Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
21.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Law Science Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Innovation in Educational and Cultural Research Journal De Facto JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Independent Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Bacarita Law Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Abdimas Indonesian Journal Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Media Administrasi Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science The Easta Journal Law and Human Rights Journal of Social Science Jurnal Hukum dan Sosial Politik West Science Law and Human Rights West Science Interdisciplinary Studies Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Journal of Progressive Law and Legal Studies Rechtsnormen Journal of Law West Science Interdisciplinary Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara West Science Social and Humanities Studies Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Anayasa Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Jurnal Intelek Insan Cendikia Celebes Journal of Community Services Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Journal of Strafvodering Indonesian J-CEKI Joong-Ki PESHUM
Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 165 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 165 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Denda Ginanjar; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.852 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v1i01.7

Abstract

Mengingat pelanggaran dan aktivitas ilegal kini telah berkembang di ruang yang dikenal dengan cyber space, dengan menyasar informasi tentang data, kita dihantui oleh kejahatan yang tidak bisa kita lihat secara langsung, perlindungan negara saat ini tidak hanya dilakukan secara fisik melalui aktivitas yang terjadi di lapangan. , tetapi harus lebih ditingkatkan. Pelanggaran keamanan data pribadi sekarang berada dalam tahap pengembangan yang sangat awal. Memberikan perlindungan hukum atas data pribadi menjadi isu utama. Informasi dikumpulkan dengan mempelajari atau meninjau karya sastra, dan dilakukan analisis kualitatif. Menurut temuan penelitian, perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia dipandang kurang efektif, dan negara saat ini tidak cukup kuat untuk mengamankan data pribadi. Padahal, hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Berdasarkan hal ini, penulis ingin menekankan pentingnya peraturan perlindungan data yang unik.
Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Arief Fahmi Lubis; Kalijunjung Hasibuan; Paramita Andiani
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i10.708

Abstract

Dengan dampak yang mendunia, kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di antara pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Perundang-undangan hak asasi manusia internasional telah berkembang untuk menawarkan struktur untuk mencegah dan menuntut pelanggaran-pelanggaran ini, tetapi ada banyak hambatan yang harus diatasi dalam penerapannya. Penelitian ini mengeksplorasi fungsi dan kesulitan penerapan hukum hak asasi manusia internasional terhadap masalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang subjek ini, penelitian ini mengintegrasikan informasi dari literatur yang ada dengan wawancara dengan para ahli dan praktisi di bidang hukum. Temuan-temuannya menyoroti pentingnya norma-norma dan institusi hukum internasional dalam menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Temuan ini juga menarik perhatian pada kesulitan-kesulitan penting yang berkaitan dengan masalah politik, aspek budaya, masalah hukum dan yurisdiksi, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan upaya bersama yang mencakup peningkatan kolaborasi internasional, mengalokasikan lebih banyak sumber daya, meningkatkan pengetahuan tentang hukum hak asasi manusia, dan mempertimbangkan perbedaan budaya regional. Studi ini menekankan pentingnya untuk terus memperkuat penerapan undang-undang hak asasi manusia internasional agar berhasil memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI Arief Fahmi Lubis
Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2021): Oktober : Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ay.v3i2.564

Abstract

In carrying out its duties, the TNI is given the authority to use firearms in accordance with existing military equipment standards. The TNI limits the use of firearms to prevent misuse, namely in peaceful or non-combat conditions. The aim of this research is to show that every member of the TNI actually has the same position as ordinary people who are not members of the military, but as members of the TNI apart from being subject to the legal rules that apply in society. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that the aim of implementing licensing, supervision and control of military standard firearms is to create a management system that is well structured and correct according to procedures and can be accounted for, so that there is no misuse of firearms and/or ammunition.
A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia Muhamad Romdoni; Mawarni Fatma; Rizki Nurdiansyah; Suyanto Suyanto; Arief Fahmi Lubis
Journal of Law Science Vol. 5 No. 4 (2023): October : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v5i4.4269

