Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
22.529
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Law Science Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Journal of Social Science Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Innovation in Educational and Cultural Research Journal De Facto JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Independent Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Bacarita Law Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Abdimas Indonesian Journal Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Media Administrasi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science Jurnal Hukum dan Sosial Politik West Science Law and Human Rights West Science Interdisciplinary Studies Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Journal of Progressive Law and Legal Studies Rechtsnormen Journal of Law West Science Interdisciplinary Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara West Science Social and Humanities Studies Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Anayasa Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Intelek Insan Cendikia Celebes Journal of Community Services Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Journal of Strafvodering Indonesian Jurnal Cendekia Ilmiah Joong-Ki PESHUM Jurnal Legislasi Indonesia Journal of Social Humanities and Education: Scripta Humanika Servitia: Journal of Community Service and Engagement Ipso Jure Journal of Strafvordering Indonesian Jurnal Sipakatau
Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 208 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 208 Documents
Search

 17   18   19   20   21 
HUKUMAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA UNTUK MASA KEADAAN BAHAYA/ DARURAT Parluhutan Sagala; Ilman Hadi; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan adanya bentuk baru sanksi pidana yang ditambahkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada masa awal kemerdekaan dimana saat itu negara dalam keadaan bahaya dan terancam dari serangan dari luar. Sanksi pidana tutupan diberlakukan terhadap sipil maupun militer sebagai alternatif dari hukuman penjara. Hukuman pidana tutupan dalam sejarahnya hanya pernah dijatuhkan satu kali di masa pergerakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, hukuman pidana ini masih diakui sampai hari ini bahkan tetap dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Jika meninjau kepada sejarahnya, jenis hukuman pidana ini dapat dijadikan yurisprudensi apabila terjadi kembali keadaan bahaya pada Republik Indonesia
ANALISIS FRAMING MEDIA DALAM BERITA KONTROVERSIAL: STUDI KASUS PADA KASUS-KASUS POLITIK ATAU SOSIAL Zulham, Zulham; Lubis, Arief Fahmi; Priyono, Dedit; Fauzan, Fauzan; Julina, Sinta; Deryansyah, Adzan Desar
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.30952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing media dalam berita kontroversial, khususnya dalam konteks isu-isu politik dan sosial di Indonesia. Metode studi literatur digunakan untuk mengkaji pola-pola framing yang diterapkan oleh media dan dampaknya terhadap persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sering menggunakan pola framing konflik, human interest, ekonomi, dan moralitas dalam memberitakan isu-isu kontroversial. Pola-pola ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat memahami peristiwa tertentu tetapi juga dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi sikap mereka terhadap isu-isu tersebut. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya bias politik, komersial, dan kultural dalam peliputan berita oleh media. Bias-bias ini dapat mempengaruhi objektivitas berita dan memperkuat polarisasi di masyarakat. Dampak jangka panjang dari framing media meliputi perubahan sikap dan nilai masyarakat, serta pembentukan agenda publik yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Oleh karena itu, literasi media menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat dalam menilai dan mengkritisi berita secara objektif. Penelitian ini menyarankan peningkatan literasi media melalui program-program pendidikan dan tanggung jawab yang lebih besar dari media dalam peliputannya.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PENYELESAIA KONFLIK DI PAPUA Husada, Yohanes Prasetya; Lubis, Arief Fahmi; Bungin, Sator Sapan
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.41147

Abstract

Permasalahan penyelesaian konflik Organisasi Papua Merdeka masih menjadi polemik yang serius. Penyelesaian konflik yang belum optimal terhadap OPM, menjadikan akar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Separatis Bersenjata berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  ? dan 2) Bagaimana langkah yang dapat diambil untuk implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara guna mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara berkelanjutan ?.Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Spesisifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Separatis Bersenjata berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencerminkan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia di wilayah Papua. Melalui penetapan ini, pemerintah berupaya mengidentifikasi OPM sebagai entitas yang mengancam keamanan dan stabilitas nasional serta menentang upaya-upaya pemisahan diri dari NKRI. Langkah yang dapat diambil untuk implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara guna mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara berkelanjutan antara lain Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sinergitas TNI dengan K/L terkait, mengedepankan HAM, mendorong dialog dan partisipasi masyarakat, mengedepankan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akses terhadap Pendidikan dan keseharan serta mendorong pembentukan Peraturan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Tantangan Teknologi terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia Judijanto, Loso; Lubis, Arief Fahmi
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 03 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i03.379

