Articles
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMBERIAN UPAH JAM KERJA LEMBUR BAGI PEKERJA DI VILLA CEPAKA MAS BADUNG
I Made Ratha Arianta;
I Wayan Wiryawan;
I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.385 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p14
Perjanjian kerja hendaknya harus disadari karena perjanjian kerja yang dibuat dan ditaati secara baik akan dapat menciptakan suatu ketenangan kerja, jaminan kepastian hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pengusaha. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak otomatis akan menjadi sebuah undang – undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dan dalam membuat perjanjian harus beritikad baik. Upah merupakan hak normatif bagi pekerja. Demi kesejahteraan pekerja, maka dibentuklah peraturan oleh pemerintah terkait upah minimum pekerja yang setiap tahunnya selalu dirubah menyesuaikan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Pemberian Upah Jam Kerja Lembur Bagi Pekerja Di Villa Cepaka Mas Badung dan Upaya Hukum Penyelesaian Perselisihan Pemberian Upah Jam Kerja Lembur Bagi Pekerja Di Villa Cepaka Mas Badung. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya perselisihan pemberian upah jam kerja lembur kepada pekerja di villa cepaka mas badung disebabkan karena pihak owner villa cepaka mas sebagai pemilik villa yang mempunyai tanggug jawab dan kewajiban untuk mengendalikan pekerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati telah lalai dalam hal pengawasan dan kurangnya perhatian terhadap hak para pekerja, dan Owner villa cepaka mas juga melakukakan niat kesengajaan dimana pihak owner dengan sengaja mempekerjakan pekerja diluar dari jam kerja yang telah disepakati. Upaya hukum penyelesaian perselisihan hak pekerja terkait pemberian upah jam kerja lembur di villa cepaka mas badung yaitu para pihak dapat menyelesaikan melalui bipatrit, mediasi dan pengadilan hubungan industrial. Kata Kunci: Pekerja, Perjanjian Kerja, Usaha Villa
AKIBAT HUKUM TIDAK DIDAFTARKANNYA MEREK DAGANG PRODUK KUE KERING TOKO “MADAME PATISSERIE”
Nadira Ramadhanty;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (152.458 KB)
Merek ialah tanda untuk mengidentifikasi asal.barang dan jasa dari suatu perusahaan. Pendaftaran merek perlu dilakukan agar produk mendapat perlindungan hukum yang sah. Studi ini bertujuan untuk memahami pentingnya pendaftaran merek dagang pada suatu produk dan akibat hukum yang timbul apabila tidak didaftarkannya merek dagang terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil studi menunjukkan bahwa suatu produk mendapatkan perlindungan hukum setelah dilaksanakan pendaftaran merek dagang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Produk yang sudah didaftarkan memiliki perlindungan hukum yang sah secara hukum. Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia menganut asas first to file system, berarti pemilik produk yang pertama kali mendaftarkan mereknya akan memiliki perlindungan hukum yang sah dan tidak ada pelaku usaha yang dapat mendaftarkan merek yang sama. Akibat hukum yang timbul apabila tidak didaftarkannya suatu merek adalah pemilik merek tidak bisa mendapatkan hak atas merek dan merek tersebut tidak dapat dilindungi negara. Jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain yang memanfaatkan atau melakukan tindakan peniruan terhadap merek tersebut tanpa hak atau izin maka pemilik merek tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak ada bukti yang sah bahwa pemilik merek adalah sekaligus pihak pertama yang menciptakan merek tersebut. Kata kunci: Akibat Hukum, Perlindungan Hukum, Merek
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS
David Herianto Sinaga;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.502 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i09.p09
Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji pengaturan bentuk kontrak bisnis berdasarkan peraturan perudang-undangan atau peraturan internasional. Kontrak konvensional telah diyakini sah dan mengikat secara hukum karena pengaturannya yang sudah jelas dan lebih sering digunakan dalam perjanjian bisnis di Indonesia. Kontrak elektronik merupakan bentuk kontrak yang baru dan perlu dikaji lebih jauh untuk memberikan adukasi bagi masyrakat luas di Indonesia mengenai keabsahannya. Penggunaan metode dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif untuk memecahkan masalah bentuk kontrak elektronik dan keabsahannya dikaji dari Burgerlijk WetBoek, Undang undang Informasi dan Transaksi Elektonik dan United Nation Commission Internasional Trade Law. Hasil studi menunjukkan kontrak elektronik adalah kontrak atau perjanjian yang yang dibuat para pihak melalui sistem elektonik. Peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan internasional tidak pernah menentukan bentuk bentuk kontrak dan format kontrak secara mutlak. Para pihak bebas menentukan bentuk kontrak yang disepakati namun tetap mengikuti semua syarat kontrak utama dan telah diatur oleh undang-undang yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang berkontrak. Kontrak elektronik berlaku sah dan mengikat sah secara hukum. Conventional contracts are believed to be valid and legally binding due to clear arrangements and are more often used in business agreements in Indonesia. Electronic contracts are a new form of contract and need to be studied further to provide education for the wider community in Indonesia regarding its validity. The method used in writing this journal is a normative juridical legal research method to solve the problem of the form of electronic contracts and its validity is assessed from the Burgerlijk WetBoek, the Information and Electronic Transactions of Law and United Nation Commission Internasional Trade Law. The results of the discussion found that electronic contracts are contracts or agreements made by the parties through the electronic system. Indonesian legislative and even international regulations never determine the form of contract and contract format in absolute terms. The parties are free to determine the type of contract that is agreed upon but still follows the terms of the contract that are primarily and have been regulated by law, namely the agreement of the contracting parties. Electronic contracts are valid and legally binding.
