcement and sustained community empowerment.
Harmonization of Derivative Legislative Products Post-Constitutional Court Decision Lubis, Arief Fahmi
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1310

Abstract

A ruling by the Constitutional Court constitutes a judicial product, necessitating harmonization and synchronization between the Constitutional Court's decisions and subordinate regulations. This process is essential for the legislative body to ensure legal coherence. This study aims to demonstrate that insufficient communication between institutions may impede the timely alignment and harmonization of laws amended by the Constitutional Court with regulations beneath the statutory level, thereby creating conflicts among legal provisions. This qualitative research employs a descriptive approach to systematically and factually collect data, reflecting the situation during the study. The findings underscore the critical need to harmonize derivative legal products after Constitutional Court rulings.
Understanding The Limitations Of Human Rights In Indonesia Arief Fahmi Lubis
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 1 (2024): January : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i1.35

Abstract

Every individual bears the responsibility of honoring the rights of others within the context of national and state life. This research aims to illustrate that while exercising their rights and freedoms, individuals are obligated to adhere to legal constraints. This adherence is intended to ensure the acknowledgment and respect for the rights and freedoms of others, as well as to fulfill equitable demands in alignment with moral considerations, security imperatives, and the maintenance of public order within a democratic society. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. The systematic, factual, and timely data collection is conducted following the research framework and objectives. The findings suggest that the current conceptualization of limitations on human rights may evolve in the future. The crucial question now pertains to how advocates for a shift in thought construction can effectively leverage the constitutional mechanisms available to them.
Law Enforcement In Cases Of Criminal Domestic Violence ( KDRT ) Within The TNI Arief Fahmi Lubis
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i2.37

Abstract

In accordance with the application of the principle of equality before the law, if criminal behavior occurs against a soldier's wife, the punishment imposed on her husband as a TNI soldier will be the same as that applied in the General Court. The aim of this research is to show that in the context of law enforcement as guidance within the TNI, in domestic violence cases many military members are charged with criminal sanctions by Military Judges. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that The aim of the Panel of Judges in imposing sentences is not merely to convict people who commit criminal acts but also has the aim of educating so that the person concerned can return to the right path to become a good citizen and soldier in accordance with the Pancasila and Sapta Marga philosophies.
Mitigasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Krisis Pengungsian Etnis Rohingya dalam Rangka Menjaga Wilayah Pertahanan Negara Tetty Melina Lubis; Arief Fahmi Lubis; Parluhutan Sagala; Tiarsen Buaton
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.4224

Abstract

This article discusses the legal mitigation efforts of the Nanggroe Aceh Darussalam provincial government in response to the Rohingya refugee crisis. The crisis poses a threat to national defense and security, and the government must take legal measures to mitigate its impact. The article examines the legal strategies employed by the government to address the crisis and protect the nation's territorial defense.
Uniformity in The Legislative Process Following Constitutional Court Rulings Parluhutan Sagala; Arief Fahmi Lubis; Tetty Melina Lubis
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i1.473

