p-Index From 2021 - 2026
16.343
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Inspiratif Pendidikan SCIENCE TECH: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Biosfer: Jurnal Pendidikan Biologi Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Elemen Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Academy of Education Journal Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Jurnal Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH El-Iqtishady International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Abdimas: Papua Journal Of Community Service Jurnal EduHealth Arus Jurnal Pendidikan NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Kolaboratif Sains Svasta Harena: Jurnal Ilmiah Gizi Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat Agro Tatanen Tarjih: Agribusiness Development Journal Journal of Digital Learning and Distance Education Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan AFORE: Jurnal Pendidikan Matematika Riau Law Journal International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Jurnal Karajata Engineering Jurnal Manajemen Sistem Informasi JS (Jurnal Sekolah) Jurnal Inovasi, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pendidikan Profesi Guru Wistara: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Tuah Riau Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Radisi Jurnal KALANDRA Jurnal Riset Guru Indonesia Student Journal of Early Childhood Education ARUS JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI Jurnal Bisinis Digital Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Community Service For Sustainable Community Journal Journal of Electrical Engineering and Informatics Journal of Muhammadiyah’s Application Technology PESHUM Jurnal Lempu International Journal of Natural Science Studies and Development (IJOSS) Journal of Teaching and Education for Scholars Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Teknofile, Jurnal Sistem Informasi Abdimas, Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Rekayasa Infrastruktur Hexagon Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Al-Mahabbah : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Jurnal DIKDAS Lestari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kagami : Jurnal Pendidikan dan Bahasa Jepang Jurnal Pengabdian Indonesia Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Claim Missing Document
Check
Articles

Pergeseran Paradigma Pembatalan Perkawinan Posthumous: Dari Kepastian Prosedural Menuju Keadilan Substantif (Analisis Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2024) Fadya Amara Putri; Kasmawati; Nurlaili, Elly; Aprilianti; Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4968

Abstract

Legalitas perkawinan yang didasarkan pada manipulasi identitas menimbulkan dilema yuridis mendalam dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama ketika salah satu pihak telah wafat. Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma hukum mengenai pembatalan perkawinan pasca-kematian (posthumous marriage annulment) dalam konteks poligami ilegal melalui pemalsuan identitas. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi transisi doktrinal dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang bersifat kaku menuju SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang mengadopsi prinsip "iktikad tidak baik". Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, penelitian ini menemukan bahwa rigiditas regulasi sebelumnya telah memicu ketidakadilan sistemik bagi istri pertama. Praktik penggunaan surat kematian palsu oleh suami untuk berpoligami diklasifikasikan sebagai civil death yang merampas hak eksistensial pasangan sah. Analisis menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen keadilan substantif yang memprioritaskan perlindungan korban penipuan melalui pembatalan perkawinan. Studi ini juga mengontekstualisasikan masalah melalui perbandingan doktrin predatory marriage di Inggris dan Amerika Serikat guna memperkuat perlindungan hak kewarisan. Penelitian merekomendasikan penguatan verifikasi administratif melalui integrasi real-time sistem SIMKAH dan Dukcapil. Sebagai simpulan, pembatalan perkawinan harus dipandang sebagai mekanisme restorasi status hukum dan moral guna mencegah pihak yang beriktikad buruk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah (unjust enrichment).
Analisis Klausul Baku dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah: (Perspektif Perlindungan Konsumen) Ahmad Thoriq Zulfikar; Ahmad Zazili; Dora Mustika; Kasmawati; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5029

Abstract

Perjanjian baku dalam produk pembiayaan cicil emas bank syariah menyimpan potensi ketidakadilan struktural bagi nasabah. Penelitian ini berfokus menganalisis dua persoalan spesifik: (1) klausul-klausul baku dalam perjanjian pembiayaan cicil emas yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan (2) kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut dengan standar POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan analitis terhadap perjanjian Bank Muamalat Indonesia, penelitian ini menemukan empat klausul baku yang batal demi hukum: klausul eksonerasi tanggung jawab bank (Pasal 10 Perjanjian Gadai), pembatasan ganti rugi berdasarkan nilai taksiran historis (Pasal 12 Akad Murabahah), kuasa yang tidak dapat dicabut (Pasal 17 Akad Murabahah), dan pembebasan total dari tuntutan ganti rugi (Pasal 23 Akad Murabahah). Dalam aspek penyelesaian sengketa, perjanjian hanya menyediakan musyawarah dan Pengadilan Agama, tanpa mencantumkan mekanisme pengaduan internal formal maupun opsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang diwajibkan POJK. Temuan ini menunjukkan ketidakpatuhan bank syariah terhadap regulasi perlindungan konsumen, sehingga diperlukan reformasi klausul perjanjian dan penguatan pengawasan oleh OJK.
Perlindungan Hukum Atas Audiobranding Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Rakha Khairan Sulthana As'ad; Kasmawati; Siti Nurhasanah; Elly Nurlaili; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5081

Abstract

Perkembangan merek non-tradisional, termasuk audiobranding atau merek suara, menuntut adanya kepastian hukum dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengakui suara sebagai objek perlindungan hukum, implementasinya masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait standar teknis pemeriksaan dan penilaian kesamaan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap audiobranding sebagai merek non-tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran audiobranding. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan penerapan perlindungan hukum audiobranding di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap audiobranding diberikan melalui sistem pendaftaran merek yang bersifat konstitutif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pemeriksaan substantif dan mekanisme keberatan, sedangkan perlindungan represif ditempuh melalui gugatan perdata, sanksi pidana sebagai ultimum remedium, serta penyelesaian sengketa non-litigasi. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan standar teknis pemeriksaan dan belum adanya yurisprudensi khusus mengenai merek suara.
Ketidakjelasan Domisili Tergugat sebagai Cacat Formil Gugatan Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata Bagas Setiawan; Kasmawati; Elly Nurlaili; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5290

Abstract

Ketidakkjelasan domisili tergugat dalam gugatan perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan syarat formil gugatan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan domisili tergugat sebagai cacat formil dalam gugatan perceraian serta implikasinya terhadap putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mwnunjukkan bahwa ketidakjelasan domisili tergugat dapat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti tertundanya penyelesaian sengketa, bertambahnya biaya perkara, serta terganggunya efektivitas peradilan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya perbaikan melalui penyusunan gugatan yang cermat, pemenuhan kelengkapan identitas para pihak, serta peningkatan pemahaman hukum agar gugatan dapat diproses secara efektif dan memberikan kepastian hukum.
Analisis Tanggung Gugat Perdata dalam Malpraktik Obstetri: Studi tentang Tanggung Jawab Profesional dan Institusional pada Tindakan Operasi Caesar di Indonesia Syahrai Fikal Baharaji; Yulia Kusuma Wardani; Selvia Oktaviana; Dianne Eka Rusmawati; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5400

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien dapat menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait dugaan kelalaian medis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus meninggalnya pasien akibat pendarahan pasca operasi caesar dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membedakan risiko medis dan kelalaian medis, penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai kelalaian medis sebagai penyimpangan nyata dari standar pelayanan kedokteran, yang ditunjukkan melalui tindakan operasi tanpa optimalisasi kondisi pasien, tidak tersedianya darah siap pakai, serta tidak adanya tenaga medis pendukung yang memadai, sehingga berbeda dengan risiko medis yang merupakan komplikasi tidak terhindarkan meskipun prosedur telah dilakukan sesuai standar. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan independensi peradilan umum, mengakui nilai pembuktian substantif putusan etik profesi, serta menyatakan bahwa pembatasan kewenangan etik tidak menghapus tanggung jawab perdata. Putusan tersebut menetapkan pertanggungjawaban tanggung renteng kepada dokter dan rumah sakit untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000 berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.
Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Bagi Para Pihak Yang Memiliki Anak Belum Dewasa Mayva Rezita Fairuza; Nunung Rodliyah; Kasmawati; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5560

