Articles
New Public Service : Pelayanan Publik Berbasis Humanistik untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.166 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.283
Reformasi birokrasi telah menjadi kajian menarik dalam pemerintahan khususnya pasca reformasi.. Bagaimana menjadi pelayan publik yang diharapkan,serta apa saja yang harus dilakukan seorang birokrat untuk mencapai sebuah birokrasi yang diharapkan rakyatnya akan dibahas dalam tulisan ini. Mewujudkan pelayan publik yang humanistik menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan NPS (New Publik Service). Dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga prinsip utama untuk mewujudkan pelayan publik berbasis humanistik. Pertama, pelayan publik harus mempunyai keinginan untuk melayani masyarakat. Kedua, pelayan publik harus merespon segala bentuk pelyanan tidak hanya dari klien tetapi seluruh warga negara. Ketiga, akuntabilitas dari pelayanan publik adalah multiaspek. Dari ketiga prinsip tersebut tentunya didukung juga dengan berbagai aspek pendukung lainnya dalam organisasi publik yang tentunya masih akan menjadikajian menarik pada pembahasan tulisan tulisan selanjtnya. Kata kunci : Reformasi birokrasi, New Public Service, Pelayan Publik, Humanistik
Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (375.216 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.284
Kawasan Selingkar Wilis ini terletak melingkar di lereng GunungWilis Provinsi Jawa Timur, keberadaan enam kabupaten yang melingkar di Gunung Wilis tersebut mempunyai karakteristik wilayah berserta keunggulan lokal yang berbeda, pada nota kesepahaman yang telah disepakati Kawasan Selingkar Wilis diproyeksikan akan dibangun jalan tembus sehingga memudahkan akses pada tiap kabupaten, terutama untuk pengembangan sektor pariwisata. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kabupaten Ponorogo dalam pengembangan Kawasan Selingkar Wilis, yang terdiri dari apa yang telah dipersiapkan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk kelanjutan pengembangan kawasan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, teknik dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwasanya Kabupaten Ponorogo telah mempersiapkan objek pariwisata dan infrastruktur berupa jalan yang akan dikembangkan tetapi masih banyak bagian yang perlu diperbaiki, selain itu hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo lebih berkomitmen dalam pengembangan kawasan ini, perlu adanya wawasan yang lebih luas tentang pentingnya kerjasama kewilayahan guna mengembangkan perekonomian dan pariwisata daerah yang berdaya saing. Kata Kunci: Kerjasama, Daerah, Kawasan, Pariwisata
Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Periodesasi Sistem Pemerintahan Indonesia (Tinjauan Teori Integrasi Organisasi)
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.435 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.285
Organisasi merupakan lokus dimana kegiatan atau aktivitas administrasi publik diopersionalkan. Namun, administrasi publik bukanlah bagian dari organisasi publik, tetapi sebaliknya, organisasi publik merupakan salah satu unsur dari administrasi publik. Sedangkan fokus kajian organisasi dalam studi administrasi adalah aspek struktur, yaitu kegiatan membagi kekuasaan (tugas dan tanggung jawab) ke beberapa unit fungsi tertentu. Dalam model dasar organisasi yang dikenal dengan model intergrasi, terdapat tiga varian yang membicarakan tentang struktur atau pembagian kekuasaan ini, yaitu weak executive mode, strong executuve model, dan the council-manajer model. Berdasarkan model ini, sistem pemerintahan yang parlementer cenderung memperlihatkan Weak Executive Model, sedangkan sistem pemerintahan presidensial memperlihatkan Strong Executive Model. Dan dalam konteks periodesasi sistem pemerintahan Indonesia, varian model ini mengalami dinamika dari era orde lama hingga era orde reformasi. Kata Kunci: Administrasi Publik, Organisasi, Eksekutive, Model Integrasi
Implementasi Kebijakan Lanal Kotabaru (Di Kalimantan Selatan) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.436 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.287
In developing countries, fishermen are a group of society experiencing social problems such aspoverty and education. The marine high posttension of Indonesia should heve made thefishermen wealthy. In contrast, their economic condition is still so far from wealth, so theyreally need empowerment in order to reach their better future. Kotabaru Lanal Station is one ofthe institutions conducting empowerment for the fishermen in the its responsibility area throughthe empowering programs. To conduct the empowering programs, Kotabaru Lanal Stationcooperates with Kotabaru Regency Government, the empowerment partner.This qualitative research uses the main theory of George Edward III Implementation consistingof four variables, i.e. communication, bureaucracy structure, resources, and disposition. Thepolicy implementation of Kotabaru Lanal Station in fishermen community empowerment hasbeen done well through socialization activities, social assistances, and training, that impactingpositively to Kotabaru fishermen development. The blocking factors to conduct the programsare the minimal budget and the limited human resources of Kotabaru Naval Station. Thesupporting factors to conduct the programs are the supports of Kotabaru Naval Stationpersonnels, Kotabaru Regency Government, and the fishermen.
Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (479.878 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.784
Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebihmenitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal: pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional harus dijalankandengan menerapkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaanya dikontrol oleh atasan secaraketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memilikikompetensi memadai. Kedua penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mendorongbirokrasi diisi oleh orang-orang yang profesional. Sumber daya manusia yang profesionaladalah pegawai yang bekerja dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai danmemiliki integritas yang unggul. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukanmelalui profesional development program dan character building program.
Penggunaan Aplikasi WhatsApp dalam Komunikasi Organisasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.331 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.788
Adanya kemajuan teknologi yang terjadi memberikan banyak pengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal komunikasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam hal komunikasi ialah berkembangnya media komunikasi, yakni WhatsApp. Di era yang modern ini penggunaan aplikasi WhatsApp menjadi perihal yang umum dilakukan oleh instansi ataupun perusahaan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi kerja. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari adanya penelitian ini ialah mendeskripsikan peranan aplikasi WhatsApp dalam komunikasi organisasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan observasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Setelah memperoleh data, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa komunikasi organisasi yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sangat dibantu oleh aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp memiliki peran penting dalam mendukung fungsi komunikasi organisasi yang meliputi fungsi produksidan pengaturan, fungsi pembaharuan, fungsi pemeliharaan, fungsi tugas, fungsi perintah, dan fungsi relasional tetap dapat terkomunikasikan, dengan percepatan dan efisiensi dari fasilitas aplikasi WhatsApp yang ditawarkan. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami dalam komunikasi organisasi yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, yakni kendala baterai telepongenggam yang cepat habis dan kesulitan dalam mencari sinyal yang baik ketika berada di lapangan.
Menalar Penguatan Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan di Era Pemerintahan Digital
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (478.026 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.789
Ditengah beragamnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan kebijakan berbasis pada penguatan Information and Communication Technology (ICT), maka kemudian muncullah dominasi tentang formulasi maupun penyelenggaraan kebijakan yang efektif dan efisien. Konsekuensi dari dominasi tersebut kemudian mendahulukan dimensi teknokratisadministratif, sedangkan dimensi politik atas ruang partisipasi mulai terpinggirkan. Hal tersebut diwujudkan dengan model pengambilan kebijakan teknokratis-administratif. Hal ini tentu membuat kesimpang-siuran paradigma terkait dengan letak dari dimensi teknokratisadministratif maupun dimensi politik dalam kebijakan publik, dimana sebagaimana diketahui formulasi kebijakan menjadi bagian dari proses politik dan implementasi adalah proses administrasi. Oleh karena itu, perlu kembali untuk menalar penguatan partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan desk-research. Hasil penelitian menunjukkan dimensi politik atas ruang partisipasi menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Artinya, ruang partisipasi masyarakat tetap menjadi titik tekan yang perlu diperkuat ditengah adanya tuntutan akan penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dan efisien dalam era pemerintahan digital yang berbasiskan pada Information and Communication Technology (ICT).
Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.204 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.791
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi JawaTengah merupakan instansi penyelenggara diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah Provinsi Jawa Tengah. Diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah bertujuan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang perencanaan, pemeliharaan dan penghapusan aset sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah. Identifikasi masalah yang ditemukan adalah sebagian peserta diklat bukan pegawai yang tugasnya mengelola aset/barang daerah sehingga masih diperlukannya peningkatan kompetensi, serta beberapa peserta kurang setuju, bahkan tidak setuju atas keberhasilan penyelenggaraan diklat pada bidang akademis maupun non akademis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga dapat berusaha menangkap dan menjelaskan terkait dengan fenomena yang ditemukan. Hasil dari Penelitian ini, Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar dan efektif yang dilihat dari proses penyelenggaraannya yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan diklat meliputi persiapan administrasi dan persiapan akademis, persyaratan peserta dan widyaiswara, ketersediaan sarana dan prasarana apakah telah sesuai dengan kebutuhan diklatatau belum, pihak-pihak yang berperan sebagai panitia dalam diklat, serta evaluasi diklat. Selain itu, sasaran dan tujuan dari penyelenggaraan diklat telah tepat sebagai sarana menambah pengetahuan dan kemampuan PNS dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengelola aset/barang. Rekomendasi dari penelitian ini disarankan agar penyusunan program diklat tetap sesuai dengan analisis kebutuhan diklat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mengawasi kondisi sarana prasarana agar tetap layak untuk digunakan sertasikap dan perilaku pegawai diharapkan selalu menunjukan profesionalisme dan transparan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya.
Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.536 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.792
Landasan hukum pengelolaan SDA Indonesia sebelum era desentralisasi dan otonomi daerah khususnya di sektor mineral dan batubara adalah UU No 11 tahun 1967. UU tersebut mengatur tentang kontrak karya generasi pertama dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Semangat didalam kontrak karya sebagai legalitas pengelolaan SDA dalam negeri bersifat hubungan lex spesialis antara pemilik modal dengan negara. Dalam era reformasi sistem pemerintahan yang sebelumnya di kendalikan oleh pusat yang sentalistik berubah menjadi desentralisasi dengan dibentuknya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di ganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terakhir telah diganti menjadi UU No 23 Tahun 2014. Dari sinilah pemerintah daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing. Desentralisasi dan otonomi daerah melatarbelakangi terciptanya suatu perubahan Peraturan dibidang pertambangan yang lebih banyak memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha pertambangan di daerahnya masingmasing. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam konteks areal division of power belum berjalan secara maksimal.
Anti Klimaks Implementasi E-Government: Analisis Partisipasi Masyarakat Petani Di Kabupaten Gunungkidul
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.079 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1358
This research is located in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region (DIY). The rapid development of global information technology has driven a paradigm shift in society towards the era of digital society. This fact directs the massive use of electronic media in the public service bureaucracy in Indonesia. In order to realize a clean, transparent public service and be able to answer the demands of change effectively, in line with Presidential Instruction No. 3 of 2003. Dilemma when the Gunungkidul Regency Government is seeking e-government as a reform of the public service bureaucracy that is intended for the community as the recipient of service benefits, there are elements of farmer communities that tend to be difficult to adopt new technologies. The Gunungkidul Regency Government has consistently developed a website up to the sub-district level totaling 18 sub-districts and village levels totaling 144 villages with domains namely "name of village-sub-districts.desa.id", known as the Village Information System (SID). The author uses descriptive exploratory research methods to explain the limitations of peasant communities in the use of e-government. This situation can trigger barriers to optimizing the implementation of e-government in Indonesia. The author finds the limitations of the farming community in Gunungkidul Regency in the use of e-government due to 2 (two) aspects namely the lack of habituation in the use of information technology media and the characteristics of community associations that are inherent in the social activities of farmers in Gunungkidul Regency. The character of the farming community tends to be difficult to correlate with the development of digital information technology in its activities, making it difficult to create an habit of using internet media for everyday life. Keywords: e-government, public service, farmer community, limitations