Abstract

In Indonesia, law enforcement agencies do not collaborate to achieve justice. Due to the legal institution's position and status, the Supreme Court is responsible for adjudicating and deciding cases, while the executive is responsible for investigating and adjudicating. Consequently, instead of striving to uphold the law in the public interest, they typically prioritize the interests of their respective institutions. Therefore, the purpose of this study is to determine if law enforcement and judicial justice can bring harmony to those seeking justice. This study aims to provide answers through the use of juridico-philosophical methods and literature studies by conducting theoretical studies of theories of justice and their relationship to the implementation of law enforcement within the judiciary. The findings indicate that power and other powers continue to influence the judicial system as an institution whose independence in upholding law and justice is guaranteed, particularly the influence of executive power and political power. In addition, the court's function as a law enforcement agency is not entirely autonomous, so the court's primary responsibility is to promote peace and justice in society. Therefore, in order to promote a sense of tranquility among justice advocates, it is necessary to strengthen the justice system, which is their final sanctuary.
The Urgency of Implementing Illicit Enrichment Regulations in Eradicing Corruption in Indonesia Juang Intan Pratiwi; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 1 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.083 KB) | DOI: 10.58812/wslhr.v1i1.8

Abstract

Corruption cases in Indonesia are very widespread and even always increase every year. In Indonesia itself, there are regulations regarding corruption, namely the Corruption Law, the TPPK Law, the TPPU Law and other related regulations. However, these regulations are still not able to provide maximum handling. Because it places more emphasis on punishing the perpetrators and has not maximized the recovery of state financial losses. For this reason, a regulation is needed to be able to deal with corruption in Indonesia and optimize the recovery of state financial losses or the return of corrupted assets. Illicit Enrichment is a rule regarding the illegal or unfair wealth of public officials compared to their income. Illicit Enrichment is regulated in the UNCAC convention which was ratified by the United Nations in Mexico and Indonesia is a participating country in the convention as well as ratifying the UNCAC convention. However, until now in Indonesia in the regulations regarding criminal acts of corruption there are still no rules regarding Illicit Enrichment. The urgency of regulation regarding illegitimate assets must be established in Indonesia because the orientation of handling them is to optimize the return of corrupted assets. Illicit Enrichment does not only look at the assets of corruptors who are allegedly related to alleged corruption, but also looks at the entire wealth of public officials, whether this wealth can be accounted for or not.
Legal Challenges in the Development of Information and Communication Technology SMEs in Jabodetabek Region, Indonesia Ujang Badru Jaman; Arief Fahmi Lubis; Muhamad Sigid Safarudin; Suhartono Suhartono
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 04 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i04.321

Abstract

The Jabodetabek region of Indonesia has had notable growth in the Information and Communication Technology (ICT) sector, primarily due to the efforts of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). SMEs encounter a complex network of legal obstacles that impede their growth and ability to compete. Using a mixed-methods approach that includes both quantitative surveys and qualitative interviews, this study explores these issues. The findings draw attention to important legal difficulties, such as limited access to legal services, contract conflicts, cybersecurity concerns, intellectual property issues, and regulatory compliance. The competitiveness and development of SMEs are significantly impacted by these issues. Comprehensive legal and legislative changes are advised to address these problems. These include simplified rules, strict enforcement of intellectual property rights, effective dispute resolution procedures, cybersecurity assistance, and improved access to legal services. This study highlights the significance of a supportive legal framework for innovation and economic growth, adding to our understanding of the legal aspects of ICT SME development in Jabodetabek.
The Effect of Government Regulations and Tax Policies on the Business Life of Shops in Suryakencana Market, Bogor Ujang Badru Jaman; Arief Fahmi Lubis; Yana Priyana
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 04 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i04.324

Abstract

This research delves into the intricate relationship between government regulation, tax policy, and the business life of shops in Suryakencana Market, Bogor. Employing a mixed-methods approach that combines quantitative survey data, financial analysis, and qualitative insights from interviews, this study uncovers the multifaceted impact of government regulations and tax policies on businesses in the market. The results reveal that government regulations impose a significant regulatory burden and compliance costs on businesses, particularly affecting small enterprises. Industry-specific effects further highlight the need for tailored approaches to regulation. Additionally, tax policies influence business operations, with businesses often passing tax costs to consumers, and incentives promoting profitability. Cross-border taxation issues pose challenges to businesses engaged in international trade. These findings provide valuable insights for policymakers and stakeholders, emphasizing the importance of streamlining compliance procedures, supporting small businesses, and offering incentives for innovation and job creation to foster a conducive environment for business growth and sustainability in Suryakencana Market.
Penegakan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.1130