Abstract

Pembagian harta bersama akibat perceraian merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering menimbulkan sengketa, terutama apabila para pihak memiliki anak yang belum dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembagian harta bersama terhadap para pihak serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kepentingan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pada prinsipnya dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam. Keberadaan anak yang belum dewasa menimbulkan akibat hukum tambahan, khususnya terkait kewajiban orang tua dalam menjamin pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak hanya mempertimbangkan hak masing-masing pihak, tetapi juga harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi pembagian harta bersama akibat perceraian.
Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkas M Riefki Apriansyah S; Kasmawati; Moh. Wendy Trijaya; Depri Liber Sonata; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dipenuhi. Putusan pengadilan dalam perkara ini mencerminkan penerapan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Selain itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian juga menimbulkan tanggung jawab perdata yang bersifat kompensatoris. Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan dilakukannya upaya paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela.
Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba Nikita Natalia Silaban; Torkis Lumban Tobing; Selvia Oktaviana; Kasmawati; Dianne Eka Rusmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5627

Abstract

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan melalui pihak laki-laki. Sistem ini memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pembagian harta warisan dalam keluarga, di mana anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih terbatas dalam struktur hukum adat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba dengan merujuk pada praktik pembagian yang telah berkembang di masyarakat selama berabad-abad dan studi kasus kontemporer melalui Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN yang menangani sengketa pembagian warisan keluarga Pakpahan-Sihombing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif yang menganalisis bahan hukum primer berupa regulasi adat, ketentuan hukum positif, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan penelitian etnografi terdahulu tentang budaya Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak hanya mengikuti sistem patrilineal tradisional yang ketat, melainkan juga mengalami penyesuaian dan fleksibilitas berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat tertulis dan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Mekanisme pembagian mencakup berbagai bentuk transfer harta yang unik dan memiliki makna filosofis mendalam, seperti panjaean untuk anak laki-laki yang telah menikah sebagai bentuk pengakuan status penerus marga, pauseang untuk anak perempuan yang mencerminkan kasih sayang orang tua (holong ate), dodon tua untuk cucu dari anak laki-laki sulung yang merupakan perpanjangan hak warisan garis utama, indahan arian untuk cucu dari anak perempuan, dan ulos na soraburuk sebagai bentuk pemberian khusus dari hula-hula kepada boru dengan ketentuan dan syarat-syarat adat yang ketat. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum waris adat Batak Toba bersifat fleksibel, dinamis, dan mengalami evolusi berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan hukum modern, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dari sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip-prinsip keadilan komunal yang menjadi inti budaya Batak Toba.
Jual Beli Mystery Box Di Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dina Amelia; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum; Kasmawati; Rohani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5641

Abstract

Jual beli mystery box di marketplace shopee merupakan salah satu transaksi yang berbasis elektronik, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terkait ketidakjelasan objek transaksi oleh karena itu penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli mystery box di marketplace shopee dan pandangan hukum islam terhadap jual beli mystery box di marketplace shopee, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik jual beli Mystery Box dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam, serta mengidentifikasi adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (untung-untungan), dan ketidakadilan dalam transaksi tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik jual beli digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif, peraturan perundang-undangan, yang mengandalkan data sekunder seterti literature, dokumen dan tambahan data primer seperti wawancara. kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli mystery box di Shopee dilakukan secara online melalui tahapan pencarian produk, pemilihan barang, pembayaran, hingga pengiriman. Dalam praktiknya, pembeli hanya mengetahui kategori barang tanpa mengetahui secara pasti isi produk yang akan diterima. Faktor utama yang mendorong pembelian adalah rasa penasaran, pengaruh promosi, dan harga yang relatif murah. Namun, sebagian besar konsumen merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau nilai yang dibayarkan. Dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli mystery box mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) terhadap objek transaksi, karena tidak adanya kejelasan mengenai jenis, kualitas, dan spesifikasi barang. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah yang mensyaratkan kejelasan objek akad. Selain itu, praktik ini juga berpotensi mengandung unsur maisir (suntung-untungan) yang lebih menguntungkan penjual dibandingkan pembeli. Oleh karena itu, jual beli mystery box di marketplace Shopee dinilai tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar yang dilarang.
Pemberdayaan Masyarakat Desa Rawang Kao Barat melalui Produksi Teh Daun Kelor sebagai Produk Bernilai Ekonomis Sarfan; Syarifnur; Kasmawati; Marlia Rianti
JDISTIRA - Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fidunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/jdt.v6i1.1965

