Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
26.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Daulat Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Journal Of Management Science (JMAS) Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Sosial Humaniora Sigli As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Adigama JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Legality of Law Journal of Innovation and Community Engagement ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Education Research Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Prosiding Seri Seminar Nasional Indonesia Law Review (ILREV) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Notary Law Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Law, Education and Business RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Media Hukum Indonesia (MHI) YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Business Inflation Management and Accounting Journal of Health Education Law Information and Humanities
Moody Rizqy Syailendra Putra
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 230 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 230 Documents
Search

 15   16   17   18   19 
Analisis Masalah Perceraian di Dalam Suatu Ikatan Perkawinan dari Berbagai Pandangan: Perceraian antara Ria Ricis dengan Teuku Rya: Novianti, Siti; Nathasya, Nathasya; Natanael, Natanael; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.106

Abstract

Pernikahan merupakan ikatan emosional dan legal antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, dinamika rumah tangga seringkali menghadirkan konflik, baik internal antara pasangan maupun eksternal yang melibatkan pihak ketiga seperti mertua. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah perceraian antara selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan, yang memunculkan diskursus mengenai peran konflik mertua-menantu dalam keretakan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif terhadap isu perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia dengan studi kasus perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji regulasi, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik rumah tangga dapat bersumber dari ketidakharmonisan relasi antarkeluarga, minimnya komunikasi, serta ketimpangan peran dan ekspektasi sosial. Dalam kasus Ria Ricis, hubungan yang kurang harmonis dengan mertua serta ketidakadilan dalam relasi keluarga menjadi latar belakang utama perceraian. Proses hukum telah dilakukan sesuai ketentuan UU Perkawinan, termasuk mediasi dan penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Perceraian sebaiknya ditempuh sebagai jalan terakhir ketika seluruh upaya damai gagal. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk membangun komunikasi terbuka, menetapkan batasan keluarga yang sehat, serta menjadikan hukum sebagai sarana perlindungan, bukan semata penyelesaian konflik.
Asas Pasif Bagi Hakim Perdata Dalam Mengadili Sebuah Perkara Di Pengadilan: Studi Perkara No. 819/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr Putra, Moody Rizqy Syailendra; Suni, Indri Elena; Kencana, Ekaprasetya Artha; Kasslim, Veren
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.114

Abstract

Kepentingan individu dalam kehidupan sosial bersifat dinamis dan tidak terbatas, sehingga sering kali berpotensi menimbulkan konflik dengan kepentingan individu lainnya. Ketika para pihak membuat kesepakatan untuk melindungi kepentingan masing-masing, tetap ada kemungkinan terjadinya penyimpangan yang menimbulkan sengketa. Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui berbagai jalur: mediasi, arbitrase, dan litigasi (perdata). Mediasi diutamakan sebagai sarana penyelesaian yang damai dan kekeluargaan, namun apabila tidak membuahkan hasil, pengadilan perdata menjadi langkah terakhir (last resort). Dalam konteks litigasi, hakim memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan yang substansial, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum acara perdata Indonesia masih menganut asas pasifnya hakim, di mana hakim hanya bersifat menunggu dan memutus berdasarkan apa yang diajukan para pihak. Perkara No.819/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr sebagai alat pembanding teori dengan kejadian nyata dalam beracara sehingga metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan asas pasif tersebut dalam sistem hukum Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain seperti Australia yang menganut sistem berbeda. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi apakah asas pasif masih relevan dalam konteks peradilan modern yang berorientasi pada pencapaian keadilan substantif.
Personal Data Subject Rights Protection: A Comparative Study Between Indonesian PDP Law And the UK Data Protection Act Sofia Roselin; Moody Rizqy Syailendra Putra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12076

Abstract

Personal data protection has become an urgent legal issue in the digital era, especially with the increasing risks of data misuse. This study aims to analyze and compare the legal frameworks of Indonesia's Personal Data Protection Law No. 27 of 2022 and the United Kingdom's Data Protection Act 2018 in protecting the rights of data subjects. Using a normative juridical method with a comparative legal approach, this study examines key principles, enforcement mechanisms, and institutional structures in both legal systems. The research finds that while both laws emphasize individual data rights and accountability, the UK has a more established institutional framework (ICO) compared to Indonesia, which still lacks an independent supervisory authority. The novelty of this research lies in offering bilateral legal harmonization insights and adaptation strategies for Indonesia to meet international standards like GDPR while maintaining cultural and institutional relevance. The study concludes that Indonesia must strengthen its legal institutions and adopt a phased approach to regulatory convergence through establishing an independent data protection authority, capacity building, public legal awareness programs, and regional cooperation frameworks. It recommends a gradual harmonization roadmap starting from ASEAN PDP Framework implementation to eventual GDPR-style reforms to improve data protection effectiveness in the digital age.
Strategi Penyelesaian Konflik Pemegang Saham atas Kewajiban Konsolidasi Melalui Penggabungan Bank Perekonomian Rakyat dan/atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dalam Satu Kepemilikan dan/atau Pengendalian Yang Sama Oktri Defilania, Oktri Defilania; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i2.1825

