p-Index From 2021 - 2026
21.175
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES JUSTITIA JURNAL HUKUM USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Gorontalo Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Dialogia Iuridica Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa JURNAL ILMIAH ADVOKASI Res Nullius Law Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah METADATA Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Law_Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) JURNAL JUSTIQA Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Pencerah Bangsa Semarang Law Review Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Mamangan Social Science Journal International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) JURNAL GOVERNANCE OPINION International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Jurnal Hukum Bisnis Recht Studiosum Law Review AL-SULTHANIYAH Lex Lectio Law Journal Mahadi : Indonesia Journal of Law Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Media Akademik (JMA) INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Asian Multidisciplinary Research Journal of Economy and Learning Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Binamulia Hukum Jurnal Hukum Statuta Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal of Law Analytic Jurnal Legislasi Indonesia ULJLS Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati Dahlia Kesuma Dewi; Alvi Syahrin; suhaidi suhaidi; Mohammad Ekaputra; Mahmud Mulyadi; Edi Yunara; Mohd Din; Dahris Siregar; Jamaluddin Mahasari; Andrio Bukit
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 2 No 1 (2023): Edisi Januari 2023 - Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jpmtnd.v2i1.560

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia merupakan masalah yang serius dan semakin meningkat dari hari ke hari. Kualitas sumber daya alam Indonesia juga semakin memburuk. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi masyarakat yang hidupnya masih bergantung pada sumber daya alam. Permintaan manusia yang terus meningkat akan sumber daya alam dapat memberikan tekanan besar pada keanekaragaman hayati, yang pasti akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tindakan kepolisian yang penting harus dijadikan legislasi untuk menangani masalah lingkungan terkait dengan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan lingkungan dalam hukum pengendalian masalah lingkungan dengan menerapkan prinsip Ultimum Remedium yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah normatif-legal. Hasil penelitian ini dapat dilihat sebagai penyebab belum optimalnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, karena belum adanya kepolisian yang menerapkan prinsip koreksi akhir. Asas ultimum remidium sebagai upaya terakhir dalam hukum pidana dapat menjadi efek jera bagi pelaku apabila sanksi administratif tidak maksimal.
Perbandingan Penerapan Criminal Based Dan Non Criminal Based Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Syahron Hasibuan; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; M.Eka Putra
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan Kejaksaan Agung untuk menyidik tindak pidana tertentu diatur dalam beberapa undang-undang. Salah satu kewenangan tersebut adalah mengejar korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana pengaturan kewenangan Jaksa Penutut Umum dalam upaya mengejar korporasi pelaku tindak pidana korupsi? Bagaimana Perbandingan Penerapan Criminal Based Dan Non Criminal Based Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengejar Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? Apa yang menjadi hambatan Penerapan Criminal Based Dan Non Criminal Based Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengejar Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah library research (penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:Pengaturan kewenangan Jaksa Penutut Umum dalam upaya mengejar korporasi pelaku tindak pidana korupsi oleh lembaga kejaksaan didasarkan pada ketentuan Pasal 30 (1) (d)  UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan.. Penerapan Criminal Based lebih berhasil dalam mengejar korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dibandingkan dengan non criminal based oleh Jaksa Penuntut Umum. Hambatan Penerapan Criminal Based Dan Non Criminal Based Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengejar Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyrakat dan kebudayaan
Kedudukan Bukti Elektronik Untuk Membangun Keyakinnan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Umum (Studi kasus perkara pembunuhan berencana atas Nama Jessica Kumala Wongso) Kuo Bratakusuma; Alvi Syahrin; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judge in the decision of the Central Jakarta District Court No. 777/Pid.B/ 2016/PN.JKT.PST in conjunction with the Jakarta High Court Decision No. 393/PID/2016/PT.DKI jo the Supreme Court Decision No. 498 K/PID/2017 believes that the death of the victim of a crime is based on poison that enters his body through coffee. This is based on evidence presented in court, including CCTV. This research is a normative and descriptive analytical study that describes and analyzes a phenomenon related to the Position of Electronic Evidence to Build Judges' Conviction in General Crime Cases (Case Study of Planned Murder Cases on behalf of Jessica Kumala Wongso). The results of the study, the legal rules for electronic evidence in criminal procedural law in Indonesia are not contained or included in the Criminal Procedure Code, but are contained in several regulations that regulate specific crimes, namely: Article 5 of Law No. 11 of 2008, Article 41 of Law no. 36 of 1999, Article 26 A of Law no. 20 of 2001, Article 44 paragraph (2) of Law No. 30 of 2002, Article 27 of Law no. 15 of 2003, Article 29 of Law no. 21 of 2007, Article 24 of Law no. 44 of 2008, Article 96 letter f of Law no. 32 of 2009, Article 86 paragraph (2) of Law no. 35 of 2009, Article 73 letter b of Law No. 8 of 2010 and Article 38 of Law no. 9 of 2013
Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika Sri Delyanti; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Februari
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i1.8318