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa Rawang Kao Barat melalui pemanfaatan potensi lokal berupa daun kelor (Moringa oleifera) yang diolah menjadi produk teh herbal bernilai ekonomi. Selama ini, daun kelor hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan rumah tangga dan belum dikembangkan sebagai produk olahan yang memiliki nilai tambah. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan, pelatihan teknis pengolahan teh daun kelor, sosialisasi pengemasan dan pemasaran produk, serta pendampingan usaha yang melibatkan 25 peserta yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Metode evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi langsung selama kegiatan, wawancara dengan peserta, serta pengisian angket untuk mengukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan minat berwirausaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam memproduksi teh daun kelor yang higienis dan layak konsumsi. Sebanyak 45% peserta telah mampu memproduksi teh kelor secara mandiri, dan 10% di antaranya mulai mengembangkan produksi untuk konsumsi rumah tangga dan penjualan skala kecil. Luaran utama dari kegiatan ini meliputi produk teh daun kelor, kemasan sederhana produk, serta terbentuknya kelompok usaha kecil berbasis potensi lokal. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi kewirausahaan dan berpotensi.
Co-Authors A. Rahmaeni M A. Rikha Elisya Putri Abdan Syakur, Abdan Abshor Marantika Adelia Ma’rifatul Putri Afdaliah, Athira Afifah Inayah Dzakiroh Agus Triono Agustin MR, Yennie Agutin MR, Yennie Ahmad Rafii Ahmad Thoriq Zulfikar Ahmad Zazili Ailzah Arfail Aisyah Ajeng Fadilah Putri Akbar Halomoan Hasibuan Al Imran, Hamzah Aldi Ali Padang Siregar Alqodri, Aziz Amaliah, Putri Arianti Amanda, Novia Amirah Mustarin Amri Andi Agussalim Andi Eka Sapitri Andi Nirwana Andi Nur Isnayanti Antaria, Sukmasari Anto, Sahril Aopmonaim, Nur Haizah Aprilianti Ariyanti Saleh Arman, Muayyanah Aryanti Aryanti Aryanti asepmahadan Ashari, Iman Asriani Astati Augustinah, fedianty Aulia Nurul Hikmah Azizah Azizah Debi Safitri Badu, Tri Kurnia Bagas Setiawan Baizah, Zahratul Berlyana Amanda Charisma Putri Burhan Kadir cahaya denisa, Norma Carissa Selena, Dyandra Chairan Zibar L. Parisu Cindy Puspitafuri Dahlan, Rosmidah Rezki Danti Indriastuti Purnamasari Dede Endang Mascita Dedi Azhari STM Depri Liber Sonata Deri Taraka Deska Setiya Erin Dewi Andriani Dewi, Fitri Dewinda Permata Sari Dharma Gyta Sari Harahap Dhea Aulia Putri Dianne Eka Rusmawati Diarti Andra Ningsih Dimas Huda Luthfiyani Dina Amelia Dora Mustika Dwi Ariani, Nenny Dyah Aini Purbarani Eka Putri Aulia Ramadhani Ekadayanti, Waode Elissa Evawani Tambunan Elly Nurlaili Elly Nurlaili Eni Sumanti Nasution Eni Sumanti Nasution Evi Julianita Harahap Fadhila Awal Ramadhani Fadila Ismail Fadila Muliana Fadli Fadli, Irwan Fadya Amara Putri Fauziah Nasution Febeyan Bagus Pratama Ferdynan Sitompul Fhadli Noer Firmansyah Fitrawahyudi Gaffar, Farida Ghefira Nur Fatimah Hajrah Mahdania R. Halimah S, Rini Hamzah Handina, Windi Putri Harahap, Selvina Harahap, Tinur Rahmawati Hariani Hasrul Hasrul, Hasrul Hendra Heni Siswanto Hentihu, Vivi