Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
38.202
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik IPSSJ
Hudi Yusuf
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 345 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 345 Documents
Search

 16   17   18   19   20 
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DI SEKTOR PERBANKAN Ilham Fathir Arifuddin; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan di Indonesia menjadi krusial seiring meningkatnya kasus-kasus kejahatan finansial seperti pencucian uang, penipuan, dan penggelapan aset. Dalam menghadapi kejahatan yang kompleks dan terorganisir ini, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penindakan, bekerja sama dengan lembaga keuangan dan otoritas terkait. Namun, proses penegakan hukum sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, peralatan teknologi yang kurang memadai, dan koordinasi yang lemah antar lembaga. Upaya optimalisasi peran kepolisian dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas teknis dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Penguatan aspek regulasi dan kerjasama internasional diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan dan menjaga stabilitas ekonomi.
EVALUASI SISTEM PENGAWASAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA Supratono Karel Pareres; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan efektivitas sistem pengawasan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pajak di Indonesia. Tindak pidana pajak mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara, mengganggu stabilitas ekonomi, dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelanggaran perpajakan dapat ditekan seminimal mungkin. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana pajak. Berdasarkan evaluasi terhadap sistem pengawasan dalam penanggulangan tindak pidana pajak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pajak, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.
Strategi Penegakan Hukum Bea Cukai dalam Kasus Pidana Khusus: Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1147/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Pst dalam Praktik Penanggulangan Tindak Pidana Cukai di Indonesia Weriza Ulfah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan aturan hukum terkait kejahatan pajak dalam kasus Hukum Pajak, yang diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1147/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Pst. Ini adalah kasus pengacara etnografis, yang cenderung deskriptif. Ini sepenuhnya berbeda dari pendekatan kuantitatif di mana hukum lebih mirip angka. Menentukan keputusan dengan mengkuantifikasi parameter pengambilan keputusan, yang meresap dalam studi keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini. Data empiris dikumpulkan dari studi kasus, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan tentang topik tersebut. Pendekatan hukum yang digunakan adalah penalaran hukum normatif dan kontekstual di mana interpretasi harfiah dari hukum dikaitkan dengan fakta-fakta yang muncul dalam kasus tersebut. Keputusan hakim tentang tindak pidana penggelapan pajak terhadap terdakwa pemerintah memiliki hak yang adil untuk menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar hukum pajak dengan mengambil hukuman penjara sebagai hukuman bagi korban kejahatan pajak. Gerakan ini sangat berguna bagi negara hukum di bidang hukum pajak. Penelitian ini juga meninjau efektivitas undang-undang pidana pajak yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pelaku usaha serta fakta bahwa penegakan hukum pajak yang ada harus berupaya memperkuat kerjasama antar lembaga, meningkatkan pemahaman publik tentang kepatuhan terhadap hukum pajak.
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN SEBAGAI ANCAMAN STABILITAS EKONOMI NASIONAL: ANALISIS HUKUM, PENCEGAHAN, DAN STRATEGI PENEGAKAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL Rr Savita Helena Affandy; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai jenis tindak pidana perpajakan yang sering terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, serta dampaknya terhadap perekonomian negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan ekonomi, serta mengkaji peraturan yang ada terkait tindak pidana perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis kasus, dan wawancara dengan ahli hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak sering terjadi melalui transfer pricing, manipulasi laporan keuangan, dan penggunaan tax havens. Tindak pidana perpajakan ini memiliki dampak negatif terhadap pendapatan negara, yang pada gilirannya mengurangi kapasitas negara dalam membiayai pembangunan. Selain itu, penghindaran pajak menyebabkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi, menciptakan distorsi pasar, dan merugikan perusahaan yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum perpajakan yang tegas dan penggunaan teknologi untuk memantau aktivitas perpajakan dapat membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana perpajakan. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan transparansi administrasi perpajakan dan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan negara.
Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: Rekonstruksi Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Terorisme Finansial Dan Korporasi Di Era Globalisasi Sudrajat Sudrajat; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan tindak pidana ekonomi di Indonesia dengan mempertimbangkan peran aparat penegak hukum, hambatan struktural, serta implikasi hukum dan ekonomi yang dihasilkan. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teknik analisis kualitatif, penelitian ini mengevaluasi koordinasi antara lembaga terkait, efektivitas kerangka hukum, serta tantangan dalam penanganan kasus tindak pidana ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh sinergi antar-institusi, konsistensi penerapan hukum, serta transparansi dalam proses peradilan. Studi kasus yang dianalisis menegaskan adanya hambatan signifikan dalam penegakan hukum, termasuk intervensi politik dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan ekonomi yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika kejahatan ekonomi yang semakin kompleks.
