Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
21.175
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES JUSTITIA JURNAL HUKUM USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Gorontalo Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Dialogia Iuridica Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa JURNAL ILMIAH ADVOKASI Res Nullius Law Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah METADATA Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Law_Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) JURNAL JUSTIQA Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Pencerah Bangsa Semarang Law Review Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Mamangan Social Science Journal International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) JURNAL GOVERNANCE OPINION International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Jurnal Hukum Bisnis Recht Studiosum Law Review AL-SULTHANIYAH Lex Lectio Law Journal Mahadi : Indonesia Journal of Law Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Media Akademik (JMA) INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Asian Multidisciplinary Research Journal of Economy and Learning Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Binamulia Hukum Jurnal Hukum Statuta Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal of Law Analytic Jurnal Legislasi Indonesia ULJLS Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Mahmud Mulyadi
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 359 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 359 Documents
Search

 30   31   32   33   34 
Penyuapan Terhadap Pejabat Negara Diluar Kewenangannya: Kasus Bupati Labuhan Batu Utara Mulyadi, Mahmud; Marbun, Rocky
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11373

Abstract

Penyuapan dan Gratifikasi merupakan dua tindak pidana yang memiliki kemiripan dan terkadang sulit untuk dibedakan. Suap ditandai dengan pegawai negeri yang secara aktif memberikan patokan biaya atau fee atas urusan tertentu, sedangkan gratifikasi ditandai dengan pemberi uang atau harta yang secara aktif memberikan imbalan tertentu dengan maksud melancarkan urusannya. Dalam kasus tertentu, pihak yang berurusan dengan pegawai negeri boleh jadi tidak mengetahui secara pasti kewenangan dari pegawai negeri yang akan melaksanakan urusan tertentu, namun olehnya dianggap dapat menyelesaikan urusan tersebut. Kasus Bupati Labuhan Batu Utara merupakan satu diantara kasus tersebut yang diteliti lebih lanjut menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Bupati Labuhan Batu Utara. Hasil yang di dapat menggambarkan bahwa dalam kasus penyuapan yang melibatkan Bupati Labuhan Batu Utara, pasal yang tepat untuk diterapkan ialah Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang terdapat unsur “oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Alat Untuk Mencari Beneficial Owner Dalam Perkara Asal Kepabeanan Dan Cukai Nasution, Aulia Arif; Sunarmi; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11476

Abstract

Penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai belum efektif memberikan efek jera bagi otak kejahatan kepabeanan cukai. Terbentuknya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diharapkan membawa perubahan dalam pemberantasan kejahatan kepabeanancukai. Dengan penyidikan TPPU dapat menemukan Beneficial Owner dan mengembalikan potensi keuangan negara melalui cara pemidanaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain penyidikan tindak pidana kepabeanan cukai dalam sistem hukum di Indonesia, Perbandingan penyidikan murni kepabeanan dan cukai dengan Penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai dan peran penyidikan TPPU dalam menemukan Beneficial Owner. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait permasalahan penyidikan TPPU dan penyidikan kepabeanan cukai. Penelitian juga dilakukan dengan studi beberapa kasus penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai nasional. Hasil penelitian didapati pengaturan tindak pidana kepabeanan dan cukai telah diatur pada UU Kepabeanan maupun UU Cukai dengan ketentuan umum mengacu kepada KUHP serta hukum acara mengacu kepada KUHAP dan kekhususan yang ada di masing masing UU kepabeanan dan UU cukai. Penyidikan Tindak Pidana Asal Kepabeanan dan Cukai selama tahun 2021 di Kanwil DJBC Sumut dilakukan sebanyak 20 kali dengan tersangka hampir keseluruhan adalah nakhoda ataupun pedagang kecil. Pidana denda yang dijatuhkan keseluruhannya disubsider dengan kurungan. Penyidikan TPPU eks kepabeanan dan Cukai secara nasional telah dicoba dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dan baru 1 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada kasus TPPU, pidana denda dirampas dari harta benda tersangka dan tersangka kebanyakan adalah aktor intelektual dari kejahatan tersebut
Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal) Tarigan, Yos Arnold; Hamdan, Muhammad; Ablisar, Madiasa; Mulyadi, Mahmud
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v3i1.16233

