Articles
HARMONISASI NORMA ATAS PENGATURAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
Risty, Alvian Octo;
Arifin, Zaenal;
Sadono, Bambang;
Sukarna, Kadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3330
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 serta harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus melindungi dan memproritaskan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta kesinambungan antara perekonomian dan pasar kerja nasional dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara investor khususnya negara China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 dan Bagaimana harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 ditengah modernisasi industri pertambangan dan penggalian mengubah regulasi untuk mendatangkan investor dalam satu paket tenaga kerjanya. Jabatan direksi sampai tenaga buruhnya seperti: Perwakilan Perusahaan untuk Pengeboran /lepas pantai, pengawas, teknisi operasi, penata dan staff dan golongan pokok pertambangan panas bumi pada 95 jabatan tidak ada keterangan sebagai kualifikasi jabatan. Terdapat disharmonisasi vertikal Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018.
KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT
Maulana, Muhammad Arif;
RS, Diah Sulistyani;
Arifin, Zaenal;
Soegianto, Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3369
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan dan kendala dari pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.
HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM
Susilo, Hendri;
Junaidi, Muhammad;
RS, Diah Sulistyani;
Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3409
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Masalah kewarisan beda agama pada masa sekarang ini menjadi suatu masalah kontemporer, karena baik dalam Al Qur an maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai bagian harta bagi ahli waris yang berbeda agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan terebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.
LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST IN LOCAL GOVERNMENTS WITH SMALL SCALE
Arifin, Miftah;
Sukrisno, Wijayono Hadi;
Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3711
This study has purposes to find out how the mechanism of land procurement for the public interest in local governments, find out the obstacles and solve the problem of land procurement for the public interest on a small scale. Land procurement by the local government sometimes always collides with the stages of land procurement which is a very long process, but the land is needed immediately to support development. Small-scale land procurement is carried out on an area of no more than 5 hectares. Land procurement on a small scale for the public interest can be carried out without going through the determination of the location. The legal consequences are not being able to deposit compensation in court. This study uses a sociological juridical method, namely the discussion based on the provisions of the legislation. The results of this study are that the mechanism for land procurement for the public interest is carried out with accurate research and socialization so that the community understands the positive impact of development for the public interest and counseling so that the community understands the benefits of the project and participates in the success of project development for the public interest. Another obstacle in the implementation of land procurement is the existence of incomplete land ownership data or documents or no land ownership rights, the bureaucracy that guarantees legal certainty that the settlement of these obstacles is carried out with the active role of agencies that require land.
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi
Sipahutar, Apul Oloan;
Arifin, Zaenal;
Sudarmanto, Kukuh;
Ratna Sediati, Diah Sulistyani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4254
This study aims to analyze the mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors, the obstacles to implementing the execution of fiduciary guarantees, and the ideal mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors. The research method used in this research is normative juridical. The results showed the execution of fiduciary guarantees on debtors who defaulted using the standard operation procedure (SOP) in each company. The ideal way for the execution of fiduciary guarantees is to combine the handling, either by using company SOPs combined with settlement through the courts. Various obstacles in the execution of fiduciary guarantees, such as non-compliance and awareness of the debtor with the applicable rules. in addition to the existence of a decision of the Constitutional Court which is used as an excuse for the debtor; and excessive use of the external collection by creditors in carrying out production.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada dibitur yang wansprestasi menggunakan standart operation procedure (SOP) pada masing-masing perusahaan. Cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia adalah dengan mengkombinasikan penanganan, baik dengan menggunakan SOP perusahaan yang dipadukan dengan penyelesaian melalui peradilan. Berbagai kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti: ketidak patuhan dan kesadaran debitur dengan aturan yang berlaku. Selain itu keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan eksternal collection oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya.
Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Nababan, Agung Kristyanto;
Junaidi, Muhammad;
Sudarmanto, Kukuh;
Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4808
This research aims to determine the validity of the material related to severance pay in the legislation. Government Regulations are statutory regulations stipulated by the President to carry out the Act properly. The content of the Government Regulation is material for implementing the Law. The problem of this research is how the validity of the content in government regulations is related to severance pay. The research method used is the normative juridical approach. The conclusion of this study government regulation cannot change the material contained in the law it implements, cannot add, does not reduce, does not insert a provision, and does not modify the material and understanding that already exists in the law that is its parent. Provisions related to severance pay in Government Regulation Number 35 of 2021 which regulates severance pay are lower than the provisions stipulated in the parent regulation, namely Law Number 11 of 2020 cannot be justified by law.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan materi muatan terkait uang pesangon dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana keabsahan materi muatan dalam peraturan pemerintah terkait pesangon bagi tenaga kerja yang diatur kurang dari undang-undang induknya dan akibat hukum terhadap pemberlakuan ketentuan terkait pesangon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini peraturan pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang dijalankannya, tidak dapat menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. Ketentuan terkait pesangon dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang mengatur pesangon lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BATAS UMUR DALAM PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT (Studi Kasus Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP)
Arifin, Zaenal
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2249
Perkawinan merupakan hak dasar manusia yang tidak boleh dibatasi dan dikurangi oleh siapapun termasuk Negara. Dengan demikian, dalam pemenuhan hak-hak sipil, negara sebagai pemangku tanggung jawab untuk memenuhi (to fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) hanya bersifat pasif atau sering disebut dengan istilah negative rights (hak-hak negatif). Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arahan yang baru tentang hukum perkawinan di Indonesia. Titik fokus dari perubahan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini adalah berkenaan dengan batasan minimal usia perkawinan. Permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan batas umur dalam perkawinan di KUA Kec. Tanah Abang dan Bagaimana implementasi putusan Hakim dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP sudah memenuhi rasa keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang digunakan dengan cara membahas fakta yuridis yang didapat dari studi terhadap Iiteratur-Iiteratur yang mendukung, yang mana salah satu kegunaan pendekatan masalah secara yuridis normatif ini adalah untuk mengetahui atau untuk mengenal apa dan bagaimana hukum positifuya mengenai masalah tertentu. Pelaksanaan batas umur perkawinan yang dilaksanakan KUA Kec. Tanah Abang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Putusan Hakim dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP pada implementasinya sudah memenuhi rasa keadilan bagi para calon pengantin yang usianya masih di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat terlihat dari keputusan Hakim yang telah mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan Dispensasi Nikah kepada para pemohon.
Peningkatan Pemahaman Rencana Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
Arifin, Zaenal
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/kdrkm.v3i2.5791
The Semarang City Government plans to expand the area, be it a sub-district or village area. The expansion of urban and sub-district areas in the city of Semarang has the aim of improving public services and welfare. The formation of a sub-district can be in the form of the expansion of 1 (one) sub-district into 2 (two) or more sub-districts, and/or the unification of village and/or sub-district areas from several sub-districts. In an effort to encourage regional development, a region is required to be able to increase regional original income, by exploring the potential of its resources for regional financing and to streamline the implementation of regional development, which in the end can be developed as a basic economic sector and superior economy that has competitiveness. in a competitive global economy. The implementation of this community service activity is in the form of increasing understanding in the juridical field to partners by providing socialization about the legal basis for regional expansion, and increasing understanding to partners with a sociological approach regarding sub-district expansion in Semarang City in order to minimize the impacts that will arise in the expansion of sub-district areas and provide socialization the purpose of regional expansion is to improve the welfare of the community. The results achieved from this activity of increasing understanding are an increase in understanding of increasing understanding of the division of sub-districts in the city of Semarang. From the results of the evaluation and measurement of questionnaires to participants, there was an increase in the understanding of partners by 76.19%. Abstrak Rencana Pemerintah Kota Semarang melakukan pemekaran wilayah baik itu wilayah kecamatan atau kelurahan. Pemekaran wilayah kelurahan dan kecamatan di kota Semarang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam usaha mendorong perkembangan wilayah, suatu daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki guna pembiayaan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat dikembangkan sebagai sektor ekonomi basis dan ekonomi unggulan yang memiliki daya saing dalam persaingan ekonomi global. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk peningkatkan pemahaman dalam bidang yuridis kepada mitra dengan memberikan sosialisasi tentang dasar hukum pemekaran wilayah, dan peningkatkan pemahaman kepada mitra dengan pendekatan sosiologis mengenai pemekaran kecamatan di Kota Semarang agar meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dalam pemekaran wilayah kecamatan dan memberikan sosialisasi tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang dicapai dari kegiatan peningkatan pemahaman ini adalah adanya peningkatan pemahaman peningkatan pemahaman pemekaran kecamatan di Kota Semarang. Dari hasil evaluasi dan pengukuran kuesioner kepada peserta, maka ada peningkatan pemahaman dari mitra sebesar sebesar 76,19%.
