Articles
Potret Pembelajaran PAI Pasca Pandemi Covid 19
Nurulita, Dwita;
Arifin, Zaenal
Jurnal Pendidikan Islam Vol 14 No 1 (2024): July
Publisher : Research Departement of Darullughah Wadda'wah International Islamic University Bangil, Pasuruan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38073/jpi.v14i1.856
The COVID-19 pandemic has become a new task for teachers because almost all learning activities are online. And during the post-pandemic period, several things were no longer burdensome for teachers in the teaching process. Every teacher must have a planning and implementation strategy to support the implementation of effective learning. The objectives of this study are 1) To find out post-pandemic PAI learning planning at SMAN 2 Kota Kediri. 2) To determine the implementation of post-pandemic PAI learning at SMAN 2 Kediri City. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. This study's results indicate that teachers still have difficulties adapting to the learning process after the Covid-19 pandemic, so a blended learning strategy is needed to start learning adaptation after the Covid-19 pandemic.
HARMONISASI NORMA ATAS PENGATURAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
Risty, Alvian Octo;
Arifin, Zaenal;
Sadono, Bambang;
Sukarna, Kadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3330
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 serta harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus melindungi dan memproritaskan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta kesinambungan antara perekonomian dan pasar kerja nasional dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara investor khususnya negara China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 dan Bagaimana harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 ditengah modernisasi industri pertambangan dan penggalian mengubah regulasi untuk mendatangkan investor dalam satu paket tenaga kerjanya. Jabatan direksi sampai tenaga buruhnya seperti: Perwakilan Perusahaan untuk Pengeboran /lepas pantai, pengawas, teknisi operasi, penata dan staff dan golongan pokok pertambangan panas bumi pada 95 jabatan tidak ada keterangan sebagai kualifikasi jabatan. Terdapat disharmonisasi vertikal Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018.
LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST IN LOCAL GOVERNMENTS WITH SMALL SCALE
Arifin, Miftah;
Sukrisno, Wijayono Hadi;
Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3711
This study has purposes to find out how the mechanism of land procurement for the public interest in local governments, find out the obstacles and solve the problem of land procurement for the public interest on a small scale. Land procurement by the local government sometimes always collides with the stages of land procurement which is a very long process, but the land is needed immediately to support development. Small-scale land procurement is carried out on an area of no more than 5 hectares. Land procurement on a small scale for the public interest can be carried out without going through the determination of the location. The legal consequences are not being able to deposit compensation in court. This study uses a sociological juridical method, namely the discussion based on the provisions of the legislation. The results of this study are that the mechanism for land procurement for the public interest is carried out with accurate research and socialization so that the community understands the positive impact of development for the public interest and counseling so that the community understands the benefits of the project and participates in the success of project development for the public interest. Another obstacle in the implementation of land procurement is the existence of incomplete land ownership data or documents or no land ownership rights, the bureaucracy that guarantees legal certainty that the settlement of these obstacles is carried out with the active role of agencies that require land.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BATAS UMUR DALAM PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT (Studi Kasus Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP)
Arifin, Zaenal
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2249
Perkawinan merupakan hak dasar manusia yang tidak boleh dibatasi dan dikurangi oleh siapapun termasuk Negara. Dengan demikian, dalam pemenuhan hak-hak sipil, negara sebagai pemangku tanggung jawab untuk memenuhi (to fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) hanya bersifat pasif atau sering disebut dengan istilah negative rights (hak-hak negatif). Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arahan yang baru tentang hukum perkawinan di Indonesia. Titik fokus dari perubahan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini adalah berkenaan dengan batasan minimal usia perkawinan. Permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan batas umur dalam perkawinan di KUA Kec. Tanah Abang dan Bagaimana implementasi putusan Hakim dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP sudah memenuhi rasa keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang digunakan dengan cara membahas fakta yuridis yang didapat dari studi terhadap Iiteratur-Iiteratur yang mendukung, yang mana salah satu kegunaan pendekatan masalah secara yuridis normatif ini adalah untuk mengetahui atau untuk mengenal apa dan bagaimana hukum positifuya mengenai masalah tertentu. Pelaksanaan batas umur perkawinan yang dilaksanakan KUA Kec. Tanah Abang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Putusan Hakim dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP pada implementasinya sudah memenuhi rasa keadilan bagi para calon pengantin yang usianya masih di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat terlihat dari keputusan Hakim yang telah mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan Dispensasi Nikah kepada para pemohon.
