Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
26.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Daulat Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Journal Of Management Science (JMAS) Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Sosial Humaniora Sigli As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Adigama JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Legality of Law Journal of Innovation and Community Engagement ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Education Research Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Prosiding Seri Seminar Nasional Indonesia Law Review (ILREV) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Notary Law Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Law, Education and Business RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Media Hukum Indonesia (MHI) YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Business Inflation Management and Accounting Journal of Health Education Law Information and Humanities
Moody Rizqy Syailendra Putra
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 230 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 230 Documents
Search

 19   20   21   22   23 
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 MENGENAI PHK AKIBAT PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Hartono, Evelyn; Lie, Gunardi; Rizqy Syailendra, Moody
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5245-5249

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Seringnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam dunia bisnis menjadikan PHK salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan. Salah satu alasan PHK yang diberikan oleh pengusaha adalah adanya perkawinan antar sesama pekerja. Larangan atas PHK akibat perkawinan diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003. Namun, ketentuan tersebut mengandung pengecualian yang membenarkan adanya pembatasan hak individu untuk melakukan perkawinan, sehingga dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dimohonkan pembatalan. Sebagai tindak lanjut, MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menganalisis implementasi putusan MK tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan UU 13/2003. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini, putusan MK tersebut telah diimplementasikan dalam beberapa peraturan dengan adanya penghapusan ketentuan pengecualian sebagaimana telah dinyatakan oleh MK.
Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia Aprillianty, Kesia; Morisia, Yesa; Ang, Ingrid; Tobing, Dealova Agustina Lumban; Putra, Moody Rizqy Syailendra
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan. Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan individu masih berada pada tingkat yang belum optimal. Faktor-faktor penyebabnya antara lain rendahnya literasi perpajakan, minimnya kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi negatif atas pengelolaan dana pajak, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan kualitas pelayanan fiskus. Berbagai isu dan masalah yang kerap mencuat ke publik menjadi dalih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama dalam membayar pajak penghasilan. Masyarakat dirundung perasaan khawatir dan was-was akan pengelolaan pajak. Hal ini kemudian membuat masyarakat menjadi acuh pada kewajiban yang harus ditunaikan berupa pembayaran pajak. Dengan adanya hal demikian, maka baik pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat saling bekerjasama dalam hal pajak tersebut terutama dalam pajak penghasilan (PPh). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan adanya gap antara potensi penerimaan dan realisasi pajak, baik pada aspek kepatuhan formal maupun material. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti modernisasi administrasi, program edukasi, serta pengawasan yang lebih ketat. Namun, efektivitas peningkatan kepatuhan masih sangat dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan pajak, penyederhanaan peraturan, dan konsistensi penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih berkesinambungan demi memperkuat fondasi keuangan negara.
PERSONAL DATA PROTECTION LAW IN INDONESIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Syailendra, Moody Rizqy; Lie, Gunardi; Sudiro, Ahmad
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research identifies challenges, obstacles and opportunities related to the issuance of Law No. 27 of 2022. Protection of personal data is crucial, especially in the use of information and communication technology in the current modern era. The contents of this article were analyzed using qualitative methods and secondary data in analyzing it. The research results show that: although the PDP Law was only implemented in 2022, regulations regarding PDP can actually be found in various pre-existing regulations, then there are principles and provisions that can be included in the PDP Law to better accommodate the need for protecting people's personal data, Furthermore, there are various challenges, obstacles and protections in implementing the PDP Law. The conclusion is that the passing of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection in Indonesia marks a significant step in strengthening personal data protection for Indonesian citizens. However, implementing this law presents various challenges that the government must overcome.
Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja antara Pekerja Lepas (Freelancer) dan Pemberi Kerja Sandi, Maydi Jack; Adepio, Muhammad Fadel; Syailendra P, Moody Rizqy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk dan implementasi perjanjian kerja antara pekerja lepas (freelancer) dan pemberi kerja di Indonesia serta menilai tingkat perlindungan hukum yang muncul dari pelaksanaan hubungan kerja tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis norma hukum perdata dengan kondisi aktual di lapangan melalui wawancara daring terhadap tiga freelancer dan dua pihak Human Resources Development (HRD) yang berdomisili di Jakarta pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja antara freelancer dan pemberi kerja masih didominasi oleh kesepakatan informal melalui pesan singkat tanpa kontrak tertulis yang komprehensif, sehingga memunculkan ketidakpastian mengenai ruang lingkup pekerjaan, batas revisi, serta sistem pembayaran. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak belum mencerminkan prinsip pacta sunt servanda, terlihat dari keterlambatan pembayaran, perubahan instruksi kerja, dan beban pekerjaan tambahan tanpa kompensasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa hubungan kerja freelance belum sepenuhnya sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, sehingga diperlukan penyusunan perjanjian tertulis yang lebih jelas dan standar kontraktual yang dapat diterapkan dalam hubungan kerja non-konvensional. Instrumen kontrak yang komprehensif diperlukan untuk memberikan perlindungan dan keseimbangan kedudukan bagi kedua belah pihak.
Analysis of the Legal Liability of Bankrupt Developers as a Form of Fulfilling Consumer Rights in Apartment Unit Sale and Purchase Disputes (Case Study of Decision No. 4716 K/Pdt/2023) Pangestu, Kartika; Putra, Moody Rizky Syailendra
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.49007