Abstract

Constitutional Court rulings are final and binding, having a direct impact on the validity of existing legal regulations. This study aims to highlight the lack of uniformity in the legislative steps taken after Constitutional Court decisions. Employing a qualitative, descriptive approach, the research systematically collects data to provide an accurate and timely representation of the current legislative context. The findings reveal that the inconsistency in legislative processes following Constitutional Court rulings contributes to legal uncertainty, underscoring the necessity for standardized procedures in the legislative follow-up.
Co-Authors Abdul Kholiq Ade Cici Rohayati Ade Risna Sari Adi Widjajanto Ady Purwoto Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Ai Siti Nurmiati Aiman, Muhammad Amer, Nabih Amini, Taufiq Amir, Ja'far Andi Fitriani Djollong Andrew Shandy Utama Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Andrian, Sri Anna Erliyana Anna Triningsih Anna Veronica Pont Arif Saefudin Arifin, Syaadiah Arini, Rani Eka Ayik Christina Efata Ayu Anggreni, Made Ayu Citra Santyaningtyas Ayu, Nur Bagus Ananda Kurniawan Bambang Irawan Bambang Iriawan Beni Setiawan Bintarawati, Fenny Bram B Baan Bungin, Sator Sapan Bunyamin, Ilham Akbar Dasep Supriatna Dede Agus Denda Ginanjar Denny Boyke T Pangaribuan Deryansyah, Adzan Desar Dian Kemala Dewi Diana Rahmawati Diharjo, Nugroho Noto Edy Sony Eriani, Dian Erman I. Rahim Erwin Asmadi Erwin Erwin Eva Yuniarti Utami Evy Febryani Fauzan . Fauzan Fauzan Febriyanto, Weda Febryani, Evy Feliks Anggia Binsar Kristian Panjaitan Fenny Bintarawati Firmanto, Fakhry Firzhal Arzhi Jiwantara Fitri Apriyanti Getah Ester Hayatulah Grenaldo Ginting Hadi, Ilman Hafiz Sutrisno Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Harsya, Rabith Madah Khulaili Hasibuan, Kalijunjung Hasmiati Hasmiati Hasnia Hasnia Hendri Khuan Henny Saida Flora Henry Kristian Siburian Heri Budianto Herni Ramayanti Herniwati Herry Pasrani Mendrofa Herry Ramadhani Herry Ramadhani Hidayati, Nanda Hotman Panjaitan Humala Sitinjak Husada, Yohanes Prasetya Ica Karina Ilhamdi, Ilhamdi Ilman Hadi Imam Hanafi Ina Heliany Indah Susilowati Indawati Iqsandri, Rai Istiarsyah, Istiarsyah IVAN SAVERO, IVAN Ja'far Amir Jahir, Siska Sanjahaya Jana Milia Juang Intan Pratiwi Judijanto, Loso Julina, Sinta Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung, Kalijunjung Kalip Kalip, Kalip Karman Jaya Karolus Charlaes Bego Karolus Kopong Medan Karolus Kopong Medan Kathryn, Morse Khotami, Rizqi Shohibul Khuan, Hendri Kriswandaru, Althea Serafim Kusumawardhana, Vishnu Loso Judijanto Loso Judijanto Lubis M. Ainur Ridlo M. Aslam Fadli M. Aslam Fadli Made Ayu Anggreni Mariano Sengkoen Maryam Salampessy Maryam Salampessy Mau, Hedwig Adianto Maulida Khairunnisa Mawardi Mawarni Fatma Mei Rani Amalia Miharja, Marjan Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Solekha Muchamad Taufiq Muhamad Romdoni Muhammad Jamil Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Subandi Muhammadong Muhtadi, Muhamad Ammar Nanda Hidayati Naro Pandapotan Pasaribu Ni Putu Suda Nurjani, Ni Putu Suda Nofirman, Nofirman Novia Mungawanah Novianty, Rica Regina Novitasari, Salwa Aulia Nugraha, Muhammad Valiant Arsi Nur Ayu Nurhasanah, Dila Padila Nurmiati, Ai Siti Padlilah, Padlilah Pahmi Pahmi Pahmi Pahrijal, Rival Pandapotan Pasaribu, Naro Paramita Andiani Parluhutan Sagala Pitriani, Pitriani Polii, Johanis L. S. S. Prasetyo, Boedi Pratiwi, Juang Intan Priyono, Dedit Purwanto, Haeru Putra, Irman Putra, R Yusak Andri Ende Putri Maha Dewi, S.H., M.H Putri, Viorizza Suciani Rabith Madah Khulaili Harsya Rai Iqsandri Raihana Raihana Raihana, Raihana Rani Eka Arini Riadi Asra Rahmad Rieneke Ryke Kalalo Rina Kurniawati Risna Sari, Ade Rita Dwi Agustini Rizka, Nanda Dwi Rizki Nurdiansyah Rohayati , Ade Cici Rokhmat, Rokhmat Ryke Kalalo, Rieneke Ryryn Suryaman Prana Putra Sabil Mokodenseho Safarudin, Muhamad Sigid Sahary, Fitry Taufik Sahrul Sahrul Sakmaf, Marius Supriyanto Salampessy, Maryam Saleha, Dwi Salmon, Harly Clifford Jonas Salwa Aulia Novitasari Sam Karauwan, Donny Eddy Samuel Indrayana Saputra, M. Reza Sarib, Suprijati Sarjono, Anastasia Sedyaningtyas, Sekar Sembiring, Rinawati Seyed Nawab Mousavi Shinta Happy Yustiari Shohib Muslim Siska sanjahaya Jahir Sofian, Sofian Solapari, Nuryati Solekha, Mohammad Sri Nurnaningsih Rachman Sri Setiawati Sudarmanto, Eko Sufriaman Suhartono Suhartono Supriadi, Bambang Suprijati Sarib Suryani Intan Pratiwi Puwa Suyanto Syalendro, Oky Tamaulina Br Sembiring Tania Dwika Putri, Tania Dwika Taufik Abdillah Syukur Tetty Melina Lubis Tiwuk Herawati Tri Agus Suswantoro Trisna Agus Brata Triyantoro , Andri Ujang Badru Jaman Utami, Eva Yuniarti Vica Jillyan Edsti Saija Viorizza Suciani Putri Warmayana, I Gede Agus Krisna Weda Febriyanto Wildan Zaman Wiwik Widyo Widjajanti Yana Priyana Yatimin Yatimin Yenny Febrianty Yogi Nugroho Yudhi Hertanto Yudi Krismen Yusuf Yusuf, Ramdan Zamroni Abdussamad Zulfa Zainuddin Zulham Zulham Zulkarnain S Zuwanda, Zulkham Sadat