Abstract

The penalties imposed on TNI soldiers are actually more severe than those imposed in general courts. The punishment imposed on TNI soldiers is not only limited to imprisonment or fines, but sometimes serious criminal offenders are often given additional punishment in the form of dishonorable discharge (PDTH) from military service. The aim of this research is to show that for legal subjects who have military status, the role of superiors who have the right to punish or what is known as Ankum is very dominant. Military members who are involved in criminal acts are subject to two inherent penalties, namely first, in the form of disciplinary penalties which are imposed in the form of penalties for delaying promotion, demotion or even dismissal. This research is qualitative which uses a descriptive approach to collect data systematically, factually and quickly according to the description when the research was carried out. The results of this research show that the determination of absolute competence based on the emphasis on the consequences of losses incurred can be said to be in line with what is stated in Article 3 paragraph (4) letter a of TAP MRP Number VII of 2000 concerning the Role of the Indonesian National Army and the Role of the Republic of Indonesia's National Police. Indonesia which states that "Indonesian National Army soldiers are subject to the authority of the general judiciary in matters of general criminal offences." Strengthened by Article 65 paragraph (2) of the TNI Law which states "Soldiers are subject to the authority of military justice in cases of violations of military criminal law and are subject to the power of general justice in cases of violations of general criminal law as regulated by law."
Sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat Prajurit TNI atas Pertimbangan Hakim Militer karena Ketidaklayakan Berdinas Lagi di Lingkungan Militer Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.1132

Abstract

Provisions regarding dishonorable discharge are regulated in Article 53 paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2010 concerning Administration of TNI Soldiers, which regulates dishonorable discharge from military service, as an implementation of the provisions of Article 62 paragraph (3) of Law Number 34 of 2004 concerning Indonesian national army. The aim of this research is to show that the norm for imposing an additional penalty of dismissal by a judge in a court trial is Article 26 paragraph (1) of the Criminal Code which confirms that the defendant, based on the crime he committed, is deemed no longer fit to remain in the military. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that from the perspective of Military Criminal Procedure law, it can be said that dismissal is the sole authority of the Military Judge taking into account the unfitness of the soldier to be retained to continue serving in the military environment, so that this authority cannot be delegated to a civilian Judge, because the decision will be made basis by the TNI leadership to be followed up. For these military members, dismissal from military service is the end of their career and service within the Indonesian National Army (TNI), the consequences of which will be followed by the termination of the rights they have received so far.
Protection of Privacy and Intellectual Property Rights in Digital Data Management in Indonesia Imam Hanafi; Arief Fahmi Lubis
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2023): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v2i01.151