Abstract

Konsolidasi BPR/BPR Syariah dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh bank sebagaimana amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024. Konsolidasi BPR/BPR Syariah sebagaimana ketentuan yang berlaku dapat ditempuh melalui mekanisme penggabungan/peleburan yang terlebih dahulu perlu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun dalam melakukan impelementasi kewajiban konsolidasi ini, tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan, terkadang terdapat tantangan/hambatan yang ditemui diantaranya Pemegang Saham Pengendali (PSP) telah setuju adanya penggabungan, namun para pemegang saham lainnya tidak menyetujui adanya penggabungan/peleburan sehingga proses permohonan perizinan penggabungan/peleburan menjadi terhambat dan memerlukan strategi penyelesaian permasalahan agar penggabungan/peleburan tetap dapat dijalankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak menyetujui kewajiban konsolidasi melalui penggabungan/peleburan memerlukan peran dari Pemegang Saham Pengendali dan Otoritas Jasa Keuangan untuk proses penyelesaian permasalahannya sehingga kewajiban konsolidasi BPR dan BPR Syariah nantinya tetap dapat dijalankan. Kata Kunci: Penggabungan/Peleburan, Kepemilikan/Pengendalian Yang Sama, BPR/BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham Pengendali
PELANGGARAN HAK UPAH LEMBUR PEKERJA NON-STAF YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH PT. SAI APPAREL Lie, Gunardi; Syailendra, Moody Rizqy; Goldwen, Filshella
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2020

Abstract

Upah lembur adalah hak yang dijamin oleh hukum bagi pekerja atau buruh yang bekerja melebihi waktu kerja lembur yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan pembayaran tambahan untuk pekerjaan di luar jam kerja normal, bertujuan untuk memberikan insentif dan mengkompensasi usaha tambahan pekerja. Namun, sayangnya, masih banyak pemberi kerja yang melanggar hak-hak pekerja dengan tidak membayar upah lembur yang seharusnya mereka terima, dan ini merupakan pelanggaran hukum yang serius yang dapat mendapatkan sanksi. Tidak membayar upah lembur adalah pelanggaran ketika pemberi kerja tidak membayarnya kepada pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal yang telah ditetapkan. Alasan-alasan dari pelanggaran ini bisa beragam, seperti kurang pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan, ketidakpatuhan hukum, atau niat buruk untuk menghemat biaya. Penting bagi pekerja non-staf untuk memahami hak-hak mereka dan tindakan yang dapat diambil jika upah lembur tidak dibayarkan dengan benar oleh perusahaan, termasuk berkomunikasi dengan manajemen, berkonsultasi dengan serikat pekerja atau pengacara, serta melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang guna menjaga perlindungan hak-hak pekerja. Dalam menghadapi situasi ini, pekerja dapat mengambil langkah-langkah hukum atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang untuk menjaga hak-hak mereka, sementara dukungan dari serikat pekerja atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja juga dapat membantu menyelesaikan masalah ini.Kata kunci: Upah Lembur, Pekerja/Buruh, Pemberi Kerja, Tidak Dibayarkan.
Kedudukan TNI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan Terhadap RUU TNI Berdasarkan UUD 1945 Syailendra Putra, Moody Rizqy; Anindita, Rr Pramastri Anindha; Rosanti, Admita Arifani; Syaban, Diputra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6476