Abstract

This qualitative research investigates public perceptions of the impact of technological challenges on human rights in Indonesia. Through in-depth interviews with 15 participants from various backgrounds, this research explores the perceived benefits and challenges of technology, attitudes towards government regulation, and trust in technology companies. The findings reveal a nuanced understanding of the intersection of technology and human rights, highlighting concerns about privacy, freedom of expression, and corporate accountability. While technology offers opportunities for empowerment and connectivity, it also carries risks such as data breaches, online censorship and the digital divide. This study underscores the importance of balancing innovation with the protection of fundamental rights and calls for transparent, accountable and ethically responsible practices in the digital realm.
Digitalisasi dan Hukum Adat : Pemanfaatan Teknologi dalam Dokumentasi Hukum Adat Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 1 (2022): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v3i1.2013

Abstract

One of the important aspects of the digitization of customary law is the creation of a comprehensive digital database. The purpose of this study is to show that this approach not only results in richer and more authentic documentation, but also empowers communities to be active in the process of preserving their own culture. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that the digitization of customary law has great potential not only to preserve valuable cultural heritage, but also to revitalize and make customary law more relevant in facing the challenges of the 21st century.
Peluang Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Kearifan Lokal : Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Kedaulatan Negara Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Juli : Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v3i2.2014

Abstract

The revitalization of customary law as a source of local wisdom does not mean returning to the past, but taking the essence of wisdom that has stood the test of time and adapting it to answer contemporary challenges. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that with the right approach, customary law can be a source of inspiration and solutions to various modern problems, ranging from environmental crises to erosion of social cohesion.
Socio-Cultural : Dalam Perdebatan Penundukan Prajurit TNI dalam Peradilan Umum dengan Peradilan Militer Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.2042

Abstract

Pros and cons about the position and jurisdiction of military courts still often occur in legal discourse in Indonesia. On the one hand, there is a group that states that the military court is only authorized to try military crimes and is not authorized to try general crimes committed by TNI soldiers, but another group states that the military court still has the authority to try both general crimes and military crimes. This article will photograph the discourse that has existed so far. This article will also explain the Position and Jurisdiction of the Military Court in Indonesia after being under the jurisdiction of the Supreme Court and the impact of the submission of TNI soldiers to the General Court on military principles. The method used was an in-depth interview with a number of sources, especially to see the growing opinion if TNI soldiers were tried in the general court. The conclusion of this article is that psychologically and culturally, TNI soldiers are not appropriate to be tried in the general court. Thus, the issue of subjugating TNI soldiers to the general court is not only juridical but also psychological and cultural. In addition, if TNI Soldiers are subject to the general judiciary, it will result in the destruction of military joints or principles that are the backbone of law enforcement and discipline of Soldiers.
Pembaharuan Hukum : Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.2043

Abstract

Reform of the military justice system (criminal law enforcement) is essentially part of the idea of law reform. Legal reform includes not only "legal substance reform" and "legal structure reform", but also "legal culture reform". Therefore, the reform of the military criminal law system must also be accompanied by the renewal of the military legal culture, which includes, among other things, the renewal of the cultural aspects of legal behavior and legal awareness related to "military culture" and the renewal of the aspect of military legal education/science. So, "legal behaviour, legal, science and legal education reform" is also needed. This research will discuss Military Justice Reform in Indonesia, by conducting a comparative study with the existing military justice systems in various countries. This article concludes that the prospect of the position of the military court in Indonesia after the administrative, organizational, and financial fields are in the Supreme Court will make the military court better and more independent. The administration and organization will be more well organized in accordance with other courts.
Konsekuensi Keberlakuan Hukum Militer pada Subjek Hukum yang Berdasarkan Undang-Undang Dipersamakan dengan Militer Sagala, Parluhutan; Hadi, Ilman; Erliyana, Anna; Lubis, Arief Fahmi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1654