PERAWATAN DAN PERBAIKAN SISTEM PENGISIAN HONDA ACCORD TAHUN 1979
Widiyanto, Asep;
Arifin, Zaenal
Surya Teknika : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol. 1 No.1 Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48144/suryateknika.v1i1.1250
ABSTRACT Penelitian ini dapat merawat dan memperbaiki sebuah sistem pengisian yang ada pada HONDA ACCORD Tahun 1979.,Sehingga dapatlah sebuah sistem pengisian yang normal dan sesuai dengan spek yang di inginkan. Sebelum melakukan kegiatan/perbaikan langkah awal pengecekan kondisi sistem pengisian terlebih dahulu.Dalam pengecekan di temukan sebuah sistem pengisian yang tidak dapat bekerja di karenakan komponen sistem pengisian yang kurang. Diantaranya refulator yang tidak ada, wiring tidak ada.hanya ada satu komponen yaitu alternator. Setelah diketahui barulah komponen di lengkapi dan diperiksa kelayakannya dengan sesuai dengan spek yang diinginkan barulah perakitan di mulai. Setelah semua komponen sistem pengisian HONDA ACCORD Tahun 1979 telah ada dan di rakit sesuai dengan speknya. Sistem pengisian dapat bekerja dengan normal. Kesimpulannya sistem pengisian yang ada pada HONDA ACCORD Th 1979 dapat beroperasi dengan baik. Kata kunci : sistem pengisian, Honda accord th 1979, alternator, voltage
Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer (P2P) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Sendangmulyo Semarang
Lestari, Rohmini Indah;
Arifin, Zaenal;
Sudarmanto, Kukuh
Journal of Dedicators Community Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/jdc.v6i3.3644
People started looking for information about Fintech Peer-To-Peer (P2P). Online loans have become attached a negative stigma; on the other hand, online credit platforms are very much needed by the community. Through the Financial Services Authority, the government uses this momentum to carry out digital financial literacy regarding online credit. In line with the government's goals, the purpose of Community Service activities from the Master of Law Study Program Universitas Semarang (USM) is to increase understanding, insight, and financial knowledge about Fintech P2P Lending to MSME Groups in Sendangmulyo Village, Semarang City. The material provided includes the development of Fintech P2P Lending in Indonesia. Second, explain the benefits and risks and how to choose an online loan platform registered and licensed at the OJK. Third, explain the consequences and legal protection for ordinary people so they do not worry when facing legal problems with illegal online credit companies. Fourth is the existence of an Investment Alert Task Force (SWI), which was formed to prevent and handle alleged unlawful acts by illegal online loan companies. This activity hopes that the community and MSME actors can choose a legal online credit platform and avoid the entanglement of illegal online credit. Masyarakat mulai mencari informasi mengenai Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending atau pinjaman online menjadi dikenal masyarakat setelah muncul berita maraknya jeratan pinjaman online ilegal. Pinjaman online menjadi lekat dengan stigma negatif, di sisi lain platform pinjaman online sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selaras dengan tujuan pemerintah maka tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah meningkatkan pemahaman, wawasan, pengetahuan keuangan digital mengenai Fintech P2P Lending kepada Kelompok UMKM di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang. Materi yang diberikan meliputi perkembangan Fintech P2P Lending di Indonesia. Kedua, menjelaskan manfaat serta risiko serta bagaimana memilih platform pinjaman online yang terdaftar dan berijin di OJK. Ketiga, memberi penjelasan konsekuensi dan perlindungan hukum bagi masyarakat awam agar tidak khawatir saat menghadapi masalah hukum dengan perusahaan pinjaman online ilegal. Keempat, keberadaan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum oleh perusahaan pinjaman online ilegal. Harapan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dan pelaku UMKM dapat memilih platform pinjaman online yang legal serta terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal.