Ibrahim, Fachrizal Afandi, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ibrahim81101@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait tidak adanya batasan/standarisasi dalam Penghargaan keringanan pidana terhadap status Justice Collabolators sehingga hakim dalam memberikan penghargaan keringanan tersebut bersadarkan pada keyakinan hakim semata terkait dengan berapa hukuman yang tepat terhadap saksi pelaku yang bekerjasama berstatus sebagai Justice Collaborators. Berdasarkan permasalahan yang ada, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan keringanan penjatuhan pidana terhadap status Justice Collaborators di Indonesia? (2) Bagaimana formulasi dalam menentukan batasan keringanan penjatuhan pidana terhadap status Justice Collaborators di Indonesia?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang undangan (statue approach), perbandingan (comparative approach), dan Konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa (1) Indonesia sudah memiliki pengaturan justice collabolators namun masih banyak hal yang perlu dirubah/ditambahkan, salah satunya perlu menambahkan batasan/standart keringanan pidana bagi Justice Collabolators. (2) Dalam menemukan formulasi pengaturan keringanan pidana bagi Justice Collabolators penulis merujuk pada hukum Negara italia yang selanjutnya diadopsi dengan penambahan Ayat dan huruf dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kata Kunci: batasan, keringanan pidana, justice collaborators Abstract This research aims to investigate the problem regarding the scope/standardization of pardon linked to the status of justice collaborators, while this pardon is given by judges according to their belief in terms of the proper punishment imposed on a justice collaborator. Departing from this issue, this research investigates (1) how is this pardon given to justice collaborators regulated in Indonesia? (2) What formulation is given to determine the scope of the pardon given to justice collaborators in Indonesia? This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that (1) Indonesia has regulated justice collaborators but some provisions in the regulation need amending/or addition, where the scope/standard of pardon for justice collaborators needs to be added; (2) in terms of the formulation of the regulation regarding the pardon for justice collaborators, this research refers to the law in Italy that was adopted by adding a Paragraph and a letter in Law Number 31 of 2014 concerning Protection for Witnesses and Victims. Keywords: scope, pardon, justice collaborator