Articles
PELAKSANAAN OUTSOURCING PADA BANK BRI KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT JIMBARAN
Putu Dian Junintya Dewi;
I Wayan Wiryawan;
I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.186 KB)
Dalam pelaksanaan outsourcing di Bank BRI KCP Unit Jimbaran, pegawai outsourcing tidak hanya sebagai pekerja penunjang namun sebagai customer service di bagian kredit usaha rakyat yang merupakan pekerjaan yang pokok atau utama. Permasalahan yang diteliti yaitu faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan outsourcing dan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani hambatan pelaksanaan outsourcing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Metode hukum ini dilihat dari adanya kesenjangan antara das sein dan das sollen yang dimana terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan outsourcing yaitu kurangnya pengetahuan pekerja outsourcing karena pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian, tidak adanya training dari Bank karena pegawai outsourcing dianggap sudah mampu, kurang rasa memiliki sebagai pegawai BRI karena mengganggap tenaga outsourcing bukan bagian dari BRI. Upaya untuk menangani hambatan dalam pelaksanaan outsourcing yaitu memberikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian, memberikan pelatihan dan perlindungan kerja sesuai dengan syarat-syarat pekerja, pegawai outsourcing yang ditugaskan pada Bank BRI harus mempunyai rasa memiliki BRI demi menjalankan tugas dengan baik. Kata Kunci : Pelaksanaan Outsourcing, Customer service, Bank
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA KOTA DENPASAR
Putu Dina Arypangesti;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.988 KB)
Tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR) kini semakin diterima secara luas oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai kewajiban bagi tiap-tiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya kepada pemangku kepentingan perusahaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu Perusahaan Perseroan Daerah BUMD yang memiliki tanggung jawab sosial adalah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan apakah manfaat yang didapat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air MinumTirta Sewakadarma Kota Denpasar. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar pada dasarnya sebagai wujud kegiatan perusahaan dalam bidang sosial dan secara moral berkomitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perusahaan yang serasi dan seimbang. PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar dengan rutin melaksanakan bakti sosial, bedah rumah, penghijauan dan pemberian pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat Kota Denpasar, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat prosedur permohonan dari yang harus diajukan masyarakat sehingga pelaksanaannya belum terintegrasi secara maksimal karena program yang dijalankanmasih bersifat insidental serta pelaksanaan CSR rata-rata berfokus pada program tanggungjawab sosial masyarakat.Kata kunci :Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan Daerah Air Minum
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BIDANG RAHASIA DAGANG TERKAIT PEMBOCORAN INFROMASI OLEH PEKERJA MENURUT UU NO.30 TH 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti;
I Wayan Wiryawan;
I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.426 KB)
Skripsi ini berjudul Pengaturan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Latar belakang dari skripsi ini adalah Perlindungan Rahasia Dagang yang hanya diberikan kepada pemilik rahasia dagang jika pemilik telah berusaha / mengupayakan merahasiakan informasinya secara layak. Keadaan yang dapat dikatakan sebagai upaya yang layak tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan masalah hukum dalam penegakkan hukum pelanggaran rahasia dagang, terutama mengenai masalah yang dirumuskan seperti yang pertama upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk dapat dikatagorikan bahwa pemilik telah berupaya merahasiakan informasinya, kedua bagaimana penyelesaian pelanggaran rahasia dagang menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Untuk menjawab permasalahan diatas tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Setelah diadakan penelitian maka diperoleh kesimpulan hasil dari penelitian ini, bahwa pemilik/perusahaan dapat dikatagorikan sudah/telah mengupayakan merahasiakan rahasianya tergantung dari situasi, kondisi, dan tempatnya dalam menyampaikan informasi yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian sengketa dalam pelanggaran rahasia dagang dapat melalui dua (2) jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dengan diajukan ke pengadilan negeri sedangkan jika memilih jalur non litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PRODUK MAKANAN KADALUARSA
Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat;
I Wayan Wiryawan;
Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.967 KB)
Pelaku usaha dalam memproduksi barang harus mencantumkan kadaluarsanya demi memberikan rasa aman kepada masyarakat selaku konsumen. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Terkait dengan kerugian konsumen yang diakibatkan oleh makanan kadaluarsa maka pelaku usaha harus bertanggungjawab guna melindungi hak-hak daripada konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan uraian diatas adapun masalah yang diangkat adalah siapa pihak pelaku usaha yang harus bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan kadaluarsa? danbagaimana mengenai prinsip tanggung jawab dan sistem pembuktian dalam tuntutan ganti rugi konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluarsa?.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitan ini adalah pihak pelaku usaha yang paling bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan kadaluarsa adalah pihak retail (pengecer), selaian retail (pengecer), pihak pelaku usaha yang lain pun terbuka peluang untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen sepanjang yang bersangkutan tidak dapat membuktikan kalau hal itu bukan kesalahannya. Prinsip tanggung jawab yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of liability), dengan sistem pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini, pelaku usaha dianggap bersalah dan harus memberi ganti rugi kepada konsumen, sampai dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Dalam gugatan ganti rugi konsumen, maka yang wajib untuk membuktikan adalah pihak pelaku usaha yang digugat.
Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kebendaan
Pio Salvator Ginting Suka;
I Wayan Wiryawan;
I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.294 KB)
Dalam perkembangan pembangunan perekonomian, harus juga dibarengi oleh pembangunan hukum yang maksimal. Namun kenyataannya, pembangunan hukum selalu ketinggalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Saat ini jaminanfidusia berkembang ke arah yang lebih maju begitu juga dengan objek jaminan fidusia sudah banyak berkembang ke arah yang lebih baru. Misalnya hak paten yang dibebankan dengan jaminan fidusia, tetapi proses eksekusi hak paten tersebut belum jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Oleh sebab itu dibuatlah tulisan ini yang berjudul “Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kebendaan”. Dengan menggunakan metode penulisan normatif, tulisan ini akan memberikan pengetahuan tentang proses eksekusi hak paten bila debitur wanprestasi. Dalam UUJF tidak disebutkan bagaimana proses eksekusi hak paten bila debitur wanprestasi, namun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diatur cara pengalihan hak paten yang dapat digunakan sebagai eksekusi hak paten dalam jaminan fidusia yaitu melalui pengalihan hak paten secara tertulis dibuatdalam bentuk akta notaris dan didaftarkan/dicatat di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) dan dikenakan biaya administratif. Pengalihan hak paten secara tertulis tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan hak ekonomi yangmelekat pada hak paten oleh pemegang lisensi hak paten. Selanjutnya dari hasil yang didapat melalui pelaksanaan hak ekonomi tersebut diambil pelunasan utang oleh kreditor.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA SUKSES ABADI
Ida Ayu Sintya Maharani;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.369 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p09
Pada pembanguna ekonomi pada sektor penyediaan barang dan jasa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyediakan serta meningkatkan penghasilan pekerja.Kegiatan usaha dibidang penyedia barang dan jasa,memiliki peran cukup penting dalam berjalanya suatu bisnis penyediaan barang dan jasa. Peningkatan produksifitas pekerja tergantung dari jamianan kecelakaan dan keselamatan pekerja.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris,yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataann hukum didalam masyarakat berdasarkan dari teori-teori hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat.Sumber data diperoleh dari penelitian langsung yang berbentuk observasi wawancara, selain itu digunakan literature-literature serta perundang-undangan yng berlaku. Penelitian ini dilakukan di UD.Sukses Abadi dengan tujuan pelaksaanaan perlindungan jaminan kecelakaan dan keselamatan kerja pada UD.Sukses Abadi.Hasil yanmg diperoleh dari penelitian ini ialah UD.Sukses Abadi belum melaksanakan perlindungan jaminan kecelakaan dan keselamatan kerja. Kata Kunci: Perlindungan hukum,Pekerja,Kecelakaan dan Kesehatan Kerja.
PENYELESAIAN DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PT. GRAB TAXI INDONESIA DENGAN DRIVER GRABBIKE
I Putu Wira Prasetya;
I Wayan Wiryawan;
Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Grabbike merupakan sebuah layanan dari aplikasi layanan transportasi Grab. Pengaturan antara PT. Grab Taxi dan mitra driver diatur melalui sebuah perjanjian kemitraan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini dilakukan terkait adanya wanprestasi tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam perjanjian tersebut. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatur dalam Kode Etik Grabbike. Kode Etik Grabbike merupakan pedoman bagi para driver menjalankan usahanya. Dalam Kode Etik Grabbike tercantum mengenai bentuk pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat baik pelanggaran terkait kenyamanan pengguna jasa ataupun kecurangan terhadap system Grabbike. Pelanggaran yang dilakukan driver terhadap pelanggaan tidak hanya merugikan driver tetapi juga merugikan Grab selaku perusahaan penyedia layanan jasa transportasi karena kan membuat citra buruk Grab di masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian serta akibat hukum mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh driver dalam menjalankan usahanya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK DALAM HAL PEMENUHAN JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR
I Gede Bayu Mustikayana;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.929 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p13
Perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam pemenuhan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namuan dalam penerapannya ada beberapa permasalahan sehingga pelaksanaan tidak berjalan dengan normal. Adapun permasalahannya adalah Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam pemenuhan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja oleh Dinas Linkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ? dan Faktor-faktor apakah yang dapat menghambat pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar ? dengan menggunakan metode penelitian emperis yaitu melakukan pemelitian lapangan dan ditunjang dengan beberapa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja kontrak dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun melalui pembinaan, peningkatan, penanggulangan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan dengan memberikan pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan; dan/atau pelindung kaki dengan pola mendaftarkan dan memberikan kartu BPJS ketenagakerjaan, Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja kontrak dikarenakan adanya tindakan tidak aman yang dilatarbelakangi oleh adanya tindakan berbahaya dari pekerja bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kerja, kurangnya menguasai atau belum trampil dengan peralatan atau mesin baru dan faktor alamiah Kata Kunci : perlindungan ; pekerja kontrak ; jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TULANG DI DESA TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR
I Dewa Ayu Widiantari;
I Wayan Wiryawan;
I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.904 KB)
Karya desain industri termasuk didalamnya desain kerajinan tulang di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar perlu mendapat perlindungan untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan desain industri tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10, 11, 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun dalam pelakasanaanya belum semua desain tulang mendapat perlindungan maka penting diangkat permasalahan : Bagaimana efektivitas pendaftaran desain industri kerajinan tulang dan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak efektifnya pendaftaran industri. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan belum efektif dikarenakan oleh faktor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak mengetahui adanya pendaftaran desain industri.
HAK AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP HARTA WARISAN BERUPA TANAH
Ida Ayu Ide Dinda Paramita;
I Gede Yusa;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.633 KB)
Penulisan ini berjudul “Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah” yang bertujuan untuk mengetahui tentang warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif, yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tinjauan yuridis tentang warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing adalah bahwa mereka yang berstatus warga negara asing tetap bisa mendapatkan warisan. Tetapi mereka tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik melainkan ia hanya dapat mempunyai tanah dengan hak pakai. Dia hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya.