p-Index From 2021 - 2026
24.979
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Law Science Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Journal of Social Science Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Innovation in Educational and Cultural Research Journal De Facto JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Independent Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Bacarita Law Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Abdimas Indonesian Journal Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Media Administrasi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science West Science Law and Human Rights Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) West Science Interdisciplinary Studies Journal of Progressive Law and Legal Studies West Science Interdisciplinary Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara West Science Social and Humanities Studies Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Anayasa Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Intelek Insan Cendikia Celebes Journal of Community Services Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Journal of Strafvodering Indonesian Jurnal Cendekia Ilmiah Joong-Ki PESHUM Jurnal Legislasi Indonesia Servitia: Journal of Community Service and Engagement Jurnal Begawan Hukum Ipso Jure Journal of Strafvordering Indonesian INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Hukum dan Sosial Politik Rechtsnormen: Journal of Law ILAW; International Journal Assulta of Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Parluhutan Sagala; Agustono Agustono; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i4.4291

Abstract

Abstract. Viewed from the perspective of law enforcement, with the rarity of filing a claim for compensation or a request to merge a claim for compensation, it requires careful research because after all the core of law enforcement is upholding rights and carrying out obligations. The purpose of this study is to show that the use of the right to claim compensation or a request for compensation is very rare. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research was conducted. The results of this study indicate that the method of claiming compensation can be done by merging a claim for compensation in a criminal case, through unlawful acts and through a request for restitution.
Penyuluhan Hukum Tentang Permohonan Rekomendasi Ankum Dan Upaya Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Yang Berdasarkan Kepentingan Hukum Dan Militer Lubis, Arief Fahmi Lubis; Irman Putra
Celebes Journal of Community Services Vol. 3 No. 2 (2024): Juni - November
Publisher : STIE Amkop Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/celeb.v3i2.1645

Abstract

Penegakan hukum dilingkungan TNI dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer, yang melibatkan beberapa unsur, antara lain: Penyidik, Ankum, Oditur dan Papera. Papera/Komandan satuan mempunyai kewajiban membina prajurit dalam menentukan karier sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan di lingkungan TNI. Keinginan dan harapan seorang Papera/Komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. Tujuan pengabdian ini untuk menunjukan bahwa Atasan yang berhak menghukum (Ankum)/Komandan satuan mempunyai kewajiban membina prajurit dalam menentukan karier sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan di lingkungan TNI. Keinginan dan harapan seorang komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. pengabdian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan pengabdian. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa di dalam proses hukum yang berlangsung, Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Papera memiliki 2 (dua) jalur dalam upaya mempertahankan anggota prajurit nya untuk tidak dihukum atau tidak diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) karena adanya pertimbangan kepentingan militer dengan beberapa pertimbangan seperti prajurit TNI tersebut memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh satuan, prajurit TNI tersebut dinilai sehari-harinya berkelakuan baik atau pertimbangan lainnya, sehingga Ankum dapat berupaya melalui 2 (dua) jalur tesebut yaitu memberikan rekomendasi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan mengajukan upaya hukum sesuai aturan perundang-undangan.
Mapping a Legal Study on Cybersecurity and Data Protection: A Bibliometric Review and Its Implications for Regulation in the Digital Age Judijanto, Loso; Lubis , Arief Fahmi; Padlilah, Padlilah
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 01 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i01.1598

Abstract

This study provides a bibliometric review of the current research landscape on cybersecurity and data protection, focusing on the evolving technological advancements and regulatory responses in the digital age. By analyzing literature from Scopus, this review maps key themes and emerging trends in the field, including the integration of machine learning, blockchain, and the Internet of Things (IoT) in cybersecurity practices. The study highlights the growing emphasis on data privacy, particularly in sectors like healthcare, and the increasing importance of privacy-by-design principles. The review also identifies gaps in existing regulatory frameworks, emphasizing the need for global cooperation and adaptive legal structures to address the dynamic nature of cyber threats and data protection challenges. The findings suggest that future research should focus on the intersection of emerging technologies and legal frameworks to ensure comprehensive, forward-thinking approaches to cybersecurity and data protection.
Strategi Pencegahan Potensi Konflik Sosial Dan Penegakkan Hukum Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Guna Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Nasional Lubis, Arief Fahmi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i2.6755

