Articles
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
Ida Bagus Anindya Jaya Keniten;
I Wayan Wiryawan;
I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.575 KB)
Judul penulisan ini hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 2014 diatur bahwa seniman dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan karyanya, dapat dijadikan jaminan. Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 tahun 2014 dan hal ini juga sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut UU Nomor 43 Tahun 1999. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah apakah hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia. Metode penelitian yang dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian selalu di awali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil hasil penelitian dan pendapat pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan adalah jaminan fidusia, berdasarkan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, hak cipta bisa di jadikan jaminan. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA (PADA EDAM BURGER DI DENPASAR)
Made Martarina Kusumayanti;
I Wayan Wiryawan;
Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.182 KB)
Bisnis yang berkembang saat ini perlu dilindungi hukum tidak terkecuali bisnis waralaba. Dalam perjanjian waralaba Edam Burger jelas tencantum hak dan kewajiban para pihak. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut sering dilanggar oleh pihak franchisee yaitu tidak membayar loyalti sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan kepada Edam Burger, namun franchisee yang melakukan wanprestasi masih berjualan dengan nama Edam Burger. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor penyebab sehingga pihak franchisee Edam Burger dikatakan wanprestasi serta membahas mengenai upaya penyelesaian dalam hal franchisee Edam Burger wanprestasi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang didapat dari penelitian di Edam Burger Denpasar, dan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber terkait berupa buku-buku, perundang-undangan, majalah, dan internet. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa yang menjadi faktor franchisee Edam Burger dapat dikatakan wanprestasi karena perekonomian yang lesu, hasil penjualan yang rendah, dan daya beli masyarakat menurun. Franchisor Edam Burger wajib memberikan peringatan berupa surat teguran. Apabila franchisee Edam Burger tetap tidak memenuhi kewajibannya maka franchisor berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemilik Waralaba, Perjanjian Waralaba.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI HAMIL PEKERJA PEREMPUAN DI INNA SINDHU BEACH HOTEL
Ida Bagus Gede Surya Kumara Yoga;
I Wayan Wiryawan;
I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.606 KB)
Perlindungan ‘ ‘tenaga ‘kerja diperlukan ‘untuk ‘menjamin ‘hak-‘hak ‘ ‘pekerja/buruh ‘dan ‘menjamin ‘kesempatan ‘serta ‘perlakuan ‘tanpa ‘diskriminasi oleh perusahaan. Terutama pekerja perempuan banyak yang tidak mengetahui hak-hak dasarnya sebagai pekerja perempuan, ketidaktahuan tentang hak-hak dasarnya itu menimbulkan berbagai persoalan seperti tidak mendapat atau dipersulit mendapatkan hak cuti hamil mereka. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak cuti hamil pekerja perempuan di Inna Sindhu Beach Hotel dan mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak cuti hamil untuk pekerja perempuan di Inna Sindhu Beach Hotel. ‘Metode ‘yang ‘ ‘digunakan ‘dalam ‘penelitian ‘ini ‘yaitu ‘metode penelitian ‘empiris yaitu ‘hukum ‘dikonsepkan ‘sebagai ‘suatu ‘gejala ‘‘empiris ‘yang ‘dapat ‘diamati ‘di ‘dalam ‘‘kehidupan ‘ ‘nyata ‘ ‘dan ‘penelitian terhadap identifikasi ‘‘hukum serta penelitian terhadap efektivitas hukum. Kesimpulan yang dapat dirumuskan yaitu. Pelaksanaan hak ‘cuti ‘hamil ‘bagi pekerja perempuan di ‘Inna ‘Sindhu ‘Beach ‘Hotel ‘sudah ‘berjalan ‘dengan ‘baik ‘ ‘sesuai ‘ ‘dengan Undang-Undang Nomor. 13 ‘Tahun ‘2003 tentang ketenagakerjaan yaitu ‘pekerja perempuan di ‘Inna ‘Sindhu ‘Beach ‘Hotel ‘berhak[1] ‘mendapatkan ‘istirahat (cuti) ‘1,5 ‘ ‘‘bulan ‘sebelum ‘‘melahirkan ‘ ‘dan ‘1,5 ‘‘bulan ‘setelah ‘melahirkan ‘menurut ‘perhitungan dokter ‘atau ‘‘bidan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cuti Hamil, Pekerja Perempuan.
KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
I Made Yoga Agastya;
I Wayan Wiryawan;
Suartra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.126 KB)
Pembangunan ekonomi umumnya tidak terpisahkan dari pembangunan hukum, oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum dilaksanakan berdasarkan pembangunan ekonomi yaitu dengan adanya keseimbangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi dizaman perdagangan yang bebas dengan tidak merugikan kepentingan nasional. Secara normative Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang Perseroan Terbatas, tertuang dalam pasal 1 angka 1 UUPT tersebut ditentukan bahwa perseroan terbatas, adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan udaha dengan dasar modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya”. Saat sebuah PT berstatus sebagai badan hukum maka saat itulah hukum tersebut memperlakukan para pemegang saham dan pengurusan terpisah dari PT itu sendiri. Kata Kunci : Badan Hukum, Perjanjian, Pemegang Saham.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK YANG MEMILIKI NILAI NOMINAL BERBEDA DENGAN HARGA PADA DISPLAY RAK
I Made Arya Dwisana;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.289 KB)
Berdasarkan Pasal 10 huruf (a) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang maupun jasa dengan tujuan untuk di perdagangan dilarang mempromosikan, menawarkan mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar serta menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa. Tetapi banyak pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar terutama mengenai harga yang ditempelkan pada display rak dengan pada saat melakukan pembayaran di kasir yang ternyata lebih mahal. Untuk itu penulis mengangkat judul tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas produk yang memiliki nilai nominal berbeda dengan harga pada display rak. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu Pertama, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak , Kedua, Bagaimana upaya penyelesaian terhadap Konsumen atas Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami tentang factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak serta upaya penyelesaianya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris. Harga di Indonesia ditetapakan dengan mata uang dengan nominal rupiah yang berlaku di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak yaitu faktor kesengajaan, faktor kelalaian dan faktor kesalahan teknis. Upaya penyelesaian terhadap Konsumen atas Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak pada saat melakukan pembayaran, maka konsumen berhak membayar dengan harga yang termurah, hal ini ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Permendag nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Kata Kunci: pelaku usaha, konsumen, harga, perlindungan hukum
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS OBAT TRADISIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Ni Komang Ayu Weda Sari;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.225 KB)
Indonesia adalah negara kaya akan keragaman hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan obat tradisional, memberikan peluang kepada pihak lain untuk memanfaatkannya tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diambil yakni apakah obat tradisional mendapatkan perlindungan hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi obat tradisional. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini yakni untuk mengetahui bahwa obat tradisional di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual serta upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan obat tradisional. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif serta dengan penggunaan pendekan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa perlindungan pengetahuan tradisional dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dimasukan ke rezim paten yakni pada Pasal 26 UU Paten, namun perlindungan atas obat tradisional mengalami hambatan karena tidak memenuhi syarat yang ada pada paten. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungannya dapat melalui penyusunan undang-undang baru dan pendokumentasian obat tradisional. Kata kunci : perlindungan, hak kekayaan intelektual, obat tradisional.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT (PERSERO) BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk. DI KOTA DENPASAR
Luh Ayu Adi Wardani;
I Wayan Wiryawan;
Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.413 KB)
The increasing living standart of the society result on the increasing needs that must be fulfilled, meanwhile chances used by developers in a form of corporation with banking institutions offer facilities for fulfilling people’s needs for housing. Hence, PT.(Persero) Bank Tabungan Negara,Tbk (BTN) provides facilities of credits for houses with requirements and certain periods so that they can help people for having houses. The fact, however, is that there are many credit debtors of house ownership have not fulfilled their obligation as determined as agreed with BTN. The condition makes the bank difficult to develop its business in providing credits for other credit debtors so that the effort to succeed the government program on preparing housing for low standard of people become difficult.
PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MENGGUNAKAN PRODUK DARI NATASHA SKIN CARE
I Gusti Agung Putri Maha Dewi;
I Wayan Wiryawan;
Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.745 KB)
Berbagai macam usaha klinik kecantikan tumbuh di berbagai kota di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan klinik kecantikan ternyata terdapat sisi negatifnya, pertumbuhan usaha tersebut tidak disertai dengan pelayanan yang memuaskan bagi konsumennya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang terdapat pada Pasal 19 ayat 1, 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat menggunakan produk natasha skin care dan Bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat menggunakan produk Natasha Skin Care. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris karena berdasarkan kenyataan di lapangan.Kesimpulan yang diperoleh, pelaku usaha klinik kecantikan Natasha Skin Care bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen akibat memakai produk dari Natasha Skin Care, dan ganti rugi pelaku usaha klinik kecantikan Natasha Skin Care terhadap konsumen yang tidak cocok dengan produk kecantikan di klinik kecantikan Natasha Skin Care adalah dengan memberikan perawatan dan pemulihan kondisi wajah konsumen.
AKIBAT HUKUM ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIKOMERSIALISASIKAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL
I Gusti Agung Larassati Kusuma;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.789 KB)
Fotografi yaitu proses dalam mendapatkan gambar pada obyek dengan cara menangkap pantulan dari cahaya yang mengenai sebuah obyek pada suatu media yang peka terhadap cahaya, dalam hal ini berupa kamera. Perkembangan terhadap pelanggaran Hak Cipta dari karya fotografi terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya pengetahuan masyarakat maupun demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tujuan studi ini untuk menganalisa pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta serta untuk mengetahui akibat hukum bagi pengunggah karya fotografi yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan pengaturan hukum atas karya fotografi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC 2014. Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014. Dalam hal karya cipta digunakan untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan izin. Adapun mengenai akibat hukum yang didapat bagi pengunggah karya fotografi tersebut adalah gugatan perdata yang berupa ganti rugi yang diatur dalam Pasal 96 UUHC 2014 dan tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1) UUHC 2014. Kata Kunci : Akibat Hukum, Fotografi, Media Sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA SEBAGAI PIHAK YANG LEMAH DALAM SUATU PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN BULELENG
Made Bagus Galih Adi Pradana;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.969 KB)
This article discusses the legal protection that can be provided to the creditors in a fiduciary or fiduciary agreements. Fiduciary Warranty gives fiduciary control of the object is still in the hands of the giver fiduciary, so in this case the fiduciary susceptible to losses if the debtor has no good faith in carrying out the fiduciary agreement. The problems faced are: whether the weaknesses are owned by the lender in an agreement fiduciary at Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng ? And how can the legal protection given to the fiduciary in the fiduciary agreement ? The research method used is the method of empirical research with primary data and secondary data.The results of the research conducted, it can be seen that the weaknesses in the implementation of the agreements held in fiduciary Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng regarding the imposition of fiduciary only by deed under the hand and is not registered at the registration office fiduciary. In the implementation of the legal protection of creditors provided for in Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary, namely the imposition of fiduciary deed which shall be notarized, and confirmed by the registration of the deed.