Articles
AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) OLEH KONSUMEN PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI DALAM MASA PERJANJIAN BELUM BERAKHIR
Rantika Andreani;
I Wayan Wiryawan;
Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.498 KB)
Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam dunia usaha perjanjian sering digunakan dalam melakukan interaksi. Di PT. Kreasi Sejahtera Teknologi, perjanjian digunakan dalam hal sewa menyewa global positioning system (GPS) atau bisa disebut dengan perjanjian sewa menyewa GPS. Dalam pelaksanaannya, perjanjian sewa menyewa GPS ini sering timbul masalah seperti putusnya perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir. Yang akan di bahas dalam penulisan ini ialah akibat hukum ketika konsumen memutuskan perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir.Adapun metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris, dimana metode ini mengkaji pelaksanaan dari peraturan perundang – undangan. Sedangkan permasalahannya ialah, dapatkah perjanjian yang buat oleh PT. Kreasi Sejahtera Teknologi diputus sebelum masa perjanjian berakhir? Dan bagaimana akibat hukum ketika konsumen PT. Kreasi Sejahtera Teknologi memutuskan perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir?Kesimpulan dari penulisan ini ialah, perjanjian yang dibuat oleh PT. Kreasi Sejahtera Teknologi dapat diputus sebelum masa perjanjian berakhir dengan alasan dan bukti yang kuat. Dan akibat hukum yang diterima oleh konsumen ialah membayar secara keseluruhan sewa yang telah disepakati.
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HAK KARYA CIPTA MUSIK
Fitria Trie Maytasari Anindya;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (35.521 KB)
Intellectual property rights is the right material derived from the work of the brain. The work in the form of immaterial objects such as works of song that comes from the workings of the brain where the brain work is defined as the intellect then called the Intellectual Property Rights. Violation of copyright ranged the desire for financial profit quickly by ignoring the creators or copyright holders. So in this paper we discuss how to solve the problem and remedies that can be done in case of violation of copyright musical works.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA
Ni Made Dwi Julia Patria Dewi;
I Made Dedy Priyanto;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.759 KB)
Tulisan ini berjudul pertanggungjawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian Negara, pokok permasalahannya adalah bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian Negara. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literature terkait. Kesimpulan Pertanggung jawaban perdata ahli waris pelaku tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 32,33,34, Ahli waris dapat dituntut secara perdata terhadap harta benda yang bisa dibuktikan harta benda tersebut dari hasil kejahatan korupsi. Tetapi jika tidak bisa dibuktikan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris bukan dari hasil korupsi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian negara. Kata kunci : pertanggungjawaban perdata, ahli waris, tindak pidana korupsi.
IVENTARISASI MASALAH HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DI DESA SINGAKERTA KECAMATAN UBUD
Gede Parartha;
I Wayan Wiryawan;
Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (21.419 KB)
hukum apa saja yang muncul dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Desa Singakerta Kecamatan Ubud, serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya dari masalah-masalah hukum tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan utamanya adalah pendekatan fakta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah-masalah hukum yang muncul dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Desa Singakerta adalah menyangkut perjanjian sewa tanpa persetujuan/pengetahuan ahli waris lainnya, perpanjangansewa, keterlambatan dan pengurangan harga sewa. Penyelesaian atas masalahmasalah hukum dilakukan secara musyawarah melalui proses negosiasi.
PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 65 TAHUN 2017 TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN PENJUAL ALAT DAN BAHAN BANGUNAN DI DESA PEKRAMAN PEMOGAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Dewa Gde Isana Prabhakta Putra;
I Wayan wiryawan;
I Made Dedi Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.907 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p03
Dalam ketenaga kerjaan di Indonesia adanya hal yang perlu di perhatikan dalam kesejahtraan pekerja terutama dalam hal pengupahan. Untuk memperhatikan kesejahtraan setiap pekerja yang ada di Indonesia harus di perhatikan dalam hal pemberian upah agar sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini setiap kabupaten/kota telah menentukan batas minimum upah di setiap kabupaten atau biasa di sebut Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah minimum di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bali telah di tentukan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jadi karena sudah di tentukan dalam Peraturan Gubernur Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris serta jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian yaitu jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan alat bahan dan bangunan yang bernama UD. Mega Bayu dan UD. Serati yang bertempat di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan dalam hal pemberian upah kepada para pekerjanya masih memberikan upah di bawah upah minimum yang di telah di tentukan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum ini di kerenakan dalam pemberian upah perusahaan ini memberikan upah kepada pekerjanya berdasarkan keuntungan yang di dapat oleh perusahaan tersebut. Pemerintah harus menegaskan dan memberikan informasi kepada perusahaan tentang batas minimum pengupahan sebagaimana di tentukan dalam Peraturan. Agar peraturan ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang telah di tentukan. Kata Kunci: upah, Pekerja, Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL BANGUNAN
Andrew Timothy;
I Wayan Wiryawan;
Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.919 KB)
Ketentuan umum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi tentunya perlu dibuat sebuah kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak yaitu pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban. Jurnal ini membahas mengenai penerapan asas keamanan dan keselamatan serta tanggung jawab hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas keamanan dan keselamatan dalam pembagunan konstruksi dan pertanggung jawaban hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Penulisan ini bertujuan mengetahui pelaksanaan asas keamanan dan keselamatan serta pertanggungjawaban para pihak dalam gagal bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa penerapan asas keamanan dan keselamatan dalam proyek pembangunan konstruksi telah diterapkan dalam kontrak kerja konstruksi dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan jasa konstruksi dalam hal ini tanggung jawab para pihak dalam kegagalan bangunan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jasa Konstruksi, Gagal Bangunan.
UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN BERMASALAH DI UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SERBA USAHA SATYA DHARMA DENPASAR
Ida Ayu Pramesthi Kusuma;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.759 KB)
The main income source of business cooperatives saving and loan units, in lending activities trhough a cooperative is usually the case the obstacles often faced such as lonas or borrowers are often unable to refund the amount of money borrowed. Resulting in channeling funds to members or cooperative customers become obstructed. Purpose of this paper is to determine the effort and law against non-performing loans in the saving andloans cooperative unit satya dharma. This study uses the type emperis lae. Emperis research is that reveals the law of life in society through action carried out by the community. This action doubles as a pattern that is applied and become the normative legal form and applicable law living in the community. Factor in causing the unit loan savings and loan business cooperatives is satya dharma can be seen from two factors internal and external, factors internal factors as the cause of the troubled loans in the form of weakness in the loan disbursement policy, whereas external factors as the cause of the troubled loansmay be the occurrence of natural disasters and war. Efforts in the completion of the law against non-performing loans in the unit savings and loan business coopperatives satya dharma with debtors resolved by way of settlement of non-performing loans nonditigasi is to perform some action that is repressive and preventive measures.
PENJABARAN ASAS TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM PENGATURAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA DENPASAR
Anak Agung Eggy Brahmindra Satya;
I Wayan Wiryawan;
Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.303 KB)
Tulisan ini berjudul Penjabaran Asas Tata Kelola Perusahaan Dalam Pengaturan Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar. Tata kelola perusahaan sendiri merupakan suatu sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya. Tata kelola perusahaan dapat diselenggarakan dengan baik apabila suatu perusahaan memperhatikan asas-asas yang terdapat di dalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya yaitu apakah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Denpasar sudah menjalankan asas tata kelola perusahaan dan pengaturan sumber daya manusia dan bagaimanakah penjabaran asas tata kelola perusahaan dalam pengaturan sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Denpasar. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, dikarenakan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dan penjabaran dari asas tata kelola perusahaan dalam pengaturan sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota denpasar. Kesimpulan yang diperoleh adalah Dalam pelaksanaannya dan dijabarkan dalam buku pedoman GCG diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja yang dilakukan oleh para karyawan atau sumber daya manusia agar dapat tercapainya visi dan misi dari perusahaan.
ANALISIS DARI SEGI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN USAHA BESAR?
Habibatul Aliyah;
Dewa Gde Rudy;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.418 KB)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan pasal yang tidak jelas dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai larangan perjanjian kemitraan yang menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) UU UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar dan akibat hukum adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam perjanjian kemitraan tentunya terdapat indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan UMKM terhadap usaha besar. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pengembangan usaha; hak dan kewajiban para pihak; dan jangka waktu perjanjian kemitraan yang harus diatur secara tegas dan tertulis jelas dalam isi perjanjian. Apabila ditemukan adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak. Oleh karena itu, apa yang seharusnya tercantum dalam isi perjanjian kemitraan harus dicantumkan dengan jelas serta para pihak yang membuat perjanjian harus lebih memahami segala akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian kemitraan yang bertentangan dengan undang-undang. Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Ketergantungan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Usaha Besar.
KETENTUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM HUKUM PERKAWINAN
Kadek Mitha Septiandini;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.188 KB)
Pembatalan perkawinan merupakan sebuah prosedur formil yang ditempuh apabila seorang pasangan hendak melakukan perkawinan namun belum memenuhi syarat yang dimaksudkan oleh hukum. Akan tetapi, terdapat sebuah perdebatan tentang perwakilan negara melalui jaksa dapat membatalkan perkawinan dan dampaknya terhadap anak. Berdasarkan uraian tersebut maka penyusunan jurnal ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni pertama, Bagaimana kewenangan pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam aspek hukum keperdataan di Indonesia? kedua, Apakah dampak yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa pengacara negara terhadap hak perdata anak? Tujuan penulisan jurnal ini adalah Untuk menjelaskan bagaimana jaksa pengacara negara diberikan kewenangan secara legal untuk membatalkan perkawinan dalam hukum keperdataan di Indonesia dan Untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan terhadap hak anak sebagai bentuk konsekuensi logis pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh jaksa terhadap hak keperdataan anak. Mendukung penulisan jurnal ini, metode yang digunakan diantaranya adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, jaksa merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili kepentingan negara dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan namun apabila mengacu pada Putusan 196 K/AG/1994 Jaksa dipandang tidak berwenang untuk membatalkan perkawinan sedangkan kedua, dampak yang ditimbulkan akibat pembatalan perkawinan berlaku dan secara potensial dirasakan oleh orang tua, meskipun demikian, anak tidak memiliki kewenangan secara maksimal untuk mewarisi harta kedua orang tuanya sebab pembatalan perkawinan mengakibatkan tidak terjadinya percampuran harta kecuali jika dilakukan kembali secara adat oleh pihak yang bersangkutan. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Hak Waris Anak, Pembatalan Perkawinan.