Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
24.979
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Law Science Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Journal of Social Science Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Innovation in Educational and Cultural Research Journal De Facto JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Independent Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Bacarita Law Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Abdimas Indonesian Journal Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Media Administrasi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science West Science Law and Human Rights Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) West Science Interdisciplinary Studies Journal of Progressive Law and Legal Studies West Science Interdisciplinary Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara West Science Social and Humanities Studies Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Anayasa Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Intelek Insan Cendikia Celebes Journal of Community Services Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Journal of Strafvodering Indonesian Jurnal Cendekia Ilmiah Joong-Ki PESHUM Jurnal Legislasi Indonesia Servitia: Journal of Community Service and Engagement Jurnal Begawan Hukum Ipso Jure Journal of Strafvordering Indonesian INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Hukum dan Sosial Politik Rechtsnormen: Journal of Law ILAW; International Journal Assulta of Law Review
Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 216 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 216 Documents
Search

 18   19   20   21   22 
Hukum Tata Negara Responsif Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara: Responsive Constitutional Law as an Instrument for Protecting Citizens' Constitutional Rights Ayik Christina Efata; Rita Dwi Agustini; Denny Boyke T Pangaribuan; Yusuf; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.9513

Abstract

Hukum tata negara memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks perkembangan negara hukum modern, pendekatan hukum yang bersifat responsif semakin dibutuhkan untuk menjawab perubahan sosial yang dinamis serta tuntutan masyarakat yang terus berubah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji peran hukum tata negara responsif sebagai sarana dalam melindungi hak konstitusional warga Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, Studi ini menyelidiki berbagai konsep hukum responsif dan bagaimana mereka berpengaruh pada struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal menjamin hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan data yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum tata negara yang responsif dapat meningkatkan kualitas perlindungan hak konstitusional melalui penguatan partisipasi publik, transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, serta optimalisasi fungsi lembaga negara. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, penguatan paradigma hukum tata negara yang responsif menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan negara hukum yang tidak hanya berlandaskan pada norma formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.
Peran Negara Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara: The Role of the State in Guaranteeing the Right to Health as a Constitutional Right of Citizens Sri Setiawati; Yudhi Hertanto; Anna Veronica Pont; Arief Fahmi Lubis; M. Aslam Fadli
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.10463

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Hak kesehatan setiap warga negara harus dipenuhi tanpa diskriminasi, menurut pengakuan tersebut. Pembentukan peraturan bukan satu-satunya cara untuk memenuhi hak-hak ini implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, serta keberlanjutan sistem kesehatan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa peran negara dalam melindungi hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara, dengan memberikan penekanan khusus pada jenis tanggung jawab negara dan berbagai masalah yang muncul dalam menjalankan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian data dievaluasi secara kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup secara normative komprehensif dalam menjamin hak atas kesehatan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, serta persoalan pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran negara melalui kebijakan yang lebih responsif, peningkatan alokasi anggaran, serta pengawasan yang efektif guna memastikan terpenuhinya hak kesehatan yang merata dan adil bagi semua orang
The Legality and Challenges of Carbon Trading Implementation in Indonesia within the Framework of Presidential Regulation Number 98 of 2021 Rival Pahrijal; Arief Fahmi Lubis; Muhamad Ammar Muhtadi
West Science Social and Humanities Studies Vol. 4 No. 04 (2026): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v4i04.2827