Abstract

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi.  Praktik Money politics untuk memperoleh dukungan pemilih, masih tetap efektif dalam meraih sebanyak mungkin suara, guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi maka para pembuat Undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Pertimbangan situasi yang telah disampaikan, dilakukan studi untuk memeriksa jenis-jenis kejahatan pemilu yang terjadi selama Pemilihan Umum tahun 2019 dan mencoba untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus kejahatan pemilu serta implementasi hukum dalam penanganan kasus kejahatan pemilu di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptis analitis. Penerapan hukum penanganan tindak pidana pemilu di (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal) mengacu kepada Pasal Undang-undang Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Koordinasi antara Panwaslu, Kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan memberlakukan sanksi pidana terhadap perkara ini bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku dan menegaskan bahwa kepastian dan penegakan hukum bahwa hukum itu ada dan berjalan.
Putusan Bebas Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 119/PID.B/2019/PN.GST Tanggal 11 Mei 2022 terhadap Terdakwa Yang Melanggar Pasal 374 KUHP Sebayang, Dona Martinus; Mulyadi, Mahmud; Andriati, Syarifah Lisa
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.3555

Abstract

The problem in this study is how criminal responsibility and proof for embezzlement in employment relations in Decision Number 119 / Pid.B / 2019 / PN Gst, what is the role and function of Judges in the law. The results showed: The criminal liability of perpetrators of embezzlement in employment relations in Decision Number 119/Pid.B/2019/PN Gst, if you look at Article 374 of the Criminal Code as demanded by the Public Prosecutor is a threat through a maximum sentence of 5 years. The role of the Judge in law through his decision is based on Article 1 paragraph (8) of the Code of Criminal Procedure which states that the Judge is a state judicial official authorized by law to prosecute. The legal analysis of the decision of the Gunung Sitoli District Court Judge who decided to acquit the defendant Agustina Ndraha in Decision Number 119/Pid.B/2019/PN Gst was considered inappropriate, because the free verdict decided by the Panel of Judges regarding the embezzlement case in employment relations submitted by the Public Prosecutor on the basis that the Judge did not apply the law properly, namely in legal considerations on incriminating matters and mitigating the Defendant regarding the conviction of the Defendant.
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA  OTENTIK OLEH NOTARIS (PENDEKATAN KASUS : PUTUSAN NOMOR 40/PID.B/2013/ PN.LSM DAN PUTUSAN NOMOR 44/PID.B/2021/ PN.CLP) Edison Sumitro Situmorang; Mahmud Mulyadi; Henry Sinaga
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi untuk melakukan tindak pidana tegantung pada profesionalismenya dalam bekerja dan kualitas diri pribadi Notaris itu sendiri. Pada umumnya Notaris yang terjerat kasus pidana yakni terkait akta yang dibuat dihadapannya yakni dapat berupa pemalsuan akta otentik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah formulasi tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam hukum pidana? , Bagaimanakah pola tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus : Putusan Nomor Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/Lsm dan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp)? Dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/Lsm dan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.  Penelitian ini bersifat deskriptif analitis Maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat dan memalsukan surat dalam bentuk pokok terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP.  Pada Pasal 263 KUHP objek pemalsuan adalah berupa surat atau dokumen, sedangkan Pasal 264 KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang diperberat berupa akta otentik. Selanjutnya Pasal 266 ayat (2) KUHP merupakan bagian penting dari pemalsuan surat, dimana terdapat unsur kesengajaan di dalamnya yaitu “dengan sengaja menggunakan keterangan palsu  atau yang tidak benar dalam suatu akta otentik”. Objek pemalsuan dalam Pasal 266 KUHP ini adalah berupa keterangan palsu. Kemudian Tindak pidana pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/Lsm dan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 264 KUHP yaitu unsur barang siapa, membuat surat palsu dan unsur terhadap akta otentik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya pertanggung jawaban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yakni secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya, secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya, dan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.
JUDGES' CONSIDERATIONS IN ISSUE-MAKING DECISIONS REGARDING THE LENGTH OF SENTENCES FOR PERPETRATORS OF CHILD INDEMNITY (STUDY OF LUBUKPAKAM DISTRICT COURT DECISION NO. 2044/PID.SUS/2021/PN.LBP JO MEDAN HIGH COURT DECISION NO. 2093/PID.SUS/2021/PT.MDN JO S Spesio Panjaitan, Kevin Theodosus; Mulyadi, Mahmud; Alsa, Abdul Aziz
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 5 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i5.2723