Abstract

The increasing demand for vertical housing amidst limited urban land has driven the rise of apartment developments with a pre-sale system, but this model often leads to default issues by developers. The case between PT Multi Karya Utama Abadi (MKUA) and Nina Herlina in the Bandung Technoplex Living (BTL) project shows that consumers have made full payments but have not received the handover of the unit, while the developer is experiencing financial difficulties, making it difficult to implement the legally binding decision. This study aims to analyze the judge's ratio decidendi in Decision Number 4716 K/Pdt/2023 based on Article 1239 of the Civil Code and examine the form of legal responsibility of developers through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism. The study uses normative legal methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach through an analysis of related decisions at the first, appeal, and cassation levels. The results show that the judge stated that the developer had broken his promise and was obliged to compensate for losses, but settlement could not be carried out partially because the default issue was related to the company's financial failure. Therefore, PKPU is a relevant mechanism to ensure the fulfillment of consumer rights through debt restructuring that involves all creditors proportionally, thus functioning as a dual instrument for business rescue and legal protection for consumers.
Review of the Minister of Manpower's Circular Letter Number M/5/HK.04.00/V/2025 in Providing Legal Justice for Workers Siswanto, Vivienne Olivia; Syailendra, Moody Rizqy
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.49096

Abstract

The practice of withholding diplomas often leads to injustice and inequality in workers' positions because diplomas are personal documents that serve as symbols of academic achievement as well as tools for obtaining employment. Therefore, the government issued Circular Letter of the Minister of Manpower Number M/5/HK.04.00/V/2025 as a form of protection for workers from abuse of authority by employers. This study aims to examine the extent to which this circular letter is able to provide legal justice and certainty in the implementation of industrial relations. The method used is normative legal research with a qualitative approach, through a review of laws and regulations, doctrines, and related legal literature. The results of the analysis indicate that this circular serves as an ethical and administrative guideline that strengthens the position of workers, but does not yet have binding legal force because it is not included in the hierarchy of laws and regulations. Therefore, the establishment of stricter regulations at the statutory level is needed to ensure balanced protection between workers and employers. This research is expected to contribute to the reform of labor law so that the principle of substantive justice between workers and employers can be realized
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Pemilihan Umum 2019 Gugatan Ditolak MK Permana, Azhar Zidan; Adriansah, Eka Putra; Sheva, Jesa One; Syailendra, Moody Rizqy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3856

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara komprehensif pertimbangan hukum serta pendekatan penafsiran konstitusional yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam perkara tersebut, MK menolak seluruh dalil permohonan dengan alasan tidak terbuktinya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), ketidakterpenuhinya unsur-unsur pembuktian yang diwajibkan , serta ketidakrelevanan sejumlah dalil terhadap batas kewenangan MK berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana MK menafsirkan konsep hasil pemilu, ruang lingkup kewenangan peradilan konstitusi , serta hubungan kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menggunakan metode penafsiran autentik, sistematis, dan ekstensif secara selektif untuk menjaga keseimbangan antar lembaga pemilu sekaligus mempertahankan prinsip due process of law dan supremasi konstitusi. Putusan ini juga menegaskan perlunya reformasi hukum pemilu, terutama terkait mekanisme check and balance antar lembaga penyelenggara pemilu agar tercipta proses pemilu yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran MK sebagai guardian of the constitution dan implikasinya bagi penguatan demokrasi elektoral di Indonesia
TANGGUNG JAWAB PROSESOR DATA TERHADAP KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL TAHUN 2024 Putri, Dinda Arista; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7902

