Articles
SOSIOLOGI HUKUM : PENINGKATAN INTERAKSI SEBAGAI PENDORONG MODERNISASI DI PEDESAAN
Putra, Irman;
Lubis, Arief Fahmi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59818/jps.v3i3.850
This research aims to analyze the role of law as an instrument of modernization in sustainable rural development in Indonesia. The problem faced is the lack of legal protection for rural communities, especially vulnerable groups such as women and children, as well as the inability of existing legal policies to be effectively implemented in the field. This research uses a qualitative method with a juridical sociological approach, collecting data from document analysis of laws and policies related to village development. The results show that the involvement of village communities and the support of NGOs are essential to improve the effectiveness of legal protection and development sustainability. In conclusion, strong legal protection and government and NGO collaboration are needed to create inclusive and sustainable rural development.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum sebagai instrumen modernisasi dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia. Persoalan yang dihadapi adalah kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat desa, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta ketidakmampuan kebijakan hukum yang ada untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, mengumpulkan data dari analisis dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat desa dan dukungan NGO sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan keberlanjutan pembangunan. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang kuat dan kolaborasi pemerintah serta NGO diperlukan untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law
Karolus Charlaes Bego;
M. Aslam Fadli;
Irman Putra;
Arief Fahmi Lubis;
Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v7i10.6194
Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan teori yang relevan sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan tersebut. Upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berakibat pada sejumlah konsekuensi hukum, yang antara lain tindakan Administratif semisal pemecatan atau pencopotan dari jabatannya, tuntutan secara Pidana, melakukan ganti rugi dan juga pengawasan serta audit, dan juga pemberian sanksi disiplin.
Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara: Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration
Agustinus F. Paskalino Dadi;
Firzhal Arzhi Jiwantara;
Irman Putra;
Arief Fahmi Lubis;
Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v7i10.6288
Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut hukum administrasi negara terhadap kebijakan diskresi menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Diskresi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah, sementara pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara ini merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Sehingga dapat melihat betapa vitalnya diskresi dalam proses pemerintahan yang responsif. Namun dibalik itu semua diskresi juga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam pengaplikasiannya.
Assessing the Influence of Social Justice Movements on Public Policy and Community Empowerment in Indonesia
Nugraha, Muhammad Valiant Arsi;
Lubis, Arief Fahmi
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 01 (2024): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/eslhr.v3i01.353
This paper explores the influence of social justice movements on public policy and community empowerment in Indonesia through a juridical analysis. By examining key legal documents, court rulings, and government policies, the study assesses how social justice movements have shaped the legal landscape in areas such as labor rights, environmental protection, and gender equality. The findings reveal that social justice movements have successfully influenced the development of laws and policies aimed at addressing systemic inequalities, though challenges remain in their implementation. Furthermore, the research highlights how these movements have empowered marginalized communities by providing them with the tools and resources to advocate for their rights. The study concludes that while social justice movements have made significant strides in influencing public policy, continuous efforts are needed to ensure effective enforcement and sustained community empowerment.
Harmonization of Derivative Legislative Products Post-Constitutional Court Decision
Lubis, Arief Fahmi
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1310
A ruling by the Constitutional Court constitutes a judicial product, necessitating harmonization and synchronization between the Constitutional Court's decisions and subordinate regulations. This process is essential for the legislative body to ensure legal coherence. This study aims to demonstrate that insufficient communication between institutions may impede the timely alignment and harmonization of laws amended by the Constitutional Court with regulations beneath the statutory level, thereby creating conflicts among legal provisions. This qualitative research employs a descriptive approach to systematically and factually collect data, reflecting the situation during the study. The findings underscore the critical need to harmonize derivative legal products after Constitutional Court rulings.
Understanding The Limitations Of Human Rights In Indonesia
Arief Fahmi Lubis
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 1 (2024): January : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijls.v1i1.35
Every individual bears the responsibility of honoring the rights of others within the context of national and state life. This research aims to illustrate that while exercising their rights and freedoms, individuals are obligated to adhere to legal constraints. This adherence is intended to ensure the acknowledgment and respect for the rights and freedoms of others, as well as to fulfill equitable demands in alignment with moral considerations, security imperatives, and the maintenance of public order within a democratic society. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. The systematic, factual, and timely data collection is conducted following the research framework and objectives. The findings suggest that the current conceptualization of limitations on human rights may evolve in the future. The crucial question now pertains to how advocates for a shift in thought construction can effectively leverage the constitutional mechanisms available to them.
Law Enforcement In Cases Of Criminal Domestic Violence ( KDRT ) Within The TNI
Arief Fahmi Lubis
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijls.v1i2.37
In accordance with the application of the principle of equality before the law, if criminal behavior occurs against a soldier's wife, the punishment imposed on her husband as a TNI soldier will be the same as that applied in the General Court. The aim of this research is to show that in the context of law enforcement as guidance within the TNI, in domestic violence cases many military members are charged with criminal sanctions by Military Judges. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that The aim of the Panel of Judges in imposing sentences is not merely to convict people who commit criminal acts but also has the aim of educating so that the person concerned can return to the right path to become a good citizen and soldier in accordance with the Pancasila and Sapta Marga philosophies.
Mitigasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Krisis Pengungsian Etnis Rohingya dalam Rangka Menjaga Wilayah Pertahanan Negara
Tetty Melina Lubis;
Arief Fahmi Lubis;
Parluhutan Sagala;
Tiarsen Buaton
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.4224
This article discusses the legal mitigation efforts of the Nanggroe Aceh Darussalam provincial government in response to the Rohingya refugee crisis. The crisis poses a threat to national defense and security, and the government must take legal measures to mitigate its impact. The article examines the legal strategies employed by the government to address the crisis and protect the nation's territorial defense.
Uniformity in The Legislative Process Following Constitutional Court Rulings
Parluhutan Sagala;
Arief Fahmi Lubis;
Tetty Melina Lubis
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/federalisme.v2i1.473
Constitutional Court rulings are final and binding, having a direct impact on the validity of existing legal regulations. This study aims to highlight the lack of uniformity in the legislative steps taken after Constitutional Court decisions. Employing a qualitative, descriptive approach, the research systematically collects data to provide an accurate and timely representation of the current legislative context. The findings reveal that the inconsistency in legislative processes following Constitutional Court rulings contributes to legal uncertainty, underscoring the necessity for standardized procedures in the legislative follow-up.
Pelatihan Menulis Dan Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Dosen Di Era Artificial Intelligencess
Yatimin, Yatimin;
Lubis, Arief Fahmi;
Djollong, Andi Fitriani;
Sengkoen, Mariano;
Prana Putra, Ryryn Suryaman
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jh.v5i1.2210
Tujuan dari pelatihan menulis dan publikasi artikel ilmiah internasional bereputasi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar internasional serta mengadaptasi teknologi kecerdasan buatan dalam penelitian dan penulisan. Metode yang digunakan dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini melibatkan pelatihan intensif berupa workshop, pembelajaran daring, dan pendampingan langsung, yang mencakup teknik penulisan artikel ilmiah, pemilihan jurnal bereputasi, serta penggunaan alat berbasis artificial intelligence untuk menganalisis data dan menyusun tulisan yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis artikel ilmiah yang diterima di jurnal internasional bereputasi, memperluas jaringan akademik, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang penerapan kecerdasan buatan dalam riset, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas publikasi ilmiah mereka di kancah internasional.