Abstract

The perpetrators of child molestation crimes deserve to be given a fairly high sentence, for example, as stated in Law No. 17 of 2016 concerning Government Regulation in Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection into Law, where in Article 81 A paragraph (3) there is a criminal sanction in the form of chemical castration for perpetrators of child molestation. However, in reality, in law enforcement related to child molestation crimes where children are victims, not all perpetrators are given the maximum or severe sentence. The sentence given to perpetrators of child molestation crimes is reduced or not punished severely. This is as stated in the Decision of the LubukPakam District Court No. 2044/Pid.Sus/2021/PN.Lbp Jo Decision of the Medan High Court No. 2093/Pid.Sus/2021/PT.Mdn Jo Decision of the Supreme Court No. 2909K/Pid.Sus/2022
Menelaah Risiko Keterlibatan Non-profit Organisations (NPOs/Yayasan) Sebagai Pelaku Pencucian Uang di Indonesia Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf; Mulyadi, Mahmud; Sirait, Ningrum Natasya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4798

Abstract

Non-profit organisations (NPO/Yayasan) rentan dimanfaatkan sebagai sarana penampungan kekayaan yang berasal dari tindak pidana, baik oleh pendirinya maupun pihak lain. Kerentanan ini muncul karena tidak adanya kewajiban hukum yang tegas bagi NPO/Yayasan untuk memverifikasi asal-usul dana yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang menyebabkan NPO/Yayasan dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, baik sebagai pelaku aktif (principle violator dan aider) maupun pasif (abettor). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif memanfaatkan bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan dua kategori utama faktor risiko: (1) sumber perolehan harta kekayaan Yayasan, termasuk kekayaan awal dan sumbangan lain yang tidak jelas asal-usulnya, serta (2) tujuan penggunaan harta kekayaan, seperti penyalahgunaan dana dan pendanaan aktivitas ilegal. Pencegahan risiko keterlibatan NPO/Yayasan dalam TPPU dapat dilakukan melalui penguatan prinsip kehati-hatian, khususnya penerapan uji tuntas terhadap donor (donor due diligence) dalam setiap transaksi.
KEABSAHAN PEMINDAHTANGANAN ASET BUMN BERUPA HAK ATAS TANAH DALAM PENJATUHAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020) Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua; Ginting, Budiman; Mulyadi, Mahmud
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2889

Abstract

Abstract: There are BUMN assets in the form of land rights that are used as evidence in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020 that have been transferred without going through the mechanism regulated in the provisions. This study discusses the problem of regulating the transfer of BUMN assets, the judge's considerations in imposing criminal penalties in the form of payment of compensation resulting in the transfer of BUMN assets, and the validity of the transfer of BUMN assets in the form of land rights in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020. The research method of this study is a normative legal research type supported by empirical data with a statutory regulatory approach and a case approach carried out with a literature study to obtain primary, secondary and tertiary legal materials that will be analyzed qualitatively by drawing conclusions deductively. The Judge's consideration in the Supreme Court Decision Number: 435 PK/Pid.Sus/2020 can be said to be wrong because the object of evidence number 169 in the form of 74 Ha (seventy four hectares) of land is a BUMN asset that has not been written off and transferred according to the provisions of the law. The recommendation of this study is that the BUMN Company is expected to write off BUMN assets that have been granted HGU that has not been extended. Keyword: BUMN Assets, Corruption Crimes, Replacement Money. Abstrak: Terdapat asset BUMN berupa hak atas tanah yang dijadikan barang bukti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 telah dipindahtangankan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan. Penelitian ini membahas permasalahan pengaturan pemindahtanganan asset BUMN, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti yang mengakibatkan pemindahtanganan asset BUMN, dan keabsahan pemindahtanganan asset BUMN berupa hak atas tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020. Metode penelitian penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 dapat dikatakan keliru dikarenakan objek barang bukti nomor 169 berupa Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) merupakan aset BUMN yang belum dilakukan penghapusbukuan dan pemindahtanganan asset sesuai ketentuan undang-undang. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar pihak Perusahaan BUMN melakukan penghapusbukuan terhadap aset BUMN yang diberikan HGU yang sudah tidak diperpanjang.  Kata kunci: Aset BUMN, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA CYBER DATA BREACH DI ERA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 2447/PID.SUS/2024/PN MDN) Silvana Silalahi, Ririn; Mulyadi, Mahmud; Trisna, Wessy
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 9 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i9.3249

Abstract

The rapid development of information technology has brought convenience to people's lives but also presents new challenges in the form of cybercrime, particularly Cyber Data breach which has serious impacts on personal data protection and individual privacy rights. Specifically, this research analyzes Cyber Data breach crimes from the perspective of Indonesian criminal law using normative juridical methods with statutory and case study approaches to Decision Number 2447/Pid.Sus/2024/PN Mdn, which shows that legal regulations regarding Cyber Data breach are still general and scattered across various regulations, especially the ITE Law and PDP Law, thus requiring crucial integration between these two laws so that prevention can be carried out comprehensively from both preventive and repressive aspects, where the panel of judges has applied the provisions of the ITE Law normatively and proportionally by using Article 30 paragraph (3) in conjunction with Article 46 paragraph (3) of the ITE Law as the legal basis for imposing imprisonment and fines on defendants who carried out unauthorized electronic information transfer.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PID-SUS TPK/2024/PN.MDN) Angeline Siahaan, Yohanna; Mulyadi, Mahmud; Cita Emia Tarigan, Vita
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 9 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i9.3250