Abstract

Pada tragedi 1998 terjadi kerusuhan berskala nasional, salah satu penyebab hal tersebut adalah berlakunya Dwifungsi ABRI yang menyebabkan trauma pada masyarakat saat itu terutama golongan Mahasiswa, keterlibatan militer dalam lembaga sipil, menurunnya nilai rupiah, serta lamanya menjabat presiden saat itu. Menambah kekeruhan yang terjadi. Golongan Mahasiswa yang melakukan aksi demo mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dari Aparat Penegak Hukum terutama ABRI mulai dari penganiayaan, penculikan, bahkan penembakan terjadi pada saat itu. Pasca-Reformasi terbentuklah UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa TNI hanya sebatas menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada tahun 2024 terjadi revisi pada UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tanpa adanya urgensi yang harus diubah pada undang-undang tersebut hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat akan terjadinya Dwifungsi militer kembali.
Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai Upaya Perlindungan Hukum Warga Terdampak Penggusuran: Studi Kasus Bukit Duri melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Moody Rizqy Syailendra; Glorya Heavennina Blessyah; Tabitha Roulina Anastasya; Giovanni Cornelia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v9i1.7977

Abstract

Penggusuran paksa terhadap warga Bukit Duri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 menjadi contoh konkret pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak, yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam merespons tindakan tersebut, warga Bukit Duri menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan implementasi hukum acara perdata dalam gugatan class action serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai upaya perlindungan hukum kolektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan warga Bukit Duri telah memenuhi seluruh unsur yang disyaratkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, dan pengadilan pada tingkat pertama mengabulkan sebagian gugatan serta memerintahkan pembayaran ganti rugi. Meskipun putusan tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi, proses gugatan ini menjadi preseden penting dalam penerapan class action sebagai sarana perjuangan keadilan sosial. Gugatan Perwakilan Kelompok terbukti mampu membuka akses keadilan bagi masyarakat marjinal dan memperkuat fungsi hukum acara perdata sebagai instrumen pemberdayaan hukum warga negara terhadap kebijakan publik yang merugikan. Kata Kunci: Perwakilan Kelompok, Hukum Acara Perdata, Perlindungan Hukum Kolektif
THE IMPORTANCE OF THE PRESENCE OF THE PRINCIPAL OR PLAINTIFF IN THE EVIDENCE PROCESS OF CIVIL PROCEDURAL LAW syailendra, Moody Rizqy; Manggal, Adam Tanzio
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i7.1776

Abstract

The civil court process is certainly different from other types of courts, such as criminal, administrative, military, and international courts. Civil courts are quite unique and complex, with judges tending to be passive, placing the burden of proof on the parties involved in the case. The agenda for hearing witness testimony is a crucial aspect of this process, and it is essential that both parties—the plaintiff and the defendant—respect and adhere to the applicable civil court procedures, such as those outlined in the HIR (High Court Regulations) applicable in Java and Madura, and the Rbg (Regional Court Regulations) applicable outside Java and Madura. This article aims to emphasize that the parties involved in the case should not arbitrarily withdraw their claims or unilaterally refuse to attend the scheduled hearing agenda, to prevent any abuse of power between one party and another, where one party prioritizes their own rights without considering the dignity of the court or the rights of others.
Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Rangka Mencegah Pencurian Data Bagi Peserta Didik SMK Negeri SMK Negeri 15 Kota Bandung Putri, Dinda Arista; Gea, Lenggo Anastasia Briliant; Syailendra, Moody Rizqy
RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Vol. 3 No. 2 (2025): Renata - Agustus 2025
Publisher : PT Berkah Tematik Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61124/1.renata.93

Abstract

Kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi di SMK Negeri 15 Kota Bandung diselenggarakan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, pada tanggal 10 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para siswa terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Materi yang disampaikan mencakup pengertian data pribadi, risiko pencurian data, langkah-langkah perlindungan data, serta kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sosialisasi diikuti oleh 95 peserta dari berbagai jenjang kelas. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran siswa terhadap isu perlindungan data. Sekitar 85% peserta menyatakan komitmennya untuk mulai menggunakan autentikasi dua faktor, sementara 90% mengaku lebih memahami bahaya praktik penipuan digital seperti phishing. Respon positif juga datang dari para guru dan pihak sekolah, yang berencana untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pembelajaran. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi ini berhasil memberikan dampak nyata dalam meningkatkan literasi digital siswa, membekali mereka dengan keterampilan praktis, serta menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga data pribadi demi menciptakan ekosistem digital yang lebih aman
Kedudukan TNI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan Terhadap RUU TNI Berdasarkan UUD 1945 Syailendra Putra, Moody Rizqy; Anindita, Rr Pramastri Anindha; Rosanti, Admita Arifani; Syaban, Diputra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6476