ANALISIS YURIDIS EKSKLUSIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN Fidelis Kevin Yudhistira; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai penerapan hukum kepabeanan di Indonesia, dengan perhatian khusus pada asas itikad baik dalam sengketa kepabeanan dan dampak regulasi terbaru terhadap perdagangan internasional. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peraturan, seperti PMK No 96 Tahun 2023, memengaruhi proses dan prosedur impor serta ekspor, terutama dalam hal penentuan nilai pabean. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen, wawancara dengan ahli, dan analisis terhadap peraturan serta keputusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dapat menyelesaikan sengketa kepabeanan secara lebih efisien, sedangkan peraturan PMK No 96 Tahun 2023 memberikan pengaruh signifikan terhadap cara kerja bisnis impor-ekspor, baik secara prosedural maupun dalam penerapan aturan. Dari perspektif akademis, temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum kepabeanan, khususnya terkait dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum. Di sisi praktis, penelitian ini mengusulkan perlunya peningkatan transparansi dalam penetapan nilai pabean serta penguatan mekanisme pengawasan untuk menciptakan sistem kepabeanan yang lebih efisien dan adil di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mendorong penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum kepabeanan untuk memulihkan kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi.
PERAN IDI DALAM PENGAWASAN ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DI INDONESIA Aghis Rufaida; Anisa Anisa; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam mengawasi etika profesi kedokteran di Indonesia. Dalam menjaga standar etika kedokteran, IDI berperan sebagai pengawas dan penegak kode etik guna memastikan bahwa para profesional medis mematuhi prinsip-prinsip moral dalam praktik mereka. Artikel ini juga membahas mekanisme penegakan kode etik yang diterapkan oleh IDI serta sejumlah kasus pelanggaran etika yang pernah ditangani. Studi ini menggunakan  metode  penelitian normatif dengan model deskriptif untuk mengidentifikasi peran IDI dalam menangani kasus-kasus pelanggaran etika kedokteran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IDI memiliki wewenang yang signifikan dalam melaksanakan pengawasan etika profesi kedokteran, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan etika akibat kompleksitas kasus dan berbagai faktor eksternal lainnya.
Kajian Normatif Tentang Klasifikasi Kontrak Dalam Sistem Hukum Kontrak Amerika, Inggris, Rusia, Dan Indonesia Ester Vania Silalahi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak dalam transaksi bisnis Internasional merupakan suatu bagian yang penting dalam transaksi internasional. Perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian dengan adanya perbedaan sistem hukum berpengaruh terhadap proses pembentukan suatu kontrak bisnis. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law (eropa continental), syarat sahnya suatu kontrak berbeda dengan syarat sahnya suatu kontrak yang dianut dalam sistem Common Law (USA dan Inggris). Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi.
Peranan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Perlindungan Korban Terhadap Anak Dibawah Umur Meninggal Dikarenakan Keracunan Obat Sirup Luvi Andiansyah; Nurul Fitria Hapsari Mamesah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LBH memiliki peran strategis dalam membuat pendampingan hukum kepada korban yang mengalami gagal ginjal, seperti keracunan pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran LBH advokat dalam melindungi hak-hak korban, khususnya dalam konteks keadilan dan penyelesaian hukum. Metode yuridis normatif dengan analisis data kualitatif digunakan. Hasil studi menunjukkan bahwa LBH berperan dalam tiga aspek utama: Pendampingan hukum terhadap korban baik dalam prosedur litigasi maupun non-litigasi,Advokasi kebijakan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik, dan Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum terkait dampak obat sirup anak dibawah umur. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya LBH, minimnya kesadaran hukum masyarakat, Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, LBH, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban.
STRATEGI IDI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA 5.0 Nurul Fitria Hapsari Mamesah; Luvi Andiansyah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era Society 5.0 menghadirkan hambatan baru dalam sektor kesehatan, khususnya di Indonesia, dengan adanya integrasi teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan dalam kehidupan masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan di tengah perubahan yang dinamis ini. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi IDI dalam menghadapi hambatan kesehatan di era 5.0, termasuk pengembangan kompetensi dokter, pemanfaatan teknologi digital, penguatan regulasi etika medis, dan kolaborasi lintas sektor. Metode penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IDI telah menginisiasi berbagai program, seperti pelatihan berbasis teknologi, digitalisasi layanan kesehatan, dan pengembangan kebijakan adaptif untuk mendukung transformasi sistem kesehatan. Kesimpulannya, IDI memiliki peran vital dalam mendukung inovasi sekaligus menjaga nilai-nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan di era 5.0.