Abstract

This study analyzes the legality and challenges of implementing carbon trading in Indonesia under Presidential Regulation No. 98 of 2021 using a normative legal approach. The regulation establishes the legal foundation for Carbon Economic Value (Nilai Ekonomi Karbon/NEK) instruments, including carbon trading, as part of Indonesia’s commitment to achieving its emission reduction targets under the Paris Agreement. Through a statutory and conceptual analysis, this research evaluates the coherence, clarity, and enforceability of the regulatory framework governing carbon trading mechanisms. The findings indicate that, normatively, carbon trading in Indonesia has a valid legal basis and reflects a progressive shift toward market-based environmental governance. However, several challenges hinder its effective implementation. These include regulatory fragmentation across sectors, overlapping institutional authorities, limited clarity in implementing regulations, and the underdevelopment of monitoring, reporting, and verification (MRV) systems. In addition, issues related to market readiness, stakeholder capacity, and alignment with international carbon trading standards further complicate the operationalization of the system. This study concludes that while the legal framework for carbon trading has been formally established, its practical effectiveness depends on further regulatory refinement, institutional strengthening, and improved coordination mechanisms. Strengthening legal certainty and enhancing implementation capacity are essential to ensure that carbon trading can function as an effective instrument for climate change mitigation in Indonesia.
Konsekuensi Keberlakuan Hukum Militer pada Subjek Hukum yang Berdasarkan Undang-Undang Dipersamakan dengan Militer Parluhutan Sagala; Ilman Hadi; Anna Erliyana; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1654

Abstract

Suatu negara sebagai entitas membutuhkan cara untuk mempertahankan eksistensinya sebisa mungkin dari kemampuan sendiri. Militer nasional dibentuk untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. Pada umumnya, yang disebut sebagai militer hanyalah prajurit aktif dan organik dari militer. Kemudian, muncul golongan orang yang dipersamakan dengan militer berdasarkan undang-undang. Indonesia pada masa Presiden Soekarno pernah menerapkan wajib militer karena menginginkan keterlibatan aktif rakyat yang lebih besar dalam angkatan bersenjata. Perkembangan saat ini, terdapat juga golongan orang yang dipersamakan dengan militer yaitu prajurit siswa, militer tituler, dan warga negara yang dimobilisasi sebagai pasukan komponen cadangan. Bertambah dan meluasnya golongan orang yang dipersamakan sebagai militer memiliki dampak terhadap keberlakuan hukum militer, karena mereka termasuk kedalam subjek hukum militer. Hukum militer memiliki cakupan dan pengertian yang luas. Kementerian Pertahanan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan hukum militer di Indonesia untuk semua subjek hukum militer.
Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Salwa Aulia Novitasari; Arief Fahmi Lubis; Ilham Akbar Bunyamin
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3258

Abstract

Konflik sosial tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam masyarakat pluralistik, memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan pencegahan, penyelesaian, dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pencegahan dan pengelolaan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Konflik Sosial melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan mekanisme kelembagaan yang mengatur pencegahan konflik, penyelesaian, dan pemulihan pasca-konflik di Indonesia. Bahan-bahan hukum dianalisis menggunakan metode interpretasi undang-undang, konseptual, dan sistematis untuk mengevaluasi koherensi dan efektivitas kerangka regulasi. Temuan menunjukkan bahwa undang-undang menekankan deteksi dini, partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental pencegahan konflik. Selain itu, undang-undang menyediakan mekanisme terstruktur untuk mediasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi sosial guna menangani konflik secara komprehensif. Namun, tantangan tetap ada dalam hal koordinasi institusional, harmonisasi hukum, dan implementasi yang konsisten di tingkat regional. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat kejelasan hukum, meningkatkan tata kelola kolaboratif, dan mengembangkan strategi adaptif untuk merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Analisis yuridis normatif ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kerangka hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan mempromosikan pengelolaan konflik yang berkelanjutan di Indonesia.
Online Platform Intermediary Liability under the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, Freedom of Expression (FoE) Safeguards in Indonesia Arief Fahmi Lubis
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 4 No. 02 (2026): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v4i02.923