Abstract

Pada tragedi 1998 terjadi kerusuhan berskala nasional, salah satu penyebab hal tersebut adalah berlakunya Dwifungsi ABRI yang menyebabkan trauma pada masyarakat saat itu terutama golongan Mahasiswa, keterlibatan militer dalam lembaga sipil, menurunnya nilai rupiah, serta lamanya menjabat presiden saat itu. Menambah kekeruhan yang terjadi. Golongan Mahasiswa yang melakukan aksi demo mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dari Aparat Penegak Hukum terutama ABRI mulai dari penganiayaan, penculikan, bahkan penembakan terjadi pada saat itu. Pasca-Reformasi terbentuklah UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa TNI hanya sebatas menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada tahun 2024 terjadi revisi pada UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tanpa adanya urgensi yang harus diubah pada undang-undang tersebut hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat akan terjadinya Dwifungsi militer kembali.
Co-Authors Achmad Ricky Dwiandi Adam Adepio, Muhammad Fadel Adisty Padmavati Moha Adisty Padmavati Moha Adriansah, Eka Putra Ahmad Sudiro Aimmatul Khoiroh Alessandro Christian Max Alfarhani, Luqyana Shafira Alfiani, Feriza Ali Bastanta Alya, Nasha Rawza Amelia Kristina Simarmata Anastasya, Tabitha Roulina Anastasya, Vannya Ang, Ingrid Angelica Ulinta Ginting Anggraeni Sari Gunawan Anggraini, Nabila Chynta Dwi Angkasa, Steven Angkasa, Wincent Hungstan Anindita, Rr Pramastri Anindha Anisa Puspitasari aprilia, indah Aprillianty, Kesia Apriza, Nathania Arif Rivaldo Artamevia, Halena Arya Salwa Wardana Audrelia Vanessa Tanamas Audrey Bintang Silado Aulia, Dzikrina Aurelia Meagan Tan Baehaqi Batu, Jeremy Santos Lumban Belicia Widhyana Yulia Putri Blessyah, Glorya Heavennina Briyan Dustin Callista Hans Candra, Dimas Catherine Angelica Cendana Suryani Cendranita, Ivannia Ceria, Nadia Intan Chandra, Jessica Chandra, Juan Benedict Chandrawinata, Marcelino Chaniago, Fathimathuz Zachra De Cheryanti, Grace Chica Octa Andinda Chien Ni Chiessa, Cicelly Christian, Rainer Cindy Chandra Cindy Laurencia Cindy Situmeang Cornelia, Giovanni De Valerie, Athalia Delvina Koniardy Desi i Deviana Axfelia Devira Andriani Dicky Arifianto Divabuena Purba, Nanda Djaja, Rafael Christian Dzikrina Aulia Edbert, Felicia Edyson, David Effendi, Absarani Maharani Elia, Elia Endro Try Nurwantoko Erdiyanto, Rizqy Pratama Estevania Christabel E, Kezia Eunike Kathryn Budiman Evelyn Hartono Fadloli, Muhammad Fahri, Achmad Fauzan Ravinda Putera Febriana Irma Febriany, Febriany Felicia Edbert Fiona Natania Fortino, Darren Patrick Gavriele Liberty Gea, Lenggo Anastasia Briliant Ginting, Angelica Ulinta Giovanni Cornelia Glorya Heavennina Blessyah Goldwen, Filshella Gregorius Febrian Wijaya Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardie Lie Gunardie Lie Gunawan, Anggraeni Sari Gurnadi Lie Gurnadi Lie Gusnardi Lie Hadiati, Mia Hanz Bryan Joeliant Hartono, Evelyn Hartono, Margareta Kristiani Hasan, Laura Kurniadi Hisyam, Sulthan Fadhil Hummerson, Laureen Aurora Hungstan, Wincent Angkasa Hutapea, Junika Gabriella Cecille Inayah Fasawwa Putri Indah Aprilia Indah Maria Maddalena Simamora Indah siti aprilia Indah Siti Aprilia Indah Siti Aprilia Indah Siti Aprilia Irene Gracia Simanjuntak Irene Mariboto Sitanggang Istisofani, Aulia Salma Jack Sandi, Maydi Jardhan, Rheno Jeanne Hans, Patricia Jennifer Jennifer Jeremy Exaudi Purba Jessica Tanuwijaya, Jessica Joeliant, Hanz Bryan