Abstract

Article 1 point 1 of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia stipulates that the Attorney is a functional official authorized by this law to act as a public prosecutor and implementer of court decisions that have obtained legal force and other authorities based on the law. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a state government institution that exercises state power in the field of prosecution must be free from the influence of any party's power, namely carried out independently regardless of the influence of government power and the influence of other powers. The Attorney General's Office as one of the law enforcement institutions is required to play a greater role in upholding the supremacy of law, protecting public interests, upholding human rights and eradicating corruption, collusion and nepotism (KKN).
Co-Authors Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Abdul Haris Abdul Munir Nasution Abul Khair Adhy Iswara Sinaga Adi Chandra Aditya Pranata Kaban Ady Ranto, Eko Afdhila, Sri Afrizal Chair Nawar Agus Kristianto Sinaga Agusmidah Agusmidah Agusta Kanin Agustami Lubis Agustining Agustining Agustining Ahmad Fadly Aldi Subartono Aldri Aldri, Aldri Alfi Syahrin Alfi Syahrin, Alfi Alimuddin Sinurat Almunawar Sembiring Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amru Eryandi Siregar Anditya, Ariesta Wibisono Andri Dharma Andriati, Syarifa Lisa Andrio Bukit Angeline Siahaan, Yohanna Anggi P. Harahap Anis Putri Miranda Daulay Annette Anasthasia Napitupulu Antonius Bangun Silitonga Antonius Leonard Tarigan Arfin Fachreza Arief Rezana Dislan Ariesta Wibisono Anditya Ariq Ablisar Arivai Nazaruddin Sembiring Armia Pahmi Aryandi, Aryandi Astri Heiza Mellisa Aulia Annisa Azizah, Hanifah Bambang Rubianto Barus, Daniel Setiawan Batu, Elisa Yuliana Lumban Bella Azigna Purnama Bella Azigna Purnama Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Nasution Nasution Bismar Siregar, Bismar Bobbi Sandri Bornok Simanjuntak Brian Christian Telaumbanua Brunner, Emil Budi Bahreisy Budiawan, Sahala Valentino BUDIMAN GINTING Cardiana Harahap Cecep Priyayi Chainur Arrasyid Chairul Bariah Chandra Aulia Putra Chandra Purnama CHRISPO NATIO MUAL NATIO Cita Emia Tarigan, Vita Dahlia Kesuma Dewi Danang Dermawan Daniel Clinton Daniel Siregar Dea Vony Nifili Zega Dedi Harianto Delfiandi, Delfiandi Denny Reynold Octavianus Des Boy Rahmat Eli Zega DewiMaya Benadicta Barus Dikki Saputra Saragih Dimas B. Samuel Simanjuntak Donny Alexander Donris Sihaloho Dwina Elfika Putri Dwina ELFIKA PUTRI Elfika Putri Edi Ikhsan Edi Suranta Sinulingga Edi Warman Edi Yunara Edison Sumitro Situmorang Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Eduward Eduward Edy Ihkhsan Edy Ikhsan Edy Suranta Tarigan Edy Yunara Edy Yunara Efraim Sihombing EKA ASTUTI Eka Supandi Lingga Eka Wijaya Silalahi Ekaputra, M. Ekaputra, Mohammad Eko Ady Ranto Eko Hartanto Elizabeth Purba ELLY SYAFITRI HARAHAP Elwi Danil Erick Jeremi Manihuruk Erman Syafrudianto Erwin Pangihutan Situmeang Ester Lauren Putri Harianja Fadilah Khoirinnisa Harahap Fahri Rahmadhani Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Rahmat Husein Simatupang Faiz Ahmed Illovi Fajar Rudi Manurung Farah Diba Batubara Ferdi Ferdy Saputra Ferimon Ferimon Ferimon, Ferimon Fernandes Edi Syahputra Silaban Fernando, Zico Junius Fickry Abrar Pratama Fitriani Fitriani Frans Affandhi Freddy VZ. Pasaribu FREDRIGK ROGATE Frendra AH AH Frima A Sitanggang Gilbeth Abiet Nego Sitindaon Giovani Giovani Gomgoman Simbolon Gultom, Steffy Suzani Meilina Gunawan Sinurat Gusmarani, Rica H. I. H, ferdinan Hady, Faisal Hafizhul Khair AM Hamdan, M Hanan Hanawi Aananda Putra Sitohang Hanifah Azizah Hardy Primadi Hartono Hartono Hasim Purba HASIM PURBA Hasyim Purba Hendra Eko Triyulianto Heni Widiyani Henny Handayani Henry Sinaga Herbert Rumanang Herianto Herianto Herlina Sitorus Hia, Hipotesa Ibnu Afan Ibnu Affan Ibnu Affan Ibrahim Ali IBRAHIM, NURIJAH Iman Azahari Ginting Iman Rahmat Gulo Imanuel Sembiring Imanuel Sembiring Immanuel Colia Immanuel P Simamora Immanuel Simanjuntak INDRA PERMANA RAJA GUKGUK Iqbal Ramadhan Satria Prawira IRENE CRISTNA SILALAHI Irfan Santoso Irham Parlin Lubis Irwan Charles Sitompul Irzan Hafiandy Ismail Ginting Ismanto, Ade Jaya Ismawansa Ismawansa Isnaini Isnaini Ivan Giovani sembiring Jamaluddin Mahasari Jefrianto Sembiring Jelly Leviza Jelly Leviza Jenda Riahta Silaban Jenggel Nainggolan Jeremia Sipahutar Jhon Leonardo Hutagalung Jhordy M.H. Nainggolan Jimmy Donovan Johannes Hutapea Joko Pranata Situmeang Jonathan Hasudungan Hasibuan Josia Suarta Sembiring Judika Atma Togi Manik Julanta Sinuraya, Fransiskus Xaverius Juliani Prihartini Julisman Julisman Junhaidel Samosir Juni Kristian Telaumbanua Jusmadi Sikumbang Kartina Pakpahan Kayaruddin Hasibuan Keke Wismana Purba Khairul Imam Kondios Meidarlin Pasaribu Kristin Manurung Kumaedi Kuo Bratakusuma Leonard Pandapotan Sinaga Lisa Andriansyah Rizal Lisa Andrianti, Syarifah Liza erwina Lubis, Ivan Ghani Lubis, Yeti Meliany M Budi Hendrawan M Ekaputra M Ekaputra M Ekaputra M Hamdani M. Ainul Yaqin M. Eka Putra M. Ekaputra M. Ekaputra M. Hamdan M. Hamdan M. Hamdan M. Hamdan M. Harris Sofian Hasibuan M. Iqbal Asnawi M. Nur Hidayat Manurung M.Eka Putra M.Ekaputra M.Ekaputra M.Jalil Sembiring Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Madiasa Ablizar Madiasa Albisar Madiasa Albisar, Madiasa Maharany Barus, Utary MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Malto S. Datuan Mangasitua Simanjuntak Manihuruk, Erick Jeremi Manik, Bisker Manurung, Eva Valentina Maria Marihot Tua Silitonga Mario Tondi Natio Marissa Hutabarat Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Marthin Fransisco Manihuruk Martina Indah Amalia Marudut Hutajulu Maryani Melindawati Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Maslon Ambarita Mhd Hamdan Mirza Erwinsyah Mirza Nasution Mirza Nasution Mirza Nasution Mohd Din Muhammad Daud Siregar Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Husairi Muhammad Hykna Kurniawan Lubis Muhammad Junaidi Muhammad Nuh Muhammad Ridwanta Tarigan Muhammad Yusuf Siregar Muhammd Hamdan Mukidi, Mukidi Mulya Hakim Solichin Mustamam, Mustamam Naharuddin Naharuddin Naibaho, Kinski Vania Nainggolan, Daniel Nainggolan, Rani Oslina Napitupulu, Bani Praseto Nara Palentina Naibaho Nasrun Pasaribu Nasution, Aulia Arif Natali Masita NINGRUM NATASYA SIRAIT Nixson Nixson Novi Rahmawati Novia Masda Barus Nur Fadillah Rizky Nasution Nur Istiono Nurijah Ibrahim Nurmala wati Nurmala Waty Nurpanca Sitorus Nurul Amelia Nurul Efridha Ocktresia. M. Sihite OK Saidin Oki Yudhatama Panca Hutagalung Panca Sarjana Putra Pane, Lorita Tupaida Panji Nugraha Pantun Marojahan Simbolon Pardede, Rendra Yoki Parlindungan Silalahi, Juliandi Parlindungan