Abstract

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Walaupun dikemudian hari tiap pembuktian di persidangan harus didatangkan ahli untuk menentukan suatu jenis zat tertentu apakah masuk ke dalam pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tapi hal itu perlu untuk mencegah setiap Tindak Pidana Narkotika jenis baru lolos dari jerat hukum, namun dengan tetap menjaga kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan methylone sebagai NPS (New Psychoactive Substances) mewajibkan para penegak hukum melakukan penemuan hukum lewat jalan penafsiran hukum yang dilakukan secara ekstensif yang dilakukan dengan cara memperluas makna zat methylone dan methcathinone merupakan turunan dari cathinone yang terdapat dalam daftar narkotika golongan I, dimana struktur dasar dari methylone adalah analog dengan methylone dengan efek farmakologi juga menyerupai methylone, namun methylone mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa methylone sehingga tidak diragukan lagi bahwa methylone adalah termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 37.
Analisis Hukum Tentang Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 Ayat (3) KUHP di Indonesia sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Kegiatan Pers Aditya Pranata Kaban; M. Hamdan; Budiman Ginting; Mahmud Mulyadi
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.8754

Abstract

The public interest is the foundation of any norms and rules of law in force in the Republic of Indonesia. It’s because the public interest is most important than others, such as the interests of the state, the interest of a group, and the interests of the individual, after that the public interest is the reason for removing the offense if it can be proved that the punishable act was done in the public interests, in accordance with Article 310 Paragraph (3) of the Criminal Code. As we all know the activities of the Press often cause problems where the press is considered a crime to make " the public interest" an excuse for his actions, regardless of whether the source of the news is true or not. In press activities, other legislation that serves as the founding members of the press to make an article is the Law of the Republic of Indonesia Number. 40 of 1999 on the Press, which regulates the press freedom (sometimes called freedom of the press). Those two things make the press feel that the offense should be resolved by way of press releases, and no longer use the Code as a legal basis. In other words, the Press Act serves as Lex specialis of the Code of Penal Code (Code) in the case of defamation, detraction, and mockery, as well as to resolve disputes with other press.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gubernur Sumatera Utara Periode 2013-2018 Gatot Pujo Nugroho (Studi Putusan Nomor: 104/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mdn) SANGGAM BILL CLINTON SIMANJUNTAK; Liza Erwina; Mahmud Mulyadi
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9233

Abstract

Korupsi merupakan satu fenomena yang sejak dahulu sudah menjadi masalah bagi bangsa-bangsa di dunia . Bahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia korupsi sudah menjadi masalah sejak awal kemerdekaan hingga pada hari ini.  Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dari masa pemerintahan orde lama, dan usaha yang dilakukan oleh rezim orde baru dalam  kurun waktu 53 tahun kemerdekaan dianggap belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia yang justru semakin mewabah di usia negara yang ke 53 hingga pada Orde Reformasi dengan diundangkannya UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita masih belum bisa dikatakan berasil memberantas korupsi di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana pengaturan menegenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan penerapannya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn
A Restorative Justice Approach to The Settlement of The Persecution Crime At Police Central Barumun Chandra Aulia Putra; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Marlina
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v2i1.11272