Co-Authors A M Naitul Jaya Kusuma Abidah Ardelia Ghaisani Achmad Faried Adib Wajih Al-Irfani Adib Wajih Alirfani Aghis Rufaida Agnia Nabilla Gitamelia Agung Praptono Agus Sofyan Aisyah Meidian Sulaeman Albert Setiawan Waruwu Aldy Widhana Alfemba Ramadhan Alfiah Aulia Ali Zakariya Alpi Sahrin Alpiah Handayani Kembaren Amalia Dwi Yanti Amanda Amalia Putri Anastasya Yuliarta Simamora Andi Ahmad Munajat Andreas Hutajulu Andreras Jengkui Nofrianto Liefofid Angelina Saraswaty Anisa Anisa Anisa Anisa Anwar Kholis Aquino C M D Santos Arfin flori Artemisya Christian Aryani, Reni Asdenia Sellya Ilham Mustopa Atinus laia Audrey Aulia Putri Ayu Lestari Bayu Stiawan Bintatar Artadewa Maratua Pardede Calvin harmon kamil Chika Chrystofel Babys Cindy Yuli Wandita Daris Andalusia Daysiah Nur Fathli Tanjung Deni Saputra Deva Wira Pramudya Devy Widya Arum Dhika Fauzi Saputra Diah Ayu Zalsa Bilah Dian Sita Hapsari DINI GUSDIAN Diva Clarisa Putri Domu Sama Ria Tumanggger Dorteis Yenjau Dwi Nurmayanti dwi, Dwiyanti utami Dwiyanti Utami Efraim Elu Elisa Umami Elok Triyo Kusumo Elzan Syahza Stesia Ramadhani Endy Mahenda Suhendra Eriska Tiara Rosa Mayora Ester Vania Silalahi Eva Monalisa Evri Daud Fachry Ramadhan Fahmi Rahmatullah Fathiyah Rizkiyatun Nisa Fidelis Kevin Yudhistira Fifi Defianti Flugencius Janssen Willyams Framesti Janah Ocktaviani Frans Marzuki Fredy Agustono Frengky Desiroto Friska Larasati George Mason Ghina Nurjannah Gibran febryano Ginanjar Ginanjar Gomulia Oscar Hafid Ramadhon Haniv Aulia Harry Yusuf Adegdaha Laksana Harun Kim Matthew Hasan Haripin Heidy Andriani Helmin Porang Timori Hemestiana Matilda Sun Henry Afrillo Heri Mudjiyono Ilham Fathir Arifuddin Ina Lestari Ishak Hasian Jabbar Nur Davi Jeremy Miracle Joshua Moang Leo Alberto Dela Cruz Jovanca Stiffany Ineke Kevin Adhitya Herawan Kevin Pierre Armando Leatemia Krisna Nur Alfian Siswanto Kumpul Sianturi Kurnaen Kurnaen Kusnanto Lalu Apriliansah Lia Lestiani Lie Amat Linzy Maylika Husna Liwanto Hosman Lusiana Luvi Andiansyah Markus Taena Maruba Manurung Marusaha Simarmata Matthew Saputra Anando Pinistar Simamora Moh. Kabul Arpin Siregar Mokhmad Anton Hermawan Eka Putra Muhamad Afandimunir Muhammad Andre Marcelleno Genadi Muhammad Attar Rabbiefashya Muhammad Fahrudin Abisyfa Muhammad Ikhsan Muhammad Kamarulzaman Satria MUHAMMAD YUSUF Muhammad Yusuf Fauzi Nabila Jauharah Nabila Rinjani Sayidatun Nisa Nadia Putri Irawan Nadila Fitriyani Nathania Pattipeilohy Nayla Nur Salsabila Neneng Sofiati Noferlius Gulo Nofianus Elu Noval Sulaiman Nurfitri Fathonah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurul Fitria Hapsari Mamesah Oki Purnomo Ollcyalliztacyra Baktinadi Pareres, Supratono Karel Paska Richardo Situmorang Pesman Laia Petrus Ruben Kolgigon Phokus Rilo Pambudi Prasya Putri Ramadhani Putri Apri Amanda Rafi Thalita Ridha Fajri Rafika Pudya Agustini Rafles Dioniki Rafles Rionaldo Dioniki Rafly Maulana Akbar Rahul Kristian Sitompul Raimundus Uhe Hurint Randiha Divaresky Rati Rati Regita Citrazalzabilla Ria Fitriah Riand Foreman Napa Rifky Syahputra Rifky Syaputra Rio Dewa Angga Rr Savita Helena Affandy Rr. Savita Helena Affandy Sabrina Widagdo Sadiidaa Az Zahrah An Nahl Salsabila Ananda Nurhaliza Sampe Hermanto Sarah Putri Rahmawati Sebastian Nayaka Arella Taufano Selfiana Zainuddin Selfiana Zanudin Selvin Nazara Sofyan Manullang Sonny V Tulung Sri Ariany Sebahi Sri Susanti Stefanus Mardjuki Sudrajat Sudrajat sudrajat Suhendar, Uus Supratono Karel Pareres Syahril Syafiq Corebima Tarsisius Tukijan Tika Julaika Tira Tira Tota Roganda Siahaan Tri Wani Andini Triana Khaidira Tukijan Tukijan Uus Suhendar Veronica Sarah Vincentia Audia Kirana Putri Vini Andita Vini Novilia Vira Ayu Maysela Weriza Ulfah Wihelmus Asal Brahi Kamis Willy Yohanes Wine Firza Wibowo Wulan Dwita Yayang Naelu Rohmah Yeremias Leto, Pankrasius Yohanes Jonianus Taek Yohannes Don Bosco Ketty Rasong Yolanda Manurung Yoseph Ratu Mbasa Yosua Rony Yougi Yulianto Yudho Akbar Ramadhan Yulianus Frayen Febro Arto Zahra Destu Mulyani Zefanya Basania Zicove Sitanggang Zixy Mahar Nurtias