Abstract

Suatu negara sebagai entitas membutuhkan cara untuk mempertahankan eksistensinya sebisa mungkin dari kemampuan sendiri. Militer nasional dibentuk untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. Pada umumnya, yang disebut sebagai militer hanyalah prajurit aktif dan organik dari militer. Kemudian, muncul golongan orang yang dipersamakan dengan militer berdasarkan undang-undang. Indonesia pada masa Presiden Soekarno pernah menerapkan wajib militer karena menginginkan keterlibatan aktif rakyat yang lebih besar dalam angkatan bersenjata. Perkembangan saat ini, terdapat juga golongan orang yang dipersamakan dengan militer yaitu prajurit siswa, militer tituler, dan warga negara yang dimobilisasi sebagai pasukan komponen cadangan. Bertambah dan meluasnya golongan orang yang dipersamakan sebagai militer memiliki dampak terhadap keberlakuan hukum militer, karena mereka termasuk kedalam subjek hukum militer. Hukum militer memiliki cakupan dan pengertian yang luas. Kementerian Pertahanan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan hukum militer di Indonesia untuk semua subjek hukum militer.
Anatomy of Extremism in Pakistan, Efficasy of State’s Response and Re-Imagining the Startegy Framework Arief Fahmi Lubis
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i4.2564