Abstract

It is hoped that the crime of persecution, both severe and light persecution, can be resolved by using approaches that are capable of resolving the criminal act of persecution in the jurisdiction of the Barumun Tengah Police. For example, 3 (three) cases of persecution have been successfully resolved using a restorative justice approach. Currently, the settlement of criminal acts of persecution has prioritized the principle of restorative justice by mediating and paying compensation and medical expenses to victims. The problems in this study, namely: the legal regulation of a restorative justice approach in resolving criminal acts of persecution; the process of settlement with restorative justice against criminal acts of persecution at the Barumun Tengah Police; obstacles and efforts of investigators in resolving criminal acts of persecution through restorative justice at the Barumun Tengah Police. This research is a study of the legal theory of justice which is carried out by applying a scientific analytical process. The data used is secondary data which is supported by empirical data. The data used in legal research is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data collection was carried out using library research techniques and data collection tools in the form of document studies. Empirical data were collected using field study techniques and data were collected through in-depth interviews. Data analysis used qualitative methods. Conclusions are drawn using the inductive method. The results of the study show that: The legal arrangement of a restorative justice approach in resolving criminal acts of persecution to date, starting from the level of investigation, prosecution, to trial; The process of resolving with restorative justice against criminal acts of persecution at the Barumun Tengah Police, starting from the pre-restorative justice stage, restorative justice stage, and post-restorative justice stage; The most conspicuous obstacle is the legal culture barrier related to requests for compensation by the victim's family which the perpetrators cannot fulfill.
The Problematics of Turning on The Main Light Lettings For Two-Wheeled Motor Vehicle Under The Laws Number 22 Year 2009 on Traffic And Road Transport Juliani Prihartini; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi; Marlina
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

For two-wheeled vehicles, it is expressly required by Law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation to switch on the primary lights during the day. A requirement for vehicle eligibility on the road is the regulation of this obligation. The provisions in the UULLAJ do not yet control the ATPM's accountability for vehicle requirements that ensure the headlights stay on and the availability of an automatic device as a warning when the headlights are damaged. This has ramifications for traffic-related duties performed by the National Police in the area of law enforcement. Only drivers who fail to fulfil their requirements to ensure the specifications of their primary lights throughout the day without touching the ATPM are the targets of law enforcement. Because there was no legal framework for the Police to take action against the ATPM, this law enforcement was not carried out. In reality, considerations of legal certainty, justice, and advantages must be given while establishing a legal norm. Data were collected using interviews as main sources and library research as secondary sources. This study employs a qualitative research methodology and is a descriptive analysis.
CRIMINAL LIABILITY AGAINST CHILDREN AS OFFENDERS OF NARCOTICS ABUSE BASED ON THE DECISION OF THE TEBING TINGGI DISTRICT COURT NO. 21/PID.SUS-ANAK/2018/PN.TBT Lidya Gultom, Syafrudin Kalo, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra
Res Nullius Law Journal Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v3i1.3709

Abstract

The development of narcotics abuse is increasingly increasing. The government has issued regulations governing the handling of children as perpetrators of criminal acts of narcotics abuse, namely Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study will examine and analyze the Tebing Tinggi District Court Decision No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., Which has been decided by the judge for action against the child perpetrator of the crime of narcotics abuse, even though in the case diversion can be carried out, but not done. The problems in this study, namely: the criminal responsibility of child offenders of criminal offenses of narcotics abuse based on the Narcotics Law and the Child Criminal Justice System Law; analysis of decisions used as examples of cases in this study. This research is a descriptive normative legal research analysis. The data used are secondary data and empirical data. Furthermore, analyzed using qualitative analysis methods. The results showed that: First, the criminal act of narcotics crime based on the Narcotics Law and the Juvenile Criminal Justice System Law in both laws have narcotics crime; Second, Tebing Tinggi District Court Decision No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., Diversion was not attempted, which the Law Enforcement Officials, investigators, public prosecutors, and judges can seek diversion based on Article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Law to avoid children from the judicial process, but not carried out.
ANALISIS YURIDIS BUKTI DIGITAL (DIGITAL EVIDENCE) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN I Made Dwi Krisnanda, Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi
Res Nullius Law Journal Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 No 2 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v3i2.3862

