Articles
PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 50-68 KUHP (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)
Yuliani, Lisa;
Hamdan, M;
Mulyadi, Mahmud;
Ablisar, Madiasa
EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.089 KB)
Penelitian ini untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan, untuk menganalisis tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta, untuk menemukan dan menganalisis Hak-hak tersangka atau terdakwa yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta sekaligus upaya-upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, tentang Pemasyarakatan dan bahan-bahan hukum lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam berbagai instrumen hokum, diantaranya KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnnya. Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa berpedoman kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hak-hak tersangka/terdakwa yang tidak terlaksana dengan baik diantaranya : kurangnya pemahaman petugas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta wujud nyata hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan disusun hanya bersifat sederhana. Untuk mengatasi hambatan-hamabatan tersebut lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berupaya menggunakan seluruh potensi yang ada, mengambil langkah kebijakan yang tidak melanggar aturan serta memaksimalkan peran serta masyarakat dan institusi pemerintah lainnya, khususnya di wilayah lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berada
Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn
Wendell, Raynaldo Divian;
Mulyadi, Mahmud;
Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.275
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tersebut, dengan fokus pada aspek perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn menerapkan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan anak dalam konteks tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (conceptual approach). Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak harus memenuhi 3 (unsur) yaitu harus ada kesalahan (culpa ataupun dolus), mampu bertanggungjawab dan juga tidak adanya ditemukan alasan pemaaf. Proses persidangan terhadap anak tetap mengacu kepada ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan mengenai perbuatan yang dilanggar tetap mengacu kepada sanksi serta bentuk pemidanaan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Hakim dalam perkara anak Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, Hakim dalam hal ini menjatuhkan pemidanaan kepada anak yaitu selama 9 (sembilan) bulan pidana penjara, namun berdasarkan lebih tepat apabila Hakim menerapkan peraturan yang terdapat didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan tindakan pengembalian kepada orangtua/wali dengan dasar bahwa Terdakwa Anak bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana) ataupun orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa Anak murni menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan diri sendiri.
Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup: (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw)
Harahap, Elly Syafitri;
Syahrin, Alvi;
Mulyadi, Mahmud;
Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.280
Pengaturan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Tetapi, belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur tentang bentuk dan mekanisme penerapannya. Penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan sangatlah penting. Adanya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, maka lingkungan yang tercemar dan/atau rusak sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi dapat kembali dipulihkan. Penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikonversi dengan sejumlah uang dalam putusan Nomor 349/Pid.B/ LH/2019/ PN.Plw, belum memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dikarenakan pembayaran kerugian lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang disetor ke kas negara, akibatnya dana tersebut tidak dapat digunakan sebagai dana pemulihan atau perbaikan lingkungan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID.B/2016
Pasaribu, Rizaldy;
Mulyadi, Mahmud;
Sunarmi, Sunarmi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 2 (2024): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v3i2.283
Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku dan analisis hukum atas studi kasus terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus praktik suap dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh calo yang meng-klaim memiliki koneksi di instansi yang dituju pelamar, hingga akhirnya pelamar dan keluarganya yakin untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, 619/Pid.B/2016, tgl. 20/12/2016. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan bahwa Para Terdakwa telah terpenuhi unsur untuk dijatuhi hukuman pidana penjara, namun hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum. Direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Penyidik yang menerima Laporan Polisi, Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa, dan Hakim yang menjatuhkan putusan, dapat menggunakan dan menerapkan UU Tipikor.
Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn
Brunner, Emil;
Mulyadi, Mahmud;
Ekaputra, Mohammad;
Ikhsan, Edy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.293
Seorang terdakwa yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum sedang mengajukan banding. Namun, saat pemeriksaan kasus masih menunggu keputusan banding dari Pengadilan Tinggi, ternyata terdakwa meninggal dunia. Masalah ini sering menjadi kendala dalam peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengeksekusi terdakwa dan pertanggungjawaban uang untuk mengganti kerugian negara akibat tindak pidana terdakwa. Dalam studi kasus ini, terjadi Tindak Pidana Korupsi oleh Haris Harto, yang terjadi di Kota Binjai atas "Penyimpangan Dana Anggaran Belanja Daerah untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Binjai". Pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Haris Harto telah menjalani proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Binjai dan telah mencapai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai.
Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia
Sebayang, Ekinia Karolin;
Mulyadi, Mahmud;
Ekaputra, Mohammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.311
Integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai bidang, termasuk pemanfaatannya di praktik hukum. Pemanfaatan AI dalam praktik hukum, dan pertimbangan mengenai potensi penggantian peran hakim oleh AI dalam membuat keputusan pemidanaan masih menjadi polemik didunia hukum. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa saat ini integrasi AI dalam hukum positif masih terbatas, pemanfaatan AI telah dilakukan oleh sebagian penegak hukum, namun AI belum dapat menggantikan hakim dalam membuat keputusan pemidanaan karena beberapa pertimbangan hukum sebab AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum serta adanya sistem pembuktian negatif yang diatur KUHAP yang mensyaratkan adanya ‘keyakinan hakim’ yang turut mendegradasi AI dalam membuat putusan pidana. oleh karena itu perlu adanya regulasi khusus tentang penggunaan AI yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta perlunya kajian lebih lanjut mengenai potensi AI dalam kasus-kasus tertentu.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE
Santoso, Irfan;
Syahrin, Alvi;
Mulyadi, Mahmud;
Agusmidah, Agusmidah
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.312
Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Artikel ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE, penerapan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu UU ITE, serta upaya penegakan hukum di Kepolisian Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman implementasi UU ITE berperan dalam mengatasi ketidakpastian penafsiran hukum dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum melakukan penyaringan aduan berdasarkan dampak bagi korban dan memprioritaskan mediasi. Kesimpulannya, perlunya penilaian cermat dalam penegakan hukum UU ITE dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penegakan Hukum Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi: Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri
Aldri, Aldri;
Ediwarman, Ediwarman;
Mulyadi, Mahmud
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3657
Salah satu dari perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat adalah perbuatan prostitusi atau pelacuran, perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan kebiasaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Terhadap Formulasi Pertanggungja-waban Pidana bagi Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi dan Kebijakan Non Penal Terhadap Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi. Kesimpulan bahwa Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa prostitusi apabila dilihat dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ada mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa, Faktor penyebab adanya pengguna dan pemberi jasa prostitusi terdiri dari faktor ekternal dan internal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak ada yang mengatur pertanggungjawaban pemberi dan pengguna jasa prostitusi, sehingga hal ini berimbas dari praktik prostitusi yang terus berlangsung.
The Position of the Principle of Legality in Law No. 1 of 2023 for the Development of Criminal Law in Indonesia
Nainggolan, Rani Oslina;
Syahrin, Alvi;
Mulyadi, Mahmud
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 2 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/jurisprudensi.v16i2.8765
Ideally, the Principle of Legality serves as the fundamental basis in criminal law to ensure legal certainty and justice. However, in reality, with the enactment of Law No. 1 of 2023, there has been controversy regarding the evolving application of the law in Indonesia. The issue that arises is how this change impacts the application of criminal law, particularly in the context of protecting collective and individual interests. This study aims to analyze the position and consequences of the Principle of Legality in the development of criminal law in Indonesia. The method used is normative juridical research with a descriptive qualitative approach. The results of the study show that the Principle of Legality in Law No. 1 of 2023 emphasizes the principles of lex scripta, lex stricta, lex certa, and lex praevia, which reinforce legal certainty. The consequence of its application for the future of criminal law is the creation of a principle that is more adaptive and relevant to the diverse needs and culture of Indonesian society.
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)
Tanjung, Wiranti;
Ablisar, Madiasa;
Mulyadi, Mahmud;
Ekaputra, Mohammad
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.62
AbstractThe incident of environmental pollution and destruction in the Balikpapan Bay area which was caused by the breaking of the undersea crude oil distribution pipe belonging to PT Pertamina RU V Balikpapan appointed the Ship Master Mv. Ever Judger on behalf of Zhang Deyi as the perpetrator of the pollution who was then investigated and tried by the Balikpapan District Court. This research will examine criminal liability according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the form of responsibility for the pollution of Balikpapan Bay carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China as well as the urgency of corporate criminal responsibility for criminal acts of pollution of Balikpapan Bay. carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China (Study of Balikpapan District Court Decision Number: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp). This research will use a type of normative legal research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. Criminal liability for perpetrators of environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is based on the principle of no crime without fault, the captain of the ship Mv Ever Judger is held accountable as the sole perpetrator of violating Article 98 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and sanctions are given in the form of imprisonment and fines. In the case of environmental pollution in Balikpapan Bay, the parties that can be held responsible should not only be individuals, but also corporations such as the company that owns the ship Mv. Ever Judger because it has a causal relationship between the defendant's actions between the giver of the order and the executor of the order which is actually regulated in articles 116 to 118 of the UUPPLH.AbstrakKejadian pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh terputusnya pipa penyaluran minyak mentah di bawah laut milik PT Pertamina RU V Balikpapan menetapkan Nakhoda Kapal Mv. Ever Judger atas nama Zhang Deyi sebagai pelaku yang kemudian diperiksa dan di adili Pengadilan Negeri Balikpapan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, terhadap kasus pencemaran Teluk Balikpapan, nahkoda kapal Mv Ever Judger dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tunggal melanggar Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberikan sanksi dalam bentuk pidana penjara dan denda. Seharusnya kasus pencemaran lingkungan hidup teluk Balikpapan, pihak yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan tidak hanya perorangan saja, tetapi juga korporasi seperti badan perusahaan pemilik kapal Mv. Ever Judger oleh karena memiliki relasi kausalitas dari perbuatan terdakwa antara si pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang sebenarnya telah di atur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 118 UUPPLH.