Articles
Perjanjian sewa Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Di Area Sekitar Pantai (Studi Di Kecamatan Maluk,KSB): perjanjian sewa lahan
Desy Rahmadani, Ayu;
Rahman, Arief
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This research aims to determine the legal position of the land subject tothe rental agreement and to determine the implementation of land leasing in thearea around Maluk Beach, West Sumbawa Region. The type of research used isempirical legal research, with the use of the statute approach, conceptualapproach, and sociological approach as the methods. The result of this researchdetermines that the legal position of the research object's land is land borderingthe coast it is controlled directly by the state. The Pasir Putih village governmentis utilizing coastal border land supported by the regulations regarding the tourismdevelopment master plan for the West Sumbawa district. The land useimplementation carried out is a land rental agreement, in the written form by thePasir Putih village government and signed by the land lessee.
Status Penguasaan Tanah Reklamasi Untuk Pemukiman Penduduk Lokal Studi Di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa
Nurmawanti, Nunung;
Rahman, Arief
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The purpose of the study is to find out and discuss the status of ownership of land reclamation for residents' settlements by taking research on Bungin Island, Alas District, Sumbawa Regency. The legal method the author uses in this research is the empirical legal research method. This research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The results of this study show that residents on Bungin Island carry out reclamation in 2 (two) ways, namely: traditional/natural reclamation and modern reclamation. Most of the residents who control land resulting from reclamation have been certified as an Ownership. The land Certificates issued on Bungin Island have amounted to 700 (seven hundred) certificates. The obstacle land reclamation process on Bungin Island is regarding territorial boundaries, because they claim each other and they are lack of awareness among residents regarding the importance of having a land certificate. The efforts made by the village government are to continue to provide socialization to residents for making a land certificate is very important. Furthermore, the village government can facilitate its residents who want to obtain a certificate of ownership rights.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN AIR MINUM OLEH PT. AL-PATIH MAIQ JAYA DI DESA PENGENGAT KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Jayadi, Panji Jayadi Buana;
Rahman, Arief
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4970
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Al-Patih Maiq Jaya kepada masyarakat di Desa Pengengat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum Empiris, dengan medote Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Al-Patih Maiq Jaya sudah melakukan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan berupa pekerjaan dan air bersih secara gratis kepada sebagian masyarakat. Namun ada beberapa dampak yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya, yaitu dampak terhadap lingkungan karena PT. Al-Patih Maiq Jaya menggunakan bahan baku plastik yang susah terurai untuk menyimpan air dalam kemasan dan dampak terhadap masyarakat karena debit air mereka berkurang.
Efektivitas Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah
Arwin, Zurhadi;
Rahman, Arief;
Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5287
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanganan konflik tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon dikatakan masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya 43 masyarakat dari 177 masyarakat yang belom bergabung ke dalam kelompok kemitraan yang merupakan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan konflik tenurial, Adapun upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dalam penanganan konflik tenurial yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui kordinasi, sosialisasi, patroli, dan pemasangan pal batas wilayah. Sedangkan upaya represif melalui pendekatan sosiologi dengan pembentukan kelompok kemitraan.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Bale Mediasi Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018
Hasnawati;
Rahman, Arief;
Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7309
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bale Mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB serta mengidentifikasi faktor kendala dan pendorongnya. Penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, serta mengkaji faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatifempiris, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara langsung dengan para pihak, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Bale Mediasi NTB tidak menunjukkan keefektivitasannya dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi. Kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat menjadi kendala utama untuk mencapai kesepakatan secara mediasi, sementara yang menjadi pendorongnya yaitu dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pemerintah Daerah Provinsi NTB juga memberikan dana hibah dan dana lainnya untuk mendukung operasional dan program-program di Bale Mediasi NTB. Penelitian ini kemudian menyimpulkan pentingnya peningkatan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Bale Mediasi.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Sumiati, Lilik;
Rahman, Arief
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3927
This study aims to determine the procedures for implementing land acquisition for constructing the Lombok International Airport ByPass road to the Land Acquisition Area for constructing the Lombok International Airport ByPass road to the Mandalika Special Economic Zone. This study uses empirical legal research with the statutory, conceptual, and sociological approaches. The data types in this study are primary and secondary, while the data sources use library research and field research. Techniques and ways of obtaining data are by conducting interviews and observations. The purpose of this study is to find out the procedures for implementing land acquisition for the construction of the Lombok International Airport ByPass road to the Mandalika Special Economic Zone, and to find out the inhibiting factors in this activity. The procedure for implementing land acquisition for the construction of the Lombok International Airport By Pass to the Mandalika Special Economic Zone as stipulated in Law Number 11 of 2020 Ciptaker regulates 4 (four) stages of acquisition starting from planning, preparation, implementation, and delivery of results. The land acquisition implementation committee has carried out land acquisition procedures following the provisions of the Laws and Regulations. The obstacles in constructing the Lombok International Airport By Pass road to the Mandalik Special Economic Zone include social, cultural, and economic factors.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dengan Akta Autentik Pada Usaha Pertambangan Galian C : Studi Kasus Di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah
Sastrayana, I Gede Ngurah;
Rahman, Arief
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3931
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan akta autentik pada usaha pertambangan galian c di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak pada tahun pertama dan tahun kedua berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akta autentik.Tetapi pada tahun ketiga terjadi permasalahan wanprestasi akibat dari pihak pertama yang melakukan manipulasi data keuntungan, sehingga perjanjian kerjasama diputuskan untuk diakhiri. Penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian ini yakni menggunakan upaya hukum di luar pengadilan yaitu dengan cara negosiasi.