Abstract

Pemerintah mengharapkan KEK dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa Dalam mengembangkan KEK ini, pemerintah menghadapi sejumlah kompleksitas yang membutuhkan penanganan yang cermat untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional yaitu konflik agraria yang muncul sebagai isu utama dalam proses pengembangan KEK. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian konflik agraria di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus belum optimal, distribusi pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat lokal belum optimal, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup masih lemah.
Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia: Analisis Strategi dan Implementasi Lubis, Arief Fahmi; Saputra, M. Reza; Khotami, Rizqi Shohibul
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i2.713

Abstract

This research analyzes strategies and policy innovations in managing natural resources and renewable energy laws in Indonesia. Using a qualitative approach, this study examines the implemented environmental policies, the roles of central and regional governments, and the challenges in their implementation. The results show that Indonesia has implemented various policies and regulations to support sustainable natural resource management. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management is the main foundation, followed by its derivative rules. However, policy implementation still faces challenges such as land conflicts, environmental degradation, and overexploitation of natural resources. In the context of renewable energy, the government has issued fiscal and non-fiscal incentives to promote its adoption. Presidential Regulation No. 112 of 2022 is an example of a policy that provides various tax incentives and licensing facilities for renewable energy projects. This study concludes that Indonesia needs a comprehensive and collaborative approach to address challenges and optimize natural resource management and renewable energy development. Recommendations include simplifying bureaucratic procedures, increasing transparency in procurement processes, and strengthening investment guarantee mechanisms to enhance private sector participation in renewable energy infrastructure development
The Role of Community Service in Promoting Access to Justice: A Case Study of Free Legal Services in Region E Flora, Henny Saida; Aiman, Muhammad; Lubis, Arief Fahmi; Puwa, Suryani Intan Pratiwi; Dewi, Putri Maha
International Journal of Community Service (IJCS) Vol. 4 No. 1 (2025): January-June
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v4i1.1385

Abstract

This qualitative study explores the role of community service in enhancing access to justice through free legal aid programs in Region E, an area marked by socioeconomic disparities and limited legal resources. Using semi-structured interviews with 15 legal practitioners and 20 beneficiaries, along with documentary analysis of program reports from 2020 to 2025, the research investigates how these initiatives empower marginalized populations and address systemic barriers. The findings reveal three key themes: (1) empowerment through increased legal literacy, enabling beneficiaries to better understand and assert their rights; (2) building trust between communities and formal legal institutions by providing accessible, culturally sensitive services; and (3) persistent challenges including funding shortages, staffing limitations, and infrastructural constraints such as poor internet connectivity. The study highlights that free legal services not only resolve individual legal issues but also contribute to broader social awareness and collective empowerment. However, the sustainability and scalability of these programs depend on stronger institutional support and innovative approaches, such as digital outreach and partnerships with local authorities. This research contributes to the discourse on grassroots legal empowerment by providing empirical insights from a rural context often underrepresented in justice studies. The findings offer practical recommendations for policymakers, NGOs, and legal professionals aiming to improve justice accessibility through community-driven efforts. Ultimately, the study underscores the critical importance of community service initiatives in bridging justice gaps and fostering inclusive legal systems.
Physiological Symphony of the Human Body: An Interpretation of the Integrative Dynamics of the TNI Joint Operations Yogi Nugroho; Tetty Melina Lubis; Parluhutan Sagala; Arief Fahmi Lubis
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.9973

Abstract

The human body is a complex, integrative system where all its components work harmoniously to maintain balance and survival. The principle of homeostasis is the basis for maintaining this stability. In the context of national defense, the TNI Joint Operation adopts a similar approach, where synergy between the Land, Sea, and Air Forces is needed to ensure national integrity and sovereignty. Using the physiological analogy of the human body, this paper examines the dynamics of the TNI Joint Operation through a reflective and conceptual approach. Each organ of the human body is analogous to an operational element in the TNI, starting from the brain as the command center, nerves as the communication system, lungs as the mobility system, blood as the logistics network, muscles as the maneuvering force, and the skin as the defense layer. Emphasis is placed on coordination, adaptation to stressors, effective communication, and comprehensive integration between elements. This article concludes that applying physiological principles to the joint operation strategy will increase the effectiveness, flexibility, and resilience of the TNI in facing the complexity of contemporary threats.
Analisis Pidana Tambahan Penurunan Pangkat Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/KUHPM Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 5 No 2 (2020): Oktober: Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v5i2.1088

