Articles
Analisis Predatory Piercing dalam Praktik Flash Sale dengan Fitur Live Streaming pada Aplikasi Tiktok
Chica Octa Andinda;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra Putra
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.064 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.12915
Meningkatnya jumlah dan nilai transaksi e-commerce khususnya di Indonesia membuat semakin terbukanya peluang terjadinya tindakan persaingan usaha bahkan kini semakin banyak fitur yang disediakan dalam melakukan penjualan seperti adanya flash sale dengan fitur live steaming yang dilakukan oleh penjual terutama dalam aplikasi Tiktok. Peningkatan teknologi ini memanglah sangat berdampak besar terhadap ekonomi oleh karena itu tulisan ini meneliti mengenai apakah flash sale live streaming yang dilakukan berbagai e-commerce terutama aplikasi Tiktok termasuk dalam predatory piercing karena melakukan penjualan dengan potongan harga besar-besaran dan pada umumnya berlangsung dengan batasan waktu. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mana sebagian besar penelitian ini berhubungan dengan setiap peraturan baik yang dalam bentuk tertulis yang tentunya berkaitan erat dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik flash sale pada aplikasi Tiktok dengan fitur live streaming tidaklah serta merta dapat digolongkan sebagai perbuatan predatory pricing karena hal ini tidak memicu timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebgaimana seperti yang dimuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Yang Diangkut Oleh Kereta Api
Dicky Arifianto;
Gurnadi Lie;
Moody Rizqy Syailendra
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 13 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8149086
Transportation is a vital means and key to accelerating the wheels of the economy, strengthening solidarity and unity and having an impact on all parts of the existence of the nation and state. When compared to other modes of transportation, trains offer advantages such as their capacity to carry large numbers of passengers, energy saving, space saving, and low levels of contamination. Trains with passengers, where PT. The train binds itself to deliver passengers to their destination safely, while the passenger pays transportation costs, so that if the passenger does not arrive safely at his destination and causes a loss, the railroad company must be held responsible. This study aims to examine and analyze the legal responsibility of the railroad company in the event of a loss to cargo in the operation of transportation by train and legal protection for passengers in the event of an accident in the operation of transportation by rail. The methodology used is normative juridical. The results of the research are that when transporting goods by train, PT KAI is not responsible for compensation to service users for losses caused by force majeure or overmacht. PT KAI as the organizer of the administration of rail transportation must be responsible for travelers in the event of an accident, as long as the accident is the result of unacceptable rail activity. However, the carrier is released from the obligation to provide compensation if he can prove his innocence.
Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia
Moody Rizqy Syailendra*;
Vivienne Olivia Siswanto;
Kartika Pangestu
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.25887
Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, bahasa dan memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang melimpah. Namun, seringkali orang menyalahgunakan kekayaan intelektual yang beragam ini. Padahal jelas sekali Indonesia memiliki hukum yang tegas dan terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta kekayaan intelektual di Indonesia. Dapat kita ketahui, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa, negara Indonesia merupakan negara hukum. Hak cipta lagu dan musik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Lagu dan musik sering diketahui sebagai kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dengan berkembangnya kecanggihan teknologi digital, semakin banyak musisi atau pencipta lagu mulai dari yang sudah lama terkenal hingga adanya para pendatang baru mulai memperkenalkan hasil karyanya melalui berbagai platform musik digital yang dapat digunakan di Indonesia. Namun, sayangnya banyak sekali orang yang menggunakan dan memanfaatkan kemudahan tersebut untuk mendapatkan beberapa keuntungan ataupun untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan pengaturan pelanggaran hukum dan sanksi-sanksinya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memperoleh data-data dari berbagai macam sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, maupun internet serta pendukung lainnya.
PENTINGNYA RATIFIKASI CISG UNTUK EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA
Evelyn Hartono;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.2837-2842
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) sebagai dasar hukum perdagangan internasional bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait perjanjian jual beli internasional. Untuk dapat mengadopsi CISG, perlu adanya ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ratifikasi adalah pengesahan perjanjian internasional, yang berarti bahwa negara turut menandatangani dan terikat dengan perjanjian internasional tersebut. Hingga saat ini Indonesia belum juga melakukan ratifikasi CISG. Pada kenyataannya, Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Kegiatan ekspor dan impor tidak lepas dari perjanjian jual beli internasional yang merupakan bahasan pokok dan tujuan utama dibentuknya CISG, sehingga ratifikasi CISG menjadi langkah yang esensial bagi pemerintah Indonesia demi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk membahas bagaimanakah pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menerapkan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber hukum yang relevan bagi penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa adanya hukum yang berbeda-beda di setiap negara dapat menimbulkan permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian jual beli internasional, serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga diratifikasinya CISG menjadi krusial bagi Indonesia.
Unpaid Internship in the Development of Indonesian Employment Regulations
Silvia Cahyadi;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 9 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37676/jhs.v9i2.4965
To address this issue, some countries have implemented policies governing unpaid internships, including time limits and minimal financial compensation. This aims to protect the rights of young workers and prevent labor exploitation. On the other hand, there are also opinions that companies should be more responsible and value the contributions made by interns by providing reasonable financial incentives. Overall, Unpaid Internship has significant pros and cons. While it can provide valuable opportunities for students or recent graduates, there needs to be regulations and policies that recognize the need for fair financial incentives and increased protection for young workers. In a society that is increasingly moving towards inclusivity and equality, it is important to consider the balance between company interests and workers' rights.