Peningkatan Pemahaman Rencana Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
Arifin, Zaenal
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/kdrkm.v3i2.5791
The Semarang City Government plans to expand the area, be it a sub-district or village area. The expansion of urban and sub-district areas in the city of Semarang has the aim of improving public services and welfare. The formation of a sub-district can be in the form of the expansion of 1 (one) sub-district into 2 (two) or more sub-districts, and/or the unification of village and/or sub-district areas from several sub-districts. In an effort to encourage regional development, a region is required to be able to increase regional original income, by exploring the potential of its resources for regional financing and to streamline the implementation of regional development, which in the end can be developed as a basic economic sector and superior economy that has competitiveness. in a competitive global economy. The implementation of this community service activity is in the form of increasing understanding in the juridical field to partners by providing socialization about the legal basis for regional expansion, and increasing understanding to partners with a sociological approach regarding sub-district expansion in Semarang City in order to minimize the impacts that will arise in the expansion of sub-district areas and provide socialization the purpose of regional expansion is to improve the welfare of the community. The results achieved from this activity of increasing understanding are an increase in understanding of increasing understanding of the division of sub-districts in the city of Semarang. From the results of the evaluation and measurement of questionnaires to participants, there was an increase in the understanding of partners by 76.19%. Abstrak Rencana Pemerintah Kota Semarang melakukan pemekaran wilayah baik itu wilayah kecamatan atau kelurahan. Pemekaran wilayah kelurahan dan kecamatan di kota Semarang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam usaha mendorong perkembangan wilayah, suatu daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki guna pembiayaan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat dikembangkan sebagai sektor ekonomi basis dan ekonomi unggulan yang memiliki daya saing dalam persaingan ekonomi global. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk peningkatkan pemahaman dalam bidang yuridis kepada mitra dengan memberikan sosialisasi tentang dasar hukum pemekaran wilayah, dan peningkatkan pemahaman kepada mitra dengan pendekatan sosiologis mengenai pemekaran kecamatan di Kota Semarang agar meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dalam pemekaran wilayah kecamatan dan memberikan sosialisasi tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang dicapai dari kegiatan peningkatan pemahaman ini adalah adanya peningkatan pemahaman peningkatan pemahaman pemekaran kecamatan di Kota Semarang. Dari hasil evaluasi dan pengukuran kuesioner kepada peserta, maka ada peningkatan pemahaman dari mitra sebesar sebesar 76,19%.
PERAWATAN DAN PERBAIKAN SISTEM PENGISIAN HONDA ACCORD TAHUN 1979
Widiyanto, Asep;
Arifin, Zaenal
Surya Teknika : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol. 1 No.1 Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48144/suryateknika.v1i1.1250
ABSTRACT Penelitian ini dapat merawat dan memperbaiki sebuah sistem pengisian yang ada pada HONDA ACCORD Tahun 1979.,Sehingga dapatlah sebuah sistem pengisian yang normal dan sesuai dengan spek yang di inginkan. Sebelum melakukan kegiatan/perbaikan langkah awal pengecekan kondisi sistem pengisian terlebih dahulu.Dalam pengecekan di temukan sebuah sistem pengisian yang tidak dapat bekerja di karenakan komponen sistem pengisian yang kurang. Diantaranya refulator yang tidak ada, wiring tidak ada.hanya ada satu komponen yaitu alternator. Setelah diketahui barulah komponen di lengkapi dan diperiksa kelayakannya dengan sesuai dengan spek yang diinginkan barulah perakitan di mulai. Setelah semua komponen sistem pengisian HONDA ACCORD Tahun 1979 telah ada dan di rakit sesuai dengan speknya. Sistem pengisian dapat bekerja dengan normal. Kesimpulannya sistem pengisian yang ada pada HONDA ACCORD Th 1979 dapat beroperasi dengan baik. Kata kunci : sistem pengisian, Honda accord th 1979, alternator, voltage
Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer (P2P) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Sendangmulyo Semarang
Lestari, Rohmini Indah;
Arifin, Zaenal;
Sudarmanto, Kukuh
Journal of Dedicators Community Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/jdc.v6i3.3644
People started looking for information about Fintech Peer-To-Peer (P2P). Online loans have become attached a negative stigma; on the other hand, online credit platforms are very much needed by the community. Through the Financial Services Authority, the government uses this momentum to carry out digital financial literacy regarding online credit. In line with the government's goals, the purpose of Community Service activities from the Master of Law Study Program Universitas Semarang (USM) is to increase understanding, insight, and financial knowledge about Fintech P2P Lending to MSME Groups in Sendangmulyo Village, Semarang City. The material provided includes the development of Fintech P2P Lending in Indonesia. Second, explain the benefits and risks and how to choose an online loan platform registered and licensed at the OJK. Third, explain the consequences and legal protection for ordinary people so they do not worry when facing legal problems with illegal online credit companies. Fourth is the existence of an Investment Alert Task Force (SWI), which was formed to prevent and handle alleged unlawful acts by illegal online loan companies. This activity hopes that the community and MSME actors can choose a legal online credit platform and avoid the entanglement of illegal online credit. Masyarakat mulai mencari informasi mengenai Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending atau pinjaman online menjadi dikenal masyarakat setelah muncul berita maraknya jeratan pinjaman online ilegal. Pinjaman online menjadi lekat dengan stigma negatif, di sisi lain platform pinjaman online sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selaras dengan tujuan pemerintah maka tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah meningkatkan pemahaman, wawasan, pengetahuan keuangan digital mengenai Fintech P2P Lending kepada Kelompok UMKM di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang. Materi yang diberikan meliputi perkembangan Fintech P2P Lending di Indonesia. Kedua, menjelaskan manfaat serta risiko serta bagaimana memilih platform pinjaman online yang terdaftar dan berijin di OJK. Ketiga, memberi penjelasan konsekuensi dan perlindungan hukum bagi masyarakat awam agar tidak khawatir saat menghadapi masalah hukum dengan perusahaan pinjaman online ilegal. Keempat, keberadaan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum oleh perusahaan pinjaman online ilegal. Harapan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dan pelaku UMKM dapat memilih platform pinjaman online yang legal serta terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal.