Abstract

Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional pada tahun 2024 menunjukkan adanya kerentanan signifikan dalam penyelenggaraan infrastruktur digital pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keberlanjutan layanan publik. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum prosesor data dan negara dalam kejadian tersebut dengan menelaah kewajiban teknis, administratif, dan normatif yang melekat pada setiap entitas. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan meninjau relevansi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta standar internasional seperti GDPR dan AVG untuk menilai kesesuaian regulasi nasional terhadap praktik global yang telah mapan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosesor data menghadapi kelemahan signifikan dalam pemenuhan kewajiban preventif, terutama pada aspek implementasi keamanan berlapis, pengujian sistem, redundansi, dan kecepatan pelaporan insiden. Negara sebagai penyelenggara sistem elektronik juga memiliki kelemahan kelembagaan yang terlihat dari lambannya koordinasi pemulihan, minimnya transparansi informasi publik, dan absennya otoritas pengawas independen yang berfungsi memastikan konsistensi perlindungan data pribadi pada sektor publik. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis melalui identifikasi celah regulasi, analisis perbandingan standar internasional, serta rekomendasi penguatan tata kelola yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Hasil penelitian memperjelas perlunya reformasi menyeluruh terhadap regulasi operasional, kelembagaan pengawasan, dan mekanisme teknis keamanan agar sistem perlindungan data pemerintah memiliki tingkat resiliensi yang memadai. The 2024 ransomware attack on Indonesia’s National Data Center revealed substantial vulnerabilities in the government’s digital infrastructure, particularly concerning personal data protection and the continuity of public services. This study examines the legal responsibilities of data processors and the state by analyzing the technical, administrative, and normative obligations attached to each actor involved in the incident. The analysis employs a normative and comparative legal approach by assessing the relevance of the Personal Data Protection Act and comparing it with international standards such as the GDPR and AVG to evaluate the alignment of Indonesian regulations with widely established global practices. The findings demonstrate that data processors experienced significant shortcomings in fulfilling preventive duties, particularly in the implementation of layered security controls, system testing, redundancy planning, and timely incident reporting. The state, as the primary operator of electronic systems, also shows institutional weaknesses manifested in slow recovery coordination, limited public transparency, and the absence of an independent supervisory authority capable of ensuring consistent enforcement of personal data protection in the public sector. This study provides both theoretical and practical contributions by identifying regulatory gaps, analyzing international benchmarks, and proposing governance improvements that strengthen national readiness against evolving cybersecurity threats. The results underline the urgency of comprehensive reforms in operational regulation, supervisory institutions, and technical safeguards to build a resilient governmental data protection ecosystem.
PERAN PERJANJIAN PASCA PERKAWINAN MENGENAI HARTA GONO-GINI PADA PERCERAIAN Matakupan, Michelle Sharon Anastasia; Syailendra, Moody R
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7906

Abstract

Perjanjian pasca perkawinan merupakan instrumen hukum yang memperoleh legitimasi lebih kuat setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk mengatur pemisahan harta setelah berlangsungnya perkawinan. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan implikasi perjanjian pasca perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya terkait pembagian harta gono-gini ketika terjadi perceraian. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang mengatur hubungan keperdataan dalam perkawinan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian pasca perkawinan memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian status harta, mempertegas batas antara harta pribadi dan harta bersama, serta meminimalkan sengketa yang timbul akibat percampuran aset selama perkawinan. Instrumen ini juga berperan dalam melindungi kepentingan ekonomi masing-masing pihak, terutama dalam kondisi ketika salah satu pasangan memiliki risiko usaha atau kewajiban hukum tertentu. Dalam konteks perceraian, perjanjian pasca perkawinan memberikan arah yang lebih jelas bagi hakim dalam menentukan objek pembagian harta, sehingga memperkuat efektivitas proses peradilan dan meningkatkan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan pemahaman masyarakat dan para praktisi mengenai prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum dari perjanjian pasca perkawinan agar instrumen ini dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari modernisasi hukum keluarga di Indonesia. Postnuptial agreements have gained significant legal legitimacy in Indonesia following the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which broadened the opportunity for married couples to regulate the separation of assets after the marriage has been established. This study examines the legal status and implications of postnuptial agreements within the Indonesian civil law system, particularly regarding the division of marital property in divorce proceedings. Employing a normative juridical approach, the research analyzes statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions governing marital property relations. The findings indicate that postnuptial agreements function as a strategic legal instrument that reinforces certainty concerning property status, clarifies the distinction between personal and joint assets, and reduces disputes arising from the commingling of assets throughout the marriage. This instrument also provides economic protection for each spouse, especially when one party is engaged in business activities or exposed to legal liabilities. In the context of divorce, postnuptial agreements offer clearer guidance for judges in determining the distribution of assets, thus enhancing judicial efficiency and strengthening legal certainty. The study highlights the importance of improving public and practitioner understanding regarding the procedures, requirements, and legal implications of postnuptial agreements to ensure that this instrument functions effectively as part of the modernization of family law in Indonesia.
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst) Adisty Padmavati Moha; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2224

Abstract

Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin dari Perancis dan penyelesaian kasus perselisihan Pusat Pengadilan Niaga Jakarta No.15/PDT.SUS/MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU merek. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif digunakan untuk meneliti masalah dengan melihat hukum, kebijakan, norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/PDT.SUS/MEREK/2015, Jo Putusan Kasasi Nomor 557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal 76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang Baru. kesimpulan yang didapat adalah Dalam hal keputusan tersebut, hakim telah melanggar peraturan merek dan telah melanggar peraturan merek. Maka dari itu, penulis ingin menelaah menjadi suatu artikel hukum dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).
Co-Authors Achmad Ricky Dwiandi Adam Adepio, Muhammad Fadel Adisty Padmavati Moha Adisty Padmavati Moha Adriansah, Eka Putra Ahmad Sudiro Aimmatul Khoiroh Alessandro Christian Max Alfarhani, Luqyana Shafira Alfiani, Feriza Ali Bastanta Alya, Nasha Rawza Amelia Kristina Simarmata Anastasya, Tabitha Roulina Anastasya, Vannya Ang, Ingrid Angelica Ulinta Ginting Anggraeni Sari Gunawan Anggraini, Nabila Chynta Dwi Angkasa, Steven Angkasa, Wincent Hungstan Anindita, Rr Pramastri Anindha Anisa Puspitasari aprilia, indah Aprillianty, Kesia Apriza, Nathania Arif Rivaldo Artamevia, Halena Arya Salwa Wardana Audrelia Vanessa Tanamas Audrey Bintang Silado Aulia, Dzikrina Aurelia Meagan Tan Baehaqi Batu, Jeremy Santos Lumban Belicia Widhyana Yulia Putri Blessyah, Glorya Heavennina Briyan Dustin Callista Hans Candra, Dimas Catherine Angelica Cendana Suryani Cendranita, Ivannia Ceria, Nadia Intan Chandra, Jessica Chandra, Juan Benedict Chandrawinata, Marcelino Chaniago, Fathimathuz Zachra De Cheryanti, Grace Chica Octa Andinda Chien Ni Chiessa, Cicelly Christian, Rainer Cindy Chandra Cindy Laurencia Cindy Situmeang Cornelia, Giovanni De Valerie, Athalia Delvina Koniardy Desi i Deviana Axfelia Devira Andriani Dicky Arifianto Divabuena Purba, Nanda Djaja, Rafael Christian Dzikrina Aulia Edbert, Felicia Edyson, David Effendi, Absarani Maharani Elia, Elia Endro Try Nurwantoko Erdiyanto, Rizqy Pratama Estevania Christabel E, Kezia Eunike Kathryn Budiman Evelyn Hartono Fadloli, Muhammad Fahri, Achmad Fauzan Ravinda Putera Febriana Irma Febriany, Febriany Felicia Edbert Fiona Natania Fortino, Darren Patrick Gavriele Liberty Gea, Lenggo Anastasia Briliant Ginting, Angelica Ulinta Giovanni Cornelia Glorya Heavennina Blessyah Goldwen, Filshella Gregorius Febrian Wijaya Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardie Lie Gunardie Lie Gunawan, Anggraeni Sari Gurnadi Lie Gurnadi Lie Gusnardi Lie Hadiati, Mia Hanz Bryan Joeliant Hartono, Evelyn Hartono, Margareta Kristiani Hasan, Laura Kurniadi Hisyam, Sulthan Fadhil Hummerson, Laureen Aurora Hungstan, Wincent Angkasa Hutapea, Junika Gabriella Cecille Inayah Fasawwa Putri Indah Aprilia Indah Maria Maddalena Simamora Indah Siti Aprilia Indah siti aprilia Indah Siti Aprilia Indah Siti Aprilia Irene Gracia Simanjuntak Irene Mariboto Sitanggang Istisofani, Aulia Salma Jack Sandi, Maydi Jardhan, Rheno Jeanne Hans, Patricia Jennifer Jennifer Jeremy Exaudi Purba Jessica Tanuwijaya, Jessica Joeliant, Hanz Bryan Johannes Evan Budiman Jolin, Jolin Kartika Pangestu Kasslim, Veren Kencana, Ekaprasetya Artha Kennardy, Lawrentiust Kenneth, Nathanael Kevin Halomoan Kezia Audreylia Khanifa Fauziah Khaulah, Tatsbita Kinanti, Lamsiur King William Kirani, Allaysha Adindaputri Kiyoshi, Maximillian Ivander Kristianto, Shashia Andini Kumala Dewi Kurniawan, MIchelle Heydee Laapen, Calinka Princess Belinda Laurensia Clarissa Siva Lenny Sriwijaya Leonard Tasuno Laiya Lie, Gunardi Lie, Gunardie Lie, Sherley Lie, Yocelyn Averyll Lis Julianti Lo, Edmund Lydia Evan, Gladys Madelin, Nethania Aurelia Mahardika, Dutasena Manggal, Adam Tanzio Marfungah, Luthfi Margareta Kristiani Hartono Maria Angela Triwidyarti Matakupan, Michelle Sharon Anastasia Maulika, Grizca Ratu Maurend Benaya Immanuel Susanto Mavelyn, Aurelia Jessica Max, Alessandro Christian Mayvians, Tidelstein Metta Valoka Mia Hadiati Mia Hadiati Michelle Sharon Anastasia Milafebina, Rachel Mishael Joshua Morisia, Yesa Muhammad Axel Putra Muhammad Wildan Ichsandi Naftalie, Livia Aurelia Najla, Tengku Amira Nanda Divabuena Purba Naomi Femilia Natanael Natanael, Natanael Natashya, Natashya Nathania, Cheryl Nathasya, Nathasya Nayoltama, Darius NEVIATY PUTRI ZAMANI Neysa Tania Novianti, Siti Nugroho, Maria Cecilia Nusamara, Arlyn Annabel Octavia, Marcela Oktavianni Putri Sianturi, Angel Oktri Defilania, Oktri Defilania Pangestu, Kartika Paramitha, Chintya Lie Parapat, Fauzan Rizki Permana, Azhar Zidan Pingky Fordora Prasetyo, Stephanie Patricia Priady, Alfredo Eka Priliska, Jedyzha Azzariel Priscilla, Nathalie Priska Khairunnisa Purnomo, Ferdinand Brandon Purwanti, Puja Ayu Putera, Fauzan Ravinda Putri, Dinda Arista Putri, Nadiva Azzahra Putri, Sanny Nuyessy Putri, Tiara Shafa Raditya, Anthonio Bimo Rahmasari, Lisa Ramadhan, Febriansyah Ramadhan, Nayla Az Zahra Raphaellee Peters Putra Usman Raphaellee Peters Putra Usman Rebecca Marcella Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Rian Rimba Morenties Rosanti, Admita Arifani Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Safitri, Yuliya Salsabila Putri Salsabila, Ardhelia Putri Samantha Maria Yohen Samuel, Maria Gabriela Sandi, Maydi Jack Santoso, Agnellya Hendarmin Saputra, Lovine Keishya Setiawan, Florencia Lavina Shahan, Akbar Helmie Nur Sheva, Jesa One Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Silvia Angela Silvia Cahyadi Simanjuntak, Sandy Wiratno H Sinaga, Ryanson Donovan Sinurat, Noel Siregar, Rachel Adeline Siswanto, Vivienne Olivia Sitanggang, Irene Mariboto Sofia Roselin Su, Bok Rok Sugiarto, Angelina Jacqueline Suhartanto, Theodora Suni, Indri Elena Suryani, Cendana Syaban, Diputra Syahputra, Denis Szyva Silviana Putri Tabitha Roulina Anastasya Talita Taskiyah Tan, Louissa Nobel Tansir, Charisse Evania Thalia Frederica Thie, Naysa Andrea Tirta, George Anderson Tiyas Asri Putri Tjendra, Virginia Tobing, Dealova Agustina Lumban Trixie, Ivana Try Nurwantoko, Endro Urifianto Ardhan, Muhammad Valen Nainggolan Vanessa Mathilde Harum Vedora, Sheren Regina Very Yovelin Vincent Vincent, Vincent Vivienne Olivia Siswanto Vivienne Olivia Siswanto Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wanibe, Kenji Dustin Wijaya, Niko William, King Win, Han Winaldy, Rickson Winata, Gilbert wong, Sherryl naomi Yanti, Cinda Yola Feby Charita Yolanda, Maureen Keisha Yosia Clementino Moningka Yuan, Luo Yunita, Theresia Zayyan Syafiqah Aggistri Zebua, August Delta Zimah, Amelia Abdullah ⁠Ayesha Tasya Izulkha