Analisa Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Moody Rizqy Syailendra;
Michelle Sharon Anastasia;
Fauzan Ravinda Putera
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/as.v6i1.4452
Marriage is an inner birth network between a man and a woman as husband and wife, with the primary purpose of creating a happy family based on the same Divinity. A mixed marriage is generally defined as a marriage between two people in Indonesia who are subject to opposing laws due to differences in nationality. A mixed marriage of different religions is a marriage carried out by a man and a woman who have different beliefs; this, if associated with Islamic law, is not permitted and considered deviant, not only under Islamic laws but also under the law on marriage and the law about marriage prohibition. Keywords: Marriage, mixed marriage, marriage of different religions
A bankruptcy analysis of PT Jiwasraya causing losses to the country
Silvia Cahyadi;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra
Junal Ilmu Manajemen Vol 6 No 3 (2023): July: Management Science and Field
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/jmas.v6i3.241
The Jiwasraya case is a fraud auditing legal case that has taken a lot of public attention and is particularly influential on capital market investors. This study aims to examine a case of financial statement manipulation or fraud that has occurred in Indonesia, namely PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). This research used qualitative methods that produced data and/or results descriptive in the form of words in writing or oral forms from what the researchers observed. The results of this study show that PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) has been proven to commit fraud by determining several aspects, such as fraud categories, analysis of the geographical locations or industries where fraud occurred, profile of victims and perpetrators of fraud, motive of the prepetrators, impact of fraud, and strategies in detecting fraud. The results indicate that fraud can involve and harm many parties, so this research is expected to motivate the company in improving the internal control of the fraud happened.
Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agam)
Moody Rizqy Syailendra;
Eunike Kathryn Budiman;
Desi i
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 18 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8314861
Humans cannot live alone because they are social beings, which means they need other living things. in order to fulfill his life well and also healthy in body. So then since birth humans have been referred to as social beings. This research contains efforts to fulfill the rights of children victims of divorce from both parents which is intended to find out how to fulfill children's rights after a divorce. The research methodology used in this study is a normative juridical approach that is doctrinal or doctrinal, using bibliography or document study. The results of the research All couples definitely want a harmonious and eternal household life. However, when there are many problems that arise in the household, not a few couples choose to end their household by divorce. Divorce that occurs will raise several problems, especially if the couple has become parents.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 482/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)
Moody Rizky Syailendra;
King William;
Gavriele Liberty
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 19 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8412321
Insurance agreements in their implementation often lead to legal problems, where the insurance party is often negligent in their responsibilities which results in default. This often becomes a problem that ends up in court and the judge acts as a mediator. This study aims to add insight to the readers, as well as provide a clear sequence and flow so that it makes it easier for the reader to understand. This study uses a normative juridical method and discusses cases related to acts of default, which resulted in the Defendant being declared defeated and having to be punished with a portion of the lawsuit filed by the Plaintiff. From this case it can be concluded that the agreement is a bond that must be carried out by both bound parties, and the responsibilities of both parties must be fulfilled and if not carried out, then there is a penalty that must be met by the originating party. The author believes that all considerations and judges' decisions are fair to restore the rights of both parties
Penyelesaian Perselisihan Hak Antara Pekerja dan Pengusaha di PT Sukses Lautan Indonesia (SULINDO)
Arya Salwa Wardana;
Gunardi Lie;
Moody Rizky Syailendra Putra
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1289
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus PT Sulindo yang melakukan pemindahan 5 orang karyawannya ke pabrik es Tuban juga sah karena diatur dalam perjanjian kerja bersama. Jika menolak mutasi, 5 karyawan ini harus berhenti dari pekerjaannya di perusahaan tersebut. Sebaliknya jika ada karyawan yang berhenti maka ia tidak berhak mendapat pesangon. Hal ini menimbulkan konflik antara perusahaan dan karyawan sehingga berujung pada konflik yang diselesaikan dalam hubungan kerja. Sehingga kamudian perlu dikaji mengenai penyelesaian perselisihan hak yang terjadi antara pekerja dan pengusaha di PT Sukses Lautan Indonesia (Sulindo). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, menekankan pada penelitian hukum, tidak hanya mengkaji sistem standar dalam peraturan hukum tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Hasil penelitian yang didapatkan yakni sengketa ketenagakerjaan timbul berdasarkan keputusan PT Sulindo untuk memutasi atau memindahkan lima karyawannya ke pabrik yang berlokasi di Tuban. Namun kelima karyawan menolak perintah tersebut dan mengajukan atau meminta untuk di PHK (pemutusan hubungan kerja) saja. Akibat hal tersebut timbul sengketa yang selama proses penyelesaianya para karyawan tidak mendapatkan hak-hak normatifnya, seperti gaji. Sehingga kemudian telah dilakukan perundingan secara bipartit melalui mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Adapun ketiga upaya mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan. Sehingga dalam hal ini karyawan yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial untuk kemudian dapat dilakukan penyelesaian sengketa secara litigasi.