Johannes Evan Budiman Jolin, Jolin Kartika Pangestu Kasslim, Veren Kencana, Ekaprasetya Artha Kennardy, Lawrentiust Kenneth, Nathanael Kevin Halomoan Kezia Audreylia Khanifa Fauziah Khaulah, Tatsbita Kinanti, Lamsiur King William Kirani, Allaysha Adindaputri Kiyoshi, Maximillian Ivander Kristianto, Shashia Andini Kumala Dewi Kurniawan, MIchelle Heydee Laapen, Calinka Princess Belinda Laurensia Clarissa Siva Lenny Sriwijaya Leonard Tasuno Laiya Lie, Gunardi Lie, Gunardie Lie, Sherley Lie, Yocelyn Averyll Lis Julianti Lo, Edmund Lydia Evan, Gladys Madelin, Nethania Aurelia Mahardika, Dutasena Manggal, Adam Tanzio Marfungah, Luthfi Margareta Kristiani Hartono Maria Angela Triwidyarti Matakupan, Michelle Sharon Anastasia Maulika, Grizca Ratu Maurend Benaya Immanuel Susanto Mavelyn, Aurelia Jessica Max, Alessandro Christian Mayvians, Tidelstein Metta Valoka Mia Hadiati Mia Hadiati Michelle Sharon Anastasia Milafebina, Rachel Mishael Joshua Morisia, Yesa Muhammad Axel Putra Muhammad Wildan Ichsandi Naftalie, Livia Aurelia Najla, Tengku Amira Nanda Divabuena Purba Naomi Femilia Natanael Natanael, Natanael Natashya, Natashya Nathania, Cheryl Nathasya, Nathasya Nayoltama, Darius NEVIATY PUTRI ZAMANI Neysa Tania Novianti, Siti Nugroho, Maria Cecilia Nusamara, Arlyn Annabel Octavia, Marcela Oktavianni Putri Sianturi, Angel Oktri Defilania, Oktri Defilania Pangestu, Kartika Paramitha, Chintya Lie Parapat, Fauzan Rizki Permana, Azhar Zidan Pingky Fordora Prasetyo, Stephanie Patricia Priady, Alfredo Eka Priliska, Jedyzha Azzariel Priscilla, Nathalie Priska Khairunnisa Purnomo, Ferdinand Brandon Purwanti, Puja Ayu Putera, Fauzan Ravinda Putri, Dinda Arista Putri, Nadiva Azzahra Putri, Sanny Nuyessy Putri, Tiara Shafa Raditya, Anthonio Bimo Rahmasari, Lisa Ramadhan, Febriansyah Ramadhan, Nayla Az Zahra Raphaellee Peters Putra Usman Raphaellee Peters Putra Usman Rebecca Marcella Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Rian Rimba Morenties Rosanti, Admita Arifani Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Safitri, Yuliya Salsabila Putri Salsabila, Ardhelia Putri Samantha Maria Yohen Samuel, Maria Gabriela Sandi, Maydi Jack Santoso, Agnellya Hendarmin Saputra, Lovine Keishya Setiawan, Florencia Lavina Shahan, Akbar Helmie Nur Sheva, Jesa One Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Silvia Angela Silvia Cahyadi Simanjuntak, Sandy Wiratno H Sinaga, Ryanson Donovan Sinurat, Noel Siregar, Rachel Adeline Siswanto, Vivienne Olivia Sitanggang, Irene Mariboto Sofia Roselin Su, Bok Rok Sugiarto, Angelina Jacqueline Suhartanto, Theodora Suni, Indri Elena Suryani, Cendana Syaban, Diputra Syahputra, Denis Szyva Silviana Putri Tabitha Roulina Anastasya Talita Taskiyah Tan, Louissa Nobel Tansir, Charisse Evania Thalia Frederica Thie, Naysa Andrea Tirta, George Anderson Tiyas Asri Putri Tjendra, Virginia Tobing, Dealova Agustina Lumban Trixie, Ivana Try Nurwantoko, Endro Urifianto Ardhan, Muhammad Valen Nainggolan Vanessa Mathilde Harum Vedora, Sheren Regina Very Yovelin Vincent Vincent, Vincent Vivienne Olivia Siswanto Vivienne Olivia Siswanto Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wanibe, Kenji Dustin Wijaya, Niko William, King Win, Han Winaldy, Rickson Winata, Gilbert wong, Sherryl naomi Yanti, Cinda Yola Feby Charita Yolanda, Maureen Keisha Yosia Clementino Moningka Yuan, Luo Yunita, Theresia Zayyan Syafiqah Aggistri Zebua, August Delta Zimah, Amelia Abdullah ⁠Ayesha Tasya Izulkha