Abstract

The increasing reliance on online platforms as primary spaces for public communication has intensified legal debates on intermediary liability and freedom of expression in Indonesia. This study examines the legal construction of online platform intermediary liability under the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and its implications for freedom of expression safeguards using a normative juridical approach. Through analysis of statutory provisions, implementing regulations, constitutional principles, and relevant legal doctrines, the study finds that the ITE Law adopts a conditional intermediary liability model that remains broadly formulated and lacks clear standards of responsibility. Such ambiguity encourages risk-averse compliance by online platforms and increases the likelihood of overblocking and chilling effects on lawful expression. The results further indicate that the delegation of content control to private platforms, combined with limited procedural safeguards and judicial oversight, poses challenges to the effective protection of freedom of expression. This article argues that clearer liability standards, explicit safe harbor mechanisms, and strengthened due process protections are necessary to ensure proportional regulation of online content while maintaining alignment with constitutional guarantees and international human rights norms.
The Urgency of Implementing Illicit Enrichment Regulations in Eradicing Corruption in Indonesia Juang Intan Pratiwi; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 01 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i1.8

Abstract

Corruption cases in Indonesia are very widespread and even always increase every year. In Indonesia itself, there are regulations regarding corruption, namely the Corruption Law, the TPPK Law, the TPPU Law and other related regulations. However, these regulations are still not able to provide maximum handling. Because it places more emphasis on punishing the perpetrators and has not maximized the recovery of state financial losses. For this reason, a regulation is needed to be able to deal with corruption in Indonesia and optimize the recovery of state financial losses or the return of corrupted assets. Illicit Enrichment is a rule regarding the illegal or unfair wealth of public officials compared to their income. Illicit Enrichment is regulated in the UNCAC convention which was ratified by the United Nations in Mexico and Indonesia is a participating country in the convention as well as ratifying the UNCAC convention. However, until now in Indonesia in the regulations regarding criminal acts of corruption there are still no rules regarding Illicit Enrichment. The urgency of regulation regarding illegitimate assets must be established in Indonesia because the orientation of handling them is to optimize the return of corrupted assets. Illicit Enrichment does not only look at the assets of corruptors who are allegedly related to alleged corruption, but also looks at the entire wealth of public officials, whether this wealth can be accounted for or not.
Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XIV/2016: Examining the Legal Implications of the Law on Regional Head Elections (Law No. 10/2016) Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 01 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i1.1165

Abstract

This paper provides a juridical analysis of the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XIV/2016, which examines the legal implications of the Regional Head Election Law (Law No. 10/2016). It explores the constitutional context and rationale behind the decision, emphasising its impact on the legal framework governing regional head elections in Indonesia. By dissecting the Constitutional Court's reasoning and the legal principles applied, the analysis aims to explain the impact of the ruling on the democratic process, electoral integrity, and governance at the local level. The findings highlight a significant legal precedent and underline the role of the ruling in shaping future electoral regulations and practices in Indonesia.
Protection of Indigenous Peoples’ Land Rights in Agrarian Reform Policy: A Normative and Implementational Legal Study Salwa Aulia Novitasari; Arief Fahmi Lubis; Dila Padila Nurhasanah
West Science Law and Human Rights Vol. 4 No. 02 (2026): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v4i02.2790

Abstract

This study examines the protection of Indigenous Peoples’ land rights within the framework of agrarian reform policy through a normative and implementational legal analysis. The research aims to analyze the extent to which existing legal frameworks recognize and protect Indigenous land rights, identify inconsistencies within regulatory structures, and evaluate the effectiveness of their implementation in practice. Employing a normative juridical approach, this study analyzes constitutional provisions, statutory regulations, and relevant legal doctrines, complemented by a qualitative assessment of implementation challenges. The findings reveal that although Indigenous land rights are formally recognized in the legal system, such recognition remains conditional and fragmented across sectoral regulations. Overlapping authorities between land, forestry, and other resource-related laws create legal uncertainty and hinder the effective protection of customary land. Furthermore, the implementation of agrarian reform policies often fails to accommodate the collective nature of Indigenous land tenure, resulting in the marginalization of Indigenous communities. Bureaucratic complexities, limited institutional coordination, and weak enforcement mechanisms further exacerbate these challenges, leading to persistent land conflicts and dispossession. This study highlights a significant gap between normative legal guarantees and practical realities. It emphasizes the need for a more integrative and responsive legal framework that harmonizes regulations, strengthens the recognition of customary land rights, and ensures meaningful participation of Indigenous Peoples in agrarian reform processes. By bridging normative analysis with implementation perspectives, this research contributes to the development of more equitable and inclusive land governance systems that uphold Indigenous rights and promote social justice.
Analisis Yuridis Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Digital di Indonesia Sri Andrian; Arief Fahmi Lubis; Abdul Kholiq; Tiwuk Herawati; Istiarsyah Istiarsyah
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.789