PENYELESAIAN SENGKETA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI PT. TRI JAYA NASIONAL
A. A. Wira Permata Sari;
I Wayan Wiryawan;
A. A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.558 KB)
This research was entitled “Dispute Resolution Of Delay In Completion Work Construction of Contract” meanwhile the background of this research issue was that the rapid economic growth in Indonesia followed by the rapid development of infrastructure, so that the rapid construction activities in the communities in the implementation are usually made in writing or commonly called the construction contract. However, it is not uncommon in the implementation disputes arise between the parties one of which is the delay completion of the work by the contractor. Based on this background, the authors raised the formulation of the problem include: how the dispute settlement mechanism of the delay completion of the work in the implementation of construction work contacts. Legal research is empirical legal research study. Namely conceptualizing an empirical phenomenon that can be observed in real life. while to collect data from the field study used interviews and documents. Based on the discussion of this study, obtained results that the first dispute resolution adopted by the PT.TRI JAYA NATIONAL is the path that is non-litigation negotiations. However, if the non-litigation path then the path will be taken by non-litigation.
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA LPD DESA ADAT PECATU DI KABUPATEN BADUNG
I Made Dwi Pradnya Dita;
I Wayan Wiryawan;
I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.274 KB)
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada ha katas tanah. Lembaga hak tanggungan banyak digunakan karena lebih menjamin perlindungan bagi kreditur, sebab berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan, sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur cedera janji, objek hak tanggungan siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. LPD Desa Adat Pecatu dan debitur dalam kasus ini telibat dalam perjanjian kredit dengan jaminan tanah yang telah dibebankan hak tanggungan. Dalam kasus ini debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Tapi LPD Desa Adat Pecatu tidak melakukan eksekusi hak tanggungan melalui lelang melainkan di bawah tangan dengan alasan atas permintaan debitur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penulis melalui skripsi ini akan membahas dua permasalahan hukum yakni: pelaksanaan eksekusi dan proses pembayaran hutang pada LPD Desa Adat Pecatu. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) LPD Desa Adat Pecatu tidak melakukan eksekusi melalui lelang, melainkan eksekusi di bawah tangan, dengan alasan permintaan dari debitur demi kepentingan nama baiknya. Eksekusi yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Pecatu tersebut sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan; Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Gubernur tentang LPD. 2) Pelunasan hutang debitur dilakukan dengan melakukan pengambilalihan agunanan (AYDA). Pihak LPD menggunakan pos aktiva untuk menutup hutang debitur, sebagai konsekuensi dari AYDA. Hingga saat ini, AYDA tersebut belum dibalik nama atau dijual kepada pihak lain, karena debitur berkeinginan untuk membeli kembali agunan tersebut.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP FASILITAS KERJA BAGI PEKERJA DISABILITAS FISIK PADA HOTEL BELMOND JIMBARAN PURI
Reno Maratur Munthe;
I Wayan Wiryawan;
A.A Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.046 KB)
Makalah ini berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Fasilitas Kerja Bagi Pekerja Disabilitas Fisik Pada Hotel Belmond Jimbaran Puri”. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan fakta serta pendekatan perundang-undangan. Perlindungan terhadap fasilitas kerja merupakan hak bagi setiap pekerja disabilitas fisik, sehingga penyediaan fasilitas kerja yang sesuai dengan derajat kedisabilitasan pekerja disabilitas fisik harus disosialisasikan dengan baik dan alat bantu fasilitas fisik harus diberikan kepada pekerja disabilitas fisik. Perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan beberapa perundangan lainnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri. Dengan demikian pelaksanaan perlindungan berupa pemberian alat bantu fasilitas kerja yang diberikan bagi pekerja disabilitas fisik sangatlah penting demi terciptanya kesejahteraan dan keselamatan pekerja disabilitas fisik agar mereka tidak merasa diacuhkan oleh pemerintah dan perusahaan yang mempekerjakannya dan hasil kerja yang diberikan bagi perusahaan dapat terlaksana dengan maksimal.
