Articles
KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DI TENGAH WABAH PANDEMIC COVID-19
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.034 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3375
Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan menghadirkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dalam peraturan pemerintah dan Undang-undang mengenai jaminan kesehatan, program BPJS Kesehatan ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini belum seluruh masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dikarenakan keterbatasan informasi kepada mereka dan tingkat kesadaran masyarakatnya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terlebih lagi di masa pandemic covid-19 perekonomian semakin sulit, terjadi kenaikan iuran pembayaran BPJS Kesehatan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut semakin menyulitkan masyarakat untuk membayar iuran yang semakin mahal. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah kepesertaan BPJS Kesehatan di masa pandemic covid-19. Metode dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normative ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undang. Kesimpulan dari permasalahan adalah memberikan keringanan financial bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di masa pandemic covid-19, yaitu Program Relaksasi Tunggakan Iuran.Kata kunci: Program Kepesertaan, BPJS Kesehatan, Pandemic Covid-19
KAJIAN YURIDIS PASAL 120 UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG DELIK ADUAN PADA PELANGGARAN HAK CIPTA
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.677 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3376
Delik aduan ( klachtdelict ) merupakan perbuatan pidana yang hanya dapat dituntut dari pihak yang berkepentingan atau korban. Pada delik aduan pihak kepolisian tidak dapat memproses perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban . Kepolisisan baru dapat memproses perbuatan pidana tersebut apabila pihak korban atau yang dirugikan mengadukan . Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( selanjutnya disebut UUHC No 28 Th 2014 ), pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan , dan hal tersebut membuat pihak kepolisian tidak akan dapat memproses pelanggaran hak cipta meskipuun telah terjadi pelanggaran hak cipta,apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Hal tersebut tentu akan semakin membuat pelanggaran hak cipta semakin meningkat, dikarenakan pihak korban ataupun pihak yang dirugikan tidak mengetahui bahwa hak ciptanya telah digunakan oleh pihak lain tanpa seijin darinya atau pemegang hak cipta tersebut. Diperlukan suatu terobosan pembenahan dalam hal pengaturan delik aduan yang terdapat dalam pasal 120 UUHC No 28 Th 2014 ,agar pelanggaran hak cipta dapat ditangani dan diproses secara hukum dengan cepat agar penegakan hukum pelanggaran hak cipta dapat diwujudkan. Kata kunci: Delik Aduan, UU Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Pencipta, Perlindungan Ciptaan
WANPRESTASI DI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TOKO ANTARA PENYEWA DENGAN PENYALUR BARANG KEPADA PIHAK KEDUA
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.335 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3377
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang perjanjian sewa menyewa yang berakibat wanprestasi antara pihak pertama sebagai penyewa oper kontrak dengan pihak penyalur barang yang dapat merugikan pihak kedua sebagai penerima oper kontrak. Metode penelitian memakai penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sewa menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang dengan pembayaran suatu harga oleh pihak tersebut belakangan selama waktu tertentu ini disanggupi pembayarannya secara hukum. Ada perbedaan mendasar antara “mengulang-sewakan” dan “melepaskan sewa”. Mengulang-sewakan barang atau objek yang disewakan adalah suatu perbuatan yang dilarang secara hukum, yang sering dijumpai dalam oper kontrak atau mengulang-sewakan dan pihak pemilik tidak diberi tahu, kecuali jika diperjanjikan dengan tegas dalam perjanjian sewa sebelumnya dengan pemilik asal. Penelitian ini menghasilkan bahwa hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan sangat diutamakan. Dengan adanya hal tersebut perselisihan sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum, dan apabila terjadi wanprestasi, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan para pihak penyelesaiannya berdasarkan kekeluargaan atau konsiliasi, karena jika melalui pengadilan akan menghabiskan banyak biaya dan memakan waktu yang cukup lama. Kata Kunci : Wanprestasi, Sewa-menyewa, Penyalur Barang
ESENSI PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN MELALUI JUAL BELI ATAS TANAH SESUAI UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.526 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3378
Ruang lingkup agararia, dengan pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut undang-undang atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam bidang pertanahan telah terjdi unifikasi yang mana terkait jual beli tanah yang khususnya hukum barat membagi dua yang dianggap suatu perbuatan hukum dalam perjanjian jual beli dimana kedua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai perikatan levering, dimana telah terjadi perbuatan hukum dengan diserahkannya kebendaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan hal tersebut merupakan ketentuan yang tunduk pada Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata terkait benda. Karena tindakan jual beli adalah merupakan proses terjadinya peralihan hak atas tanah, yang mana obyek tanah merupakan obyek kebendaan yang telah diatur secara khusus kedalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk itu atas semua perbuatan hukum yang ada hubungannya dengan obyek tanah, maka akan terikat dengan peraturan perundang-undangan tersebut.Kata kunci : Esensi peralihan hak melalui jual beli
PENERAPAN AZAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1454 K/PID.SUS/2011 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NO.262/PID.SUS/2017/PN LMG)
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (499.017 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3380
Artikel ini membahas tentang Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1454. K/PID.SUS/2011 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.262/PID.SUS/2017/PN LMG Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan menganalisis penerapan Pembalikan Beban Pembuktian tersebut telah bersesuaian dengan Pembalikan Beban Pembuktian yang dimaksud dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 serta praktik Pembalikan Beban Pembuktian di beberapa negara lain di antaranya di Hongkong dan India.. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif yaitu dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang, meninjau norma dengan norma lain (norma yang khusus dengan norma yang umum). Penelitian ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.Kata Kunci : Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Pencucian Uang.
HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (HMSRS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM HAK TANGGUNGAN
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.638 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3381
Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kebendaan yang memberikan pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun, hak bersama atas benda-benda dan hak bersama atas tanah. Setiap pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat mengajukan permohonan kredit pada bank menjadikan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagai objek jaminan untuk kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai dimungkinkannya rumah susun menjadi objek jaminan. Untuk itu penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis normatif kualitatif dengan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terkait dengan hak milik atas satuan rumah susun sebagai objek jaminan dalam Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkut paut dengan ketentuan dan aturan mengenai hak milik atas satuan rumah susun sebagai objek jaminan dalam hak tanggungan, pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan ketentuan dan aturan mengenai hak milik atas satuan rumah susun sebagai objek jaminan dalam hak tanggungan.Keywords: Hak Milik Atas Satuan Rumah susun, Hak Tanggungan
Riska Sri Agustin* PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENGAJUAN SERTIFIKAT H
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.239 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3382
Pemindahan hak milik atas tanah yang dilakukan karena perbuatan hukum berupa jual beli membutuhkan berkas-berkas yang menjadi syarat pengajuan peralihan sertifikat hak milik atas tanah. Salah satunya yaitu akta otentik berupa akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menjalankan tugasnya, seorang PPAT seringkali dibantu oleh pegawai yang diberi tugas salah satunya yaitu membuat akta jual beli. Namun seringkali terdapat tindakan pegawai PPAT berupa pemalsuan akta otentik berupa akta jual beli. Sehingga dengan diterbitkannya sertifikat hak milik dengan dasar akta jual beli palsu tersebut dapat merugikan pihak lain. Penelitian ini menggunkaan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pegawai PPAT yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas terbitnya sertifikat hak milik yang diajukan dengan dasar akta jual beli palsu.Kata kunci : Pemalsuan Surat, Akta Otentik, Sertifikat.
ANALYZING ISLAMIC EMBEDDED OPTIONS IN STRUCTURED PRODUCT IN THE LIGHT OF MAQASID AL-SHARIAH
Nik Hazimi Mohammed Foziah
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 10 No. 2 (2018): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.483 KB)
|
DOI: 10.47498/tasyri.v10i2.208
Islamic structured products are basically Shariah compliant structured product which applies the similar to its counterpart, conventional ones in terms of purpose, economic benefits and basic structural features. The difference is that Islamic structured products adheres to Shariah principles, avoiding riba (usury), gharar (uncertainty), zulm (injustices), and operates holistically in a Shariah compliant manner. This includes utilizing Shariah contracts approved by the SAC to structure the investment, and contains underlying assets that are permissible in Shariah. Hence the main aim of this work is to intricately elaborate the Shariah framework applied to develop the structured product in the light of Maqasid al-Shariah and discussed the current scenarios of the product implementation in Malaysia. It is found that, most of the Islamic structured products are embraced by the concept of ‘Urbun and Wa’ad to serve as Shariah compliant structured product. Although there are some issues to be considered by Shariah scholars in order to enhance the existing framework of the product.
STRUKTURALISME DALAM GANDRUNG BANYUWANGI: PAKAIAN DAN GERAKAN
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.879
The presence of Gandrung as a typical art of Banyuwangi is known to have helped build structures that show the behavior and mindset of the Using people. This can be seen in every arrangement of movements and clothing this art uses. For this reason, this research was prepared to analyze the structuralism of Gandrung Banyuwangi through clothing and movement. The research method used is qualitative through interview techniques and reading literature from previous research. The analysis process was carried out using Saussure's structuralism approach. The results of the study show that as a typical art, Gandrung Banyuwangi is unique in the arrangement of clothing and movements presented, where each knick-knack and act presented symbolizes uniqueness for the community that formed it, which refers to Gandrung not only existing as an entertaining art but also "symbol of struggle" for the Using people. Therefore, it can be concluded that Gandrung as an art is also composed of ornaments that show the uniqueness of Using society based on behavior that has been constructed from the creation of old habitus, which is combined with the complex thoughts of the people, which are then present in Gandrung's clothing and movements.
IDENTITAS SOSIAL MASYARAKAT GRESIK DALAM TRADISI SANGGRING DI DESA GUMENO
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1292
The sanggring tradition found in Gumeno Village, Manyar District, Gresik Regency is one of the cultural heritages that is still preserved until now as a form of preserving the ancestral mandate. This can be seen in the implementation of the sanggring tradition every year as well as in the ritual of the implementation of the tradition that does not change. This reseacrh aims to describe the image of social identity according to characteristics of the Gresik people in the sanggring tradition in Gumeno Village. The identity of the Gresik community is seen from the characteristics of the people who are religious, able to preserve culture, and care about social constructs. This research uses qualitative research with type of phenomenological study research. The result of this research show that the sanggring tradition describe three characteristics of the Gresik community, namely, a) the religious character of the Gresik community which is depicted in the process of implementing the sanggring tradition; b) the character of the cultural conservation embedded in the concept of cultural decline and belief; and c) the solidar character thats grow from social equality, personality, as well as community care; and sanggring as a tradition of affirming the identity of the Gresik community. In this study it is concluded that the character of the Gresik community implies that the characretistics of society are part of social identity.