Abstract

Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as the Criminal Procedure Code), has set the evidence that can be done in front of the trial. Article 183 of the Criminal Procedure Code implies that a minimum of 2 (two) valid evidence are required. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regulates valid evidence, namely: witness statements; expert statements; letter; instructions; and the statement of the defendant. However, since the trial of Jesica Kumala Wongso which was broadcast on television almost every day, it turns out there is one more proof that is not contained in the Criminal Procedure Code, namely: digital evidence. The object of this study is the Medan District Court Decision No. 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn., Dated May 23, 2019, concerning the use of digital evidence An. Defendant HDL Alias ​​Himma for alleged "criminal acts of hate speech". Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to the Information and Electronic Transaction Law which governs electronic evidence. The problems in this study, namely: the position of proof of digital evidence before the trial is associated with criminal conviction; use of digital evidence in criminal acts of hate speech on social media; and juridical analysis of digital evidence in proving criminal acts of hate speech in Medan District Court Decision No. 3168/Pid.Sus/ 2018/PN.Mdn.
Co-Authors Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Abdul Haris Abdul Munir Nasution Abul Khair Adhy Iswara Sinaga Adi Chandra Aditya Pranata Kaban Ady Ranto, Eko Afdhila, Sri Afrizal Chair Nawar Agus Kristianto Sinaga Agusmidah Agusmidah Agusta Kanin Agustami Lubis Agustining Agustining Agustining Ahmad Fadly Aldi Subartono Aldri Aldri, Aldri Alfi Syahrin Alfi Syahrin, Alfi Alimuddin Sinurat Almunawar Sembiring Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amru Eryandi Siregar Anditya, Ariesta Wibisono Andri Dharma Andriati, Syarifa Lisa Andrio Bukit Angeline Siahaan, Yohanna Anggi P. Harahap Anis Putri Miranda Daulay Annette Anasthasia Napitupulu Antonius Bangun Silitonga Antonius Leonard Tarigan Arfin Fachreza Arief Rezana Dislan Ariesta Wibisono Anditya Ariq Ablisar Arivai Nazaruddin Sembiring Armia Pahmi Aryandi, Aryandi Astri Heiza Mellisa Aulia Annisa Azizah, Hanifah Bambang Rubianto Barus, Daniel Setiawan Batu, Elisa Yuliana Lumban Bella Azigna Purnama Bella Azigna Purnama Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Nasution Nasution Bismar Siregar, Bismar Bobbi Sandri Bornok Simanjuntak Brian Christian Telaumbanua Brunner, Emil Budi Bahreisy Budiawan, Sahala Valentino BUDIMAN GINTING Cardiana Harahap Cecep Priyayi Chainur Arrasyid Chairul Bariah Chandra Aulia Putra Chandra Purnama CHRISPO NATIO MUAL NATIO Cita Emia Tarigan, Vita Dahlia Kesuma Dewi Danang Dermawan Daniel Clinton Daniel Siregar Dea Vony Nifili Zega Dedi Harianto Delfiandi, Delfiandi Denny Reynold Octavianus Des Boy Rahmat Eli Zega DewiMaya Benadicta Barus Dikki Saputra Saragih Dimas B. Samuel Simanjuntak Donny Alexander Donris Sihaloho Dwina Elfika Putri Dwina ELFIKA PUTRI Elfika Putri Edi Ikhsan Edi Suranta Sinulingga Edi Warman Edi Yunara Edison Sumitro Situmorang Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Eduward Eduward Edy Ihkhsan Edy Ikhsan Edy Suranta Tarigan Edy Yunara Edy Yunara Efraim Sihombing EKA ASTUTI Eka Supandi Lingga Eka Wijaya Silalahi Ekaputra, M. Ekaputra, Mohammad Eko Ady Ranto Eko Hartanto Elizabeth Purba ELLY SYAFITRI HARAHAP Elwi Danil Erick Jeremi Manihuruk Erman Syafrudianto Erwin Pangihutan Situmeang