Abstract

Additional criminal threats added on top of the main criminal sanctions aim to prevent military members from committing violations. The aim of this research shows that to maintain discipline, the application of additional punishment must remain based on the principles of law and justice. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that this additional penalty is expected to provide a stronger incentive for military members to comply with established ethics and regulations, maintain military integrity and efficiency, and improve the public's image and trust in military institutions.
Sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat Prajurit TNI atas Pertimbangan Hakim Militer karena Ketidaklayakan Berdinas Lagi di Lingkungan Militer Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.1132

Abstract

Provisions regarding dishonorable discharge are regulated in Article 53 paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2010 concerning Administration of TNI Soldiers, which regulates dishonorable discharge from military service, as an implementation of the provisions of Article 62 paragraph (3) of Law Number 34 of 2004 concerning Indonesian national army. The aim of this research is to show that the norm for imposing an additional penalty of dismissal by a judge in a court trial is Article 26 paragraph (1) of the Criminal Code which confirms that the defendant, based on the crime he committed, is deemed no longer fit to remain in the military. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that from the perspective of Military Criminal Procedure law, it can be said that dismissal is the sole authority of the Military Judge taking into account the unfitness of the soldier to be retained to continue serving in the military environment, so that this authority cannot be delegated to a civilian Judge, because the decision will be made basis by the TNI leadership to be followed up. For these military members, dismissal from military service is the end of their career and service within the Indonesian National Army (TNI), the consequences of which will be followed by the termination of the rights they have received so far.
Law Enforcement of Illegal Parking Fees at Alfamart and Indomaret Stores in Indonesia Rizka, Nanda Dwi; Ilhamdi, Ilhamdi; Novianty, Rica Regina; Putri, Tania Dwika; Lubis, Arief Fahmi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v7i4.42794