Review Sistem Kendali Mesin Coal Feeder Model EG2610 Di PLTU Tanjung Jati B Jepara Study Kasus PT. Metro Mandala Persada
Hakim, Ahmad Thoriqul;
Arifin, Zaenal;
Faidlon, Ahmad
Majamecha Vol. 7 No. 1 (2025): Majamecha
Publisher : Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36815/majamecha.v7i1.3845
Sistem kendali mesin Coal Feeder di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas suplai batu bara ke Boiler untuk memastikan efisiensi pembakaran. Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya sistem kendali yang optimal dalam mengurangi gangguan operasional serta meningkatkan efisiensi bahan bakar. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis data operasional dari sistem Coal Feeder berbasis DISOCONT TERSUS (DT-9) di beberapa PLTU. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja sistem kendali otomatis terhadap metode konvensional dalam aspek kestabilan suplai, akurasi pengaturan laju aliran batu bara, serta respons terhadap perubahan beban operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem kendali berbasis DISOCONT TERSUS (DT-9) mampu mengurangi kesalahan operasional.
Hubungan Antara Kemampuan Pengambilan Keputusan dengan Kemampuan Penyelesaian Masalah Pada Pemimpin Pendidikan Islam
Arifin, Muhammad;
Arifin, Zaenal;
Muhammad, Muhammad
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 10 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jipp.v10i1.2988
Kemampuan pengambilan keputusan merupakan keterampilan fundamental bagi seorang pemimpin. Pemimpin pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan pendidikan modern, yang seringkali memerlukan keputusan yang cepat dan tepat. Di sisi lain, kemampuan penyelesaian masalah juga menjadi sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini, mulai dari isu-isu internal seperti manajemen sumber daya, pengembangan kurikulum, hingga tantangan eksternal seperti persaingan global dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Artikel ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hubungan antara kemampuan pengambilan keputusan dengan kemampuan penyelesaian masalah pada pemimpin pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan kajian literatur pustaka dari beberapa referensi utama, jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengambilan keputusan dengan kemampuan penyelesaian masalah pada pemimpin pendidikan Islam memiliki beberapa aspek keterhubungan yaitu: Penyelesaian masalah sebagai Landasan pengambilan keputusan, Pengambilan keputusan sebagai solusi akhir dari Penyelesaian masalah, Musyawarah sebagai penghubung kedua kemampuan, Komplementaritas, Siklus iteratif, Pengaruh timbal balik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan pengambilan keputusan dengan kemampuan penyelesain masalah pada pemimpin pendidikan islam memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat signifikan dalam suatu lembaga lembaga pendidikan.
Pencegahan Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram
Rizki, Nurlaili;
Arifin, Zaenal;
Nurmayani, Winda
JURNAL KESEHATAN TROPIS INDONESIA Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia
Publisher : PT. LARPA JAYA PUBLISHER
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63265/jkti.v2i3.92
Salah satu penyebab utama kematian ibu adalah preeklampsia. preeklampsia merupakan suatu gangguan kehamilan pada kenaikan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg yang ditandai dengan bengkak (oedema) pada jari tangan maupun kaki. Berdasarkan jumlah estimasi hipertensi berusia ?18 tahun di Kota Mataram pada tahun 2021 sebesar 13.892 jiwa perempuan yang mengalami hipertensi dalam kehamilan/preeklampsia (Dinkes Provinsi NTB, 2022). Berdasarkan data ibu hamil pada tahun 2023 di kelurahan jempong baru sebanyak 167 jiwa ibu hamil (Pusekesmas Karang Pule 2023). Untuk mencegah terjadinya komplikasi maka perlu dilakukan penatalaksanaan pemeriksaan antenatal dan rutin mengikuti pendidikan kesehatan untuk mengetahui tanda-tanda terjadinya preeclampsia. Untuk menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan tentang pencegahan preeklamsia Pada ibu hamil di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram. Desain penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan jenis pra eksperimental dengan rancangan penelitian one group pre-test post-test design. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 167 responden. Tehnik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dengan besar sampel sejumlah 49 orang. Uji statistik yang digunakan adalah uji wilcoxon signed rank test untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang pencegahan preeklampsia sebelum dan setelah dilakukan intervensi. didapatkan hasil uji statistik dengan nilai p value 0,00 (<0,05) yang artinya ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang pencegahan preeklampsia sebelum dan setelah dilakukan intervensi pada ibu hamil.Ada perbedaan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan preeklampsia sebelum dan setelah dilakukan intervensi.