Rahim Herlina Hilmayati Hsb, Putri Nadya I Gede AB Wiranata Imam Azhari Imanuddin Imanuddin, Imanuddin Imelda Indriani Imran, Hamzah Al Imron Musthofa Ince Nasrullah Indriyanti Irsan Irsan Irsan Ita Suryaningsih Jenia Silitonga Jumriani Dambe Juwairiyah, Arna Kania Salsa Nabila Khaerun Nisa Khafifah, Andi Nurul Kiki Hardiansyah Siregar Kiki Reski Amalia K. Koto, Saifuddin Kusumawati, Evi L. Parisu, Chairan Zibar Lestari, Damajanti Sri Listyawati, Liling Loilatu, Siti Hajar Lusy Mariska Marpaung M Riefki Apriansyah S M. Gema Maulana M. Sehol M. Syafieq Ihza Setiawan M. Wendy Trijaya Madinah Mahrani Mahyarni - Mangesa, Rosita Marlia Rianti Mastur Mas’adi Mawar Agustina Mayva Rezita Fairuza Merpatih Mhd Fitra Pratama Moh. Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Muh. Ali Muh. Bintang Rahmadhani Antasar Muh. Kiswa Muh. Najamuddin Muh. Sulfikar Muhammad Adjiz Zuhri Muhammad Havez Muhammad Wiharto Muhtadi Mukadar, Suraya Mumtaz Rif’at Alrusydi Murti Musdalifa Mustamin Mustamin Mustari, Wardan Mustazim Musthofa, Imron Mustika, Dora Mutmainna Namirah, Alya Nasir, Norma Nasrullah, Ince Nenny Nenny Dwi Ariani Nikita Natalia Silaban Nixon Edgar Halomoan Sinambela Nora Alisa Pulungan Nova Ayu Lestari Novia Safitri Nunung Radliyah Nunung Rodliyah Nur Ismirawati, Nur Nur Isriani Nur Konita Nurfadilah nurfani, Anggun Nurfani Nurfatiah, Islah Nurhikmah Amalia Nuri Nur Azizah Nurjaya Nurmila Nurul Fadillah, Ainun Nuzul Fitria Novitasari Pandu Apriliansyah Pellu, Mitha Rahmawati Pratama, Alandra Puspitafuri, Cindy Putri, Nhyra Kamala Putriwanti Putriwanti R. Nurhayati Rafii, Ahmad Rahmad Fadila Ritonga Rahmita Rakha Khairan Sulthana As'ad Randi, Nur Zakiyah Rangga Putera Boroallo Renold Resky Nurul Aswa Ria Silviana Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rika Kurnia Risky Amelia Risma Asriati Ristyana Maysha Dewi Riyantika, Annisa Rizki Fadilah Robinson Harahap Rohaini Rohani Romaito Harahap Rosita Mangesa Rosmida R Dahlan Rosmini Rosmini Rosnah Rusdin S. Kuba, Muhammad Syafa'at Sabania Sahdia, Munni Sarfan Sarpin Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Seftiawan N, Muh Jusuf Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Seki Mutianingsih Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Shyfa Shafira Putri Dema Simanjuntak, Rosida Siradjuddin Siregar, Evitamala Sisi, La Siti Aisyah Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Sri Utami Khoilla Mora Siregar Sri Utami Kholilla Mora Siregar Sri Utami kholilla Mora Siregar Sri Wahyuni Yunus Kanang ST. Muthiah Azizah Makmur Stela Tri Yuni Purba Suarni Syam Saguni Sudarsono, I Made Rai Sukamto, Ika Sumiyarsi Sukri Sumarja, F.X Sunaryo Suriyati Suriyati Syahla Regita Sujiro Syahrai Fikal Baharaji Syamsuddin Syamsuddin, Usman SYAMSUL QAMAR, SYAMSUL Syamsuri, Andi Makbul Syamsuri, Andi Maqbul Syarifnur Takdir Tahir Teungku Nih Farisni Torkis Lumban Tobing Tri Cahyaningsih Trijaya, M. Wendy Umar Usman Mulbar Wahab, Isnaeni Warohmah, Magfirsh Wery Aslinda Yennie Agustin Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yennie Agustin MR Yulia Kusuma Wardani Yusida Gloriani Yusrizal Zul Astri Zul, Wardania Zulhaidir DJ, Muhammad