Articles
            
            
            
            
            
                            
                    
                        Perempuan dalam Genggaman Teks (Telaah atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid dalam Dawa'rul Khauf 
                    
                    Nur, Ahmad; 
Taufiq, Muhammad                    
                     At-Turost : Journal of Islamic Studies Vol 11 No 1 Februari 2024 
                    
                    Publisher : STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.52491/at.v11i01.122                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Tulisan ini ingin mengkaji pemikiran Nasher Hamid Abu Zaid tentang pembelaan terhadap hak perempuan yang terangkum dalam kitab Dawa’ir al khauf: qira’ah fil khitab al mar’ah (lingkaran ketakutan: pembacaan atas wacana perempuan). Menurutnya perempuan masih dalam belenggu teks teks fiqh yang kerap memandang perempuan secara deskriminatif. Posisi perempuan didunia domestik lebih berharga dan utama daripada pengembangan kreatifitas berpikir sebagaimana ditunjukkan oleh putusan cerai yang dijatuhkan oleh hakim agama terhadap seorang dosen perempuan yang menolak untuk hamil. Berawal dari kegelisahan akademik inilah Abu Zaid membangun model pembacaan kontekstual dengan merujuk pada pelacakan akar teks. Artinya, keberadaan teks bukanlah suatu misteri melainkan ada alur cerita yang berupa realita. Melalui pembacaan kontekstual, Abu Zaid membaca dua fenomena perempuan yang terdiri dari poligami dan hak waris. Menurutnya, bahwa perintah poligami bukan problem tasyri’ yang bersifat selamanya, melainkan bersifat temporal sesuai dengan konteks tertentu. Begitu juga hak waris, Pertama, alqur’an memerintahkan bersedekah pada kerabat, anak yatim dan orang miskin yang tidak mendapat warisan. Kedua, alqur’an berpesan bahwa hubungan kekeluargaan, kesukuan bukanlah relasi kemanusiaan yang utama sebagaimana telah dilakukan pada masa pra islam. dua konsep dasar inilah yang dijadikan landasan untuk memuliyakan perempuan dalam problem hak waris.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                
                            
                    
                        EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI PELAKU UMKM PASCA PANDEMI COVID 19: Studi Kasus : Kota Payakumbuh 
                    
                    Putri, Febrina Adita; 
Taufiq, Muhammad                    
                     Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2023): April: Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi 
                    
                    Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.55606/jurima.v3i1.1686                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Pandemi Covid-19 sangat berbahaya bagi semua elemen masyarakat di dunia, tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tapi juga untuk masalah perekonomian masyarakat. Kalangan masyarakat dan perusahaan di suatu negara sedang berlomba-lomba untuk memulihkan ekonomi negaranya masing-masing.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pembiayaan mudharabah bagi pelaku UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dari data primer dan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan mudharabah terhadap umkm pasca pandemi covid 19 di Kota Payakumbuh. Dari hasil penelitian ini ditemukan variabel X berpengaruh terhadap Y secara parsial dapat dibuktikan dengan hasil uji t dimana dengan jumlah n = 30, df= 30-2 = 28 dan signifikasi 5%, menggunakan tabel t diperoleh nilai t tabel sebesar 2,441 sehingga dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel yang berdasarkan kriteria apabila t hitung > t tabel maka Ha diterima dan H0 ditolak.Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap UMKM di Kota Payakumbuh.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        URGENSI TRANSFORMASI DIGITALISASI PERBANKAN SYARIAH SECARA MASIF DALAM KERANGKA MAQASHID SYARIAH 
                    
                    Anggreni, Melisa; 
Taufiq, Muhammad                    
                     Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol. 2 No. 3 (2022): Desember: Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi 
                    