Abstract

This study is a qualitative study with a descriptive approach. The data used in this article are primary data that researchers obtain from various credible sources such as books, scientific journals, magazines, and a number of other sources that are commonly used in each study. The analysis techniques used in this article are data collection, data reduction, data selection, and drawing conclusions
Co-Authors Abdul Kholiq Ade Cici Rohayati Ade Risna Sari Adi Widjajanto Ady Purwoto Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Ai Siti Nurmiati Aiman, Muhammad Amer, Nabih Amini, Taufiq Amir, Ja'far Andi Fitriani Djollong Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Anna Erliyana Anna Triningsih Anna Veronica Pont Arif Saefudin Arifin, Syaadiah Arini, Rani Eka Asfahani Asfahani Ayik Christina Efata Ayu Anggreni, Made Ayu Citra Santyaningtyas Ayu, Nur Bagus Ananda Kurniawan Bambang Iriawan Beni Setiawan Bintarawati, Fenny Bram B Baan Bungin, Sator Sapan Dara Vann Dasep Supriatna Dede Agus Denda Ginanjar Denny Boyke T Pangaribuan Deryansyah, Adzan Desar Dian Eriani Dian Kemala Dewi Diana Rahmawati Diharjo, Nugroho Noto Dila Padila Nurhasanah Dwi Saleha Edy Sony Eko Sudarmanto Erman I. Rahim Erwin Asmadi Erwin Erwin Eva Yuniarti Utami Evy Febryani Fauzan . Fauzan Fauzan Febriyanto, Weda Febryani, Evy Feliks Anggia Binsar Kristian Panjaitan Fenny Bintarawati Firmanto, Fakhry Firzhal Arzhi Jiwantara Fitri Apriyanti Fitry Taufiq Sahary Getah Ester Hayatulah Grenaldo Ginting Hafiz Sutrisno Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Harsya, Rabith Madah Khulaili Hasibuan, Kalijunjung Hasmiati Hasmiati Hasnia Hasnia Hendri Khuan Henny Saida Flora Henry Kristian Siburian Heri Budianto Herni Ramayanti Herniwati Herry Pasrani Mendrofa Herry Ramadhani Herry Ramadhani Hidayati, Nanda Hotman Panjaitan Humala Sitinjak Husada, Yohanes Prasetya I Gede Agus Krisna Warmayana Ica Karina Ilham Akbar Bunyamin Ilhamdi, Ilhamdi Ilman Hadi Ilman Hadi Imam Hanafi Ina Heliany Indah Susilowati Indawati Iqsandri, Rai Istiarsyah, Istiarsyah IVAN SAVERO, IVAN Ja'far Amir Jana Milia Johanis L.S.S. Polii Juang Intan Pratiwi Judijanto, Loso Julina, Sinta Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung Kalijunjung Kalijunjung, Kalijunjung Kalip Kalip, Kalip Karman Jaya Karolus Charlaes Bego Karolus Kopong Medan Karolus Kopong Medan Kathryn, Morse Khotami, Rizqi Shohibul Khuan, Hendri Kriswandaru, Althea Serafim Kurshed Aqbil Nyham Kusumawardhana, Vishnu Loso Judijanto Loso Judijanto Lubis M. Ainur Ridlo M. Aslam Fadli M. Aslam Fadli Made Ayu Anggreni Mariano Sengkoen Maryam Salampessy Maryam Salampessy Mau, Hedwig Adianto Maulida Khairunnisa Mawardi Mawarni Fatma Mei Rani Amalia Miharja, Marjan Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Solekha Morse Kathryn Muchamad Taufiq Muhamad Ammar Muhtadi Muhamad Romdoni Muhammad Jamil Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Subandi Muhammadong Nanda Hidayati Naro Pandapotan Pasaribu Ni Putu Suda Nurjani, Ni Putu Suda Nofirman, Nofirman Novia Mungawanah Novianty, Rica Regina Nugraha, Muhammad Valiant Arsi Nur Ayu Nurmiati, Ai Siti Padlilah, Padlilah Pahmi Pahmi Pahmi Pandapotan Pasaribu, Naro Paramita Andiani Parluhutan Sagala Parluhutan Sagala Pitriani Pitriani Pitriani, Pitriani Prasetyo, Boedi Priyono, Dedit Putra, Irman Putra, R Yusak Andri Ende Putri Maha Dewi, S.H., M.H Putri, Viorizza Suciani Rabith Madah Khulaili Harsya Rai Iqsandri Raihana Raihana Raihana, Raihana Rani Eka Arini Riadi Asra Rahmad Rieneke Ryke Kalalo Rina Kurniawati Risna Sari, Ade Rita Dwi Agustini Rithy Vann Rival Pahrijal Rizka, Nanda Dwi Rizki Nurdiansyah Rohayati , Ade Cici Rokhmat, Rokhmat Ryke Kalalo, Rieneke Ryryn Suryaman Prana Putra Sabil Mokodenseho Safarudin, Muhamad Sigid Sahrul Sahrul Sakmaf, Marius Supriyanto Salampessy, Maryam Salmon, Harly Clifford Jonas Salwa Aulia Novitasari Sam Karauwan, Donny Eddy Samra Al Kandy Samuel Indrayana Saputra, M. Reza Sarib, Suprijati Sarjono, Anastasia Sedyaningtyas, Sekar Sembiring, Rinawati Seyed Nawab Mousavi Shinta Happy Yustiari Shohib Muslim Siska sanjahaya Jahir Sofian Sofian Solapari, Nuryati Solekha, Mohammad Sri Andrian Sri Nurnaningsih Rachman Sri Setiawati Suhartono Suhartono Supriadi, Bambang Suprijati Sarib Suryani Intan Pratiwi Puwa Suyanto Syalendro, Oky Tamaulina Br Sembiring Tamrin Fathoni Tania Dwika Putri, Tania Dwika Taufik Abdillah Syukur Taufiq Amini Tetty Melina Lubis Tiwuk Herawati Tri Agus Suswantoro Trisna Agus Brata Triyantoro , Andri Ujang Badru Jaman Utami, Eva Yuniarti Vanna Sok Vica Jillyan Edsti Saija Viorizza Suciani Putri Weda Febriyanto Wildan Zaman Wiwik Widyo Widjajanti Yana Priyana Yatimin Yatimin Yenny Febrianty Yogi Nugroho Yudhi Hertanto Yudi Krismen Yusuf Yusuf, Ramdan Zamroni Abdussamad Zulfa Zainuddin Zulkarnain S Zuwanda, Zulkham Sadat