Abstract

This study examines Article 26 of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) in Indonesia, focusing on its provisions related to digital data breaches. With the increasing use of digital platforms, the risk of personal data breaches has grown significantly, making data protection a critical issue for policymakers. Article 26 outlines the obligations of data controllers and processors in the event of a data breach, particularly requiring prompt notification to affected individuals and the relevant regulatory authority. This paper employs a normative legal analysis to assess the effectiveness of these provisions in safeguarding personal data, comparing them with international standards such as the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR). The analysis identifies strengths, including the obligation to notify breaches, while also highlighting weaknesses, such as the absence of clear deadlines for breach reporting and insufficient enforcement mechanisms. The study concludes with recommendations to strengthen the Personal Data Protection Law, including clarifying notification timelines, enhancing sanctions, and improving infrastructure for breach reporting and law enforcement.
Co-Authors Abdul Kholiq Ade Cici Rohayati Ade Risna Sari Adi Widjajanto Ady Purwoto Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Ai Siti Nurmiati Aiman, Muhammad Amer, Nabih Amini, Taufiq Amir, Ja'far Andi Fitriani Djollong Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Anna Erliyana Anna Triningsih Anna Veronica Pont Arif Saefudin Arifin, Syaadiah Arini, Rani Eka Asfahani Asfahani Ayik Christina Efata Ayu Anggreni, Made Ayu Citra Santyaningtyas Ayu, Nur Bagus Ananda Kurniawan Bambang Iriawan Beni Setiawan Bintarawati, Fenny Bram B Baan Bungin, Sator Sapan Dara Vann Dasep Supriatna Dede Agus Denda Ginanjar Denny Boyke T Pangaribuan Deryansyah, Adzan Desar Dian Eriani Dian Kemala Dewi Diana Rahmawati Diharjo, Nugroho Noto Dila Padila Nurhasanah Dwi Saleha Edy Sony Eko Sudarmanto Erman I. Rahim Erwin Asmadi Erwin Erwin Eva Yuniarti Utami Evy Febryani Fauzan . Fauzan Fauzan Febriyanto, Weda Febryani, Evy Feliks Anggia Binsar Kristian Panjaitan Fenny Bintarawati Firmanto, Fakhry Firzhal Arzhi Jiwantara Fitri Apriyanti Fitry Taufiq Sahary Getah Ester Hayatulah Grenaldo Ginting Hafiz Sutrisno Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Harsya, Rabith Madah Khulaili Hasibuan, Kalijunjung Hasmiati Hasmiati Hasnia Hasnia Hendri Khuan Henny Saida Flora Henry Kristian Siburian Heri Budianto Herni Ramayanti Herniwati Herry Pasrani Mendrofa Herry Ramadhani Herry Ramadhani Hidayati, Nanda Hotman Panjaitan Humala Sitinjak Husada, Yohanes Prasetya I Gede Agus Krisna Warmayana Ica Karina Ilham Akbar Bunyamin Ilhamdi, Ilhamdi Ilman Hadi Ilman Hadi Imam Hanafi Ina Heliany Indah Susilowati Indawati Iqsandri, Rai Istiarsyah, Istiarsyah IVAN SAVERO, IVAN Ja'far Amir Jana Milia Johanis L.S.S. Polii Juang Intan Pratiwi Judijanto, Loso Julina, Sinta Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung Kalijunjung Kalijunjung, Kalijunjung Kalip Kalip, Kalip Karman Jaya Karolus Charlaes Bego Karolus Kopong Medan Karolus Kopong Medan Kathryn, Morse Khotami, Rizqi Shohibul Khuan, Hendri Kriswandaru, Althea Serafim Kurshed Aqbil Nyham Kusumawardhana, Vishnu Loso Judijanto Loso Judijanto Lubis M. Ainur Ridlo M. Aslam Fadli M. Aslam Fadli Made Ayu Anggreni Mariano Sengkoen Maryam Salampessy Maryam Salampessy Mau, Hedwig Adianto Maulida Khairunnisa Mawardi Mawarni Fatma Mei Rani Amalia Miharja, Marjan Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Solekha Morse Kathryn Muchamad Taufiq Muhamad Ammar Muhtadi Muhamad Romdoni Muhammad Jamil Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Subandi Muhammadong Nanda Hidayati Naro Pandapotan Pasaribu Ni Putu Suda Nurjani, Ni Putu Suda Nofirman, Nofirman Novia Mungawanah Novianty, Rica Regina Nugraha, Muhammad Valiant Arsi Nur Ayu Nurmiati, Ai Siti Padlilah, Padlilah Pahmi Pahmi Pahmi Pandapotan Pasaribu, Naro Paramita Andiani Parluhutan Sagala Parluhutan Sagala Pitriani Pitriani Pitriani, Pitriani Prasetyo, Boedi Priyono, Dedit Putra, Irman Putra, R Yusak Andri Ende Putri Maha Dewi, S.H., M.H Putri, Viorizza Suciani Rabith Madah Khulaili Harsya Rai Iqsandri Raihana Raihana Raihana, Raihana Rani Eka Arini Riadi Asra Rahmad Rieneke Ryke Kalalo Rina Kurniawati Risna Sari, Ade Rita Dwi Agustini Rithy Vann Rival Pahrijal Rizka, Nanda Dwi Rizki Nurdiansyah Rohayati , Ade Cici Rokhmat, Rokhmat Ryke Kalalo, Rieneke Ryryn Suryaman Prana Putra Sabil Mokodenseho Safarudin, Muhamad Sigid Sahrul Sahrul Sakmaf, Marius Supriyanto Salampessy, Maryam Salmon, Harly Clifford Jonas Salwa Aulia Novitasari Sam Karauwan, Donny Eddy Samra Al Kandy Samuel Indrayana Saputra, M. Reza Sarib, Suprijati Sarjono, Anastasia Sedyaningtyas, Sekar Sembiring, Rinawati Seyed Nawab Mousavi Shinta Happy Yustiari Shohib Muslim Siska sanjahaya Jahir Sofian Sofian Solapari, Nuryati Solekha, Mohammad Sri Andrian Sri Nurnaningsih Rachman Sri Setiawati Suhartono Suhartono Supriadi, Bambang Suprijati Sarib Suryani Intan Pratiwi Puwa Suyanto Syalendro, Oky Tamaulina Br Sembiring Tamrin Fathoni Tania Dwika Putri, Tania Dwika Taufik Abdillah Syukur Taufiq Amini Tetty Melina Lubis Tiwuk Herawati Tri Agus Suswantoro Trisna Agus Brata Triyantoro , Andri Ujang Badru Jaman Utami, Eva Yuniarti Vanna Sok Vica Jillyan Edsti Saija Viorizza Suciani Putri Weda Febriyanto Wildan Zaman Wiwik Widyo Widjajanti Yana Priyana Yatimin Yatimin Yenny Febrianty Yogi Nugroho Yudhi Hertanto Yudi Krismen Yusuf Yusuf, Ramdan Zamroni Abdussamad Zulfa Zainuddin Zulkarnain S Zuwanda, Zulkham Sadat