Abstract

This paper examines the anatomy of extremism in Pakistan by analyzing its ideological, socio-economic, and geopolitical dimensions, as well as assessing the efficacy of the state’s counter-extremism responses. Extremism in Pakistan has evolved from sectarian and jihadist origins into a multidimensional threat fueled by ideological radicalization, socio-economic disparity, digital propaganda, and regional instability following the Taliban’s resurgence in Afghanistan. Despite significant tactical successes through military operations such as Zarb-e-Azb and Radd-ul-Fasaad, the state’s strategy remains constrained by weak policy coordination, limited ideological reform, and insufficient civilian engagement. The paper argues that Pakistan’s counter-extremism framework must move beyond reactive security measures toward proactive socio-political transformation. It proposes a reimagined strategic approach centered on five pillars: (1) reframing the National Action Plan (NAP 2.0) with stronger institutional coordination, (2) comprehensive education and madrassa reforms, (3) youth engagement and socio-economic reintegration, (4) digital resilience to counter online radicalization, and (5) regional cooperation through multilateral platforms such as the SCO. The study concludes that enduring resilience against extremism requires a whole-of-nation approach that integrates ideological pluralism, governance reform, and regional diplomacy to transform Pakistan’s counter-extremism policy from containment to long-term stability and inclusive national identity.
Co-Authors Ade Cici Rohayati Adi Widjajanto Ady Purwoto Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Ai Siti Nurmiati Aiman, Muhammad Amer, Nabih Amini, Taufiq Amir, Ja'far Andi Fitriani Djollong Andrew Shandy Utama Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Anna Erliyana Anna Triningsih Arif Saefudin Arifin, Syaadiah Arini, Rani Eka Ayu Anggreni, Made Ayu Citra Santyaningtyas Ayu, Nur Bagus Ananda Kurniawan Bambang Irawan Bambang Iriawan Beni Setiawan Bintarawati, Fenny Bram B Baan Bungin, Sator Sapan Bunyamin, Ilham Akbar Dasep Supriatna Dede Agus Denda Ginanjar Deryansyah, Adzan Desar Dewi, Dian Kemala Dian Kemala Dewi Diana Rahmawati Diharjo, Nugroho Noto Edy Sony Erman I. Rahim Erwin Asmadi Erwin Erwin Eva Yuniarti Utami Evy Febryani Fatria, Dhara Syera Fauzan . Fauzan Fauzan Febriyanto, Weda Febryani, Evy Feliks Anggia Binsar Kristian Panjaitan Fenny Bintarawati Firmanto, Fakhry Firzhal Arzhi Jiwantara Fitri Apriyanti Getah Ester Hayatulah Grenaldo Ginting Hadi, Ilman Hafiz Sutrisno Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Harsya, Rabith Madah Khulaili Hasibuan, Kalijunjung Hasmiati Hasmiati Hasnia Hasnia Hendri Khuan Henny Saida Flora Henry Kristian Siburian Heri Budianto Herni Ramayanti Herniwati Herry Pasrani Mendrofa Herry Ramadhani Herry Ramadhani Hidayati, Nanda Hotman Panjaitan Humala Sitinjak Husada, Yohanes Prasetya Ica Karina Ilhamdi, Ilhamdi Ilman Hadi Imam Hanafi Ina Heliany Indah Susilowati Indah Susilowati Indawati Iqsandri, Rai IRMAN PUTRA IRMAN PUTRA IRMAN PUTRA Irman Putra IVAN SAVERO, IVAN Ja'far Amir Jahir, Siska Sanjahaya Jana Milia Juang Intan Pratiwi Judijanto, Loso Julina, Sinta Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung, Kalijunjung Kalip, Kalip Karman Jaya Karolus Charlaes Bego Karolus Kopong Medan Karolus Kopong Medan Kathryn, Morse Khotami, Rizqi Shohibul Khuan, Hendri Kriswandaru, Althea Serafim Kusumawardhana, Vishnu Loso Judijanto Loso Judijanto Lubis Lubis, Tetty Melina M. Ainur Ridlo M. Aslam Fadli Mariano Sengkoen Maryam Salampessy Mau, Hedwig Adianto Maulida Khairunnisa Mawardi Mawarni Fatma Mei Rani Amalia Miharja, Marjan Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Solekha Muchamad Taufiq Muhamad Romdoni Muhammad Jamil Muhammad Natsir Muhammad Subandi Muhammadong Nanda Hidayati Ni Putu Suda Nurjani, Ni Putu Suda Nofirman, Nofirman Novia Mungawanah Novianty, Rica Regina Novitasari, Salwa Aulia Nugraha, Muhammad Valiant Arsi Nur Ayu Nurmiati, Ai Siti Padlilah, Padlilah Pahmi Pahmi Pandapotan Pasaribu, Naro Paramita Andiani Parluhutan Sagala Pitriani, Pitriani Polii, Johanis L. S. S. Prasetyo, Boedi Pratiwi, Juang Intan Priyono, Dedit Pujo Widodo, Pujo Putra, Irman Putra, R Yusak Andri Ende Putri Maha Dewi, S.H., M.H Putri, Viorizza Suciani Rai Iqsandri Raihana Raihana Raihana, Raihana Rani Eka Arini Riadi Asra Rahmad Rina Kurniawati Risna Sari, Ade Rizka, Nanda Dwi Rizki Nurdiansyah Rohayati , Ade Cici Rokhmat, Rokhmat Ryke Kalalo, Rieneke Ryryn Suryaman Prana Putra Sabil Mokodenseho Safarudin, Muhamad Sigid Sahary, Fitry Taufik Sahrul Sahrul Sakmaf, Marius Supriyanto Salampessy, Maryam Salmon, Harly Clifford Jonas Sam Karauwan, Donny Eddy Samuel Indrayana Saputra, M. Reza Sarib, Suprijati Sarjono, Anastasia Sedyaningtyas, Sekar Sembiring, Rinawati Seyed Nawab Mousavi Shinta Happy Yustiari Shohib Muslim Siska sanjahaya Jahir Solapari, Nuryati Solekha, Mohammad Sri Nurnaningsih Rachman Sudarmanto, Eko Sufriaman Suhartono Suhartono Supriadi, Bambang Suprijati Sarib Suryani Intan Pratiwi Puwa Suyanto Syalendro, Oky Tamaulina Br Sembiring Tania Dwika Putri, Tania Dwika Taufik Abdillah Syukur Tetty Melina Lubis Tetty Melina Lubis Tiarsen Buaton Trisna Agus Brata Triyantoro , Andri Ujang Badru Jaman Utami, Eva Yuniarti Vica Jillyan Edsti Saija Warmayana, I Gede Agus Krisna Weda Febriyanto Wildan Zaman Wiwik Widyo Widjajanti Yana Priyana Yatimin Yatimin Yenny Febrianty Yogi Nugroho Yudi Krismen Yusuf, Ramdan Zamroni Abdussamad Zulfa Zainuddin Zulham, Zulham Zulkarnain S Zuwanda, Zulkham Sadat