Ester Lauren Putri Harianja Fadilah Khoirinnisa Harahap Fahri Rahmadhani Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Rahmat Husein Simatupang Faiz Ahmed Illovi Fajar Rudi Manurung Farah Diba Batubara Ferdi Ferdy Saputra Ferimon Ferimon Ferimon, Ferimon Fernandes Edi Syahputra Silaban Fernando, Zico Junius Fickry Abrar Pratama Fitriani Fitriani Frans Affandhi Freddy VZ. Pasaribu FREDRIGK ROGATE Frendra AH AH Frima A Sitanggang Gilbeth Abiet Nego Sitindaon Giovani Giovani Gomgoman Simbolon Gultom, Steffy Suzani Meilina Gunawan Sinurat Gusmarani, Rica H. I. H, ferdinan Hady, Faisal Hafizhul Khair AM Hamdan, M Hanan Hanawi Aananda Putra Sitohang Hanifah Azizah Hardy Primadi Hartono Hartono Hasim Purba HASIM PURBA Hasyim Purba Hendra Eko Triyulianto Heni Widiyani Henny Handayani Henry Sinaga Herbert Rumanang Herianto Herianto Herlina Sitorus Hia, Hipotesa Ibnu Afan Ibnu Affan Ibnu Affan Ibrahim Ali IBRAHIM, NURIJAH Iman Azahari Ginting Iman Rahmat Gulo Imanuel Sembiring Imanuel Sembiring Immanuel Colia Immanuel P Simamora Immanuel Simanjuntak INDRA PERMANA RAJA GUKGUK Iqbal Ramadhan Satria Prawira IRENE CRISTNA SILALAHI Irfan Santoso Irham Parlin Lubis Irwan Charles Sitompul Irzan Hafiandy Ismail Ginting Ismanto, Ade Jaya Ismawansa Ismawansa Isnaini Isnaini Ivan Giovani sembiring Jamaluddin Mahasari Jefrianto Sembiring Jelly Leviza Jelly Leviza Jenda Riahta Silaban Jenggel Nainggolan Jeremia Sipahutar Jhon Leonardo Hutagalung Jhordy M.H. Nainggolan Jimmy Donovan Johannes Hutapea Joko Pranata Situmeang Jonathan Hasudungan Hasibuan Josia Suarta Sembiring Judika Atma Togi Manik Julanta Sinuraya, Fransiskus Xaverius Juliani Prihartini Julisman Julisman Junhaidel Samosir Juni Kristian Telaumbanua Jusmadi Sikumbang Kartina Pakpahan Kayaruddin Hasibuan Keke Wismana Purba Khairul Imam Kondios Meidarlin Pasaribu Kristin Manurung Kumaedi Kuo Bratakusuma Leonard Pandapotan Sinaga Lisa Andriansyah Rizal Lisa Andrianti, Syarifah Liza erwina Lubis, Ivan Ghani Lubis, Yeti Meliany M Budi Hendrawan M Ekaputra M Ekaputra M Ekaputra M Hamdani M. Ainul Yaqin M. Eka Putra M. Ekaputra M. Ekaputra M. Hamdan M. Hamdan M. Hamdan M. Hamdan M. Harris Sofian Hasibuan M. Iqbal Asnawi M. Nur Hidayat Manurung M.Eka Putra M.Ekaputra M.Ekaputra M.Jalil Sembiring Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Madiasa Ablizar Madiasa Albisar Madiasa Albisar, Madiasa Maharany Barus, Utary MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Malto S. Datuan Mangasitua Simanjuntak Manihuruk, Erick Jeremi Manik, Bisker Manurung, Eva Valentina Maria Marihot Tua Silitonga Mario Tondi Natio Marissa Hutabarat Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Marthin Fransisco Manihuruk Martina Indah Amalia Marudut Hutajulu Maryani Melindawati Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Maslon Ambarita Mhd Hamdan Mirza Erwinsyah Mirza Nasution Mirza Nasution Mirza Nasution Mohd Din Muhammad Daud Siregar Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Husairi Muhammad Hykna Kurniawan Lubis Muhammad Junaidi Muhammad Nuh Muhammad Ridwanta Tarigan Muhammad Yusuf Siregar Muhammd Hamdan Mukidi, Mukidi Mulya Hakim Solichin Mustamam, Mustamam Naharuddin Naharuddin Naibaho, Kinski Vania Nainggolan, Daniel Nainggolan, Rani Oslina Napitupulu, Bani Praseto Nara Palentina Naibaho Nasrun Pasaribu Nasution, Aulia Arif Natali Masita NINGRUM NATASYA SIRAIT Nixson Nixson Novi Rahmawati Novia Masda Barus Nur Fadillah Rizky Nasution Nur Istiono Nurijah Ibrahim Nurmala wati Nurmala Waty Nurpanca Sitorus Nurul Amelia Nurul Efridha Ocktresia. M. Sihite OK