Twenti Saragih Pasaribu, Rizaldy Pasaribu, Theo Yose Pratama Pendastaren Tarigan Perdana Sani, Tantra Phio Tuah Reysario Sinaga Pranggi Siagian Putra, Panca Sarjana Putri Mauliza Fonna R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rabithah Nazran Rachmatullah Rachmatullah Rafidah Sinulingga Rafiqoh lubis Rahmadhani, Sylvia Ramadhan, Rinaldi Ramadhan, Ryan Fadly Ramlan Damanik Ramli Tambunan Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf Ranu Wijaya Rasina Padeni Nasution Regi Putra Manda Restu Y.S Zendrato Riamor Bangun Ricky Adryan Siahaan Rina Melati Sitompul Rinaldi Ramadhan Rio Nababan Ritonga, Fani Holidayani Ritonga, Muhammad Sacral Rizki Dwi Putra Siregar Rizky, Fajar Khaify Robby Irsan Robert Robert Robert Valentino Tarigan Robert, Robert Robles Arnold L Rocky Marbun, Rocky Ronald F. C. Sipayung Roni Pardamean Gultom Ronny Nicolas Sidabutar Roro Vanesia Pandiangan Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rosy, Deuis Rina Rozhi Ananda Sitepu Rumahorbo, Alberth Mangasi Runtung Runtung Rusdi Marzuki Rusdi Rusdi Ruth Gladys Sembiring Safnul, Dody Saidin Samandhohar Munthe Samuel Marpaung SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG PEBRIANTO Sandy, Mahmud Isyac Kurnia SANGGAM BILL CLINTON SIMANJUNTAK Sari Mariska Siregar Saur Sihaloho Sebayang, Dona Martinus Sebayang, Ekinia Karolin Secsio Jimec Nainggolan Sembiring, Debreri Irfansyah Shahreiza, D. Sianturi, Senior Sihombing, Dedy Chandra Sihombing, Eka NAM Silvana Silalahi, Ririn SIMAMORA, DANIEL Simanjuntak, Delima Mariaigo Simaremare, Yoseanna Anastasya Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga, Esron Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinulingga, Tommy Aditia Sipayung, Ronald Fredy Christian Sirait, Rara Pitaloka Siregar, Taufik Sitepu, Yosua Prima Arihta Sitorus, Raja Pranata Situmorang, Rima Melati Sonya Airini Batubara Soritua Agung Tampubolon Spesio Panjaitan, Kevin Theodosus Sri Delyanti Sudarma Setiawan Sugeng Riyadi Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Supian Natalis SUPRAYITNO Surbakti, Benny Avalona Surya Ari Wibowo Surya Sofyan Hadi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafrddin Kalo Syafruddin Kalo Syafruddin S. Hasibuan Syafruddin Sulung Hasibuan Syafrudin Kalo Syahron Hasibuan Syamsul Arifin Syarifah Lisa Syarifah Lisa Andriati Syarifah Lisa Andriati Syarifah Tigris Syarifuddin Kalo Tambunan, Stephy Anggi Eliza Tampubolon, Christya Graceilla Putri Tan Kamello Tan Kamello Tanjung, Wiranti TANTRA KHAIRUL Tantra Perdana Tarigan, Vita Cita Emia Tarigan, Yos Arnold Taryono Raharja Taufik Taufik Teddy Lazuardi Syahputra Telaumbanua, Brian Christian Tengku Keizerina Devi A Thahir, Irfan Farid Themis Simaremare Timbul TM Aritonang Tito Travolta Hutauruk Tody Valery Tony Tony Topo Santoso Triono Eddy Trisna, Wessy Tumanggor, Paian Tumpal Utrecht Napitupulu Tunggul Yohannes Ucox Pratua Nugraha Utari Maharany Barus Utary Maharany Barus Victor Ziliwu Vita Cita Emia Tarigan Wendell, Raynaldo Divian Wenggedes Frensh Weni Julianti S Wessy Trisna Wessy Trisna Wessy Trisna Wilson Bugner Pasaribu Wira Prayatna Wisjnu Wardhana Yakub Frans Sihombing Yana Armaretha Pinayungan Yetti Q.H. Simamora Yolanda Sari KS Yona Lamerossa Ketaren Yoyok Adi Syahputra Yudhistira Frandana Yuliani, Lisa Yulida, Devi Yunus Husein Zikrul Hakim Zimtya Zora Zul, Muaz Zulfahmi Zulfahmi Zulfikar Lubis Zulhelmi, Zulhelmi