Legalitas Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertanian Oleh Masyarakat Di Kabupaten Dompu
Muzakir, Muzakir;
Rahman, Arief
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan serta legalitas dari pemanfaatan kawasan hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Dompu. Kawasan hutan adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap, pemanfataan kawasan hutan tersebut harus dilakukan dengan tidak merusak kelestarian hutan tersebut. Berdasarkan fungsinya, Pemanfaatan kawasan hutan hanya dapat dilaksanakn di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (observational research) dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Peraturan Perudang-Undangan (Statute Aproach, Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach, dan Pendekatan Sosiologis (Sosiological Approach). Hasil dari penelitian ini yaitu yang Pertama, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan di kabupaten dompu yaitu mulai dari dengan melakukan rehabilitasi kawasan hutan, lalu melakukan sosialisasi, pengarahan dan/atau bimbingan serta pemantauan terhadap masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan tersebut. Kedua, secara legalitas, terdapat kawasan yang dimanfaatkan secara legal dan terdapat pula yang illegal. Namun didalam pelaksanaannya walaupun masyarakat telah mendapatkan izin untuk melaksanakan pemanfaatan kawasan, tetapi belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak sesuai dengan ketentuan.
Peran Hukum Optimalisasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kuripan Selatan
Farhan Abdillah, Maulana;
Rahman, Arief
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4867
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pemanfaatan HKm dan Upaya untuk mengoptimalkan HKm guna perekonomian masyarakat di Desa Kuripan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil temuan dalam penelitian yaitu HKm Desa Kuripan Selatan terdapat 4 faktor penghambat yakni faktor yuridis, faktor sosiologis, faktor ekologis dan faktor ekonomis. Salah satu yang dapat dilakukan untuk Pengoptimalan HKm yaitu melakukan penguatan sistem kelembagaan agar Kelola Kawasan dan Kelola Usaha dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, terhadap pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan HKm wajib mengetahui adanya hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan HKm. Dalam hal ini harus dilakukan pendampingan berupa pengawasan, monitoring & evaluasi oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan HKm serta di harapkan adanya aturan yang menindaklanjuti berupa PERDES terkait pengelolaan dan pemanfaatan HKm di Desa Kuripan selatan guna HKm Desa Kuripan Selatan dapat teroptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN AIR MINUM OLEH PT. AL-PATIH MAIQ JAYA DI DESA PENGENGAT KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Jayadi, Panji Jayadi Buana;
Buana, Panji Jayadi;
Rahman, Arief
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4970
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Al-Patih Maiq Jaya kepada masyarakat di Desa Pengengat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum Empiris, dengan medote Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Al-Patih Maiq Jaya sudah melakukan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan berupa pekerjaan dan air bersih secara gratis kepada sebagian masyarakat. Namun ada beberapa dampak yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya, yaitu dampak terhadap lingkungan karena PT. Al-Patih Maiq Jaya menggunakan bahan baku plastik yang susah terurai untuk menyimpan air dalam kemasan dan dampak terhadap masyarakat karena debit air mereka berkurang.