Saidin Oki Yudhatama Panca Hutagalung Panca Sarjana Putra Pane, Lorita Tupaida Panji Nugraha Pantun Marojahan Simbolon Pardede, Rendra Yoki Parlindungan Silalahi, Juliandi Parlindungan Twenti Saragih Pasaribu, Rizaldy Pasaribu, Theo Yose Pratama Pendastaren Tarigan Perdana Sani, Tantra Phio Tuah Reysario Sinaga Pranggi Siagian Putra, Panca Sarjana Putri Mauliza Fonna R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rabithah Nazran Rachmatullah Rachmatullah Rafidah Sinulingga Rafiqoh lubis Rahmadhani, Sylvia Ramadhan, Rinaldi Ramadhan, Ryan Fadly Ramlan Damanik Ramli Tambunan Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf Ranu Wijaya Rasina Padeni Nasution Regi Putra Manda Restu Y.S Zendrato Riamor Bangun Ricky Adryan Siahaan Rina Melati Sitompul Rinaldi Ramadhan Rio Nababan Ritonga, Fani Holidayani Ritonga, Muhammad Sacral Rizki Dwi Putra Siregar Rizky, Fajar Khaify Robby Irsan Robert Robert Robert Valentino Tarigan Robert, Robert Robles Arnold L Rocky Marbun, Rocky Ronald F. C. Sipayung Roni Pardamean Gultom Ronny Nicolas Sidabutar Roro Vanesia Pandiangan Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rosy, Deuis Rina Rozhi Ananda Sitepu Rumahorbo, Alberth Mangasi Runtung Runtung Rusdi Marzuki Rusdi Rusdi Ruth Gladys Sembiring Safnul, Dody Saidin Samandhohar Munthe Samuel Marpaung SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG PEBRIANTO Sandy, Mahmud Isyac Kurnia SANGGAM BILL CLINTON SIMANJUNTAK Sari Mariska Siregar Saur Sihaloho Sebayang, Dona Martinus Sebayang, Ekinia Karolin Secsio Jimec Nainggolan Sembiring, Debreri Irfansyah Shahreiza, D. Sianturi, Senior Sihombing, Dedy Chandra Sihombing, Eka NAM Silvana Silalahi, Ririn SIMAMORA, DANIEL Simanjuntak, Delima Mariaigo Simaremare, Yoseanna Anastasya Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga, Esron Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinulingga, Tommy Aditia Sipayung, Ronald Fredy Christian Sirait, Rara Pitaloka Siregar, Taufik Sitepu, Yosua Prima Arihta Sitorus, Raja Pranata Situmorang, Rima Melati Sonya Airini Batubara Soritua Agung Tampubolon Spesio Panjaitan, Kevin Theodosus Sri Delyanti Sudarma Setiawan Sugeng Riyadi Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Supian Natalis SUPRAYITNO Surbakti, Benny Avalona Surya Ari Wibowo Surya Sofyan Hadi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafrddin Kalo Syafruddin Kalo Syafruddin S. Hasibuan Syafruddin Sulung Hasibuan Syafrudin Kalo Syahron Hasibuan Syamsul Arifin Syarifah Lisa Syarifah Lisa Andriati Syarifah Lisa Andriati Syarifah Tigris Syarifuddin Kalo Tambunan, Stephy Anggi Eliza Tampubolon, Christya Graceilla Putri Tan Kamello Tan Kamello Tanjung, Wiranti TANTRA KHAIRUL Tantra Perdana Tarigan, Vita Cita Emia Tarigan, Yos Arnold Taryono Raharja Taufik Taufik Teddy Lazuardi Syahputra Telaumbanua, Brian Christian Tengku Keizerina Devi A Thahir, Irfan Farid Themis Simaremare Timbul TM Aritonang Tito Travolta Hutauruk Tody Valery Tony Tony Topo Santoso Triono Eddy Trisna, Wessy Tumanggor, Paian Tumpal Utrecht Napitupulu Tunggul Yohannes Ucox Pratua Nugraha Utari Maharany Barus Utary Maharany Barus Victor Ziliwu Vita Cita Emia Tarigan Wendell, Raynaldo Divian Wenggedes Frensh Weni Julianti S Wessy Trisna Wessy Trisna Wessy Trisna Wilson Bugner Pasaribu Wira Prayatna Wisjnu Wardhana Yakub Frans Sihombing Yana Armaretha Pinayungan Yetti Q.H. Simamora Yolanda Sari KS Yona Lamerossa Ketaren Yoyok Adi Syahputra Yudhistira Frandana Yuliani, Lisa Yulida, Devi Yunus Husein Zikrul Hakim Zimtya Zora Zul, Muaz Zulfahmi Zulfahmi Zulfikar Lubis Zulhelmi, Zulhelmi