                    Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.55606/jurima.v2i3.1691                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
The growth of the sharia bank business has been predicted to exceed the growth of the national banking sector as disclosed by the Chief Economist of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo in the BSI Sharia Outlook 2023. However, the increase in Third Party Funds (DPK) was 11.46% YoY or higher than the national banking DPK projection of 9.6% YoY does not automatically increase the overall interest of sharia banking customers in choosing sharia banking services compared to conventional banking services. We can see this from the data on the number of placements of government funds, both BUMN, BUMD & Public Service Agencies (BLU), including the UIN Sjech M. Djamil Dajmbek Bukittinggi work unit, which are more in conventional banks than Islamic banks. Data on users of Islamic bank services and conventional banks at UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi also have more conventional bank service users than Islamic banks with a ratio of 60% to 40%, based on data from 252 employees of the State Civil Apparatus of UIN Bukittinggi, only 106 service users. Islamic banks that place payroll or salary funds in Islamic banks and the rest use conventional banks. This phenomenon is the basis for the analysis in this study where from interview surveys with some employees of the State Civil Apparatus of UIN Bukittinggi where Islamic bank digital banking is one of the indicators driving interest in using Islamic bank services. Qualified digital banking is a must and must be able to accommodate the interests of Islamic banking services to achieve the goal of benefit within the framework of Maqashid Syariah (Dharuriyyah, Hajiyat and Tahsiniyat). The division of dharuriyyah is categorized into 5 basics, namely 1) Religion, 2) Soul, 3) Heredity, 4) Intellect and 5) Wealth. This research method uses a qualitative research study with a literature review approach. The results of the study show that digital transformation in an inclusive manner is an urgency that cannot be postponed anymore and must be carried out massively by increasing the capacity of Islamic banking capital in the IT sector of Islamic banking.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        Enhancing Efficiency: The Use Of Electronic Signatures In Notarial Deed 
                    
                    Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati; 
Pambudi, Lintang Ario; 
Kupita, Weda; 
Wakhid, Nur; 
Legowo, Pramono Suko; 
Taufiq, Muhammad                    
                     Jurnal Idea Hukum Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Idea Hukum 
                    
                    Publisher : MIH FH UNSOED 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.20884/1.jih.2024.10.2.529                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
The use of electronic signatures for the parties in the notarial deed is still a matter of debate as to whether its validity is recognized or not. In practice, there are still many notaries who in signing a deed by the parties do not use electronic signatures because there is no clear arrangement regarding electronic signatures in notarial deeds. Therefore, the article will focus on the problem of the concept of electronic signatures that are in accordance with the laws and regulations and the validity of the use of electronic signatures in the partij akta. The research method is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results of this research are that basically electronic signatures have legal force and legal consequences as long as they meet the requirements regulated in the Electronic Information Electronic Law 2008 (Amendment 2016). However notarial deeds are not allowed to use electronic signatures according to Article 5 of the EIT Law 2008 (Amendment 2016). Notary as state officials must also create efficient public services by following existing technological developments by using electronic signatures to support e-government to create efficient public services. Therefore, the Government must also provide clear legal protection related to electronic signing for the parties in the notarial deed, mainly in the Notary Law and EIT Law.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL 
                    
                    Elviandri; 
Muhammad Taufiq; 
Norrafika Safitri                    
                     JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 1 (2024) 
                    
                    Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.37859/jeq.v9i1.6544                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
The application of the principles and doctrine of meaningful participation is currently considered not to meet the needs of society. This is indicated by the dissatisfaction of several parties who are trying to submit a Judicial Review through a judicial review. The purpose of this article is to find out the application of the principles and concepts of Legislative Formation and meaningful participation in the Formation of Legislation. This research uses a normative juridical research type, with three approaches used, a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this research show that the formation of good laws and regulations must fulfill concepts that are in accordance with the concept of the Pancasila rule of law. The principle of openness is the basis for ensuring legal protection for all levels of society, as well as the community having the opportunity to contribute to the formation of legal regulations. In essence, community participation (meaningful participation) can be understood as input or suggestions for the formation of laws.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        Visual Identity Logo Collaboration Eiger 1989 x National Park Collection 2022 
                    
                    Taufiq, Muhammad; 
Nalan, Arthur Supardan; 
Iskandar, Andang                    
                     PANTUN: Jurnal Ilmiah Seni Budaya Vol 8, No 2 (2023): Exploring Cultural Narratives and Artistic Expressions 
                    
                    Publisher : Pascasarjana ISBI Bandung 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.26742/pantun.v8i2.2722                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Every brand in the industry competition increasingly creates unlimited choices. That way, every brand is always trying to find ways to connect emotionally with consumers. Through this research, we can find out how the visual identity communicated through the collaboration logo design of the Eiger 1989 x National Park Collection is connected with the message of meaning to be conveyed. The research method uses qualitative to facilitate the analysis process. The authors also use a four-stage approach to visual communication design research methods, including description, analysis, interpretation, and assessment. The findings based on the research that has been done are collaboration logos that, at first glance, seem to use headlines with taglines. After being analyzed as a whole, the collaboration logo was designed based on following the anatomy of the logo formation, besides that, there are overall visual elements that can represent brand identity and collaboration concepts. Logo design through good composition and the meaning of good communication messages will increase customer loyalty.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        STUDI TERHADAP PENGELOLAAN HARTA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PENERAPANNYA DI NDONESIA 
                    
                    Febriani, Winda; 
Taufiq, Muhammad                    
                     Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2022): Oktober : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi 
                    
                    Publisher : Pusat riset dan Inovasi Nasional 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                    |
                            
                            
                                Full PDF (1363.263 KB)
                            
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.55606/jurrie.v1i2.1241                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
This study aims to analyze and evaluate the management of public ownership (milkiyah 'ammah) and state ownership (milkiyah daulah) in Indonesia. This study describes in a qualitative descriptive way the current management of public ownership and state ownership in Indonesia. The theoretical approach is used for the Islamic economic system approach which assesses the practical implementation of the management of shared wealth and the wealth of the Indonesian State. The data used in this study are secondary data obtained from literature, journals and information related to Indonesia's wealth. The data collection technique used is library research. And this study uses a comparative analysis of the implementation of public ownership management and state ownership management that is not in accordance with ownership management in Islam. Evidence shows that public ownership and state ownership are not fully managed by the State of Indonesia, it appears that shared ownership in the form of water, fire and pasture is managed by individuals and institutions of foreign parties who have the capital to privatize public ownership. This will have an impact on the unequal distribution of income earned by people who have capital and those who do not have capital, so that it will have an impact on prosperity that most Indonesian people cannot have. As an evaluation and solution, it is necessary to implement an Islamic economic system in managing joint ownership and control of the Indonesian state.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        EMPOWERMENT OF THE DHUAFA', FAKIR AND POOR AL-QUR'AN PERSPECTIVE 
                    
                    Ridho, Abdul Rasyid; 
Muhammad Taufiq                    
                     el-Umdah Vol. 6 No. 2 (2023): el-Umdah (Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir) 
                    
                    Publisher : UIN Mataram 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.20414/elumdah.v6i2.8937                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Abstract: The existence of the dhu'afa, fakir and poor is a phenomenon that almost occurs in all developing countries. The inability of some people to fulfill their needs is the cause of poverty. This condition is also the cause of the decline in the quality of human resources, productivity and low income. So that with this low income, it affects the difficulty of getting access to education, health, and good nutrition. Economic development since independence has significantly reduced the number of poor people in Indonesia. However, the ongoing monetary crisis became an economic crisis that resulted in an economic downturn that increased the number and proportion of poor people to almost half of Indonesia's population. Therefore, whatever the cause of poverty, it remains a major problem and requires attention and concrete action from both rescue, empowerment and facilitative programs from the government. This article tries to provide steps and solutions to empower the dhu'afa, the poor and the poor from the perspective of the Qur'an.   Keywords: Poverty, Empowerment, Qur'anic Perspective
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DI LUBUK SIKAPING, KABUPATEN PASAMAN DITINJAU DARI PREPEKTIF EKONOMI ISLAM 
                    
                    Khairani, Zelfia; 
Taufiq, Muhammad                    
                     Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 3 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan 
                    
                    Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.55606/jurimbik.v3i1.440                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan dan membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mendirikan perusahaan. Tahun demi tahun, teknologi selalu mengalami perkembangan yang signifikan, dengan tujuan untuk menciptakan teknologi yang lebih modern yang mampu membawa perubahan besar untuk mendukung setiap tugas manusia. Contoh platform layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech adalah pinjaman online. Praktik bisnis peer-to-peer lending (P2P lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online tanpa batasan geografis atau waktu, selama perangkat yang digunakan, seperti smartphone dan komputer, dapat terhubung ke internet. Hal ini sangat memudahkan masyarakat terutama yang belum memiliki akses layanan perbankan. . Namun ada banyak masyarakat yang juga terberatkan dengan adanya pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualiatati. Hasil penelitian ini injaman online di bolehkan jika terhindar dari usur riba, gharar, maysir, sera tidak adanya yang terzolimi dalam transaksi pinjaman online tersebut.Hanya saja masyarakat pinjaman online perlu jeli dalam memilih dan menggunakan pinjaman online