Abstract

This study looks into how intellectual property rights and privacy protection overlap when it comes to digital data management in Indonesia. With an emphasis on the legal, technological, and ethical aspects, the study uses a mixed-methods approach that includes case studies, legal analysis, and qualitative interviews. The analysis highlights the necessity for continual adaptation while revealing a strong legal framework, which is mainly supported by the Personal Data Protection Act (PDPA). The importance of cutting-edge technologies like blockchain and encryption is also highlighted by the findings, which also emphasize the moral issues that must be taken into account for responsible data management. The study finishes with practical suggestions that attempt to find a fine balance between protecting privacy and promoting innovation for decision-makers, corporations, and other interested parties.
Co-Authors Adi Widjajanto Adi Widjajanto Ady Purwoto Adzan Desar Deryansyah Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Ahmad Jaeni Ai Siti Nurmiati Aiman, Muhammad Amer, Nabih Amini, Taufiq Andi Fitriani Djollong Andrew Shandy Utama Andrew Shandy Utama Andri Triyantoro Anna Triningsih Arif Saefudin Ayu Anggreni, Made Ayu Citra Santyaningtyas Baan, Bram B Bagus Ananda Kurniawan Bambang Iriawan BENI SETIAWAN Bungin, Sator Sapan Dasep Supriatna Dede Agus Dedit Priyono Denda Ginanjar Dewi, Putri Maha Dian Kemala Dewi Diana Rahmawati Diharjo, Nugroho Noto Edy Sony Erman I. Rahim Erwin Asmadi Erwin Erwin Eva Yuniarti Utami Evy Febryani Fauzan Fauzan Feliks Anggia Binsar Kristian Panjaitan Fenny Bintarawati Firzhal Arzhi Jiwantara Fitri Apriyanti Getah Ester Hayatulah Grenaldo Ginting Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Hardjoko, Erni Rianti Harsya, Rabith Madah Khulaili Hasibuan, Kalijunjung Hasnia Hasnia Hendri Khuan Henny Saida Flora Henry Kristian Siburian Heri Budianto Herni Ramayanti Herniwati Herry Pasrani Mendrofa Herry Ramadhani Hotman Panjaitan Humala Sitinjak Ica Karina Ilhamdi, Ilhamdi Ilman Hadi Imam Hanafi Ina Heliany Indah Susilowati Indawati Irman Putra IRMAN PUTRA IRMAN PUTRA IRMAN PUTRA Irman Putra IVAN SAVERO, IVAN Ja'far Amir Jana Milia Juang Intan Pratiwi Judijanto, Loso Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung Hasibuan Kalijunjung, Kalijunjung Kalip, Kalip Karman Jaya Karolus Charlaes Bego Karolus Kopong Medan Kathryn, Morse Khotami, Rizqi Shohibul Kriswandaru, Althea Serafim Kurniawati, Maulidina Kusumawardhana, Vishnu Lianawati Lianawati Loso Judijanto Loso Judijanto Lubis M. Ainur Ridlo M. Ainur Ridlo M. Aslam Fadli Mariano Sengkoen Marius Supriyanto Sakmaf Maryam Salampessy Mau, Hedwig Adianto Maulida Khairunnisa Mawardi Mawarni Fatma Mei Rani Amalia Miharja, Marjan Mohamad Hidayat Muhtar Muchamad Taufiq Muhamad Romdoni Muhammad Natsir Muhammad Subandi Nanda Hidayati Ni Putu Suda Nurjani, Ni Putu Suda Nofirman, Nofirman Novia Mungawanah Novianty, Rica Regina Nugraha, Muhammad Valiant Arsi Nur Ayu Nuryati Solapari Padlilah, Padlilah Pahmi Pahmi Pandapotan Pasaribu, Naro Paramita Andiani Parluhutan Sagala Pitriani, Pitriani Polii, Johanis L. S. S. Prasetyo, Boedi Putra, Irman Putra, R Yusak Andri Ende Putri, Viorizza Suciani Rai Iqsandri Raihana Raihana Ramdan Yusuf Rani Eka Arini Riadi Asra Rahmad Rina Kurniawati Risna Sari, Ade Rizka, Nanda Dwi Rizki Nurdiansyah Rohayati , Ade Cici Rokhmat Rokhmat Ryke Kalalo, Rieneke Ryryn Suryaman Prana Putra Sabil Mokodenseho Safarudin, Muhamad Sigid Sahary, Fitry Taufik Sahrul Sahrul Salampessy, Maryam Sam Karauwan, Donny Eddy Samuel Indrayana Saputra, M. Reza Sarib, Suprijati Sarjono, Anastasia Sekar Sedyaningtyas Sembiring, Rinawati Shinta Happy Yustiari Shohib Muslim Sinta Julina Siska sanjahaya Jahir Solekha, Mohammad Sri Nurnaningsih Rachman Sudarmanto, Eko Sufriaman Suhartono Suhartono Supriadi, Bambang Suprijati Sarib Suryani Intan Pratiwi Puwa Suyanto Syaadiah Arifin Syalendro, Oky Tania Dwika Putri, Tania Dwika Taufik Abdillah Syukur, Taufik Abdillah Tetty Melina Lubis Tetty Melina Lubis Tiarsen Buaton Trisna Agus Brata Ujang Badru Jaman Vica Jillyan Edsti Saija Warmayana, I Gede Agus Krisna Weda Febriyanto Wiwik Widyo Widjajanti Yana Priyana Yatimin Yatimin Yogi Nugroho Yudi Krismen Zamroni Abdussamad Zulfa Zainuddin Zulfa Zainuddin Zulham Zulham Zulkarnain S Zulkham Sadat Zuwanda