ROYA PARSIAL TERHADAP HAK TANGGUNGAN BAGI PENGEMBANG YANG MENERIMA KREDIT KONSTRUKSI DI BPR LESTARI
Ida Bagus Jaya Maha Putra;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.853 KB)
Hak Tanggungan merupakan salah satu jaminan kredit yang dapat digunakan dalam pemberian kredit perbankan. Adanya pelunasan sebagian utang dari pemberi Hak Tanggungan mengakibatkan Hak Tanggungan dapat di hapus sebagian terhadap obyek hak tanggungan yang sering disebut dengan istilah Roya Parsial. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Roya Parsial terhadap Hak Tanggungan bagi pengembang yang menerima kredit kontruksi BPR Lestari di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode dengan teknik Purposive Sampling, sehingga subyek-subyek yang dituju dapat diperoleh serta berguna bagi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Roya Parsial terhadap tanah yang dibebani Hak Tanggungan oleh pengembang dengan dijualnya sebagian tanah dan bangunan di atasnya kepada pembeli secara tunai maupun kredit, setelah semua pembayaran disetor dananya ke Bank yang memberi kredit kontruksi yang kemudian didebet sebagai dana pengembalian pinjaman. Setelah itu BPR mengeluarkan Surat Roya Parsial terhadap unit rumah yang dibayar untuk kemudian dapat dilakukan permohonan pemecahan sertifikat ke Kantor Pertanahan, berdasarkan akta jual beli yang telah dilakukan. Sedangkan pada pelaksanan pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan dengan adanya sisa hutang pembelian tanah serta rumah dari konsumen yang belum lunas dapat dilakukan setelah mendapat surat keterangan (covernote) dari Notaris/PPAT yang ditujukan oleh Bank untuk membuat Akta Jual Beli antar debitur dan penjual yang disertai lampiran bukti pembayaran uang muka pembelian tanah dan rumah yang dijadikan jaminan sementara dalam waktu 3 (tiga) bulan bersamaan dengan pengurusan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan dilanjutkan pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan yang menjadi kekuatan eksekutorial. Kata kunci : Roya Parsial, hak tanggungan
PENGATURAN AKUISISI DENGAN DANA PIHAK KETIGA PADA PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
Putu Wati;
I Wayan Wiryawan;
A.A. Gusti Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Keberadaan penanaman modal disuatu Negara sangat penting terkait dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional. Pada umunya penyelenggaraan pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi mengalami kesulitan dalam permodalan, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Hambatan tersebut umunya dialami oleh negara berkembang, sebab setiap pembangunan nasional memerlukan sumber pembiayaan dan sumber daya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Pengaturan akuisisi dengan dana pihak ketiga pada penanaman modal di Indonesia adalah berdasarkan pendekatan hukum preventif dan represif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kasus dan tindak lanjut dari dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut berdasarkan peranan prinsip transparansi dalam penanaman modal, serta prinsip transparansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat terwujud di dalam aktifitas perbankan dan pembangunan perekonomian.
KENDALA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG DENPASAR.
Tri Aditya Winata;
I Wayan Wiryawan;
Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.996 KB)
As a financial intermediary organizations (financial intermendiary), the bank became amedia intermediary parties - parties who have surplus funds (surplus of fouds) theparties - parties that lack / need funding (lack of fouds). In common practice, problemloans, where credit facilities to customers who require credit problems which have lentcan not be paid back by the customer to the bank as agreed.
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI KABUPATEN BADUNG
Ni Ketut Lilik Purnama Dewi;
I Wayan Wiryawan;
Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.968 KB)
Bank is one of effort body which sharing of vital importance in Stateeconomics, because besides as place to save money the, bank also represent thefund dealer in the form of credit. In credit needed by the existence ofdone/conducted by later guarantee of encumbering of guarantee object to fastenthe bank with the debitor with the installation of Responsibility Rightsdone/conducted by Notary. In article entitling Encumbering of ResponsibilityRights of In Agreement of Bank Credit in this Regency Badung will studyproblems that is What will be legal consequences to letter of attorney burden theresponsibility rights which is not continued to Deed of Gift of ResponsibilityRights ( APHT) in the case of the happening of debt. Method used by is empiricthat is research which is pursuant to in the situation or fact and also interviewwith the notary of regency Badung. From interview done/conducted to be got byconclusion that legal consequences generated by if SKMHT is not continued withthe installation APHT is cancelation for the shake of law.